Rajab Safarov, ketua Pusat Kajian Iran Modern di Rusia menekankan bahwa Moskow mengalami kerugian finansial dan politik karena enggan menyerahkan sistem anti rudal S-300 kepada Republik Islam Iran. Ia menandaskan, Amerika Serikat (AS) dan Barat telah menipu Rusia terkait penjualan S-300 kepada Iran.

"S-300 adalah sistem pertahanan dan Dewan Keamanan PBB tidak melarang penyerahan sistem ini kepada Iran. Sikap Rusia yang enggan menyerahkan sistem anti rudal ini kepada Iran membuat Moskow mengalami kerugian lebih dari satu miliar dolar," ungkap Safarov dalam sebuah tulisannya yang dimuat kantor berita Rusia dan dinukil IRNA Kamis (18/11/2010).

Ia menambahkan, Rusia yang optimis dapat mencapai kesepakatan baru pengurangan senjata strategis dengan AS berusaha membujuk Washiongton dengan menolak menyerahkan S-300 kepada Iran. Namun Moskow tidak akan mendapat hasil apapun karena penandatanganan kesepakatan ini mendapat penentangan.

Presiden Rusia, Dmitry Medvedev pada September 2010 lalu menurunkan amaran pelarangan penjualan S-300 kepada Iran. Safarov lebih lanjut menulis, kerugian lain yang diderita Rusia adalah pembatalan kontrak penjualan S-300 kepada Arab Saudi dan menyebutnya penipuan lain Barat terhadap Rusia.

Barat sebelumnya berulangkali mengatakan kepada Rusia jika Moskow bersedia membatalkan penjualan S-300 kepada Iran maka negara ini akan memiliki kesempatan untuk menjual sistem anti rudal ini kepada Arab Saudi. Namun ternyata Arab Saudi bukannya membeli S-300 dari Rusia, malah negara kaya minyak di Timur Tengah ini menandatangani kontrak pembelian senjata senilai lebih dari 60 miliar dolar dengan Amerika Serikat, tandas Safarov.

Ia menambahkan, Barat sejatinya pihak yang mengusulkan penjualan senjata kepada Arab Saudi untuk membujuk Rusia agar membatalkan kontraknya dengan Iran. "Hal ini tak lebih sebuah makar," ungkap Safarov.

Kerugian lain yang diderita Rusia gara-gara pembatalan kontrak S-300 dengan Iran menurut Safarov tercorengnya citra Moskow sebagai penjual senjata yang dapat dipercaya. "Sikap Rusia yang enggan menyerahkan S-300 kepada Iran telah membuat citra Moskow sebagai penjual senjata di tingkat internasional khususnya Dunia Islam tercoreng," tegas Safarov. (IRIB/IRNA/MF/SL/18/11/2010)

Presiden Rusia: Jangan Halangi Program Nuklir Iran !

Presiden Rusia, Dmitry Medvedev menilai kelanjutan program nuklir sipil Republik Islam Iran sangat penting dan bernilai.

Sebagaimana dilaporkan kantor berita IRNA, kantor pers Istana Kremlin menyatakan, Presiden Rusia dalam pertemuan dengan sejawatnya dari Iran Ahmadinejad di Baku, ibukota Azerbaijan menegaskan urgensi kelanjutan program nuklir sipil Iran.

Medvedev menilai reaktor Busher yang terwujud berkat kerjasama Iran dan partisipasi para ahli Rusia, serta berada di bawah inspeksi Badan Energi Atom Internasional (IAEA), merupakan contoh nyata kerjasama efektif di bidang nuklir sipil.

Ahmadinejad dan Medvedev dalam pertemuan ini juga membahas soal ekonomi dan perdagangan serta hubungan bilateral kedua negara.

Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad dan sejawatnya dari Rusia, Dmitry Medvedev menggelar pertemuan di sela-sela KTT Laut Kaspia di Baku, Azerbaijan. (IRIB/PH/AHF/19/11/2010)

