Penganugerahan gelar doktor tersebut diberikan langsung oleh Rektor Universitas Indonesia (UI), Prof. Dr. der. Soz Gumilar Rusliwa Somantri dalam satu upacara yang diadakan di Istana Al-Safa, yang dihadiri para ulama internasional, beberapa Menteri Arab Saudi, para pimpinan lembaga Tinggi Arab Saudi dan para Gubernur, demikian siaran pers dari KJRI Jeddah yang diterima ANTARA, Senin. Baca berita Antara disini.

Dari pihak Indonesia tampak hadir Duta Besar RI untuk Kerajaan Arab Saudi, Gatot Abdullah Mansyur, Utusan Khusus Presiden RI untuk timur tengah, Prof Alwi Syihab, Konjen RI Jeddah Zakaria Anshar dan para guru besar UI.

Raja Abdullah menerima gelar tersebut karena dianggap berhasil memajukan Arab Saudi hingga menjadi pusat peradaban islam moderat, mewujudkan kesetiakawanan negara Arab dan upaya kerasnya dalam merealisasikan perdamaian di Palestina.

Selain itu Raja Abdullah juga dianggap berhasil mempromosikan dialog antar penganut agama untuk menciptakan perdamaian dunia dan menyerukan para pemimpin islam dan non islam untuk menghapus stereotype teroris kepada agama Islam.

"Dan yang tidak kalah penting menurut Rektor UI dalam pidatonya adalah peran Raja Abdullah pada masalah kemanusiaan dan kemajuan iptek," sebut siaran pers itu lagi.

Sejumlah kalangan terutama dari aktivis buruh dan hak asasi manusia menilai pemberian gelar itu tidak layak. Direktur LSM Migrantcare saat dihubungi Radio Melayu IRIB menyebut penganugeraan itu sebagai membuktikan ketidakpekaan institusi pendidikan tinggi Indonesia terhadap kondisi bangsanya sendiri, terutama nasib kaum buruh..

"Penganugeraan gelar itu jelas melukai para TKI, terutama keluarga Ruyati", tegas Anis Hidayah saat dihubungi via telpon hari ini, Selasa (23/8).

Sementara itu, Andito, aktivis sebuah LSM buruh di Jakarta utara saat dihubungi secara terpisah hari ini menilai ada kecacatan prosedur pada penganugrahaan gelar intelektual bergensi itu.

Mantan aktivis GMNI dan HMI ini menilai gelar intelektual bergengsi yang diberikan kepada Abdullah bin Abdul Aziz cacat karena Raja Arab itu tidak memiliki rekam jejak intelektual yang begitu jelas. "Kita tidak pernah mendengar satupun artikel maupun pidato ilmiah dari Raja Saudi",ungkap penulis dua buku tentang buruh itu.

Kedua, secara prosedural penganugrahaan ini tidak mempertimbangkan input berbagai kalangan dari akademisi hingga LSM. Direktur Migrantcare mengaku tidak pernah diajak memberikan input bagi keputusan penganugeraan gelar akademis kepada Raja dari sebuah negara yang belum lama ini memancang Ruyati.

Kalangan akademisi sendiri banyak yang kaget mendengar berita penganugrahaan gelar doktor kehormatan kepada Raja Saudi itu. Airlangga Pribadi, saat dihubungi Radio Melayu hari ini menyebut tindakan yang dilakukan Universtas Indonesia itu tidak tepat. Dosen Sospol Universitas Airlangga ini menilai empat kriteria yang dijadikan alasan oleh pihak UI untuk memberikan gelar doktor kehormatan bagi Raja Abdullah.

"Empat kriteria itu kontraproduktif dengan kenyataan sebenarnya," kata advisor politik PSIK itu.

Andito menilai penganugrahaan gelar doktor Honoris Causa kepada Raja Abdullah sebagai blunder politik, di saat Raja Saudi itu terang-terangan melakukan aksi anti-perdamaian dan anti-demokrasi seperti mengirimkan tentara untuk menumpas perlawanan rakyat yang menuntut demokratisasi di Bahrain.

"Ironis, gelar doktor kehormatan di bidang perdamaian dan kemanusiaan diberikan kepada orang yang tidak berkiprah signifikan bagi perdamaian dan kemanusiaan,"pungkasnya. (IRIB/Antara/PH/23/8/2011)