Masalah etnis Bidoon merupakan dilema lama negara ini. Sekalipun sudah ada tuntutan dari pihak dalam dan luar negeri kalangan hak asasi manusia agar masalah hak-hak sipil ini segera diselesaikan, tapi hingga saat ini belum juga menemukan solusinya.

Sebagian pengamat meyakini, perkembangan terbaru di dunia Arab dianggap kesempatan oleh etnis Bidoon guna mendapatkan hak-haknya yang sama di pelbagai bidang. Lebih dari itu, mereka menuntut mendapatkan kewarganegaraan Kuwait. Untuk itu mereka melakukan aksi unjuk rasa agar mendapat perhatian pihak dalam dan luar negeri.

Mayoritas etnis Bidoon selama bertahun-tahun hidup di Kuwait dan menganggap dirinya sebagai warga negara Kuwait. Namun tidak memiliki kewarganegaraan Kuwait membuat mereka hidup dalam situasi diskriminasi dan kehilangan banyak fasilitas seperti yang dirasakan oleh warga Kuwait, baik di bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

Problema yang menimpa etnis Bidoon di Kuwait kembali pada 1961 ketika negara ini merdeka. Semua bermula dari sensus penduduk yang dilakukan pemerintah dan pemberian kartu tanda penduduk kepada penduduk negara ini. Pasca kemerdekaan Kuwait, sebagian orang yang hidup di bawah sistem kabilah mendapat kartu tanda penduduk dan diakui sebaga warga Kuwait. Mereka inilah yang menjadi penduduk asli negara ini.

Selain itu, sebagian orang Kuwait dalam sensus penduduk sebelum dan sesudah kemerdekaan negara ini akhirnya berhasil mendapatkan kewarganegaraan Kuwait dengan menyerahkan bukti-bukti. Sayangnya sebagian tidak berhasil mendapatkan kewarganegaraannya dengan berbagai alasan. Masalah ini ternyata tidak berakhir di situ saja, tapi juga diwarisi oleh anak-anak mereka.

Etnis Bidoon secara sederhana dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori berikut:

1. Mereka yang orang tuanya tidak serius mengurusi kewarganegaraannya.

2. Anak-anak hasil cerai dan janda warga Kuwait yang kemudian menikah dengan pria Bidoon atau anak-anak dari wanita yang kawin dengan pria asing.

3. Mereka yang memasuki Kuwait dengan jalan apa saja dan berharap mendapatkan kewarganegaraan Kuwait dengan menyembunyikan kewarganegaraannya.

Sekalipun mayoritas etnis Bidoon ini bersikeras menyebut dirinya warga Kuwait dan menyebut orang tua mereka yang ceroboh sehingga mereka tidak mendapat kewarganegaraan Kuwait, tapi pemerintah punya pandangan lain terhadap mereka. Pemerintah tidak mau menerima mereka sebagai warganya. Sebagian pejabat Kuwait meyakini bahwa sebagian etnis Bidoon adalah keturunan orang-orang yang dari negara tetangga yang datang ke Kuwait pasca ditemukannya sumber-sumber minyak di sana. Mereka kemudian menyembunyikan identitas aslinya demi memanfaatkan segala fasilitas yang ada di negara ini.

Di tahun-tahun terakhir, masalah etnis Bidoon senantiasa menjadi sorotan kalangan politik, parlemen negara ini dan sebagian kalangan internasional yang beraktivitas di bidang HAM. Pemerintah Kuwait menjadi sasaran kritikan mereka.

Sebenarnya pemerintah Kuwait telah berjanji untuk menyelesaikan dan memperbaiki kondisi mereka serta akan memberikan kewarganegaraan yang memenuhi syarat, namun langkah ini dinilai masih belum cukup. Di sisi lain, menyusul aksi demonstrasi etnis Bidoon Kuwait, sejumlah anggota parlemen negara ini menyatakan telah meminta diberlakukannya sidang istimewa guna menyampaikan masalah mereka.