Media masa Barat terus berupaya menjustifikasi aksi-aksi anti kemanusiaan mantan presiden Amerika Serikat, George W. Bush. Namun lembaga-lembaga HAM berpendapat bahwa Bush harus diadili atas kejahatan anti kemanusiaannya selama menjabat sebagai presiden.

INN mengutip laporan Press TV menyebutkan, sekelompok aktivis HAM menyebutkan tujuh bukti mengapa Bush harus diadili sebagai seorang penjahat perang.

1- Serangan ke Irak dan Afghanistan berdasarkan laporan bohong dan penipuan opini publik.
2- Pembantaian ratusan ribu warga tak berdosa di Irak dan Afghanistan.
3- Perusakan yang mengakibatkan kerugian trilyunan dolar terhadap infrastruktur Irak dan Afghanistan.
4- Pengeluaran trilyunan dolar dari bujet rakyat Amerika Serikat untuk membiayai perang (pendanaan perang dari pendapatan pajak di saat 50 juta warga Amerika hidup di bawah garis kemiskinan).
5- Membuat nyawa ribuan tentara Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya melayang dalam perang di Irak dan Afghanistan demi tujuan-tujuan rakus Gedung Putih.
6- Pembentukan perusahaan-perusahaan "keamanan" swasta seperti perusahaan bercitra buruk Blackwater dan peran perusahaan-perusahaan tersebut dalam pembantaian warga sipil Irak dan Afghanistan.
7- Penyiksaan brutal dan sadis terhadap warga Irak dan Afghanistan serta orang-orang Muslim di berbagai penjara seperti Abu Ghraib, Guantanamo, dan Begram, yang hanya sebagian kecil dokumen dan fotonya yang terungkap.

Bush dalam buku memoarnya menjustifikasi serangannya ke Irak yang hingga kini telah menewaskan jutaan warga Irak.

Adapun terkait penggunaan cara-cara penyiksanaan sadis terhadap para tahanan, Bush menilai bahwa cara-cara tersebut telah menyelamatkan banyak nyawa. Presiden ke-43 Amerika Serikat ini menambahkan bahwa jika ia dihadapkan pada kondisi dan situasi serupa, maka ia tetap akan mengambil keputusan tersebut.

Pengakuan Bush dalam bukunya dan juga penekannya berulangkali dalam berbagai wawancara pasca perilisan buku itu bahwa keputusannya adalah yang terbaik dan benar, mengundang protes baik dari dalam maupun luar negeri.

Di lain pihak, media massa Barat cenderung memfokuskan pada alasan penyelamatan nyawa banyak manusia dan pencegahan serangan teror dalam rangka membenarkan pendapat Bush. (IRIB/MZ/SL/11/11/2010)

Bush Mesti Diseret ke Pengadilan Internasional

Hanya selang sehari setelah Badan Amnesti Internasional menuntut diseretnya George W. Bush ke mahkamah internasional, seorang mantan anggota Kongres AS juga melontarkan tuntutan serupa. Cyntia Mckinney, mantan anggota Kongres AS dalam wawancara dengan Press TV menuturkan, "Sebagaimana di saat menjadi presiden, sampai sekarang pun George W. Bush masih tetap sebagai penjahat. Ia harus diadilil atas kejahatan yang pernah dilakukannya". Seperti diketahui sebelumnya Badan Amnesti Internasional juga mendesak diseretnya Bush ke meja hijau atas dukungannya terhadap penyiksaan para tersangka teroris.

Dirilisnya buku memoar George W Bush, Decision Point yang merekam kehidupan pribadi mantan presiden AS itu juga membeberkan pelbagai kebijakan kontroversial Bush selama 8 tahun duduk di Gedung Putih. Dalam buku kenangannya itu, Bush juga berusaha membela pelbagai aksi ilegalnya seperti penyiksaan para tersangka teroris dan invasi AS ke Irak. Bush menyebut penyiksaan terhadap para tersangka teroris merupakan upaya untuk menyelamatkan rakyat AS dari ancaman teroris. Ia pun berusaha menjustifikasi aksi ilegalnya itu dengan melontarkan pelbagai pembenaran dan alasan keamanan negara. Meski demikian, semua justifikasi Bush itu tak juga mampu meyakinkan masyarakat internasional.

