Masyarakat Mesir kembali menggelar aksi demo dalam skala luas. Mereka menuntut peralihan kekuasaan dari militer ke rakyat. Wartawan PressTV, hari Rabu (23/2), dari Kairo melaporkan, "Bersamaan dengan pengangkatan sejumlah menteri baru yang ditayangkan langsung Televisi Mesir, ribuan masyarakat Mesir kembali menggelar aksi unjuk rasa yang menuntut penyingkiran para menteri yang pernah menjabat di masa rezim dictator Hosni Mubarak."

Aksi demo digelar dalam skala luas yang juga melibatkan mayoritas pegawai pemerintah. Sementara itu, militer yang hanya berfungsi sebagai pengendali pemerintah sementara, berniat melanggengkan kekuasaannya pasca lengsernya Mubarak. Dilaporkan pula, militer negara ini membatasi aktivitas jurnalis dengan melarang merekam dan mengirimkan hasil rekaman ke media-media. Sebagaimana diprediksi sebelumnya, militer tidak akan mudah mengalihkan pemerintah sementara ke rakyat.

Menyusul fenomena baru di Mesir yang bisa disebut sebagai kudeta militer ini, masyarakat kembali menggelar aksi unjuk rasa untuk menuntut kembali hak-hak mereka. Setelah militer mengumumkan kabinet baru, masyarakat merasa Revolusi Rakyat Mesir benar-benar ditunggangi militer. Apalagi militer tidak memenuhi janjinya untuk menyerahkan pemerintah sementara ke rakyat. Menurut sejumlah analis politik, pengumuman kabinet baru oleh militer menunjukkan adanya kudeta militer. Dengan demikian, Revolusi Rakyat Mesir dihadapkan pada kendala serius.

Menurut laporan tersebut, sejumlah menteri kunci dalam pemerintah sementara militer seperti menteri dalam negeri, menteri luar negeri dan menteri ekonomi tidak mengalami perubahan. Fenomena ini juga menunjukkan bahwa militer tetap menerapkan kebijakan rezim Mubarak. Langkah militer itu tentunya kembali membangkitkan amarah rakyat. (IRIB/PressTV/AR/MF/23/2/2011)


Dalam beberapa hari terakhir, kebangkitan rakyat Libya dan Bahrain menyita perhatian publik internasional. Gelombang protes di Dunia Arab menentang rezim despostik telah berhasil menumbangkan pemimpin diktator Mesir, Hosni Mubarak dan Tunisia, Zine El Abidine Ben Ali. Adapun media-media Barat menyikapi berbeda kebangkitan rakyat Libya dan Bahrain. Barat menilai revolusi rakyat Libya dan Bahrain berbeda.

BBC dalam analisanya menulis, sebelumnya berbagai prediksi dan analisa menyatakan bahwa gelombang protes di negara-negara Teluk Persia dan Afrika Utara yang terinspirasi dari kebangkitan rakyat Mesir dan Tunisia akan memiliki kesamaan. Artinya setelah terjadinya revolusi rakyat, para pemimpin Arab yang ketakutan akan mengerahkan militernya menumpas aksi protes massa. Namun demikian ternyata Libya dan Bahrain adalah dua model yang berbeda dalam menghadapi aksi protes rakyat.

Muammar Gaddafi memerintah Libya selama bertahun-tahun dan tidak pernah bersedia menerima kritik sekecil apapun. Dan di Bahrain rakyat menuntut pembubaran pemerintah. Sementara apa yang terjadi di Libya adalah tuntutan pengunduran diri Gaddafi. Dalam hal ini BBC menulis, di Bahrain, militer mengundurkan diri sehingga rakyat lebih optimis akan kekuatan mereka dan kesempatan bagi kubu oposisi berdialog dengan pemerintah kian terbuka.

Reaksi para pemimpin Bahrain bukan hanya disebabkan karena Manama adalah negara paling liberal di Timur Tengah, namun faktor lain adalah pertama tekanan asing terhadap negara ini. Kini terkuak pula peran Presiden AS, Barack Obama dan Menteri Luar Negeri Inggris, William Hague. Kedua petinggi Barat ini menghubungi Emir Bahrain dan memintanya memilih jalan damai dalam menyelesaikan krisis yang ada.

Namun di Libya, kondisinya sepenuhnya berbeda dengan Bahrain. Pemerintah Tripoli memutuskan semua hubungan dengan luar negeri sehingga informasi mengenai perkembangan terbaru dari negara ini terganggu. Hal ini menyebabkan pasukan pro Gaddafi lebih leluasa dalam menumpas gerakan rakyat. Di kota Benghazi misalnya, penumpasan gerakan protes rakyat oleh pasukan Gaddafi telah mencapai titik sadisme. Penggunaan senjata-senjata berat dapat dibuktikan dari jenazah para korban tewas.

Di lain pihak, Hague menilai perkembangan terbaru di Libya tidak manusiawi dan tidak dapat ditolerir. Ia meminta Barat dan negara-negara Arab untuk mengecam kebijakan Gaddafi. Namun sulit dibayangkan jika Gaddafi mau menerima imbauan pihak luar. Diktator yang telah berkuasa selama empat dekade di Libya itu, telah sedemikian menguasai seluruh sektor di negara itu sehingga tidak mungkin ia bersedia menerima kritikan sekecil apapun.

Masalah berikutnya imbauan dari Dunia Arab juga tidak dapat diharapkan karena setelah Ben Ali dan Mubarak serta dalam waktu dekat Gaddafi akan lengser, maka para penguasa Arab akan terancam nasib yang sama. (IRIB/Mehr/MF/23/2/2011)


Kelompok oposisi utama Bahrain, Al Wefaq memperingatkan tentang kekacauan politik di negara itu dan mendesak pemerintah untuk segera mengajukan program reformasi.

