Salimi saat diwawancarai IRNA Selasa (14/12) menegaskan, presiden berhak memilih sosok yang sepaham dengan dirinya. Dikatakannya, masalah ini telah diutarakan sejak beberapa bulan lalu, namun tidak diekspos keluar.
Ia menekankan, pengangkatan dan pencopotan menteri adalah hak presiden. "Perubahan di Deplu akan memberi kesempatan untuk kian terciptanya kesamaan visi di antara pejabat pemerintah," tambah Salimi.
Sementara itu, Mahmoud Ahmad Bighash, anggota Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri parlemen Iran kepada IRNA mengatakan, di Undang-Undang Dasar (UUD) dijelaskan bahwa penunjukan dan pemberhentian menteri adalah hak progresif presiden dan tidak ada yang berhak mencampurinya.
Ia menekankan bahwa Presiden Mahmoud Ahamdinejad sejak musim panas lalu telah dibicarakan dengan Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri parlemen. Menjawab sejumlah pernyataan soal pencopotan ini, Bighash menandaskan, "Sejumlah orang mempertanyakan mengapa keputusan pencopotan Mottaki dirilis di saat ia berada di luar negeri ? Saya tandaskan kepada kalian bahwa jangan meniru sikap Bani Israel. Jika Mottaki berada di Tehran kalian pasti akan bertanya mengapa presiden mencopot Mottaki saat berada di Tehran ?". (IRIB/IRNA/MF/14/12/2010)
Konvoi Asia peduli Gaza kemarin (Jumat,10/12) tiba di kota Yazd, dan disambut meriah warga Iran tengah.
Kantor berita Mehr melaporkan, konvoi yang membawa bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza itu disambut warga Yazd dengan yel-yel anti Israel. Warga Iran juga menyatakan dukungan penuh kepada Gaza dan rakyat Palestina.
Dari Yazd, konvoi ini bergerak menuju Isfahan. Iran mengirimkan 25 orang menyertai misi kemanusiaan itu.
Konvoi Asia peduli Gaza ini bergerak dari India dan diikuti oleh delegasi dari berbagai negara Asia termasuk puluhan wartawan dan aktivis. Dari Iran, konvoi yang sudah singgah sebelumnya di Pakistan ini akan melanjutkan perjalanan ke Turki, Suriah lalu pelabuhan El Arish di Mesir sebelum masuk ke Gaza lewat perbatasan Rafah.(IRIB/PH/11/12/2010)
Menurut laporan Voice of Palestine Indonesia, konvoi tersebut juga diikuti 12 aktifis kemanusiaan dari berbagai organisasi sosial di Indonesia seperti Voice of Palestine, Medical Emergency Rescue Committee (MER-C), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Al-Aqsa Working Group (AWG) dan Hilal Ahmar Society (Bulan Sabit Merah).
Konvoi APSP merupakan upaya masyarakat internasional yang kesekian kalinya untuk mematahkan blokade rezim zionis Israel terhadap Jalur Gaza yang telah berlangsung selama 3 tahun. Suatu blokade yang telah menyebabkan krisis kemanusiaan dan menjadikan kawasan padat berpenduduk lebih dari 1,5 juta jiwa itu menjadi penjara besar bagi rakyat Palestina di Jalur Gaza. Sedemikian parahnya krisis kemanusiaan yang terjadi di sana sampai-sampai beberapa waktu lalu PBB mengungkapkan kekhawatirannya atas nasib 80 persen warga Gaza yang memerlukan bantuan segera dari masyarakat internasional.
Jurubicara delegasi Indonesia dalam konvoi Solidaritas Masyarakat Asia untuk Palestina (APSP), Irman Abdurrahman, menyatakan bahwa apa yang terjadi di Gaza adalah bencana kemanusiaan akibat ulah sekelompok manusia. Berbeda dengan bencana alam, bencana kemanusiaan di Gaza bisa dan bahkan harus dihentikan.
Sementara itu, koordinator konvoi APSP, Feroze Mithiborwala dari India menyatakan bahwa misi kemanusiaan mereka ke Gaza dalam arti luas merupakan perjuangan para aktivis untuk membebaskan negara mereka masing-masing dari cengkeraman hegemoni kekuatan-kekuatan yang telah menimpakan bencana terhadap rakyat Gaza.