Rusia Tolak Propaganda Anti-Iran

Wakil Rusia di Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) Dmitry Rogozin menyatakan, Rusia menentang upaya propaganda miring anti-Iran. Seperti dilaporkan IRNA, Rogozin dalam wawancara dengan koran terbitan Moskow, Moskovsky Komsomolets menekankan kembali keinginan negaranya untuk memperluas hubungan dengan Tehran dan menyatakan, "Rusia menentang keras propaganda anti-Iran dan upaya untuk menjelek-jelekkan negara itu". Dalam wawancaranya kali ini, wakil Rusia di NATO itu juga menegaskan kembali penentangan negaranya terhadap penempatan sistem anti-rudal NATO di dekat kawasan perbatasan Rusia. Ia menegaskan, "Rusia hanya akan bekerjasama dalam sistem keamanan rudal yang memiliki target jelas. Rogozin menambahkan, Rusia sama sekali tidak berminat berada di bawah payung rudal NATO.(irib/20/11/2010)


PBB Negara-negara anggota Organisasi Gerakan Non-Blok (GNB) mengecam resolusi anti-Iran yang dirilis Komisi III Majelis Umum PBB. Press TV dalam laporannya memberitakan, negara-negara GNB menilai resolusi anti-Iran yang dikeluarkan komisi tersebut bisa memperlemah struktur dan mekanisme pembahasan berkala kondisi hak asasi manusia di pelbagai negara padahal Iran tahun lalu terlibat aktif dalam masalah tersebut.

Dalam pernyataan resminya itu GNB juga mengkritik keras pandangan sepihak dan standar ganda negara-negara Barat dalam melihat masalah hak asasi manusia di negara-negara lain.

GNB lewat pernyataan resminya menegaskan, "Anggota GNB meyakini bahwa jalan untuk mencapai kondisi ideal hak asasi manusia dan kebebasan mendasar harus ditempuh melalui kerjasama dan pendekatan konstruktif, dan untuk mencapai tujuan tersebut segala bentuk campur tangan terhadap urusan internal negara lain harus dihindari".

Lebih lanjut GNB dalam pernyataan resminya menambahkan, "Dengan demikian para pemimpin negara-negara GNB menilai resolusi tersebut bertentangan dengan prinsip universal hak asasi manusia dan meyakini bahwa cara semacam itu menyebabkan hancurnya kerjasama sebagai landasan utama dan efektif dalam menjunjung dan mendukung hak asasi manusia sebagai isu global".

Dewan Hak Asasi Manusia PBB dalam sidangnya baru-baru ini bersikap tidak adil dengan mengeluarkan resolusi anti-Iran. Padahal sebelumnya dewan tersebut juga telah merilis 200 kasus pelanggaran hak asasi manusia di AS. Ironisnya, Dewan HAM PBB hanya merasa cukup memberikan himbauan dan peringatan kepada AS untuk memperbaiki kondisi HAM di negara itu. (irib/20/11/2010)


Khatib shalat Jum'at Tehran, Hojjatul Islam wal Muslimin, Kazem Seddiqi menyatakan, Revolusi Islam Iran adalah pemikiran yang tidak bisa dihancurkan oleh negara-negara imperialis dunia.

"Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya selama bertahun-tahun mengintervensi Timur Tengah dan menjadi pengambil keputusan negara-negara kawasan. Namun kemenangan revolusi Islam Iran berhasil menyadarkan negara-negara tersebut, sehingga tidak lagi mau menerima dikte dari AS dan negara-negara imperialis lainnya." tegas Kazem Seddiqi dalam khutbahnya hari ini (19/11/2010).

Menyinggung tindakan kubu arogansi dunia yang menghilangkan kepercayaan diri negara-negara kawasan, Khatib Jum'at Tehran mengungkapkan, keberhasilan Iran di bidang sains dan teknologi nuklir serta kemajuan besarnya di berbagai bidang ilmu pengetahuan telah menjadi teladan bagi negara-negara lain untuk resisten menghadapi para penjarah kekayaan mereka.

Di bagian lain khutbahnya, Hojjatul Islam Seddiqi menuturkan, kini, perselisihan antarmuslim menjadi senjata baru yang digunakan kubu imperialis untuk menebar friksi yang sekaligus dijadikan sebagai sarana untuk menguasai negara-negara di kawasan.

"Untuk itu, semua pihak harus waspada dan tetap menjaga persatuan dalam menghadapi konspirasi musuh," tambahnya.

Terkait kesepakatan antarkelompok politik Irak dalam membentuk pemerintahan baru, Hojjatul Islam wal Muslimin Kazem Seddiqi mengatakan, "Pemerintah dan bangsa Irak harus bersatu dan melangkah bersama untuk membentuk pemerintahan yang berwibawa, dan mempersiapkan kondisi bagi keluarnya tentara asing dari negara ini." (IRIB/PH/AHF/19/11/2010)