Surat kabar Haaretz, cetakan Israel seraya menyinggung kepentingan bersama Iran dan Arab Saudi, menulis, kepentingan itu telah merekatkan kedua negara dan AS sebaiknya tidak berpikir lagi untuk memanfaatkan perselisihan antara Tehran dan Riyadh.

Sebagaimana dilaporkan televisi IRINN, koran Haaretz dalam laporannya menyinggung wawancara ketua Pusat Riset Strategis Arab Saudi dengan televisi Al Jazeera. Ditambahkannya, pejabat Saudi itu secara jelas menyatakan bahwa musuh Arab Saudi bukan Iran, tapi rezim Zionis Israel.

"Meski AS berupaya mengesankan bahwa target kontrak penjualan senjata senilai 60 miliar dolar kepada Arab Saudi adalah Iran, tapi para pejabat Saudi tidak meyakini demikian dan bahkan menyatakan kalau mereka tidak bermusuhan dengan Iran," tambahnya.

Menyinggung pembicaraan telepon Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad dengan Raja Abdullah bin Abdul Azid dari Saudi pekan lalu serta rencana kunjungan salah seorang pejabat tinggi Iran ke Riyadh, Haarezt menegaskan, kepentingan bersama Iran dan Arab Saudi di wilayah Lebanon dan Irak, telah mendekatkan kembali kedua negara itu.

Seraya memaparkan bahwa Riyadh telah melakukan investasi besar untuk Iyad Allawi dan kubu al-Iraqiya, Haaretz menambahkan, Arab Saudi tidak ingin apa yang dilakukan selama ini di Irak menjadi sia-sia, karena itu mereka terpaksa bekerjasama dengan Iran mengingat kandidat perdana menteri baru Irak, Nouri al-Maliki punya hubungan dekat dengan Iran. Di samping itu, Iran juga ingin melalui kerjasama dengan Arab Saudi, dapat memelihara stabilitas di Lebanon.

Haaretz menyatakan kegusarannya atas kedekatan Tehran dan Riyadh karena adanya "kepentingan bersama." Ditambahkannya, AS jangan terlalu berharap pada perselisihan Iran dan Arab Saudi dalam mencapai ambisi-ambisinya. (IRIB/RM/SL/30/10/2010)


Sumber-sumber dekat Perdana Menteri Irak menilai aksi pengeboman Rabu (3/11) sebagai reaksi Arab Saudi atas penolakan terhadap usulan Riyadh. Berbagai ledakan tersebut merupakan ancaman tegas Arab Saudi untuk Irak.

Koran al-Akhbar terbitan Lebanon hari ini (4/11) memuat sebuah artikel yang ditulis oleh Ili Shalhub, seorang penulis terkemuka Lebanon. Ia menuding Arab Saudi berada di balik peningkatan instabilitas di Irak, khususnya pengeboman yang terjadi Rabu di 16 wilayah di Baghdad. Aksi teror yang merenggut nyawa 198 orang dan mencederai 320 lainnya.

Dalam artikel berjudul, "Baghdad Terbakar, Riyadh Melakukan Barter Berkas Politik dengan Masalah Keamanan" itu, Shalhub menulis, "Pagi, Perdana Menteri Irak, Nouri al-Maliki, menolak usulan Arab Saudi soal pembentukan pemerintahan mendatang dan sore harinya, berbagai wilayah di Baghdad hangus akibat aksi pengeboman. Ratusan orang tewas dan cedera di saat krisis pembentukan pemerintahan Irak nyaris berakhir."

Menurut Shalhub, secara mendadak dan tanpa pendahuluan, keamanan Baghdad tiba-tiba kecau-balau. Aksi pengeboman bak petir yang menyambar berbagai target.

Muncul berbagai pertanyaan, namun dua pertanyaan yang paling penting. Pertama berkaitan dengan masa aksi teror tersebut, menigngat hanya beberapa jam terjadi setelah Aliansi Nasional dan Koalisi Kurdistan melalui al-Maliki, menolak prakarsa Arab Saudi. Pertanyaan kedua berkaitan dengan volume serangan teror itu. Baghdad tiba-tiba menjadi ajang puluhan ledakan masif secara serentak yang tidak pernah terjadi sebelumnya.

Penulis Lebanon itu menjelaskan, "Operasi teror kali ini membuktikan kekompakan tingkat tinggi dan eskalasi kemampuan oknum-oknumnya untuk merusak program keamanan Irak yang telah diupayakan selama bertahun-tahun oleh para pejabat Irak."

Mengutip keterangan sumber-sumber terdekat al-Maliki, Shalhub menulis, "Saudi berupaya dengan cara apapun untuk menancapkan pengaruhnya di Irak. Ketika Riyadh mengemukakan prakarsanya, tujuannya bukan untuk menyukseskan pembentukan pemerintahan Irak. Melainkan dalam rangka mendiktekan kepada para pejabat Irak bahwa setiap kesepakatan di negara ini harus dengan persetujuan Arab Saudi." (IRIB/MZ/SL/4/11/2010)

Pembentukan pemerintahan baru Irak merupakan masalah internal dan jangan ada pihak yang mengintervensi masalah ini, ujar Menteri Luar Negeri Irak Hoshyar Zebari dalam sebuah pernyataan yang dialamatkan kepada pemerintah Arab Saudi.

