Militer rezim Zionis Israel Ahad dini hari (26/12) menggugursyahidkan dua warga Palestina di Khan Yunis, selatan Jalur Gaza. Dengan gugur syahidnya dua warga Palestina ini jumlah keseluruhan korban akibat serangan Zionis Israel di bulan Desember ini mencapai 15 orang gugur syahid dan 34 orang cidera. Menurut laporan Kantor Berita Fars News Ahad mengutip Palestine Today, menurut sumber-sumber lokal Ahad dini hari sebuah unit militer rezim Zionis Israel menyerbu daerah Khuzaah yang terletak di timur Khan Yunis, selatan Jalur Gaza yang kemudian dilawan secara gagah berani oleh kelompok-kelompok pejuang Palestina dari Brigade al-Quds sehingga terjadi konflik senjata hebat di sana. Akibat kontak senjata itu Musab Isa Abu Rouk dan Mahmoud Yusuf al-Najjar gugur syahid.

Berdasarkan laporan ini, militer Israel menembak rumah warga terutama yang terletak di belakang pekuburan Syarqi.

Menurut para saksi mata, baku tembak hebat terjadi di Khuzaah dan para pejuang Brigade al-Quds menembakkan 7 RPG ke arah pasukan dan perlengkapan perang militer Israel.

Sekaitan dengan peristiwa ini, Adham Abu Salmiah, Juru Bicara Komite Tinggi Bantuan Medis Jalur Gaza mengakui syahidnya dua pejuang Palestina dan menegaskan bahwa tim medis berhasil membawa jasad syahid Abu Rouk yang hancur akibat luka yang dideritanya ke rumah sakit terdekat.

Adham menjelaskan bahwa beberapa waktu ini serangan rezim Zionis Israel terhadap warga Palestina di Jalur Gaza semakin meningkat sehingga hanya di bulan ini saja telah ada 15 warga Palestina syahid dan 34 lainnya luka-luka, sementara lebih dari 30 peluru artileri yang ditembakkan ke daerah tersebut. Selain itu, jet-jet tempur rezim Zionis Israel selama bulan ini lebih dari 16 kali mengebom sejumlah target di Gaza.(IRIB//SL/PH/26/12/2010)

Dunia Mulai Dukung Palestina, Israel Ketar-ketir

Menteri Industri dan Perdagangan Rezim Zionis Israel, Benjamin Ben Eliezer menyatakan kekhawatirannya atas dukungan luas dunia internasional terhadap bangsa Palestina. Menyikapi kebijakan negara Amerika Latin yang mengakui secara resmi negara independen Palestina, Ben Eliezer mengatakan, tanpa perundingan damai, Amerika Serikat pun dalam waktu dekat akan mengakui negara Palestina.

Ben Eliezer meminta kabinet Israel secepatnya kembali ke meja perundingan meski harus menghentikan pembangunan distriknya beberapa bulan. Demikian dilaporkan IRNA Ahad (26/12) mengutip Koran Haaretz cetakan Israel.

Dalam sidang kabinet yang digelar di Baitul Maqdis, Ben Eliezer memperingatkan jika Tel Aviv tidak bersedia kembali ke meja perundingan diprediksikan Palestina akan mendapat dukungan luas internasional sebelum kesepakatan dalam koridor perundingan damai diraih. Dan hal ini menurutnya hanya terjadi dalam beberapa bulan.

Hingga saat ini lima negara Amerika Latin seperti Bolivia, Brazil, Uruguai, Argentina dan Ekuador secara resmi mengakui negara independen Palestina sesuai dengan garis perbatasan tahun 1967.

Sementara itu, Rabu lalu Departemen Luar Negeri Israel merekasi keras permintaan Pemerintah Otorita Palestina yang meminta negara Eropa untuk meningkatkan hubungan diplomatiknya dengan Palestina. Deplu Israel memita ditempuh jalur diplomatik untuk menghadapi fenomena ini.

Ben Eliezer di sidang kabinet Israel mengatakan, bukan hal yang mengherankan jika dalam jangka satu tahun seluruh dunia termasuk AS berbalik mendukung Palestina. Saat itu menurutnya kita harus bertanya pada diri kita sendiri saat itu kita berada di mana, kini apa yang harus kita lakukan dan ke mana kita harus melangkah ?

Perundingan damai yang dimotori AS dan digelar bulan September lalu kembali gagal karena Israel bersikeras menolak untuk menghentikan pembangunan distriknya di wilayah Palestina pendudukan.

Di sisi lain, pihak Palestina hanya bersedia kembali ke meja perundingan dengan Israel jika Tel Aviv menghentikan proyek distrik Zionisnya. Tuntutan Palestina ini tidak dapat dipenuhi AS sebagai mediator. Washington menyatakan tidak mampu memaksa Tel Aviv untuk menghentikan pembangunan distrik Zionis di wilayah Palestina pendudukan. (IRIB/IRNA/MF/27/12/2010)


Yahya Musa, pejabat senior Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas) mengatakan, "Pasukan keamanan Otorita Ramallah menangkap para aktivis Palestina guna menghantam muqawama Palestina dan melicinkan tujuan rezim Zionis."

Sebagaimana dilaporkan Kantor Berita Fars News, Yahya Musa menyebut alasan utama penolakan Otorita Ramallah yang dipimpin Mahmoud Abbas membebaskan para anggota Hamas dari penjara-penjara Ramallah kembali pada koordinasi keamanan yang dilakukan Otorita Ramallah dengan Israel.

"Otorita Ramallah bahkan mendapat perintah dari Zionis Israel untuk menangkapi para anggota Hamas," ujarnya.

