Sekjen Hizbullah Lebanon, Sayid Hasan Nasrollah dalam pidatonya yang disampaikan pada Hari Arbain atau 40 Hari Kesyahidan Imam Husein as, kembali mengulas perkembangan terbaru di Lebanon. Dikatakannya, "Kita saat ini hidup dalam kondisi sulit dan sensitif. Untuk itu, kita membutuh perilaku dan pernyataan yang bertanggung jawab.

Menyinggung terpilihnya Najib Miqati sebagai perdana menteri Lebanon berdasarkan voting parlemen, Sayid Hasan Nasrullah mengatakan, "Siapapun yang tidak mau berpartisipasi maka berikanlah kesempatan untuk pemerintah Miqati, walaupun hanya setahun. Setelah itu, silahkan untuk menghukumi pemerintahan tersebut. Adapun pengerahan massa ke jalan-jalan sama halnya dengan menolak aturan main demokrasi dan pergantian kekuasaan. Dengan kata lain, upaya itu sama halnya dengan mengatakan memilih saya atau tidak sama sekali."

Di depan massa yang memperingatai Hari Arbain di lapangan terbuka Baalabak, Sayid Nasrullah mengatakan, "Kebohongan terbesar adalah menuding Hizbullah ingin menguasai pemerintah, menunjuk perdana menteri dan menguasai negara ini."

Lebih lanjut Sayid Nasrullah menegaskan, "Kami tidak meminta jatah departemen. Kami tetap mengatakan bahwa kita adalah personel muqawamah dan kita berjanji pada diri kita untuk membela negara, menjaga harga diri bangsa Lebanon, mengangkat bangsa Arab, serta merebut kembali tanah dan tempat-tempat suci. Kita hanya menghendaki kalian supaya tidak melakukan konspirasi atas kita dan tidak menikam kita dari belakang." Sayid Hasan Nasrullah menambahkan, "Bahkan kami tidak ingin dukungan kalian. Kami hanya menghendaki jangan berkonspirasi pada kami. Kami adalah orang-orang yang siap mati di selatan Lebanon. Untuk itu, biarkan kami gugur syahid, tapi jangan tikam kami dari belakang. Biarkan kami berperang dan tertembak pada dada kami dari peluru musuh, bukan tertembak dari belakang." (IRIB/Al-Manar/AR/26/1/2011)


Presiden Lebanon, Michel Sleiman mengakhiri lobinya dengan parlemen untuk merekemondasikan Najib Miqati sebagai perdana menteri negara ini. Pada akhirnya, parlemen mendukung Miqati untuk menjabat perdana menteri dengan 68 suara mendukung. Sementara itu, Saad Hariri, rivalnya hanya mendapat dukungan 60 suara.

Menyusul berakhirnya lobi Sleiman dengan parlemen untuk merekemondasikan Miqati sebagai perdana menteri Lebanon, media-media massa Arab langsung memberitakannya dan mengulas perkembangan terbaru di Lebanon ini.

Setelah Miqati berhasil mengantongi suara mayoritas parlemen untuk menjabat perdana menteri Lebanon, Michel Sleiman memerintahkan Miqati untuk membentuk pemerintah baru Lebanon. Setelah pemerintah baru Lebanon terbentuk, Miqati akan menjadi perdana menteri resmi negara ini yang diberi mandat langsung dari Presiden Lebanon yang didukung penuh suara mayoritas Parlemen.

Parlemen Lebanon mempunyai 128 kursi. Dalam hasil voting itu, Miqati berhasil mengantongi 68 suara yang berasal dari kelompok Sunni yang berseberangan dengan Mantan Perdana Menteri Saad Hariri dan tujuh suara dari Partai Sosialis Progresif yang dipimpin Walid Jumblat, serta sisanya dari kelompok 8 Maret yang termasuk kelompok Hizbullah.

Sebelumnya, Sekjen Gerakan Hizbullah, Sayid Hasan Nasrullah dan Jumblatt, Ketua Partai Sosialis Progresif bertemu di sebuah lokasi yang dirahasiakan di Beirut, Lebanon, Jumat larut malam (21/1/2011). Pertemuan itu digelar beberapa jam setelah Jumblatt, pemimpin 300.000 etnis Druze, dalam konferensi persnya menyatakan mendukung Hizbullah dan Suriah.