Sebagaimana dilaporkan kantor berita Irak, Kamis (4/11), Zebari menyatakan, Irak mampu mencari solusi konstitusional dan demokratis untuk keluar dari krisis yang ada. Ditambahkannya, "Karena itu, sahabat kami dari negara-negara Arab terutama pemerintah Arab Saudi perlu memahami masalah ini dan cukup membantu memelihara persatuan dan stabilitas Irak dengan mendorong kelompok-kelompok politik di negara ini untuk berpartisipasi dalam proses politik."

Sebelumnya di tengah upaya kelompok-kelompok politik Irak untuk segera mencapai kesepakatan terkait pembentukan pemerintahan baru di negara itu, Raja Arab Saudi Abdullah Bin Abdull Aziz meminta partai-partai Irak untuk menggelar sebuah pertemuan di Riyadh.

Dalam pesannya kepada seluruh kelompok politik Irak, Raja Saudi meminta mereka untuk membahas proses pembentukan pemerintahan baru Irak di Riyadh di bawah pengawasan Liga Arab.

"Kami nyatakan kesiapan penuh kami untuk membantu Anda dan mendukung resolusi apapun yang Anda capai nanti guna memulihkan keamanan dan perdamaian di bumi Mesopotamia," kata Raja Saudi dalam sebuah pernyataannya.

Namun para politisi Irak menyatakan keraguannya tentang ketulusan dan niat baik Riyadh untuk membantu Baghdad. Selama ini, Saudi dituduh mendanai kelompok ekstrim dan militan untuk melancarkan operasi teror di Irak. (IRIB/RM/MF/4/11/2010)


Taliban meledakkan dua sekolah dasar putri di barat laut Pakistan. Dalam dua tahun terakhir hampir 60 sekolah telah dihancurkan oleh milisi Taliban di wilayah adat tersebut.

Sumber pejabat lokal kepada Press TV mengatakan, para milisi militan meledakkan sebuah sekolah dasar putri yang dikelola pemerintah lokal di kota Tehsil Safi di Mohmand Agency hari ini (3/11) .

Ledakan itu menghancurkan tiga ruangan di sekolah tersebut namun tidak ada korban. Milisi Taliban juga menghancurkan SD putri lain di daerah yang sama kemarin (2/11).

Milisi Taliban menentang pendidikan bagi kaum perempuan dan aksi-aksi ini telah mengakibatkan 40.000 siswi tidak dapat mengenyam pendidikan sekolah di Lembah Swat. Di wilayah tersebut, milisi Taliban memiliki pengaruh sangat kuat.

Dalam beberapa tahun terakhir, Taliban telah menghancurkan banyak sekolah, terutama di Lembah Swat. (IRIB/MZ/SL/3/11/2010)

Setelah tujuh tahun, akhirnya terlintas di benak para pejabat Amerika Serikat untuk memasukkan kelompok teroris Jundullah ke dalam daftar hitam kelompok teroris. Demikian dilaporkan kantor berita INN (4/11).

Padahal pada masa hidup dan aktivitas gembong Jundullah, Abdolmalek Rigi, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat terbukti memberikan bantuan informasi dan dana besar kepadanya.

Kini tiba-tiba Amerika Serikat menambahkan Jundullah ke dalam daftar kelompok teroris setelah jaringan teroris itu berhasil dibredel oleh Iran.

"Jundullah telah terlibat dalam berbagai serangan mematikan terhadap para pejabat dan warga sipil Iran, terutama di provinsi Sistan-Baluchestan Iran," tegas Departemen Luar Negeri AS Rabu (3/11).

Dalam statemennya itu, Kementerian Luar Negeri Amerika menambahkan, "Jundullah menggunakan berbagai taktik teroris, termasuk pemboman bunuh diri, penyergapan, penculikan dan pembunuhan berencana."

Jundullah, yang beroperasi di-Sistan-Baluchestan, Iran dan di Propinsi Baluchestan, Pakistan, telah melancarkan sejumlah serangan terhadap para pejabat dan warga sipil Iran.

Gembong Jundullah, Abdolmalek Rigi, berhasil dibekuk oleh pasukan intelijen Iran pada Februari 2010 dan dieksekusi Juni lalu atas 79 tindak kriminal, termasuk pembunuhan, perampokan bersenjata, operasi pengeboman dan serangan bersenjata terhadap warga sipil dan aparat Iran.

Dalam proses interogasi, Rigi memaparkan perincian dialognya dengan perwakilan AS yang menawarkan dukungan keuangan dan senjata sebagai imbalan dari aksinya menebar instabilitas di Iran.