Mahmoud al-Zahar, anggota Biro Politik Hamas juga meminta kepada Otorita Ramallah agar segera membebaskan tahanan pejuang Palestina baik pria dan wanita.

Al-Zahar bahkan mengingatkan Otorita Ramallah bahwa rezim Zionis Israel tidak punya masa depan.

"Untuk itu jangan coba-coba menjadikannya sebagai payung dukungan. Karena masa depan adalah milik kita dan agama kita," tegas al-Zahar.

Ada seribu orang Palestina yang ditahan di penjara-penjara Otorita Ramallah di Tepi Barat Sungai Jordan.(IRIB/SL/PH/26/12/2010)

Utusan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Palestina, Richard Falk menekankan, Rezim Zionis Israel aktif melakukan pembersihan etnis di Baitul Maqdis.

"Berbagai bukti pelanggaran hukum internasional dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan Israel sangat banyak, sehingga tidak dapat diringkas dalam beberapa kalimat. Parahnya lagi pelanggaran ini masih terus berlanjut," ungkap Falk seperti dilaporkan Press TV Sabtu (25/12)

Ia manambahkan, Israel saat ini terus melanjutkan pembangunan distrik ilegalnya di kawasan Palestina pendudukan dengan tujuan mencegah terbentuknya negara independen Palestina.

Di Baitul Maqdis Timur, rezim penjajah ini melakukan pelanggaran HAM paling keji berupa pembersihan etnis. Israel menekan warga Palestina dan menciptakan kondisi paling sulit sehingga mereka terpaksa meninggalkan rumah dan tanahnya. Demikian disebutkan Falk dalam laporannya.

Di Jalur Gaza sendiri Israel memberlakukan boikot dan langkah ini ibarat vonis massal bagi seluruh warga di kawasan Gaza. Boikot tersebut jelas-jelas pelanggaran nyata terhadap hak seluruh warga Jalur Gaza. Israel pun tak segan-segan mencegah warga Gaza untuk mendapat kebutuhan primer mereka berupa makanan dan obat-obatan.

Utusan khusus PBB ini juga menekankan kian lemahnya posisi Tel Aviv di tingkat internasional. Ia menegaskan, transformasi beberapa tahun terakhir khususnya serangan brutal terhadao konvoi kapal bantuan kemanusiaan Mavi Marmara bagi rakyat Gaza melemahkan posisi Israel di mata masyarakat internasional.

Selain itu, gagalnya upaya resmi dunia internasional untuk memajukan proses perdamaian dan bantuan guna memulihkan kondisi rakyat Palestina juga menjadi faktor kian aktifnya lembaga swadaya masyarakat (NGO) dalam membela hak bangsa Palestina. Berbagai gerakan anti Israel dan boikot produk rezim ini kian marak bahkan merambah Amerika Serikat (AS). (IRIB/Press TV/MF/26/12/2010)


Departemen Luar Negeri Ekuador mengumumkan bahwa negaranya mengakui secara resmi negara Palestina sebagai negara merdeka dan independen.

Menurut laporan Kantor Berita Perancis, AFP dari Quito, ibukota Ekuador, Departemen Luar Negeri Ekuador dalam sebuah pernyataannya mengumumkan, "Rafael Correa, Presiden Ekuador hari Jumat (24/12) secara resmi menandatangani dokumen resmi yang mengakui Palestina sebagai negara bebas dan merdeka dengan batas teritorial tahun 1967."

Dalam pernyataan resmi Deplu Ekuador disebutkan, keputusan Ekuador ini diambil demi mendukung keinginan rakyat Palestina untuk memiliki sebuah negara bebas dan merdeka. Langkah ini demi menciptakan kehidupan harmonis bagi negara-negara Timur Tengah dan perundingan akan memainkan peran penting.

Sebelum ini negara-negara Amerika Latin seperti Brazil, Argentina, dan Uruguai telah mengakui negara Palestina sebagai negara bebas dan merdeka dengan batas teritorial tahun 1967.(IRIB/SL/PH/25/12/2010)

Mustafa al-Barghouthi, Sekjen Inisiatif Rekonsiliasi Nasional Palestina kepada televisi al-Quds dari Betlehem terkait penangkapan para aktivis politik di Tepi Barat Sungai Jordan mengatakan, "Tidak diragukan lagi ada orang-orang yang ditahan di Tepi Barat dan Jalur Gaza dengan alasan politik dan dua sikap ini jelas-jelas salah."

Al-Barghouthi kemudian menyinggung bahwa kelompok-kelompok Palestina hendaknya menghentikan serangan kepada pihak lain lewat media.

"Semua harus mengetahui bahwa pasca kegagalan perundingan damai dan ancaman baru Gabi Ashkenazi, Kepala Staf Gabungan Militer Rezim Zionis Israel dan para pemimpin Israel terkait perang baru terhadap Gaza, berarti telah tiba waktunya untuk memperkuat persatuan dan memobilisasi seluruh sumber daya manusia yang ada," tegas al-Barghouthi.

Menurut al-Barghouthi, mengembalikan persatuan ini sangat menguntungkan kepentingan nasional Palestina. Faksi-faksi Palestina juga hendaknya mencari solusi dari masalah yang dihadapinya lewat dialog. "Semua harus meninggalkan kepentingan kelompok dan mendahulukan kepentingan nasional Palestina," tambah al-Barghouthi.

Di akhir pernyataannya, al-Barghouthi menegaskan, "Kita semua harus tahu bahwa selama kita tidak bersatu, tidak ada pihak asing yang sudi membantu kita."(IRIB/SL/PH/25/12/2010)