Kekalahan memalukan rezim zionis dalam Perang 33 Hari di Lebanon dan agresi militer 22 hari di Jalur Gaza membuktikan bahwa Israel kini bukan lagi kekuatan militer seperti tiga dekade lalu yang menampakkan dirinya sebagai kekuatan tak terkalahkan di Timur Tengah. Situasi sekarang juga berbeda jauh dengan 20 tahunan lalu ketika pengaruh AS dan Barat masih begitu kuat dalam menentukan nasib Timur Tengah. Apalagi masyarakat regional dan dunia pun kini makin melek dengan realitas dan kejahatan rezim zionis Israel di Palestina yang semakin terpampang di depan mata.
Hadirnya konvoi kemanusiaan Solidaritas Masyarakat Asia untuk Palestina kali ini sejatinya merupakan upaya untuk mengobarkan kembali rasa kepedulian dan dukungan terhadap perjuangan bangsa Palestina terutama untuk mengakhiri blokade brutal rezim zionis di Jalur Gaza.(irib/12/12/2010)
Ahmadinejad
Dalam agenda diumumkan bahwa acara penyambutan itu akan diwakili oleh Ketua Komisi Budaya di Parlemen Republik Islam Iran, Gholam Ali Hadddad Adel. Akan tetapi Presiden Republik Islam Iran, Mahmoud Ahmadinejad, tiba-tiba muncul dalam acara penyambutan tersebut.
Wartawan TV One yang juga ikut serta dalam konvoi itu, merasa kaget akan kemunculan Ahmadinejad yang tidak diagendakan dalam acara tersebut. Hal itu membuat wartawan TV One, Anna Diar, terpontang-panting untuk mendekati Ahmadinejad.
Presiden Ahmadinejad dalam kesempatan itu mengatakan, "Isu Palestina dan penghapusan Zionis Israel dari kawasan pendudukan adalah masalah humanis dan dunia." Ahmadinejad juga mengapresiasi upaya konvoi kemanusiaan Gaza (APSP) dan menyebutnya sebagai bentuk solidaritas yang mendalam atas penderitaan bangsa Palestina.
Lebih lanjut Ahmadinejad mengatakan, "Palestina kini menjadi bukti sejarah kelam, penistaan terhadap manusia dan pembelengguan atas bangsa independent. Telah jelas bahwa Zionis Israel didirikan untuk merancang sistem lalim dan menghegemoni Timur Tengah." Dikatakannya pula, "Pada faktanya, langkah untuk hegemoni dan ekspansi dipimpin oleh AS."
Masih mengenai Palestina, Ahmadinejad menegaskan, "Semua kejahatan yang pernah terjadi sepanjang sejarah, masih terus terjadi di Palestina." Dikatakannya pula, "Zionis Israel menunjukkan sikap bahwa rezim ini bukan hanya menentang ajaran Yahudi, tapi juga melawan semua ajaran agama ilahi."
Hari ini, konvoi kemanusiaan APSP bertolak ke Tabriz yang kemudian melanjutkan perjalanannya ke Turki. Tabriz adalah kota yang dekat dengan Turki.
Hingga berita ini dilaporkan, konvoi APSP belum menerima visa dari Mesir. Menurut keterangan peserta konvoi APSP, hanya beberapa anggota konvoi yang baru mendapat visa dari Mesir. Sementara itu, para anggota APSP dari Indonesia, Malaysia dan Azerbaijan belum mendapat visa.
Mahasiswa Iran berunjuk rasa di depan Kedutaan Besar Inggris di Tehran untuk memprotes sikap bungkam negara-negara Barat atas aksi teror yang menggugurkan ilmuwan nuklir negara itu.
"Kami tidak akan memaafkan maupun melupakan ketidakadilan besar Barat atas terjadinya kejahatan mengerikan ini, di saat mereka mengklaim sebagai pengusung hak asasi manusia," demikian petikan statemen bersama para mahasiswa di Tehran, kemarin.
Dua operasi teror terpisah bulan lalu menargetkan dua pakar nuklir Iran. Tindakan keji itu menggugurkan Doktor Majid Shahriari, sementara Profesor Fereydoun Abbasi dan istrinya menderita luka-luka. Keduanya merupakan ilmuwan Universitas Shahid Beheshti Tehran.
Tidak ada pejabat Barat maupun organisasi yang mengecam aksi teroris itu.