Pemimpin Al Wefaq, Sheikh Ali Salman mengatakan pada hari Rabu (23/2) bahwa situasi di Bahrain akan memburuk kecuali pemerintah menyusun sebuah konstitusi baru dan menggelar pemilu yang adil.

"Saya pikir kita punya dua opsi. Pilihan pertama, kita semua bekerja keras dan berkomunikasi secara serius untuk mencapai sebuah konstitusi baru, yang mengarah pada rekonsiliasi nasional yang solid. Pilihan lain, negara kita akan jatuh ke dalam kekacauan dan tak seorang pun ingin itu terjadi. Kami akan melakukan yang terbaik dengan memilih opsi pertama," kata Salman.

Al Wefaq, yang terlibat dalam sistem politik dan mengambil bagian dalam pemilihan umum sebelum keluar dari parlemen pekan lalu, telah berulang kali menyerukan agar perdana menteri dipilih dan tidak ditunjuk oleh raja.

Pernyataan itu dikeluarkan di saat puluhan ribu demonstran pro-demokrasi berkumpul di Bundaran Mutiara, di Manama untuk sepuluh hari berturut-turut, menuntut lengsernya rezim.

Para pengunjuk rasa juga menyerukan pembebasan tahanan politik dan penyelidikan atas kematian para pengunjuk rasa. Sejauh ini, tujuh demonstran pro-demokrasi tewas dan sejumlah besar terluka dalam bentrokan dengan pasukan keamanan.

Para demonstran bersumpah untuk tetap berkemah di Bundaran Mutiara dan menolak untuk mengadakan pembicaraan dengan Putra Mahkota sampai tuntutan mereka dipenuhi.

Dalam upaya untuk meredam demonstrasi besar-besaran, pihak berwenang Bahrain telah membebaskan 23 tahanan politik pada hari Rabu setelah mendapat perintah dari Raja Hamad bin Isa al Khalifa. (IRIB/RM/24/2/2011)


Bersamaan dengan bergaungnya gema kebangkitan Islam dan munculnya transformasi baru di Timur Tengah, AS dan rezim zionis Israel berusaha menyesatkan opini publik dengan menyuguhkan beragam analisa dan tafsiran menyimpang soal akar persoalan dan penyebab munculnya perkembangan akhir di kawasan. Pernyataan tak berdasar Presiden Rezim Zionis Israel Shimon Peres yang menuding Iran menciptakan unit-unit teror di Timur Tengah dan Amerika Latin merupakan salah satu contoh nyata dari upaya penyesatan opini tersebut.

Peres saat melakukan lawatan resmi ke Spanyol, juga sempat menuding Hizbullah Lebanon dan Hamas sebagai gerakan teroris dan mengklaim Iran mengirim bantuan persenjataannya guna menyokong kedua gerakan muqawama itu.

Tak hanya itu saja, presiden rezim zionis bahkan mengaku gembira dengan terjadinya transformasi di dunia Arab belakangan ini. Pasalnya, ia menilai bahwa transformasi tersebut bakal membantu memperluas arus demokrasi di kawasan dan bisa menjadi peluang bagi Tel Aviv untuk menghidupkan kembali perundingan damai dengan Palestina. Tak ketinggalan seperti biasanya, isu nuklir Iran pun tak luput dari perhatian Peres. Kali ini seperti sebelumnya, ia pun kembali menegaskan bahwa progam nuklir Iran bukan hanya menjadi ancaman bagi rezim zionis tetapi juga bagi perdamaian global.

Masih menyangkut soal Iran, sejumlah petinggi rezim zionis Israel juga memanfaatkan isu pengiriman kapal perang Iran menuju Laut Mediterania melewati Terusan Suez. Isu tersebut seakan menjadi amunisi bagi Tel Aviv untuk menebar ketakutan soal Iran. Perdana Menteri Rezim Zionis Israel, Benjamin Netanyahu menyebut pelayaran dua kapal perang Iran melalui Terusan Suez sebagai aksi provokatif. Senada dengan Benjamin, Deputi PM Israel, Moshe Yalon juga melontarkan hasudan serupa seraya menyatakan, "Jika kita melihat ke Timur Tengah, kita saksikan bahwa tiap kali ada orang-orang Iran, situasi tidak pernah membaik".

Melihat realitas yang ada, tampaknya negara-negara arogan berusaha memanfaatkan gerakan kebangkitan rakyat di Mesir dan Tunisia untuk kepentingannya. Sebab mereka juga sadar bahwa apa yang terjadi Afrika Utara dan negara-negara Arab merupakan imbas dari fenomena kebangkitan Islam yang dipelopori oleh Revolusi Islam Iran. Munculnya reaksi pasif AS dan rezim zionis Israel terhadap perkembangan akhir di Timur Tengah juga mengindikasikan bahwa mereka merasa kecolongan dan terkejut dengan apa yang terjadi. Pasalnya prediksi dan analisa AS dan Israel soal Timur Tengah selama ini benar-benar gagal sehingga memaksa mereka untuk menyusun ulang strategi dan berusaha memanfaatkan situasi yang ada untuk meraup keuntungan sebanyak mungkin.

Yang jelas skala kebangkitan rakyat di dunia Islam sudah terpampang nyata di depan mata dan menjadi saksi nyata penentangan mereka terhadap rezim-rezim otoriter yang selama ini hanya menjadi boneka bagi kepentingan AS dan sekutu-sekutunya. Karena itu, AS dan rezim zionis sebagai biang utama persoalan di kawasan juga tak luput menjadi sasaran utama protes dan penentangan rakyat Timur Tengah. (IRIB/LV/NA/23/2/2011)