Inilah “Revolusi Ekonomi” Ala Ahmadinejad-

Pada tahap awal, implementasi UU tersebut akan dimulai dengan penyesuaian harga komoditas energi dan pencabutan subsidi di bidang energi. Proses itu akan dilanjutkan dengan penyesuaian harga barang di sektor-sektor lainnya secara bertahap. Sebagai ganti pencabutan subsidi, Pemerintah Iran memberikan bantuan tunai langsung kepada setiap warga sebesar 440 ribu rial atau sekitar 44 dolar per bulan.

Lantaran begitu strategis dan berpengaruhnya implementasi UU Subsidi Terarah bagi kehidupan masyarakat Iran, kalangan media pun gencar memberitakan isu tersebut dan menyajikan beragam analisa para ekonom dari berbagai sudut pandang. Televisi BBC yang menyorot secara khusus isu tersebut, membedah kebijakan fenomenal yang diterapkan oleh Pemerintahan Ahmadinejad itu.

BBC menilai, proyek subsidi terarah yang diterapkan di Iran dengan skala begitu masif itu sulit dicari bandingannya di dunia. Masih menurut BBC, pencabutan subsidi di bidang energi menyulut kekhawatiran banyak pihak. Akibat pencabutan itu, harga bensin pun melonjak dari 40 sen per liter menjadi 70 sen diikuti dengan kenaikan tarif dasar listrik dari 5 dolar per bulan menjadi 20 dolar. Tak ketinggalan, harga gas juga dipastikan melambung tinggi.

Ironisnya di saat yang sama, BBC bersama media-media Barat lainnya selama 20 tahun terakhir ini kerap melontarkan pandangan para ekonom yang menekankan perlunya Iran menerapkan kebijakan harga yang "realistis". Media-media Barat bahkan menyebut implementasi UU Subsidi Terarah itu merupakan harapan besar pemerintah Iran periode-periode sebelumnya yang belum sanggup mereka realisasikan. Dan kini, harapan besar itu justru ditunaikan oleh Pemerintahan Ahmadinejad.

Implementasi UU Subsidi Terarah yang dimulai dengan penyesuaian harga, merupakan langkah pertama memasuki tahap rasionalisasi harga secara real. Suatu langkah penting yang juga disepakati oleh banyak ekonom di Iran maupun di dunia. Ironisnya, kebijakan itu pun menjadi bahan propaganda media-media Barat untuk menyudutkan pemerintahan Iran. Sebagian pihak menilai, pencabutan subsidi merupakan imbas dari sengketa internal di tubuh pemerintahan Iran mengenai program nuklirnya. Sementara sebagian lagi menyebut penerapan subsidi terarah itu sebagai bukti bahwa Tehran kini tengah berada dalam kebuntuan akibat sanksi sepihak yang diterapkan AS dan sekutunya.