Tehran menyalahkan keluarnya resolusi Dewan Keamanan PBB No.1747 yang dirilis Maret 2007 lalu, karena mencantumkan nama Abbasi sebagai "ilmuwan nuklir dalam isi resolusi anti Iran itu.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran, Manouchehr Mottaki mendesak PBB menyelidiki kasus serangan teror terbaru terhadap dua ilmuwan Iran, berkaitan dengan keterlibatan sejumlah negara yang berada di balik perilisan resolusi Dewan Keamanan PBB No.1747.
Wakil Tetap Republik Islam Iran di PBB, Mohammad Khazaee dalam surat resmi yang dilayangkan Jumat(10/12) kepada Sekjen, Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB mengkritik keras sikap pasif mereka dalam menyikapi aksi teror terhadap ilmuwan terkemuka Iran.
Senada dengan Khazaee, menteri Luar Negeri Iran, Manouchehr Mottaki mengkritik keras negara yang memasukan daftar nama para ilmuwan Iran yang menjadi sasaran serangan teror.
"Siapa saja yang menyebarkan nama para ilmuan nuklir Iran dalam resolusi PBB sehingga membantu terjadinya aksi teror terhadap mereka, berarti terlibat dalam teror ini," tegas Mottaki.
Kementerian intelijen Iran telah menangkap anggota milisi teroris yang terlibat dalam serangan baru-baru ini.Saat diinterogasi, mereka mengaku menerima pelatihan di negara tetangga.
Penasehat Sekretaris Dewan Tinggi Keamanan Nasional Iran (SNSC), Abolfazl Zohrehvand mengatakan, Kelompok 5+1 telah mengubah strateginya selama tiga periode perundingan dengan Iran. Kini menurutnya Kelompok 5+1 lebih bersikap lunak dan bersedia bekerjasama. Ia juga menganjurkan berbagai pihak untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada.
Abolfazl Zohrehvand Ahad malam (12/12) saat diwawancarai televisi al-Alam mengatakan, setelah tiga babak perundingan dengan Kelompok 5+1 digelar, akhirnya berhasil disepakati sejumlah masalah khususnya kerjasama timbal balik.
Ia menandaskan, saat ini kita mampu menggalang kerjasama di bidang nuklir di tiga point, pertama pelucutan senjata nuklir, masalah radiasi nuklir, dan terakhir aktivitas nuklir damai. Seraya menyinggung pernyataan Catherine Ashton yang mewakili Kelompok 5+1 soal hasil positif perundingan terakhir, Zohrehvand mengatakan, di perundingan terbaru Jenewa kami mulai berunding dengan berdasarkan pada surat Saeed Jalili. Ditambahkannya, dengan demikian kita mampu mencapai kemajuan dalam perundingan kali ini.
Zohrehvand menegaskan, Kelompok 5+1 secara resmi mengakui hak legal nuklir Iran dan hak bangsa ini. Mereka menyatakan menyadari kekhawatiran bangsa Iran dan mengakui hak saling menghormati.
Seraya mengisyaratkan kepemilikan 300 hulu ledak nuklir oleh Israel, Zohrevand mengatakan, hak legal berbagai bangsa dunia khususnya hak nuklir Iran bukan hal yang bisa dibicarakan di meja perundingan.(irib/14/12/2010)
Ahmadinejad Mendadak Temui Konvoi Asia untuk Gaza
Dalam agenda diumumkan bahwa acara penyambutan itu akan diwakili oleh Ketua Komisi Budaya di Parlemen Republik Islam Iran, Gholam Ali Haddad Adel. Akan tetapi Presiden Republik Islam Iran, Mahmoud Ahmadinejad, tiba-tiba muncul dalam acara penyambutan tersebut.
Wartawan TV One yang juga ikut serta dalam konvoi itu, merasa kaget akan kemunculan Ahmadinejad yang tidak diagendakan dalam acara tersebut. Hal itu membuat wartawan TV One, Anna Diar, terpontang-panting untuk mendekati Ahmadinejad.
Presiden Ahmadinejad dalam kesempatan itu mengatakan, "Isu Palestina dan penghapusan Zionis Israel dari kawasan pendudukan adalah masalah humanis dan dunia." Ahmadinejad juga mengapresiasi upaya konvoi kemanusiaan Gaza (APSP) dan menyebutnya sebagai bentuk solidaritas yang mendalam atas penderitaan bangsa Palestina.
Lebih lanjut Ahmadinejad mengatakan, "Palestina kini menjadi bukti sejarah kelam, penistaan terhadap manusia dan pembelengguan atas bangsa independent. Telah jelas bahwa Zionis Israel didirikan untuk merancang sistem lalim dan menghegemoni Timur Tengah." Dikatakannya pula, "Pada faktanya, langkah untuk hegemoni dan ekspansi dipimpin oleh AS."