Hizbullah menolak pencalonan kembali Saad Hariri sebagai Perdana Menteri Lebanon, setelah kabinet yang dipimpinnya bubar karena ketegangan yang disebabkan oleh pengadilan dukungan AS.

Sayid Nasrullah dalam sebuah pernyataannya menegaskan, "Ini merupakan keharusan untuk menggulingkan pemerintah yang tidak mampu karena mungkin telah membawa kemunduran, dan saya katakan, beri kesempatan kepada Lebanon untuk membentuk pemerintah yang loyal." (IRIB/ Mehr/AR/AHF/25/1/2011)


Hizbullah meminta Perdana Menteri baru Lebanon, Najib Mikati, membentuk pemerintahan persatuan nasional di saat para pendukung mantan perdana menteri Saad Hariri menebar keonaran.

"Hizbullah dan sekutu-sekutunya di Kelompok 8 Maret, yang meliputi Front Amal dan Gerakan Patriotik Bebas, akan mencoba membentuk sebuah pemerintahan persatuan nasional," demikian diungkapkan Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayid Hassan Nasrullah.

"Rakyat Lebanon memiliki kesempatan nyata untuk bersatu tanpa ada istilah pemenang atau kalah," kata Nasrallah kemarin (25/1).

Pemerintah yang dipimpin oleh Saad Hariri dari Kelompok 14 Maret bubar pada tanggal 12 Januari lalu ketika para menteri dari Kelompok 8 Maret mengundurkan diri dari kabinet. Pengunduran diri itu sebagai protes menyangkut masalah penyelidikan Pengadilan Khusus untuk Lebanon (STL) atas kasus teror mantan perdana menteri Rafiq Hariri. Hizbullah berpendapat bahwa STL merupakan bagian dari plot AS-Israel untuk menyerang muqawama.

Nasrullah mengucapkan terima kasih kepada pemimpin Druze, Walid Jumblatt, yang pekan lalu ia meyatakan akan mendukung Hizbullah dan aliansinya dalam perundingan di parlemen untuk memilih perdana menteri baru.

Jumblatt pernah menjadi sekutu utama mantan perdana menteri Lebanon Saad Hariri. (IRIB/MZ/SL/26/1/2011)


Menyusul jatuhnya pemerintahan pimpinan PM Saad Hariri, Lebanon memasuki krisis baru. Krisis terbaru ini sebenarnya tidak perlu terjadi jika Saad Hariri sejak awal bersedia mendengar suara dan imbauan dari kubu 8 Maret yang memintanya untuk bersikap independen, bukan mengekor kepada kebijakan Barat terutama AS. Keputusan Hariri untuk lebih mendengar suara AS daripada kubu-kubu politik dalam negeri disikapi tegas oleh Hizbullah dan koalisinya di kelompok 8 Maret. Mereka menarik 10 menteri dari kabinet dan seorang menteri lain yang ditetapkan oleh Presiden juga ikut mengundurkan diri. Pengunduran diri 11 Menteri secara konstitusional telah menjatuhkan keabsahan kabinet untuk melanjutkan tugas pemerintahan. Langkah 8 Maret adalah pesan terbuka kepada Hariri dan kelompoknya bahwa keputusan internal harus diambil di Lebanon bukan di Gedung Putih.

Kamis 13 Januari, Presiden Lebanon Michel Sleiman secara resmi mengumumkan bubarnya kabinet persatuan Lebanon yang dipimpin Saad Hariri. Pada saat yang sama, Michel Sleiman tetap meminta Saad Hariri untuk melanjutkan tugas-tugasnya. Patut dicermati bahwa krisis Lebanon muncul dari sikap Saad Hariri yang tidak peduli dengan upaya negara-negara Arab seperti Arab Saudi dan Suriah, serta lebih mengikuti skenario berbau konspirasi dari Amerika dan Perancis. Akhirnya, seperti yang dapat diprediksi sejak sebelumnya, Hariri membawa negaranya kepada situasi tidak aman dengan mengumumkan sikapnya yang melegalkan pengadilan internasional kasus teror mantan PM Rafiq Hariri.

Sebenarnya pengadilan internasional adalah skenario AS dan Rezim Zionis untuk melumpuhkan Lebanon. Bila dirunut ke belakang, masalahnya berasal dari resolusi 1559 Dewan Keamanan PBB tahun 2004. Dalam resolusi ini, PBB secara transparan telah melakukan intervensi urusan dalam negeri suatu negara. Lewat resolusi itu, PBB meminta Emil Lahoud, Presiden Lebanon waktu itu untuk mengundurkan diri dari jabatannya, melucuti senjata Hizbullah dan meminta militer Suriah keluar dari Lebanon.