Badan Amnesti Internasional selaku otoritas internasional pembela hak asasi manusia paling berpengaruh menyebut teknik penyiksaan waterboarding sebagai bentuk nyata penyiksaan. Ironisnya, Bush dalam buku memoarnya itu juga mengakui bahwa dirinyalah yang memerintahkan langsung kepada Badan Intelijen AS (CIA) untuk menerapkan teknik penyiksaan waterboarding kepada para tersangka teroris. Padahal sejak jauh sebelumnya AS telah meratifikasi konvensi internasional yang melarang penyiksaan terhadap para tahanan. Karena itu, pemerintah AS semestinya berkewajiban untuk menyeret Bush ke pengadilan lantaran telah mengeluarkan perintah penyiksaan.

Tentu saja, aksi kejahatan Bush itu tidak hanya terbatas pada isu tersebut. Mantan presiden dari kalangan neokons itu juga telah menghalalkan dilancarkannya perang terhadap sebuah negara berdaulat yang mengakibatkan minimal satu juta orang tewas dan lebih dari empat juta lainnya terpaksa mengungsi. Perang yang dilandasi oleh kebohongan dan informasi palsu itu telah meluluhlantakkan infrastruktur dan fasilitas publik Irak dan menyeret negeri kaya minyak itu menuju perang saudara.

Berdasarkan hukum internasional, tindakan keji semacam itu merupakan bentuk nyata kejahatan perang. Apalagi PBB saat itu tidak memberikan ijin serangan. Dengan demikian invasi AS dan sekutunya ke Irak merupakan pelanggaran nyata terhadap Piagam PBB dan para pelanggarnya harus diseret ke mahkamah internasional. Sialnya, upaya mendudukkan Bush di kursi pesakitan mahkamah internasional sepertinya bakal menemui hambatan serius terlebih dengan kuatnya pengaruh AS di kalangan lembaga-lembaga internasional. Meski demikian, di mata masyarakat dunia, Bush tetap dianggap sebagai penjahat perang yang telah menyeret dunia menuju ketidakamanan selama 8 tahun pemerintahannya. (IRIB/LV/11/11/2010)


Demonstrasi di kota London yang melibatkan para mahasiswa dan dosen dalam rangka memprotes kebijakan pemerintah Inggris berujung rusuh setelah polisi anti huruhara terlibat membubarkan aksi tersebut. Persatuan nasional mahasiswa Inggris menyatakan, puluhan ribu mahasiswa dan dosen hari Rabu (10/11) menggelar unjuk rasa untuk memprotes kebijakan pemerintah menaikkan biaya kuliah. Aksi protes diwarnai bentrokan antara polisi dan para demonstran. Dalam insiden itu, polisi menangkap sejumlah mahasiswa.

Usai demo, sekelompok mahasiswa menyerang Menara Millbank, yang merupakan markas Partai Konservatif yang sedang berkuasa di negara itu. Beberapa orang di antara mereka memecahkan kaca gedung tersebut. Berhasil menerobos masuk, beberapa orang merusak apa saja yang mereka temukan termasuk kamera CCTV. Mereka mendesak partai Konservatif mundur dari pemerintahan. Di luar gedung, para demonstran kembali terlibat bentrok secara sporadis dengan polisi. Minimal sembilan orang mahasiswa dan dua polisi cedera.

Menurut Aaron Porter, Presiden Persatuan Nasional Mahasiswa Inggris, demonstrasi ini adalah aksi unjuk rasa terbesar yang melibatkan mahasiswa minimalnya dalam sepuluh tahun terakhir. Demo ini menunjukkan kekecewaan umum dan menurunnya dukungan kampus kepada pemerintah. Menurut panitia, demonstrasi hari Rabu diikuti oleh 50 ribu mahasiswa dan dosen.

Seiring dengan aksi unjuk rasa mahasiswa, parlemen Inggris sedang membahas rencana pengurangan bujet perguruan tinggi dan kenaikan iuran kuliah. Di gedung parlemen, Wakil Perdana Menteri Nick Clegg hadir untuk memberikan jawaban atas pertanyaan para anggota parlemen menggantikan PM David Cameron yang saat ini sedang berada di luar negeri.