Masih mengenai Palestina, Ahmadinejad menegaskan, "Semua kejahatan yang pernah terjadi sepanjang sejarah, masih terus terjadi di Palestina." Dikatakannya pula, "Zionis Israel menunjukkan sikap bahwa rezim ini bukan hanya menentang ajaran Yahudi, tapi juga melawan semua ajaran agama ilahi."
Hari ini, konvoi kemanusiaan APSP bertolak ke Tabriz yang kemudian melanjutkan perjalanannya ke Turki. Tabriz adalah kota yang dekat dengan Turki.
"Kebijakan makro Iran di kancah internasional pada tingkat yang lebih tinggi telah didefinisikan dan ditetapkan. Kementerian Luar Negeri bertugas menjalankan kebijakan-kebijakan itu," kata Jurubicara Kementerian Luar Negeri Iran Ramin Mehmanparast pada konferensi pers mingguan hari ini (Selasa,14/12) di Tehran.
Dia menegaskan bahwa pergantian mantan Menteri Luar Negeri Manouchehr Mottaki tidak akan membuat perubahan dalam kebijakan-kebijakan mendasar Iran.
Mehmanparast menekankan bahwa perubahan dalam pemerintahan mencerminkan proses alami dan menolak spekulasi tentang sengketa di pemerintah Iran.
"Media asing selalu berusaha menanam benih perpecahan di antara para pejabat Iran dan ternyata mereka telah menetapkan sikap itu sebagai kewajibannya," protes Mehmanparast.
"Pendirian negara, pejabat dan bangsa Iran tidak akan membiarkan musuh untuk mengambil keuntungan dari perubahan dan perkembangan di dalam negeri," tambahnya.
Pada hari Senin, Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad mengeluarkan perintah penunjukan Ali Akbar Salehi, Kepala Badan Energi Atom Iran, sebagai menteri luar negeri dengan tetap mempertahankan posisinya sekarang ini.
Mottaki diangkat sebagai Menteri Luar Negeri Iran pada bulan Agustus 2005 dan merupakan menteri pertama yang diganti selama masa jabatan kedua Presiden Ahmadinejad.
Mehmanparast mengatakan, pembicaraan antara Iran dan lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB plus Jerman diadakan dalam kerangka khusus. "Jadi, perubahan individu tidak akan mengubah kebijakan Iran dan strategi negosiasi," tambahnya.
"Seperti yang disebutkan sebelumnya oleh Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Iran, Saeed Jalili, Republik Islam Iran dan kelompok 5+1 telah mencapai kesepakatan untuk mengadakan pembicaraan dan kerjasama dalam isu-isu yang dikhawatirkan bersama," tegasnya.
Dia mencatat bahwa perundingan itu akan dilanjutkan di masa depan jika kerangka negosiasi dalam suasana yang bebas dari tekanan dan posisi tidak rasional. (IRIB/RM/SL/14/12/2010)
Militer Lebanon berhasil menemukan dan membongkar dua perangkat spionase Israel, berkat informasi yang diberikan gerakan muqawama Hizbullah. Perangkat mata-mata ini ditemukan kemarin (Rabu,15/12) di Gunung Barouk, timur Beirut dan Gunung Sannine, timur laut ibukota Lebanon.
"Terbongkarnya kedua sistem spionase Israel itu berkat informasi yang diperoleh dari dinas Intelijen Hizbullah," kata sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Komando Angkatan Darat Lebanon.
Hizbullah memuji penemuan ini sebagai prestasi lain dari tim kontra spionase.
Awal bulan ini, militer Israel dari jarak jauh meledakkan dua perangkat spionase miliknya, setelah alat tersebut ditemukan oleh Hizbullah di Wadi al-Qaysiyya dekat pantai selatan kota Tirus.(IRIB/PH/16/12/2010)
Para pejabat pemerintah Otorita Palestina mengkonfirmasikan bahwa fokus pembicaraan baru-baru ini Mahmoud Abbas dengan George Mitchell di Ramallah membahas sebuah proposal baru yang disodorkan AS untuk menggerakkan kembali roda perundingan yang telah terhenti antara pemerintah Otorita dan rezim Zionis Israel.
