Dengan kostum rok mini yang terbuat dari untaian tali plastik dan penutup bagian dada setengah dari potongan plastik kresek hitam, mereka melenggak lenggok bak penari perut dengan iringan musik.
"Kami melakukan aksi tari perut untuk mengungkapkan bahwa Indonesia sedang berduka, tapi anggota Dewan yang sudah kami pilih dan seharusnya menyuarakan aspirasi kami, ternyata asyik ke luar negeri untuk studi banding dan melihat tari perut," kata orator aksi tersebut.
Mengapa tari perut? Mereka merujuk beredarnya informasi bahwa dalam kunjungan kerja studi etika Badan Kehormatan DPR ke Yunani beberapa waktu lalu, para anggota Dewan mampir ke Turki.
"Informasinya, di sana mereka minta disuguhkan pertunjukan tari perut. Terlepas benar atau tidak, ini adalah bentuk kekecewaan masyarakat karena segala kritik kami atas studi banding ke luar negeri tidak diperhatikan anggota DPR," kata Koordinator Lingkar Madani untuk Indonesia, Ray Rangkuti.
Aksi itu cukup memancing perhatian para pengguna jalan. Beberapa pengendara sepeda motor memperlambat laju kendaraannya untuk sedikit melongok aksi yang memancing senyum tersebut.
Sebagaiaman diungkap harian Kompas, rombongan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat, yang pada 23 Oktober lalu berangkat studi banding ke Yunani yang kononya untuk belajar etika, ternyata juga mampir ke Turki. Di Turki, mereka sempat rekreasi, antara lain ke Dolmabahce Palace
di Istanbul.
Chairuman Harahap, anggota Badan Kehormatan (BK) DPR dari Fraksi Partai Golkar, membenarkan, rombongannya sempat mampir ke Turki. "Kami menggunakan maskapai Turkish Airlines. Dengan demikian, saat perjalanan pulang, dari Yunani transit dahulu di Turki dan kemudian baru terbang ke Jakarta," tutur Chairuman saat dihubungi Kompas, Rabu (3/11/2010).
Chairuman mengaku tidak ingat tanggal keberangkatan dari Yunani ke Turki dan kemudian berangkat dari Turki ke Jakarta. Dia hanya menuturkan menginap satu malam di Turki dan tiba di Jakarta pada Sabtu, 30 Oktober.
"Pesawat yang membawa kami dari Yunani, sudah malam saat mendarat di Turki. Untuk meneruskan perjalanan ke Jakarta, kami harus menginap karena baru pada malam hari berikutnya pesawat berangkat ke Jakarta," ujar Chairuman.
Penelusuran Kompas di situs web Turkish Airlines, ada tiga penerbangan dari Yunani ke Turki. Penerbangan itu, antara lain, berangkat pukul 07.45 dan tiba pukul 09.00 serta berangkat pukul 10.30 dan tiba pukul 11.45. Penerbangan paling malam dari Yunani ke Turki berangkat pukul 19.30 dan tiba pukul 20.45.
Penerbangan dari Turki ke Jakarta berangkat pukul 23.30 dan tiba di Jakarta pada pukul 17.50 hari berikutnya. Penerbangan dari Turki ke Jakarta dilayani setiap hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu. Jika rombongan BK DPR tiba di Jakarta pada Sabtu (30/10/2010) malam, berarti mereka berangkat dari Turki pada Jumat (29/10/2010).
Jika rombongan BK DPR menginap satu malam di Turki, berarti mereka mendarat di Turki dari Yunani pada Kamis (28/10/2010), paling lambat sekitar pukul 20.45. Jika malam itu ingin melanjutkan penerbangan ke Jakarta, sebenarnya masih dimungkinkan karena pesawat baru terbang pukul 23.30 atau hampir tiga jam kemudian.