Menurut berbagai sumber, Clegg sempat terlibat perang mulut dengan Wakil Pemimpin Partai Buruh Harriet Harman pasal biaya kuliah yang baru. Herriet menuduh Clegg munafik. Sebab, sebelum pemerintahan koalisi terbentuk Partai Liberal Demokrat yang mengirimkan tokohnya ke kursi wakil PM menyatakan menentang kenaikan biaya kuliah. Tuduhan itu dibantah Clegg dengan balik menuding Partai Buruh sebagai pihak yang justeru menciptakan tradisi biaya kuliah dan tidak pernah berpikir mengalokasikan dana negara untuk kepentingan perguruan tinggi. Pernyataan Wakil PM itu menunjuk kepada kebijakan pemerintahan Partai Buruh pimpinan Tony Blair yang untuk pertamanya menetapkan biaya kuliah, tahun 1997. Sampai saat ini kebijakan itu terus berlanjut.

Berdasarkan rencana yang diajukan pemerintah kepada parlemen, biaya kuliah akan meningkat sampai tiga kali lipat atau sekitar rata-rata 9.000 pounsterling setahun. Para demonstran menyebut kebijakan pemerintah ini sebagai upaya menghancurkan kesempatan rakyat kecil untuk memperoleh pendidikan lebih tinggi. Kebijakan ini juga dinilai sebagai upaya mengubah perguruan tinggi menjadi tempat sekolah bagi orang kaya. (IRIB/AHF/SL/11/11/2010)


Dukungannya Pemerintah Inggris gugup mereaksi laporan Press TV soal dukungannya terhadap kelompok teroris yang berhasil diringkus aparat Iran.

Press TV Kamis (4/11) melaporkan bahwa Kementerian Intelijen Iran meringkus empat teroris dukungan Inggris di kota barat Marivan.

Para teroris itu mengaku membunuh lima warga Iran dalam dua tahun terakhir dan juga bahwa mereka seharusnya menerima $ 20.000 untuk setiap operasi teror di Iran namun mereka hanya menerima upah $ 8.000. Mereka juga mengaku menerima perintah dan senjata dari pemimpin mereka di kota Soleimaniya, Irak.

Fattahi juga merupakan salah satu komandan kelompok teroris Komole, yang telah melakukan sejumlah teror di kota-kota barat Iran sejak kemenangan Revolusi Islam pada tahun 1979.

Pemerintah Inggris menyangkal keterkaitannya dengan para teroris tersebut.
Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri Inggris menyatakan: "Inggris tidak mendukung atau mendorong kegiatan teroris di Iran, atau di tempat lain di dunia."

Pemimpin kelompok teroris itu bernama Jalil Fattahi, yang saat ini tinggal di Inggris.

Berita penangkapan ini muncul setelah Kepala Dinas Intelijen Inggris (MI6), John Sawers, pada tanggal 28 Oktober mengumumkan bahwa pihaknya sedang melancarkan kegiatan spionase di Iran untuk menghentikan aktivitas nuklir Tehran. (IRIB/MZ/PH/6/11/2010)

Kebanyakan Anak di AS Alami Gangguan Otak

Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Amerika Serikat (AS) mengungkapkan adanya banyak kasus gangguan otak dan hiperaktif pada anak-anak di negara itu. Pusat kesehatan itu dalam laporan yang dirilisnya hari Rabu (11/11) menyatakan bahwa dari sepuluh anak di Amerika, minimal satu anak mengalami gangguan otak dan hiperaktif.

Ditambahkan bahwa kasus gangguan otak dan hiperaktif pada anak-anak di Amerika sudah tercatat sebanyak 5,4 juta kasus. Dari jumlah itu hanya separuhnya yang mendapat layanan dan pengawasan medis.

Laporan dari lembaga yang sama memperlihatkan bahwa dalam empat tahun terakhir kasus gangguan otak di kalangan anak-anak meningkat sebesar 22 persen sementara di kalangan remaja mencapai 24 persen. Gangguan otak dan hiperaktif termasuk penyakit syaraf dan perilaku yang dampaknya bisa dialami di usia tua. (IRIB/AHF/11/11/2010)