Seperti dilaporkan Qodsna, Danny Yatom menandaskan, di saat Dewan Keamanan PBB bulan September mendatang mengakui negara merdeka Palestina sesuai garis perbatasan 1967 maka Mesir, Jordania dan Turki yang menganggap Tel Aviv rezim penjajah pasti mendukung keputusan tersebut. "Dukungan tiga negara tersebut akan membuka medan perang antara Israel dan Mesir, Jordania serta Turki," ungkap Yatom.

Bendera Iran dan Mesir

Transformasi yang bergulir dengan cepat di kawasan yang diwarnai dengan tumbangnya rezim-rezim despotik dan otoriter dukungan Barat telah mengubah konstelasi politik di kawasan. Salah satu perubahan terpenting yang terjadi saat ini adalah melemahnya pengaruh Amerika Serikat (AS) dengan sekutu-sekutu Eropanya seiring dengan menguatnya peran rakyat dalam menentukan masa depan negeri mereka. Perkembangan yang terjadi Mesir menjadi sorotan publik politik dan media mengingat posisi negara ini di kawasan dan perubahan kebijakan luar negerinya pasca jatuhnya rezim Mubarak.

Selama tiga dekade berada di bawah kekuasaan rezim Hosni Mubarak, Mesir menjadi negara eksekutor kebijakan AS di kawasan dan penjamin kepentingan rezim Zionis Israel. Puncaknya adalah kebijakan Kairo menutup perbatasan ketika Jalur Gaza digempur secara massif oleh Israel pada perang 22 hari. Dengan ditutupnya perbatasan Rafah, tak ada bantuan apapun yang bisa dikirim oleh masyarakat internasional dan Dunia Islam kepada warga Palestina di Gaza. Tumbangnya rezim Mubarak mengancam kepentingan AS dan Israel. Salah satu hal yang dicemaskan AS dan rezim Zionis adalah perubahan kebijakan luar negerinya, khususnya normalisasi hubungan negara ini dengan Republik Islam Iran.

Salah satu masalah penting yang selama ini mempengaruhi hubungan Iran dan Mesir adalah masalah rezim Zionis Israel. Tahun 1960, hubungan kedua Negara sempat terputus setelah Iran di era rezim Syah Pahlevi menjalin hubungan dengan Rezim Zionis Israel. Saat itu, Mesir dipimpin oleh sosok pemimpin kharismatik Gamal Abdel Nasser sementara Iran berada di bawah kekuasaan Syah Mohammad Reza Pahlevi. Menyusul wafatnya Abdel Nasser tahun 1970, kedua negara menandatangani protokol pembukaan hubungan bilateral. Ketika itu, Anwar Sadat yang menjadi Presiden Mesir mulai meninggalkan semangat nasionalisme dan anti Israelnya. Akhirnya pada tahun 1979 di tahun kemenangan revolusi Islam Iran, Anwar Sadat menandatangani perjanjian Camp David yang merupakan perjanjian pengkhianatan terhadap perjuangan bangsa Palestina. Di Iran, pemimpin agung revolusi Islam, Imam Khomeini memerintahkan pemutusan hubungan dengan Mesir yang sudah berdamai dengan Israel. Sejak saat itulah, selama lebih dari 30 tahun, Iran dan Mesir tidak menjalin hubungan diplomatik.

Selama tiga dekade, Iran dan Mesir tidak menjalin hubungan diplomatik, bahkan terkesan adanya permusuhan di antara keduanya. Faktor terpenting dalam hal ini adalah kebijakan Mesir yang pro Israel. Karena itu, dengan tersingkirnya Mubarak, ada harapan kuat pemerintahan transisi Mesir menganulir kebijakan negara itu dalam masalah Israel dan berpikir untuk mendekati pihak-pihak yang selama ini berada dalam front muqawama anti rezim Zionis, khususnya Iran. Tak heran jika saat ini para pejabat tinggi di pemerintahan transisi dan para tokoh politik Mesir berbicara tentang perlunya menjalin hubungan dengan Iran. Salah satunya adalah Amr Moussa yang pernah menjabat sebagai Sekjen Liga Arab dan Menteri Luar Negeri Mesir. Politikus senior ini dalam wawancara dengan Washington Post mengatakan, Mesir harus bergerak ke arah perbaikan hubungan dengan Republik Islam Iran. Kita akan memperoleh banyak keuntungan dari hubungan damai dan menurunnya ketegangan dalam hubungan kita dengan Iran."