Proposal itu memuat enam isu penting yaitu solusi kompromi atas Baitul Maqdis, solusi pembentukan dua negara Palestina-Israel, penetapan masa depan proyek pemukiman Zionis, penyelesaian nasib pengungsi Palestina, dan penentuan pembagian air bagi kedua pihak.
Saeb Erekat, juru runding senior Otorita Palestina ketika mereaksi proposal AS itu menyatakan, usulan George Mitchell tidak memuat poin baru yang bisa dijadikan sebagai argumen untuk memulai kembali perundingan dengan Israel.
Pada dasarnya Gedung Putih sekali lagi ingin memaksakan kehendaknya kepada bangsa Palestina tanpa memperhatikan kondisi yang diciptakan Israel atas Jalur Gaza, Quds dan Tepi Barat. Amerika ingin menarik kembali bangsa Palestina ke meja perundingan dengan mengabaikan kebijakan ekspansionis, agresif dan kejahatan rezim Zionis Israel di kawasan, terlebih secara prinsip proposal Washington sama sekali tidak menawarkan solusi untuk mengakhiri kondisi tragis bangsa Palestina.
Sementara pengalaman menunjukkan bahwa poros Washington-Tel Aviv melalui kedok perundingan tengah berupaya mengejar tujuan-tujuan mereka di kawasan. Prinsip negosiasi yang mereka paksakan kepada bangsa Palestina jauh lebih buruk dari Perjanjian Oslo.
Amerika dan Israel selama dua dekade menggulirkan perundingan yang mereka beri nama dengan perdamaian Timur Tengah. Kebijakan ini hanya untuk mengulur-ngulur waktu demi mencapai tujuan maksimal. Proyek pemukiman Zionis dibangun dan diperluas di bawah bayangan perundingan itu, Jalur Gaza diblokade dan diserang di bawah sandiwara yang sama dan kota Quds dan Masjid al-Aqsha juga dicaplok dan dirusak di bawah bayang-bayang perundingan.
Seiring terkuaknya seluruh layar pertunjukan perundingan "perdamaian Timur Tengah" dan terhentinya sandiwara kompromi, maka satu-satunya jalan yang terisa bagi Otorita Palestina adalah mengkaji kembali masalah tersebut. Sebab jika tidak, para pemimpin gerakan Fatah akan terperangkap dalam lingkaran setan di mana kerugian paling minimal kebijakan itu adalah terus saja memberi konsesi gratis kepada Israel untuk mencapai tujuan-tujuannya melalui kedok perundingan. (IRIB/RM/16/12/2010)
"Selama kami masih hidup, kami tidak pernah akan mengakui Israel dan kami tidak akan merelakan satu inci pun dari wilayah Lebanon," tegas Sayid Nasrullah di hadapan ratusan ribu warga Lebanon Kamis (16/120 dalam acara memperingati tanggal 10 Muharram atau Asyura.
Tanggal 10 Muharram, kaum Syiah memperingati kesyahidan Imam Husein as, Imam ketiga kaum Syiah dan cucu Rasulullah Saw.
"Tidak seorang pun berhak melepaskan hak-hak bangsa Palestina. Kami selalu bersama dengan rakyat Palestina," sumpah pemimpin Hizbullah itu.
Dia juga menyinggung pertemuan yang diselenggarakan kemarin (15/12) oleh Liga Arab membahas perundingan langsung antara Israel dan Otorita Ramallah, dan menyebut pertemuan tersebut hanya membuang-buang waktu.
Penolakan Israel memenuhi tuntutan internasional untuk memperpanjang moratorium pembangunan permukiman Zionis yang berakhir bulan September lalu, praktis mengakhiri perundingan damai antara Otorita Ramallah dan rezim Zionis Israel di Washington.
Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Uni Eropa berulang kali mendesak Israel untuk membekukan perluasan pemukiman di wilayah Palestina pendudukan. Sementara itu, pemimpin Otorita Ramallah, Mahmoud Abbas, juga menyatakan tidak akan kembali ke meja perundingan selama Israel melanjutkan pembangunan permukiman ilegal untuk warganya di wilayah Palestina.
Di bagian lain pernyataannya, Sayid Nasrullah menuntut Israel mencabut blokade atas Jalur Gaza yang diberlakukan sejak Juni 2007.
Menurut Sekjen Hizbullah, resistensi merupakan satu-satunya opsi dalam menyelesaikan konflik di Timur Tengah. (IRIB/MZ/RM/16/12/2010)
0 comments to "Jangan meniru sikap Bani Israel !!!!!"