BANJARMASIN - Gubernur Kalsel, Bupati Kotabaru, Bupati Tanahbumbu dan Bupati Tanahlaut akan diperiksa terkait dugaan alih fungsi hutan.

Demikian diungkapkan Syaifullah Tamliha, anggota DPR RI Komisi IV, kala ditemui di sela Muskerwil dan Lokakarya PWNU Kalsel di Gedung Mahligai Pancasila, Sabtu (4/12/2010).

Itu terjadi setelah data-data mengenai dugaan kasus tersebut, selanya, diserahkan dan dilaporkan kepada pihak yang terkait. Nantinya, mereka akan diklarifikasi KPK dan Polri.

"Gubernur juga akan dimintai keterangan. Pokoknya semua pihak yang terkait pengalihfungsian lahan itu akan dimintai keterangan," ujar anggota Fraksi PPP di DPR RI itu.

Namun sayangnya, politikus asal Kalsel ini tak mengetahui jadwal pemeriksaan terhadap keempat kepala daerah tersebut.

Berdasarkan hasil pantauan di Kalsel, hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi maupun cagar alam seluas 1,2 juta hektare sudah dialihfungsikan. Paling banyak terjadi di Kotabaru, Tanahbumbu dan Tanahlaut.

"Kami sudah melaporkan mengenai data yang telah kami dapat itu ke pihak terkait yang menangani kasus tersebut. Dan untuk selanjutnya biar mereka yang menangani," ujar anggota komisi yang membidangi pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan pangan ini.

Pengalihfungsian kawasan hutan itu, sebutnya, telah melanggar Kepmen Kehutanan Nomor 435 Tahun 1997 tentang pengelolaan hutan. Di dalamnya diatur secara tegas tentang larangan alih fungsi hutan.

Setelah ada pelaporan, para kepala daerah yang di wilayahnya terjadi dugaan alih fungsi hutan akan dimintai keterangan atau diklarifikasi.

Selain kepala daerah di tiga kabupaten di Kalsel itu, lanjutnya, Gubernur Kalsel Rudy Ariffin juga akan dimintai keterangannya.

Selain di Kalsel, beberapa kepala daerah di Provinsi Kalteng juga akan dimintai keterangan. Termasuk di antaranya adalah Gubernur Kalteng.

"Luasan lahan yang telah dialihfungsikan di Kalteng malah lebih dari Kalsel, yakni sekitar tiga juta hektare," tutupnya.

(ll)