Pasca peristiwa itu, diterapkan lagi sebuah skenario di Lebanon dengan teror mencurigakan "Rafiq Hariri", mantan Perdana Menteri Lebanon. Pengadilan Internasional untuk Lebanon (STL) terkait teror Rafiq Hariri dibuat untuk mengkaji teror ini yang telah direncanakan sebelumnya oleh Amerika dan Perancis. Melalui STL ini secara perlahan-lahan Barat dan rezim Zionis Israel dapat merealisasikan tujuannya di Lebanon.

Dalam kondisi yang demikian, tampaknya kelompok 14 Maret pro-Barat yang dipimpin oleh Saad Hariri malah lebih memilih untuk bekerjasama dengan Amerika dan Perancis. Padahal, kubu-kubu politik Lebanon meyakini bahwa masalah teror Rafiq Hariri adalah urusan internal yang mesti di selesaikan di dalam negeri tanpa campur tangan pihak asing. Tuntutan itu tidak digubris, sehingga berkas perkara diserahkan ke pengadilan internasional yang lantas membentuk komite pencari fakta.

Tanggal 14 November 2006 pemerintahan PM Fouad Siniora dari kubu 14 Maret yang pro Barat mengesahkan proposal pembentukan pengadilan internasional teror Hariri. Padahal secara konstitusional, dengan keluarnya lima menteri kubu Hizbullah dan gerakan Amal dari pemerintahan, kabinet Siniora tidak lagi bisa mengesahkan keputusan seperti ini. Dengan proposal ilegal yang sudah disetujui kabinet Lebanon dan dipengaruhi oleh bayang-bayang kepentingan AS dan Barat, PBB pada tahun 2007 mengesahkan sebuah resolusi nomor 1757 tentang pengadilan internasional untuk menyelidiki, menyidik, dan mengadili para pelaku teror Hariri.

Jelas bahwa apa yang dilakukan PBB sudah keliru sejak awal. Sebab, resolusi ini dirilis berdasarkan permintaan yang tidak sah dan ilegal. Karena itu, tidak sedikit pengamat dan politikus Lebanon yang memandang pengadilan internasional teror Rafiq Hariri sebagai pengadilan yang minus legalitas karena dibentuk dengan landasan yang tidak sah. Pembentukan pengadilan ini bisa dimasukkan ke dalam kategori intervensi nyata terhadap urusan dalam negeri sebuah negara independen dan lembaga peradilannya. Apa yang dilakukan PBB ini adalah tindakan ilegal yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Proses pengadilan atas teror Rafiq Hariri sejak awal sudah dipenuhi oleh hal-hal yang mencurigakan. Tudingan pertama kali dialamatkan ke Suriah. Damaskus pun ditekan habis-habisan hingga terpaksa menarik tentaranya dari Lebanon. Padahal tentara Suriah itulah yang berhasil mengembalikan perdamaian ke Lebanon dan mencegah agresi Rezim Zionis Israel ke negara itu. Setelah sekian lama tak menemukan bukti apapun namun berhasil memaksa Suriah keluar dari Lebanon, pengadilan lantas melirik Hizbullah dan menuduh gerakan muqawama ini sebagai pihak yang bertanggung jawab atas teror Hariri. Ini berarti pengadilan internasional teror Hariri sengaja menciptakan krisis dan membuat Lebanon rusuh.

Sekjen Hizbullah, Sayyid Hasan Nasrullah dalam sebuah pidato yang ditujukan kepada rakyat Lebanon dengan jelas menyebut pengadilan internasional Hariri tak lebih dari panggung politik yang digunakan untuk menyulut perang saudara dan kekacauan di negara ini. Nasrullah lantas membawakan serangkaian dokumen yang mengungkap konspirasi di balik teror Rafiq Hariri dan jejak yang ditinggalkan Rezim Zionis Israel. Sekjen Hizbullah menambahkan bahwa pengadilan ini mengemban misi mengacaukan Lebanon dan melumpuhkan muqawama setelah kegagalan Israel dalam perang 33 hari.

