BANJARMASIN - Rakorda Majelis Ulama Indonesia (MUI) se-Kalimantan digelar di Hotel Rodhita, Banjarmasin. Nah, inilah hasil rakorda tersebut:

- MUI lebih diharapkan menjadi mitra kerja pemerintah dalam mengatasi pengangguran, kemiskinan, dan penyandang masalah sosial
- MUI mengarahkan umat dan lembaga pemerintahan dalam menegakkan demokrasi yang sehat dan berakhlakul karimah dalam rangka mewujudkan qaryah thaiyibah dan masyarakat marhamah
- Membentengi masyarakat dari segala bentuk perpecahan akibat SARA termasuk berbagai masalah khilafiyah aspek ibadah dan muamalah
- Revitalisasi kelembagaan dan ketenagaan MUI untuk sinergi program penanggulangan kemungkaran yang kian massive dalam rangka mewujudkan khaira ummah
- Pemberdayaan ekonomi umat melalui revitalisasi dan kerja sama dengan lembaga perbankan syariah, BAZ, juga MUI dapat memelopori swadaya ekonomi umat dalam menggerakkan ekonomi riil dan ekonomi rumah tangga
- Membuat rumusan dan standar operasional prosedur (SOP) untuk mengimplementasikan program produk halal di daerah yang bekerja sama dengan instansi terkait
- MUI mengimbau kepada para pengusaha muslim supaya mengembangkan usahanya untuk berdirinya super market halal
- Dalam rangka reposisi organisasi sesuai dengan kebutuhan yang mendesak perlu menyesuaikan dengan komposisi kepengurusan MUI pusat, yaitu ditambahnya Komisi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam
- Mengimplementasikan program pemberdayaan dai di daerah terpencil (suku terasing dan desa tertinggal)
- Terwujudnya pilot project daerah binaan kerukunan umat beragama dan mengembangkan iklim toleransi/tasamuh dan tabayyun, baik internal maupun eksternal
- MUI memprakarsai untuk memberikan bimbingan keagamaan bagi terselenggaranya perpolitikan yang santun dan humanis, di samping fungsinya sebagai penjaga moral umat (penegak amar makruf nahi mungkar)
- MUI memprakarsai untuk mengeluarkan fatwa tentang kerusakan hutan dan lingkungan hidup yang akhir-akhir ini sangat memprihatinkan
- MUI segera merumuskan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk mewujudkan MoU dengan kementerian (KLH) dalam rangka menjadikan pondok pesantren sebagai pusat pengembangan lingkungan yang asri, hijau dan tempat untuk pengolahan limbah menjadi ekonomi yang produktif