Mengenai program nuklir Iran Moussa mengkritik sikap Barat dan menandaskan, "Dalam masalah nuklir, yang harus dipermasalahkan pertama kali adalah program nuklir Israel." Terkait hubungan Mesir dengan AS, mantan Sekjen Liga Arab mengatakan, hubungan ini mesti dijalin dengan mempertimbangkan kondisi Mesir yang baru dan dengan memperhatikan pandangan rakyat Mesir. Periode saat AS bisa menyelesaikan semua masalah hanya dengan satu orang saja (Hosni Mubarak) sudah berakhir.

Langkah yang dilakukan pemerintah Mesir dalam beberapa bulan terakhir menunjukkan adanya perubahan mendasar dalam kebijakan pemerintahan pasca Mubarak terkait rezim Zionis Israel. Salah satu langkah yang membanggakan adalah keberhasilan Mesir dalam menjembatani terwujudkan rekonsiliasi nasional Palestina dengan tercapainya kesepakatan damai antara dua faksi besar Palestina, Hamas dan Fatah. Penandatangan perjanjian rekonsiliasi nasional Palestina membuat para petinggi zionis dan AS bak kebakaran jenggot. Berdasarkan kesepakatan, akan segera dibentuk pemerintahan persatuan nasional yang menyertakan seluruh faksi Palestina. Yang menarik dalam kondisi seperti ini, negara-negara Barat yang notabene pendukung Israel menyatakan siap mengakui kemerdekaan Palestina. Sikap itu didasari oleh keputusasaan mereka mencegah terbentuknya pemerintahan Palestina yang merdeka.

Kebijakan penting lain yang telah diambil pemerintah Mesir adalah membuka jalur perbatasan Rafah yang menghubungkan Jalur Gaza dengan Mesir dan dunia luar. Dengan adanya kebijakan ini praktis blokade kejam yang telah mendera warga Gaza dalam empat tahun ini telah berakhir. Langkah pemerintah ini mengindikasikan adanya keinginan kuat dari para pemimpin di negara itu untuk menemukan posisinya dan memainkan peran besar dalam transformasi yang terjadi di kawasan. Peran itu mesti dilandasi oleh kepentingan rakyat Mesir dan Palestina. Seiring dengan itu, para pemimpin pemerintahan sementara Mesir melirik Iran untuk membuka secara resmi hubungan diplomatik yang sudah terputus selama tiga dekade.

Normalisasi hubungan kedua negara sudah pasti akan menghasilkan perubahan mendasar dalam peta politik di Timur Tengah. Tak heran jika lantas ada sejumlah pihak yang keberatan dan menentang upaya normalisasi hubungan Iran dan Mesir. Dengan segala upaya dan sarana finansial, media propaganda maupun kekuatan diplomasi mereka berusaha keras mencegah langkah Mesir mendekati Iran. Salah satu cara yang mereka lakukan adalah menekan para pemimpin Mesir dengan ancaman pemutusan bantuan finansial kepada Kairo.

Kubu penentang normalisasi hubungan Iran dan Mesir terdiri atas dua kelompok. Kelompok pertama adalah rezim Zionis Israel dan Amerika Serikat (AS) yang terus berusaha mengganjal terjalinnya hubungan ini. Kelompok kedua adalah rezim-rezim Arab non demokratik di bawah komando Arab Saudi. Para penguasa di negara-negara ini merasa posisi mereka di kawasan terancam dengan terjalinnya hubungan Mesir dengan Iran. Tentunya kedua kelompok itu berada di satu kubu yaitu kubu yang menentang hubungan baik Kairo dan Tehran.

Sejak Hosni Mubarak lengser, Arab Saudi berusaha keras mengambil alih peran sebagai eksekutor kebijakan AS di Timur Tengah. Sebab, memang rezim-rezim seperti keluarga Saud di Arab Saudi yakin bahwa kelanggengan kekuasaan mereka hanya bisa dijamin jika mereka patuh kepada pihak asing. Kini, Timur Tengah sedang berada dalam gelora kebangkitan rakyat Muslim menentang rezim-rezim bobrok, despotik dan dependen. Karena itu, sulit dibayangkan Arab Saudi akan mampu menggantikan posisi Mesir dalam menjalankan kebijakan AS.

