Manusia Pihak pengadilan Belgia menyusun gugatan terhadap delapan pangeran Uni Emirat Arab dari keluarga Al Nahyan dengan dakwaan melakukan tindakan asusila dan pelecehan seksual.

Pengadilan Belgia mengeluarkan surat penangkapan terhadap sembilan warga asing dan delapan di antaranya adalah para pangeran keluarga Emir Emirat. Kedelapan pangeran Emirat ini menghadapi dakwaan penculikan, pelecehan seksual dan penyelundupan manusia selama mereka menetap di sebuah hotel terkenal di Belgia. Demikian dilaporkan Fars News mengitip Televisi al-Alam.

Media massa Belgia menulis bahwa penyidikan polisi terkait kasus para pangeran Emirat telah usai dan berbagai pengakuan dari para korban pun telah dicatat. Dengan bukti tersebut polisi Belgia berniat menangkap para pangeran Emirat yang menginap di Hotel berbintang Gunnar.

Televisi al-Alam seraya mengisyaratkan bahwa kedelapan pangeran Emirat beberapa bulan menyewa penuh sebuah tingkat hotel berbintang ini. Sumber ini menambahkan, para pangeran ini adalah keluarga Mohammad Khalid al Nahyan, penguasa Uni Emirat Arab.

Sembilan warga asing ini melakukan tindakan tak manusiawi serta menyiksa 23 wanita dari Filipina, Maroko, Eritrea, Indonesia, Cina, Tunisia, Perancis dan Belgia. Para pangeran Emirat ini juga dituding melakukan penipuan dan tidak membayar gaji pembantunya serta memiliki hutang sebesar 124 ribu Euro.

Sebelumnya sejumlah pangeran Emirat didakwa pengadilan berbagai negara karena melakukan tindakan tak manusiawi dan pelecehen seksual terhadap wanita. (IRIB/Fars/MF/8/11/2010)

Maskapai Penerbangan Arab Saudi Beli 12 Pesawat Boeing 777

Maskapai penerbangan Arab Saudi Ahad (7/11/2010) menyatakan telah menandatangani kontrak pembelian 12 pesawat komersial Boeing 777 dan delapan Boeing 787.

Kontrak pembelian 12 pesawat Boeing 777 senilai lebih dari 3,3 miliar dolar. Demikian dilaporkan Kantor Berita AFP.

Kontrak ini juga memungkinkan Arab Saudi untuk menambah armadanya sebanyak sepuluh unit lagi. Sumber ini tidak menyebutkan nilai kontrak pembelian delapan pesawat Boeing 787.

Khaled Al-Molhem, direktur maskapai penerbangan Arab Saudi mengatakan, ini adalah kebijakan jangka panjang dan kontrak ini ditujukan untuk meremajakan armada udara serta pesawat komersial Riyadh. (IRIB/AFP/MF/8/11/2010)


Riyadh, IRIBNews--Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Saud al-Faisal mengatakan, referendum untuk menentukan nasib Sudan selatan dapat menyebabkan timbulnya kembali aksi kekerasan di negara ini.

Hal ini dinyatakan Saud al-Faisal kemarin (Sabtu 6/11) dalam menyikapi referendum di Sudan selatan. Ia mengkhawatirkan terulangnya kembali aksi kekerasan di Sudan jika referendum tidak digelar dalam kondisi yang bebas dan transparan. Demikian dilaporkan Kantor Berita AFP.

Pemerintah Riyadh dalam berbagai statemennya mengkhawatirkan referendum di Sudan selatan. (IRIB/AFP/MF/7/11/2010)

Pemerintah Irak memperingatkan penyelundupan senjata berbentuk seperti telepon genggam dari Arab Saudi.

Koran al-Zaman terbitan Irak edisi Jum'at (5/11) dalam hal ini melaporkan, "Deputi Intelijensi Kementerian Dalam Negeri Irak, Husein Kamal mengatakan bahwa dalam beberapa pekan terakhir, telah diselundupkan sejenis senjata tidak bersuara berbentuk telepon genggam."

Senjata tersebut diselundupkan dari Arab Saudi ke Irak melalui perbatasan Safwan di Basrah, setelah dicatat dalam kategori mainan anak-anak.

Menurut Husein Kamal, Kementerian Dalam Negeri Irak telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki masalah tersebut. (IRIB/MZ/SL/5/11/2010)

Washington, IRIBNews--Koran Los Angeles Times menyebut percepatan dalam pembentukan pemerintahan baru di Irak menghambat tercapainya kesepakatan Syiah dan Sunni serta kubu al-Iraqiya. Menurut koran ini, tersingkirnya kubu Sunni dalam pemerintahan baru Irak karena pembentukannya yang tergesa-gesa bertentangan dengan kepentingan Amerika Serikat (AS).

Situs Koran Los Angeles Times di Baghdad dalam makalahnya menulis, setelah berbulan-bulan AS menekan bangsa Irak untuk secepatnya membentuk pemerintahan baru, kini Washington berubah sikapnya dan menghendaki pemerintahan Irak jangan dibentuk dalam waktu dekat. Perubahan drastis sikap Washington ini karena kondisi Irak saat ini tidak menguntungkan AS. Demikian dilaporkan Fars News Ahad (7/11/2010).

Selain itu, perubahan kebijakan AS ini disebabkan dukungan Nouri al-Maliki terhadap kubu anti-AS yang dinilai Washington mengancam kepentingannya dan menimbulkan instabilitas di Irak.

Setelah kubu Syiah anti-AS pimpinan Muqtada Sadr mendukung pencalonan Maliki sebagai Perdana Menteri Irak maka Washington dengan tergesa-gesa mengubah sikapnya selama ini.

Jika Maliki mampu berserikat dengan Aliansi Kurdi maka ia akan memperoleh dukungan yang cukup untuk membentuk pemerintah baru. Namun pemerintahan seperti ini bertentangan dengan keinginan AS yang telah dirancang jauh hari. (IRIB/Fars/MF/7/11/2010)


Nouri al-Maliki kembali ditunjuk oleh parlemen Irak untuk menjabat perdana menteri selama empat tahun kedepan. Demikian dikatakan juru bicara pemerintah Irak dan dilaporkan Fars News Ahad (7/11/2010) mengutip AFP.

Ali ad-Dabbagh, juru bicara pemerintah Irak menekankan, para pemimpin fraksi politik Irak sepakat menunjuk Maliki untuk memimpin negara ini selama empat tahun lagi.

Ia menambahkan, berdasarkan kesepakatan ini Jalal Talabani juga tetap menempati posisi presiden dan ketua parlemen diserahkan kepada List al-Iraqiya, pimpinan Iyad Allawi untuk menentukan kandidatnya.

Setelah delapan bulan pasca pemilu legislatif di Irak, pemerintahan baru di negara ini juga belum terbentuk karena intervensi asing dan friksi antar kubu yang memperebutkan jatah di pemerintahan. Kondisi ini menimbulkan protes dari warga dan para marji' agama di Irak.

List al-Iraqiya pimpinan Iyad Allawi di pemilu parlemen memperoleh 91 kursi, kemudian disusul kubu Maliki dengan 89 kursi dan posisi ke tiga direbut Aliansi Nasional dengan 77 kursi.

Pasca pemilu dua aliansi besar Syiah, Aliansi Negara Hukum pimpinan Maliki dan Aliansi Nasional pimpinan Sayid Ammar Hakim sepakat berkoalisi dan membentuk kubu mayoritas di parlemen serta menetapkan Maliki sebagai kandidat perdana menteri. (IRIB/Fars/MF/8/11/2010)