Pada tahun 2007, ABC News Amerika melaporkan bahwa Jundullah "telah secara terselubung didorong dan dibimbing para pejabat Amerika" untuk mengacaukan kondisi di Iran. (IRIB/MZ/SL/4/11/2010)

Aparat Afghan Rebut Khogyani dari Kontrol Taliban

Pemerintah Afghanistan mengerahkan aparat keamanan untuk merebut kembali kota Khogyani di Propinsi Ghazni Afghanistan timur dari tangan Taliban.

"Pagi tadi (1/11) pasukan keamanan kita (polisi, militer dan intelijen) dikerahkan dan merebut kembali kontrol wilayah tersebut," kata Gubernur Propinsi Ghazni, Musa Khan Akbarzada.

Lebih lanjut ia menjelaskan, bahwa pejabat Afghanistan tengah menyelidiki kemungkinan jatuhnya korban di pihak pejabat lokal dan sekelompok satuan polisi kecil ditempatkan bersiaga di kota Khogyani.

Taliban terus melancarkan perlawanan terhadap pemerintahan Presiden Afganistan Hamid Karzai, meski telah dikerahkan lebih dari 150.000 pasukan asing (mayoritasnya militer AS) untuk menumpas Taliban. (IRIB/MZ/SL/1/11/2010)

Taliban Ambil Alih Kontrol Kota Khogyani

Milisi Taliban Afghanistan mengambil alih kontrol kota Khogyani di Propinsi Ghazni di timur negara ini.

Press TV melaporkan, Taliban telah mengambil alih kontrol kota Khogyani dari pemerintah setempat. Demikian dikemukakan Zabihullah Mujahid, juru bicara Taliban.

"Kami terlibat kontak senjata dengan beberapa aparat polisi sebelum serangan dilancarkan," kata Mujahid hari ini (1/11).

Menurut Mujahid, milisi Taliban merampas seluruh senjata dan amunisi dari markas polisi lokal dan membakar gedung tersebut. Selain itu, 16 perwira polisi Taliban bergabung dengan Taliban pasca serangan tersebut.

Para pejabat Afghanistan menyatakan kehilangan kontak dengan kota Khogyani. Sementara tiga kota lainnya di Propinsi Ghazni telah jatuh ke tangan milisi Taliban. (IRIB/MZ/SL/1/11/2010)

Lagi, Iran Ungkap Kedok di Balik 11 September

Penasehat senior Presiden Republik Islam Iran, Mojtaba Samareh Hashemi mengatakan, Barat memanfaatkan Peristiwa 11 September sebagai alat untuk menguasai sumber energi di Timur Tengah.

"Meski 11 September adalah suatu realitas yang terjadi, namun kejadian-kejadian berikutnya jauh lebih penting dari peristiwa itu," tambahnya seperti dilaporkan IRNA kemarin (Senin,25/10).

"Pendudukan Afghanistan dan kemudian Irak dengan dalih memerangi terorisme merupakan salah satu peristiwa yang menyebabkan ratusan ribu orang tewas. Infrastruktur negara-negara itu hancur dan produksi narkotika meningkat tajam di Afghanistan," tegas Samareh Hashemi.

Ia menjelaskan bahwa Barat bercokol di Timur Tengah dalam rangka untuk mendapatkan kontrol atas cadangan energi di kawsan strategis ini dan mengawasi Iran yang mereka anggap sebagai ancaman serius.

Menurutnya, pendudukan itu tidak hanya menyengsarakan bangsa di kawasan, tapi juga mendapat penentangan dari masyarakat Barat sendiri. Ditegaskannya, "Barat punya front bersama untuk melawan bangsa-bangsa Muslim, karena itu kita perlu bersatu melawan mereka atau kita akan ditempatkan ke posisi yang lebih rendah." (IRIB/RM/PH/26/10/2010)

Jika Amerika Keledai, Australia Harus Jadi Ekornya

Amerika Serikat akan menyerang Pakistan dalam mengatasi instabilitas dan menurut anggota parlemen Australia, negaranya harus mengirim pasukan ke Pakistan. Menurut laporan The Australian, Bob Katter Selasa pekan lalu (26/10) menyatakan bahwa situasi di Pakistan saat ini meningkatkan kemungkinan invasi Amerika Serikat yang harus didukung Australia. Berbicara di forum debat soal Afghanistan, Katter mengatakan bahwa kondisi keamanan di Pakistan sangat kronis. "Mengingat Pakistan menghadapi eskalasi ancaman dari kelompok milisi radikal, maka invasi militer AS tak terhindarkan," kata Katter. "Setelah mengatakan semua itu, tidak ada keraguan dalam benak saya bahwa jika Amerika masuk (menyerang) dan mereka meminta kita untuk masuk, maka kita benar-benar harus masuk," tambahnya. "Ini bukan sesuatu yang membahagiakan bagi Australia." "Apakah kita untuk ikut seperti ekor pada keledai? Ya benar sekali," tutur Katter seraya menegaskan bahwa Australia harus mengekor setiap kebijakan Amerika Serikat. (IRIB/MZ/SL/30/11/2010)