Dengan kekuatan finansialnya, Arab Saudi berusaha memanfaatkannya untuk menekan Mesir agar melupakan hubungan dengan Iran. Mungkin saja, uang dapat mengganggu upaya normalisasi ini untuk jangka pendek, namun ke depan tak mungkin Arab Saudi bisa menghalangi niat dua negara yang memiliki masa lalu gemilang dan sejarah panjang untuk merapat dan menyambung kembali tali persahabatan yang terputus selama beberapa dekade. AS, Israel dan Arab Saudi menghadapi satu bangsa dengan populasi 80 juta jiwa yang sudah bertekad untuk menentukan sendiri nasib negeri mereka.(irib/11/6/2011)

Imam Khomeini r.a

Menurut beliau, khittah Imam Khomeini diilhami oleh ajaran Islam dan kitab suci al-Qur'an. Ayatollah al-Udzma Khamenei menyebut spiritualitas, rasionalitas dan keadilan sebagai unsur utama khittah Imam yang nampak dalam perkataan dan tindakan beliau. Rahbar mengatakan, "Imam Khomeini adalah figur pesuluk spiritual dan ahli dzikir, khusyuk dan ketundukan kepada Allah. Tawakkal beliau yang kuat kepada Allah tak mengenal kata akhir. Namun demikian, dalam setiap hal beliau selalu memperhatikan rasionalitas, kebijaksanaan, perhitungan dan logika. Sama seperti rasionalitas dan spiritualitas, beliau juga meyakini keadilan yang berasal dari lubuk ajaran Islam." Ketiga unsur ini yaitu spiritualitas, rasionalitas dan keadilan, tambah beliau, saling melengkapi dan kesemuanya adalah inti dari ajaran Islam.

Dalam sirah Imam Khomeini, rasionalitas sangat menonjol. Salah satu manifestasi dari rasionalitas Imam, kata beliau, adalah pemilihan sistem demokrasi agama sebagai dasar negara di sebuah negeri yang selama beberapa abad dikuasai oleh sistem despotisme dan kediktatoran. Rahbar menambahkan, berabad-abad lamanya negeri ini dipimpin oleh sistem kekuasaan individu... Despotisme dan kediktatoran era rezim Pahlevi lebih menyakitkan, sulit dan lebih tragis dibanding rezim-rezim sebelumnya. Di negeri dengan masa lalu seperti itu, Imam Khomeini berkesempatan mengenalkan partisipasi rakyat dalam pemilihan umum yang demokratik. Sejak kemenangan revolusi Islam, rakyat Iran bukan hanya berperan aktif dalam referendum menentukan sistem negara dan mengesahkan konstitusi, tetapi juga terlibat secara nyata dalam memilih para pejabat negara sebagai bentuk keikutsertaan mereka dalam menentukan nasib negeri ini. Semua itu terjadi karena kepercayaan besar Imam kepada rakyat.

Contoh lain dari rasionalitas dan kebijaksanaan Imam adalah kejelian dalam mengenal lawan yang dibarengi dengan kecerdikan dan resistensi penuh dalam menghadapi mereka. Pemimpin Besar Revolusi Islam menegaskan, "Berbeda dengan sebagian kalangan yang memandang bahwa terkadang logika menuntut untuk bersikap lunak di depan lawan, logika Imam justeru menilai sikap lunak terhadap lawan sebagai tindakan yang memberi kesempatan kepada musuh untuk melangkah maju. Karena itu sepanjang hidupnya, Imam selalu tampil tegar sekokoh gunung di hadapan lawan-lawannya.

Imam Khomeini juga menghidupkan kembali kepercayaan diri rakyat akibat usaha tak mengenal henti dari kaum arogan dan kaki tangannya di dalam negeri di era dinasti Qajar dan Pahlevi dalam menebar apatisme dan rasa hina di tengah bangsa Iran. Rahbar menjelaskan bahwa dalam khittah Imam Khomeini, negara adalah milik rakyat bukan milik para diktator dan kaum despotik seperti rezim Syah yang mengaku memiliki negeri ini. Dengan mental itulah, bangsa-bangsa lain yang menyaksikan kebangkitan rakyat Iran ikut tergugah untuk melawan rezim-rezim tiran dan despotik di kawasan.