Para pemimpin kubu 8 Maret meyakini bahwa kasus teror Rafiq Hariri sengaja dimanfaatkan untuk menyudutkan Hizbullah. Ketiadaan bukti yang menunjuk kepada keterlibatan Suriah membuat Barat mengalihkan tudingannya ke muqawama. Barat berhasrat bisa melucuti senjata muqawama lewat cara ini. Sudah ada banyak bukti yang menunjukkan ketidakberesan pengadilan ini. Misalnya, terungkap bahwa orang-orang yang diambil kesaksiannya telah terbukti berbohong. Yang menyakitkan adalah sikap pemerintahan pro Barat yang menolak pengusutan kebohongan para saksi tersebut.

Barat nampaknya harus tertunduk lesu. Sebab, rakyat Lebanon ternyata mampu menyelesaikan sendiri masalahnya. Parlemen berhasil membuat keputusan tentang Perdana Menteri baru. Saad Hariri, calon yang diusung kubu pro Barat kalah dalam voting setelah mayoritas anggota parlemen memberikan suara kepada Najib Mikati. Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayid Hassan Nasrullah dalam pernyataannya meminta Najib Mikati untuk membentuk pemerintahan persatuan nasional. Nasrullah mengatakan, "Hizbullah dan sekutu-sekutunya di Kelompok 8 Maret, yang meliputi Front Amal dan Gerakan Patriotik Bebas, akan mencoba membentuk sebuah pemerintahan persatuan nasional." Katanya lagi, "Rakyat Lebanon memiliki kesempatan nyata untuk bersatu tanpa ada istilah pemenang atau pecundang." Nasrullah mengucapkan terima kasih kepada pemimpin Druze, Walid Jumblatt, yang pekan lalu menyatakan akan mendukung Hizbullah dan aliansinya dalam perundingan di parlemen untuk memilih perdana menteri baru.(irib/26/1/2011)

Jumblatt: Klaim Intervensi Iran di Lebanon, Bualan Politik

Ketua Partai Sosialis Progresif Lebanon, Walid Jumblatt menanggapi klaim adanya intervensi Iran dalam pembentukan pemerintah Najib Miqati. Dikatakannya, pendapat seperti itu menggelikan dan hanya bualan politik.

Sebagaimana dilaporkan IRNA dari Beirut, Rabu (26/1), Jumblatt menyinggung upaya beberapa pihak untuk merusak realita di Lebanon. Ditambahkannya, Miqati yang diberi mandat untuk membentuk pemerintah baru Lebanon, merupakan seorang yang setia kepada prinsip-prinsip nasional dan kesepakatan Thaif.

Menanggapi tundingan beberapa pihak yang menyatakan bahwa dirinya berada di bawah tekanan untuk merestui pencalonan Miqati, Jumblatt menegaskan, "Saya tidak berada di bawah tekanan baik dari Suriah atau Hizbullah. Apa yang saya lakukan semata-mata keinginan saya untuk menghormati geopolitik Lebanon. (IRIB/RM/26/1/2011)


Amerika Serikat meluncurkan kampanye kotor menyusul terpilihnya perdana menteri baru Lebanon Najib Mikati. Washington menuduh Hizbullah memaksakan pengangkatan resmi baru-baru ini.

Parlemen Lebanon baru-baru ini menyepakati pengganti kabinet pimpinan Saad Hariri yang bubar pada 12 Januari lalu.

Keputusan ini diambil setelah pertemuan dua hari pencalonan Mikati, yang mendapat dukungan dari kelompok oposisi di antaranya Hizbullah. Kemudian secara resmi diangkat dengan Keputusan Presiden Michel Sleiman.

Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton, menuding munculnya pemerintah yang dipimpin Hizbullah akan "jelas berdampak" pada hubungan Washington dengan Beirut.

Gedung Putih juga menuduh gerakan perlawanan Lebanon menggunakan "paksaan, intimidasi dan ancaman kekerasan" untuk mencapai tujuan politik.

Menyikapi tudingan ini, Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayid Hassan Nasrullah menegaskan, kelompoknya tidak berusaha untuk meraih kekuasaan di negara itu dan menolak klaim bahwa Mikati adalah hanya pilihan Hizbullah.

Perkembangan juga datang di tengah krisis politik yang dipicu Pengadilan Khusus untuk Lebanon (STL) yang didukung AS.

