Islam Times – Pekan lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Kementrian Luar Negeri memanggil pulang duta besar dari Damaskus, Suriah. Pemanggilan untuk “konsultasi” sekaligus antisipasi “hal-hal yang tidak diinginkan”, kata Kementrian singkat. Tapi bahkan dari yang sedikit dan terkesan misleading itu, seolah istri duta di sana tak bisa lagi ke salon karena peluru beterbangan di seantero Damaskus, orang dengan mudah menebak kalau Jakarta telah bergeser jauh dari poros politik bebas aktif yang diamanatkan undang-undang dan, ironisnya, justru sedang memberi angin pada proyek penggulingan rezim sebuah negara berdaulat.

Dalam lima bulan terakhir, Amerika Serikat – dengan dukungan Turki, Arab Saudi dan Uni Eropa – memang mengencangkan karet gelang tekanan pada rezim Bashar Assad. Mereka menggalang dukungan dari sana sini dan intinya ingin Assad berhenti keras kepala. Mereka ingin Suriah melepas dukungan pada Iran, Hizbullah dan Hamas; trio perlawanan yang sukses mengandaskan mimpi hegemoni Amerika di Timur Tengah.

Sejauh ini, mereka masih di atas angin. Musim Semi Revolusi Arab memuat mereka punya ruang manuver untuk memproyeksikan pemberontakan kawanan bersenjata di pinggiran Suriah, yang notabene mereka biaya sepenuhnya, sebagai “gerakan pro reformasi yang damai” dan rezim Assad yang mengirim tentara untuk memadamkan pemberontakan itu --persis seperti Jakarta mengirim tentara untuk menghentikan kawanan bersenjata di Papua --dengan mudahnya mereka cap sebagai tiran, haus darah, pelanggar hak asasi, barbar dan biadab.

“Assad harus pergi!” Itu kata Barack Obama, Presiden Amerika, yang dari lagak dan nada bicaranya mengesankan Suriah telah kocar kacir akibat ‘perlawanan rakyat’ – meski faktanya yang memberontak hanya sejumlah provinsi di pinggiran negeri.

Di Jakarta, sebagian kalangan mulai merasa kalau haluan IndoAmerika dalam politik luar negeri Presiden Susilo sebagai sesuatu yang mencengangkan, tak ubahnya pendadakan di medan terbuka.

Tidakkah di bulan-bulan yang lalu, presiden sendiri yang memberi restu ke seorang pangeran Arab Saudi yang datang ke Jakarta untuk mencari dukungan invasi Arab Saudi ke Bahrain; sebuah langkah kuda yang bertujuan menyokong tahta keropos Dinasti Al-Khalifa sekaligus memberangus jutaan demonstran yang menuntut perubahan politik hanya dengan modal takbir dan shalawat? Nah, jika presiden bisa mentolerir langkah brutal pasukan militer Saudi di Bahrain, kanapa pula presiden perlu ‘tersumbing’ saat Damaskus mengirim militer untuk menjawab pemberotakan bersenjata yang telah menewaskan ratusan polisi dan tentara Suriah?

Okelah jika yang jadi kepedulian presiden adalah “gelombang kekerasan sipil”, 1.700 orang yang mati sejauh ini, kabarnya, dan laku rezim yang keras seperti yang ditudingkan pejabat Eropa. Tapi jika memang itu sebabnya, kenapa pula kita di Jakarta sini tak pernah mendengar Kementrian Luar Negeri menarik duta besar dari Amerika, Inggris, Eropa, dan Australia mengingat mereka semua menginvasi Afghanistan dan Irak dalam satu dekade terakhir dan sebab itu ada dua juta orang penduduk sipil yang mati?

Di luar semua itu, tidakkah kita perlu berpikir kalau ada kemungkinan tangan-tangan sing mengencangkan gendang perlawanan kelompok bersenjata di Papua, dan Jakarta akhirnya terjepit di hadapan Amerika, persis seperti Suriah saat ini?

Maka benarlah kata pepatah: dia yang menepuk air ke dulang, terpecik ke muka sendiri. *** [Islam Times/K-014]