Contoh borosnya pejabat belum lama ini misalnya dipertontonkan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Untuk menyusun pidato Ketua DPD Irman Gusman yang dibacakan dalam sidang bersama (joint session) dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Selasa 16 Agustus 2011, anggaran yang habis mencapai Rp 170 juta.

Tentu sulit diterima akal anggaran Rp 170 juta cuma untuk menyusun sebuah pidato. Tapi demikianlah hasil investigasi Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), dan Komite Pemilih Indonesia (TePi Indonesia) atas penyusunan draf pidato Irman.

"Ini naskah pidato termahal di Indonesia," terang Direktur LIMA Ray Rangkuti.

Selidik punya selidik, biaya bisa demikian mahal, sebab DPD menyewa tempat khusus di Hotel Intercontinental. Penyusunan naskah pidato Irman dilakukan di hotel itu selama 2 hari. Informasi yang didapat LIMA, DPD menyewa tiga tempat pertemuan di hotel itu, yakni ruangan Lotus 1, Lotus 2, dan Bussiness Center.

Untuk menyewa bussiness center selama 16 jam, DPD harus merogoh kocek US$ 800. DPD juga harus membayar sewa kamar 30 anggotanya yang ikut membahas rapat untuk menyusun pidato itu.

Dan kita semua tahu sewa hotel di Jakarta, terlebih untuk dipakai para senator yang terhormat, mana ada yang murah. Biaya sewa per malamnya di Hotel Intercontinental itu Rp 1.080.000 per kamar.

Selain biaya sewa hotel yang mahal, anggaran makin membengkak karena usai pertemuan dan penyusunan draf, masing-masing anggota juga membawa pulang Rp 3 juta sebagai biaya perdiem.

"Jika dihitung secara kotor, total anggaran yang digunakan untuk acara penyusunan pidato itu kurang lebih Rp 170 juta," terang Ray.

Pidato DPD kali ini sebenarnya memang merupakan moment istimewa. Sidang yang diisi dengan pidato kenegaraan Presiden SBY itu merupakan kali pertama dipimpin Ketua DPD dan penyelenggaranya pun adalah DPD. Dengan demikian, pidato sambutan itu merupakan pidato pertama Ketua DPD di hadapan parlemen dan Presiden. Sebelum-sebelumnya, penyelenggara sidang adalah DPR dan yang memberikan sambutan tentu saja Ketua DPR.

Tapi meski merupakan peristiwa bersejarah, tetap tidak elok jika boros dalam anggaran.

Irman membantah DPD melakukan pemborosan dalam penyusunan naskah sambutannya. Ketua DPD itu berkilah acara yang digelar di hotel seperti yang dituduhkan sejumlah LSM merupakan rapat komite-komite di DPD, untuk membahas masalah tatib dan badan kehormatan. Bukan untuk menyusun draf pidato.

Namun saat didesak, kapan rapat komite dilakukan dan di hotel mana digelar, Irman pun tidak bisa menjelaskan. Ia lantas meminta agar soal penyusunan pidato itu ditanyakan kepada Wakil Ketua DPD Laode Ida.

"Kalau untuk pidato ketua timnya Pak Laode Ida, dia menyusunya di kantor. Bukan di hotel," tegas Irman saat dikonfirmasi detik+.

Menurut Irman, di era yang sudah canggih ini, penyusunan pidato bisa menggunakan email atau fasilitas internet lainnya. Jadi tidak perlu ada ruangan khusus. Apalagi menginap di hotel segala.

Anehnya, saat diminta klarifikasi, Laode juga tidak bisa memberi penjelasan soal penyusunan sambutan 'bersejarah' itu. Ia justru melempar balik agar pertanyaan dimintakan jawaban pada Irman. "Mungkin yang bisa jawab Ibu Sesjen atau Pak Ketua DPD (Irman). Kalau saya tak koordinasikan administrasi," jawab Laode.

DPD boleh saja membantah, tapi data Sekjen DPD RI membuktikan DPD memang melakukan pemborosan anggaran. Data Sekjen DPD yang diperoleh Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaram (FITRA) menyebutkan, untuk anggaran penyusunan naskah pidato, sambutan dan ceramah DPD tahun anggaran 2011 tercatat sebesar Rp 183 juta. Sementara untuk pembuatan naskah pidato, ceramah dan telaah DPD tercatat 777 juta.

"Dengan demikian, total anggaran untuk pidato baik penyusunan, pengkajian dan pencetakan naskah hampir Rp 1 miliar," kata Sekjen Fitra Yuna Farhan kepada dtik+.

Lantas seperti apa pidato termahal sepanjang sejarah parlemen itu? Saat pidato, Irman duduk saja di mejanya yang bersisian dengan pimpinan DPR dan DPD. Pidato pun tidak lama, cuma 30 menit.

Pidato Irman itu juga tidak istimewa. Sangat biasa. Isinya lebih banyak puja-puji untuk pemerintah. Sementara substansi soal hubungan pusat dengan daerah justru disinggung sangat singkat.

"Masalah yang substansi hanya disinggung dalam satu paragraf saja. Itu pun rangkuman dari masalah-masalah penting yang ingin dikemukakan," kritik Ray.

Sebenarnya DPD bisa berhemat soal menyusun pidato. Lembaga ini bisa menugaskan staf DPD untuk menyusun draf pidato tersebut. Tidak perlu seluruh anggota DPD dilibatkan. Apalagi isi sambutan biasa saja dan tidak dilengkapi data yang sulit sehingga semestinya tidak butuh waktu lama untuk menyusunnya.

"Isinya kebanyakan basa-basi, saya bisa mengerjakannya dalam semalam. Dan itu gratisan," sindir Ray. (IRIB/Detik/18/8/2011)