Dimensi lain khittah Imam Khomeini adalah spiritualitas yang nampak jelas dalam perilaku Imam sehari-hari. Ayatollah al-Udzma Khamenei menambahkan, manifestasi nyata dan penting dari spiritualitas ini adalah keikhlasan Imam. Beliau tak pernah melangkah atau berbuat untuk menarik perhatian atau pujian. Beliau selalu mengajak semua orang untuk bertawakkal, percaya kepada bantuan Allah, berbaik sangka kepadaNya dan berbuat hanya untuk Allah. Imam Khomeini sendiri adalah sosok figur penuh tawakkal, iman, ibadah dan keikhlasan. Rahbar mencontohkan, setiap tahun, setelah berakhirnya bulan Ramadhan, orang akan menyaksikan cahaya spiritualitas yang nampak jelas pada diri Imam. Beliau selalu memanfaatkan segala kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mensucikan jiwa dari kotoran dan noda. Beliau juga mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama. Dalam salah satu ungkapannya, Imam mengatakan, kita ada di hadapan Allah dan Allah menyaksikan segalanya. Beliau juga selalu mengimbau para pejabat negara agar memandang diri mereka tidak lebih tinggi dari rakyat atau merasa jauh dari aib dan bebas kritik.

Dimensi ketiga dari kepribadian Imam Khomeini dan unsur ketiga khittah beliau adalah keadilan. Prinsip keadilan dalam khittah Imam tidak terhenti pada batas retorika semata, tetapi unsur inilah yang mendasari gerakan perjuangan beliau. Dengan kebangkitan ini Imam mengharapkan tegaknya keadilan. Rahbar mengenai keadilan dalam perspektif Imam Khomeini mengatakan, Imam punya perhatian yang besar kepada kaum lemah dan miskin. Sejak awal revolusi Islam, beliau selalu menekankan perhatiannya kepada kelompok masyarakat yang lemah. Beliau juga sering berbicara tentang kelompok masyarakat yang beliau sebut ‘kaum tanpa alas kaki' dan ‘penghuni gubuk'. Dengan membawakan ungkapan seperti itu, Imam menyeru para pejabat negara untuk menghindari kemewahan dan memperhatikan nasib kaum miskin.

Imam sendiri, lanjut Rahbar, adalah sosok pribadi yang telah melepaskan diri dari ingar bingar dan rayuan dunia. Karena itu menasehati semua kalangan terutama para pejabat negara untuk tidak berlomba-lomba dalam mengumpulkan kekayaan. Pejabat negara dituntut untuk berhubungan akrab dan dekat dengan rakyat dan mengabdi kepada rakyat di seluruh penjuru negeri. Beliau juga sangat jeli dalam memandang para pejabat negara yang bekerja secara tulus untuk rakyat.

Keistimewaan pribadi Imam Khomeini juga nampak jelas pada kelapangan dada beliau dalam menghadapi lawan-lawannya dan mereka yang berseberangan dengan beliau. Imam sangat menghargai kehormatan insani setiap orang. Rahbar mengatakan, dalam khittah Imam Khomeini, kita tidak diperkenankan untuk bertindak tidak adil terhadap mereka yang berbeda pandangan politik dan berseberangan dengan kita. Al-Qur'an mengatakan, "Dan jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum membuatmu berbuat tidak adil terhadap mereka. Berbuat adillah karena itu lebih dekat dengan ketaqwaan." (Q.S. al-Maidah:8)

Sebagai penutup ada baiknya kita simak satu ungkapan penting dari Rahbar tentang warisan yang ditinggalkan Imam Khomeini. Beliau mengatakan, Imam Khomeini telah membuat dasar hukum, sosial dan politik negara ini sedemikian kokoh sehingga bisa menjadi pondasi bagi tegaknya sebuah peradaban Islam yang agung.(irib/13/6/2011)

Rahbar: Budaya, Identitas Bangsa

Dalam pertemuan itu, Rahbar menyatakan, Dewan Tinggi Revolusi Budaya seperti tempat pijakan utama yang bertanggung jawab atas tugas kebijakan strategis, orientasi intansi-instansi, pusat budaya dan bagian-bagian eksekusi.

Rahbar menyebut pentingnya peran Dewan Tinggi Revolusi Budaya, seraya mengatakan, "Budaya merupakan identitas dan bentuk spritual sebuah bangsa yang mempunyai dampak luas dalam berbagai aspek kehidupan individu dan sosial."

Dalam kesempatan itu, Rahbar juga menyinggung pengoptimalan peran budaya yang dapat dilakukan melalui hal-hal seperti ideologi, akhlak, perilaku individu dan sosial serta identitas bangsa. Rahbar menjelaskan," Jika sebuah bangsa dari sisi lahir (eksternal) maju, namun dari sisi batin (internal) dihadapkan pada instabilitas, maka bangsa itu akan gagal. Akan tetapi bila sebuah bangsa dari sisi budaya adalah kaya, maka bangsa itu dari sisi potensial akan menjadi tangguh meskipun masih dihadapkan pada kendala politik dan ekonomi."