Chairuman tidak menjelaskan secara detail aktivitas rombongan BK DPR selama di Turki. Namun,Kompas mendapatkan foto, mereka antara lain sedang rekreasi di Dolmabahce Palace. Dolmabahce merupakan istana terakhir Kesultanan Turki Usmani dan letaknya langsung berhadapan dengan Selat Bosporus.
Selain Chairuman Harahap, anggota BK yang pergi ke Yunani adalah Nudirman Munir dari Fraksi Partai Golkar yang merupakan ketua rombongan, Salim Mengga dan Darizal Basir (Fraksi Partai Demokrat), Anshory Siregar (Fraksi PKS), Abdul Rozak Rais (Fraksi PAN), Usman Djafar (Fraksi PPP), dan Ali Maschan Moesa (Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa).
Ketua BK DPR, Gayus Lumbuun, berjanji akan menindak tegas anggotanya jika terbukti melanggar kode etik saat berkunjung ke luar negeri baru-baru ini. "Saya menunggu pengaduan. Setelah itu, kami meminta agar fraksi menarik sementara anggota yang diduga melanggar," ujar Gayus.
"DPR keterlaluan. Dengan tetap melanjutkan kunjungan kerja ke luar negeri, mereka sudah tidak lagi peduli kepada rakyat yang menderita akibat bencana," kata Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Sebastian Salang. (Kompas/irib/4/11/2010)
Negeri Ditimpa Bencana, DPR Asyik Tamasya
Bencana alam ini memakan jumlah korban yang tak sedikit, Wasior 101 orang tewas. Merapi 35 orang meninggal. Sedangkan, di Mentawai hingga Jumat kemarin, lebih dari 400 orang tewas akibat petaka selama 15 menit tersebut.
Ironisnya, di tengah rentetan bencana yang mengharubiru, kabar tak sedap malah datang dari gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Wakil rakyat justru susul menyusul terbang ke luar negeri.
Sebagaimana diungkap laman Vivanews.com, setidaknya ada lima rombongan DPR yang berangkat ke mancanegara. Salah satunya dari Komisi II yang juga membidangi pemerintahan. Komisi II akan berangkat ke India dan China untuk studi banding tentang kependudukan.
"Rencananya, rombongan ke China dan India berangkat pada 1 (November 2010)," kata Ketua Komisi II Chairuman Harahap.
Komisi II yang terbang ke China dan India terbagi dalam dua rombongan. Mereka akan mempelajari tentang sistem administrasi kependudukan di dua negara padat penduduk itu. Menurut jadwal di Sekretariat Jenderal DPR, keberangkatan ke China pada 1 November, sedangkan ke India pada 9 November 2010 ini.
Selain Komisi II, Komisi V juga terbang ke Italia. Agenda utama mereka dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Rumah Susun. Anggota Komisi V yang terbang ke Italia yakni empat orang dari Fraksi Demokrat: Rustanto Wahid, Usmawarni Peter, Sutarip Tulis Widodo dan Zulkifli Anwar. Tiga orang dari Fraksi Golkar: Riswan Tony, Eko Sarjono Putro, dan Roem Kono. Dua dari Fraksi PDIP: Irfansyah dan Sadar Estuati. Dua orang dari Fraksi PAN: Yasti Soepredjo Mokoagow dan Ahmad Bakri. Serta masing-masing satu orang dari Chairul Anwar (FPKS), Epyardi Asda (F-PPP), Imam Nachrowi (F-KB), dan Gunadi Ibrahim (F-Gerindra).
Selanjutnya, Komisi XI, khususnya Panitia Khusus Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Rombongan ini akan terbang ke empat negara, Inggris, Perancis, Jepang, dan Korea. Studi banding ini akan menghabiskan dana sekitar Rp1,7 miliar. Ketua Pansus OJK, Nusron Wahid, mengatakan, dana sebesar itu diperuntukkan bagi 30 anggota Pansus OJK.