Berbicara kepada Press TV, penulis dan komentator politik, Carol Gould mengatakan Washington akhirnya harus datang untuk berdamai dengan perdana menteri Mikati, jika Gedung Putih beritikad baik membantu Lebanon keluar dari ketidakpastian politik saat ini.

"Kalau Perdana Menteri Mikati dapat membawa stabilitas ..., maka tidak akan ada masalah dan saya pikir Amerika Serikat akan harus menerima itu," katanya.

"Mikati adalah lulusan Harvard, ia adalah seorang jutawan-multi - dia punya bisnis telepon selular yang sangat sukses. Dan jika ia dapat membawa perekonomian Lebanon kembali menjadi sosok yang positif, dan membawa stabilitas, maka itu hal yang baik bagi Lebanon. " tegas Gould.(IRIB/PH/27/1/2011)

Israel: Siapa Bilang Sanksi Anti-Iran Berhasil?

Kepala Badan Intelijen Militer Israel, Brigadir Jenderal Aviv Kochavi menyatakan, sanksi atas program nuklir Iran tidak bekerja.

Hal itu dikemukakan Kochavi kemarin (25/1) saat memberikan penjelasan kepada Komisi Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Parlemen, sejak ia menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Militer Israel pada November 2010.

AFP melaporkan, Kochavi juga menyatakan tidak setuju dengan penilaian AS bahwa sanksi telah merugikan Republik Islam Iran.

Dia menyatakan bahwa Iran tidak memproduksi senjata nuklir, namun menambahkan bahwa Tehran mampu memproduksi bom hanya dalam beberapa tahun.

Kochavi lebih lanjut mengklaim bahwa tampaknya Iran yang saat ini memperkaya uranium hingga 20 persen, akan mulai memperkaya ke tingkat 90 persen yang diperlukan untuk membuat bom.

Para pejabat Iran telah berulang kali membantah tuduhan Barat bahwa Tehran sedang mengacu program nuklir militer. Klaim tersebut dinilai Iran sebagai standar ganda yang dilakukan Barat, khususnya oleh Israel yang menjadi satu-satunya pemain di Timur Tengah yang memiliki senjata nuklir.

Tehran menegaskan bahwa program nuklirnya bertujuan untuk memproduksi menghasilkan listrik dan obat-obatan. Selain itu Iran adalah penandatangan Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT) dan berhak memperkaya uranium untuk memproduksi bahan bakar instalasi nuklirnya. Adapun Israel menolak menandatangani NPT. (IRIB/MZ/SL/26/1/2011)

Ben Ali dan Keluarga Resmi Jadi Buronan !

Menteri Kehakiman Tunisia mengeluarkan perintah resmi penangkapan mantan presiden Zine El Abidine Ben Ali, istri dan orang-orang terdekatnya.

Lazhar Karoui Chebbi dalam konferensi pers kemarin (Rabu,26/1) mengemukakan keluarnya keputusan penahanan Ben Ali dan istrinya Leila Trabelsi.

"Tunis meminta polisi interpol membantu menangkap Ben Ali, istri serta keluarganya dan mendeportasi mereka ke Tunisia,"tegas Chebbi.

Ben Ali lari meninggalkan Tunisia Sabtu (15/1) menuju Arab Saudi, menyusul meningkatnya aksi protes rakyat dan demontrasi jalanan.

Di bagian lain statemennya, Menteri kehakiman Tunisia mengungkapkan bahwa Ben Ali, istri dan keluarganya akan diadili dengan dakwaan melarikan harta negara milik rakyat ke luar negeri.

"Lima dari tujuh orang dari pengawal khusus Ben Ali berhasil ditangkap, termasuk Ali Seriati yang ditahan dengan dakwaan konspirasi dan aksi provokasi keamanan,"tambah Chebbi.

Namun, tutur Menteri kehakiman Tunisia, Imad Trabelsi, keponakan Leila Trabelsi dan menantu Ben Ali, Sakher al-Materi berhasil melarikan diri keluar Tunisia.

Selain itu, Belhassan Trabelsi, saudara Leila Trabelsi termasuk dalam daftar burunan pemerintah Tunisia.

Keluarga presiden terguling Tunisia, Zine El Abidin Ben Ali, meninggalkan negaranya dengan membawa lari 1,5 ton emas batangan senilai lebih dari 45 juta euro. (IRIB/Farsnews/PH/27/1/2011)