"Tim akan dibagi dua kelompok, yakni 15 orang ke Jerman dan 15 orang ke Korsel," kata Nusron. Perjalanan dinas itu akan berlangsung sejak 30 Oktober hingga 6 November 2010. Masing-masing anggota Pansus diperkirakan menghabiskan dana antara Rp50-60 juta.
Rombongan berikutnya: rombongan dari Badan Kehormatan (BK) DPR yang akan belajar tentang kode etik ke Yunani. Tujuan di atas kertas, untuk menyempurnakan tata tertib dan kode etik anggota dewan. Namun, Ketua BK dari F-PDIP Gayus Lumbuun dan Tri Tamtomo menolak untuk ikut. Mereka menilai kunjungan kerja ini tidak perlu dan bisa dilakukan dengan mencari informasi di dunia maya.
Terakhir, rombongan Badan Legislasi (Baleg) DPR yang akan ke Belanda. Di negeri Kincir Angin ini, DPR ingin mempelajari soal badan bantuan hukum bagi rakyat miskin. Keperluannya, untuk pembahasan RUU Badan Hukum.
Biaya semua kunjungan itu, jauh melampaui harga sebuah menara early warning system di wilayah bencana. Di pasar Tiku, Tanjung Mutiara, Agam, Sumatera Barat, berdiri tegak sebuah menara sirene, yang akan secara otomatis menjerit bila ada gempa di lautan yang menimbulkan tsunami.
Sejumlah wilayah di Sumbar memiliki menara seperti ini. Tapi karena harganya mahal, alat penting ini malah tak dibangun di episentrum gempa besar, Kepulauan Mentawai. Warga di kepulauan ini harus puas dengan mengandalkan lonceng gereja yang tak terdengar saat hujan deras, seperti yang terjadi 25 Oktober lalu.
Mereka yang Membatalkan
Kritik pedas dari masyarakat dengan kunjungan wakil rakyat ke luar negeri membuat kuping sejumlah anggota DPR panas. Beberapa diantaranya pun mendengar aspirasi rakyat dan membatalkan perjalanan.
Pertama yang membatalkan rencana ke luar negeri adalah Komisi II DPR akhirnya menunda kunjungan ke China pada 1 November 2010. Sementara, kunjungan yang ke India yang dijadwalkan 8 November 2010 belum ada perubahan.
"Yang ke India belum diputuskan karena berangkatnya tanggal 8 November 2010," kata Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap.
Menurut dia, pembatalan itu untuk menunjukkan empati pada korban bencana. Apalagi, Indonesia sedang mengalami rentetan bencana alam. Mulai dari banjir bandang Wasior sampai yang terakhir, Merapi.
Kemudian, Baleg DPR juga ikut membatalkan kunjungannya ke Belanda yang semula untuk kepentingan pembahasan RUU. Ketua Baleg Ignatius Mulyono menjelaskan rencana ini menjadi tidak pasti karena sampai sekarang belum ada jawaban dari Belanda soal permintaan kunjungan anggota DPR ini. Rencana semula, kunjungan Baleg akan dilakukan 8 November mendatang.
Faktor kedua, kata Ignatius, DPR juga ingin memberi perhatian kritik masyarakat soal kondisi negara yang terus dilanda bencana alam. "Soal lain, kami akan melakukan penghematan," kata dia. (Vivanews.com/irib/30/10/2010)Orang yang berpikiran sehat hanya bisa geleng-geleng kepala. Apalagi yang akan melakukan studi banding itu bukanlah anggota biasa DPR, melainkan anggota Badan Kehormatan lembaga tinggi itu. Kenapa pula sampai harus ke Yunani? Seandainya saja mereka pergi ke sana 2.500 tahun silam, mungkin akan bertemu dengan Socrates. Lalu, sang filsuf akan mengajari mereka soal moral dan filosofi politik. Tapi, pada 2010 ini, siapa yang akan mereka temui di sana untuk belajar etika dan disiplin?
Wakil Ketua Badan Kehormatan, Nudirman Munir, mengatakan mereka akan menemui badan kehormatan parlemen Yunani untuk menimba pengalaman agar tak menjadi katak dalam tempurung. Masalahnya, apakah studi banding seperti ini berguna? Bukankah DPR telah memiliki kode etik dan tata tertib? Kalaupun parlemen Yunani punya pengalaman menarik dalam mendisiplinkan anggotanya, belum tentu hal itu bisa diterapkan di Indonesia.
Yang mendesak untuk dilakukan oleh anggota Badan Kehormatan justru menegakkan kode etik dan tata tertib Dewan. Banyak politikus Senayan yang membolos tapi dibiarkan saja. Tak sedikit pula anggota Dewan yang terjerat masalah suap namun tak diberi sanksi apa pun, dengan dalih proses hukum belum selesai. Padahal masalah etika sungguh berbeda dengan penegakan hukum.
Tindakan tegas terhadap mereka bisa dilakukan oleh anggota Badan Kehormatan tanpa harus belajar jauh-jauh ke Eropa. Studi banding dengan biaya Rp 2,2 miliar itu malah menjadi contoh yang buruk bagi anggota DPR lainnya. Tidaklah mungkin Badan Kehormatan menganjurkan politikus Senayan berdisiplin dan menghemat anggaran negara jika mereka juga melakukan hal yang sama.
Masyarakat bahkan sudah hafal jawaban para anggota DPR yang dikritik ketika mengadakan studi banding. Mereka selalu berdalih bahwa kegiatan ini telanjur dianggarkan. Padahal pembatalan bukan perkara besar. Mereka bisa saja mengembalikan uang itu ke Kementerian Keuangan. Lagi pula belajar etika ke luar negeri tidaklah termasuk janji-janji yang sering dilontarkan para calon anggota legislatif dalam masa kampanye dulu. Bukankah mereka sering berjanji, antara lain, akan menyerap aspirasi masyarakat, lalu memperjuangkannya menjadi kebijakan pemerintah?
Jika benar-benar ingin memahami etika politik, politikus Senayan mestinya mendengarkan pandangan masyarakat bahwa studi banding bukanlah kegiatan yang pantas dilakukan DPR. Lawatan ke luar negeri itu hanya menghambur-hamburkan anggaran negara, yang seharusnya bisa dialokasikan untuk proyek yang berguna bagi rakyat. Mereka seolah ingin belajar etika tapi dengan cara menabrak etika. (Tempointeraktif/irib/20/10/2010)Panitia Kerja (Panja) RUU Keimigrasian akhirnya berangkat melakukan studi banding ke Inggris Selasa 21 September 2010. Tujuannya untuk mempelajari materi terkait keimigrasian. Tindakan ini, menurut Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, seolah mengabaikan kritik masyarakat terhadap wacana studi banding DPR yang dianggap merupakan pemborosan. Intinya, masyarakat mempertanyakan tingginya biaya, rendahnya capaian, dan tidak efektifnya pelaksanaan studi banding dalam proses perancangan dan pembahasan undang-undang.
Sebagaimana dilansir laman Vivanews.com, Sesungguhnya studi banding tidaklah selalu berupa kegiatan kunjungan kerja ke luar negeri sebagaimana dipraktekkan oleh DPR selama ini. DPR, kata PSHK, seharusnya memprioritaskan metode studi banding dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada, misalnya dengan melakukan kajian via internet ataupun metode lain.
Model lain seperti diskusi videokonferensi dengan pihak yang kompeten di negara terkait atau mengundang para ahli berbicara di depan anggota DPR. Pembahasan rancangan undang-undang yang merupakan kerja bersama antara DPR dan Pemerintah ini juga dapat memanfaatkan jalur diplomatik yang ada, untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan.
Melalui internet, PSHK mencoba melakukan studi ringkas atas isu krusial dalam Rancangan Undang-undang Keimigrasian. "Kami mencoba untuk melakukan studi ringkas atas konsep "izin tinggal tetap" yang menjadi salah satu agenda studi banding yang dilakukan DPR," kata PSHK dalam rilis ke VIVAnews.
Biaya studi banding via internet ini, kata PSHK, hanya menelan dana Rp17.000 yang meliputi biaya akses internet dan kebutuhan teknis lainnya. Biaya ini hanya sebesar satu per seratus ribu (1/100000) dari biaya studi banding ke luar negeri yang bisa menghabiskan biaya hingga Rp1,7 miliar per sekali kunjungan ke sebuah negara. Dengan biaya yang jauh lebih murah, PSHK berhasil mendapatkan perbandingan mengenai topik izin tinggal tetap di 15 negara Eropa.
Hasil temuan PSHK didasarkan pada hasil penelitian Prof. Kees Groenendijk (Universitas Nijmegen Belanda) tentang implementasi konsep "denizenship" (warga negara asing pemegang izin tinggal tetap) di 15 negara Eropa, termasuk Inggris dan informasi dari situs internet yang memuat segala hal mengenai peraturan keimigrasian di Inggris.
"Hasil studi ringkas ini telah kami sampaikan kepada Tim Perumus pada 21 September 2010. Kami berharap contoh studi banding ringkas yang kami lakukan ini bisa memberikan gambaran sederhana pelaksanaan studi banding yang efektif dan efisien," kata PSHK.
Hasil "studi banding" ini, membuat PSHK mengharapkan DPR merombak metode studi banding dengan lebih mengutamakan penggunaan berbagai teknologi informasi yang tersedia. Studi banding dalam bentuk kunjungan ke luar negeri sebaiknya dijadikan alternatif terakhir.
"DPR harus memaksimalkan fasilitas dan infrastruktur yang tersedia antara lain perpustakaan DPR, jaringan database, dan jalur diplomatik sebelum memutuskan melakukan studi banding ke luar negeri. Kalaupun diperlukan adanya kunjungan, maka kami mendorong agar kunjungan kerja ini dilakukan oleh perwakilan tim pendukung/staf ahli, sehingga tidak perlu dilakukan oleh rombongan anggota DPR yang memakan biaya besar."
Kemudian, yang tak kalah penting, DPR mempublikasikan hasil temuan studi banding sebagai bentuk pertanggungjawaban DPR.
Selasa kemarin, sepuluh anggota Panitia Kerja Rancangan Undang-undang Keimigrasian terbang dari Bandara Soekarno-Hatta menuju London, Inggris. Tim ini dipimpin politisi Golkar yang juga Wakil Ketua Komisi III, Aziz Syamsuddin.
Tim yang dipimpin Aziz dijadwalkan tiba di Bandara Heathrow, London, pada pukul 07.20, Rabu 22 September. Mereka menginap di Hotel Marriott di London. Lalu pada Rabu malam waktu setempat, mereka bertemu Kedutaan dan masyarakat Indonesia.
Pertemuan dengan Kementerian Hukum Inggris dijadwalkan pada Kamis 23 September, kemudian dilanjutkan pertemuan dengan Kementerian Dalam Negeri pada hari yang sama. Kemudian, Jumat, bertemu UK Border Agency.
Barulah Sabtu, tim DPR kembali terbang ke Indonesia melalui Abu Dhabi.
Selain Aziz, tim ini beranggotakan Edi Sadeli, Himatul Aliyah Setiawaty, Setya Novanto, I Gusti Ketut Adhiputra, Adang Daradjatun, Yahdil Harahap, Ahmad Yani, Ahmad Kurdi Moekri, Desmon Junaidi Mahesa, Novianti dan Sumardi Tutu Killi Laba.(republika/irib/22/9/2010)
0 comments to "Negeri Ditimpa Bencana, DPR Asyik Tamasya!!!! HIKS...!!!!!"