Sebuah dokumen rahasia terungkap mengenai hubungan pendiri kerajaan Arab Saudi dengan Inggris dan pendapat mereka tentnag pembentukan negara Israel.

Fars News hari ini (Rabu, 28/9) melaporkan, beberapa waktu lalu, terkuak dokumen rahasia bersejarah yang mencantumkan pengkhidmatan Raja Abdul Aziz, pendiri kerajaan Arab Saudi, terhadap pemerintah Inggris dan pengkhianatannya terhadap bangsa Palestina.

Dalam dokumen yang untuk pertama kalinya dipublikasikan oleh majalah al-Arabi terbitan Kuwait pada bulan Shawal 1329 Hijriah atau bertepatan pada tahun 1972, Raja Abdul Aziz dengan tulisan tangannya menyatakan, "Saya Sultan Abdul Aziz bin Abdul Rahman al-Faisal al-Saud, beribu-ribu kali menyatakan kepada perwakilan Britania, Sir Percy Cox, bahwa saya tidak ada masalah dengan pemberian [wilayah] Palestina kepada kaum Yahudi yang terlantar atau bahkan kepada non-Yahudi dan dalam hal ini saya tidak akan melanggar persetujuan saya sampai hari kiamat."
(IRIB/MZ/28/9/2011)

Kebijakan Arab Saudi Dipertanyakan Banyak Kalangan

Hamzah al-Hasan, pengamat Arab Saudi menilai reformasi yang dilakukan Raja Abdullah sebagai upaya memulihkan citra rezim ini yang telah rusak.

Sebelumnya Raja Abdullah menginstruksikan untuk memberi kesempatan kepada perempuan negara ini guna berbartisipasi di pemilu dewan syuro dan kota. Saat diwawancarai televisi al-Alam Rabu malam (28/9), Hamzah al-Hasan menandaskan, langkah ini dimaksudkan untuk mencegah kesulitan lebih besar dan untuk memulihkan citra rezim yang rusak.

Al-Hasan menambahkan, berbagai prediksi menunjukkan bahwa partisipasi rakyat Arab Saudi di pemilu mendatang sangat minim dan sejatinya Riyadh dihadapkan pada pemilu yang gagal sebelum digelar.

Ia menekankan, warga Arab Saudi tidak akan ambil bagian di pemilu Dewan Syuro, karena rakyat memboikot pemilu tersebut. Hal inilah yang mendorong raja Arab Saudi untuk menipu rakyat khususnya para perempuan.

Terkait hak perempuan di Arab Saudi, al-Hasan mengatakan, perempuan Saudi dengan perjuangan mereka berhasil menghancurkan mitos dan membuktikan bahwa rezim al-Saud tidak akan menerima reformasi serta tidak akan melakukan reformasi sejati. (IRIB/al-Alam/MF/29/9/2011)

DK Limpahkan Permintaan Palestina ke Komite Keanggotaan PBB

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam sidangnya sepakat untuk melimpahkan permintaan keanggotaan Palestina ke komite keanggotaan untuk dibahas dan dianalisa.

Fars News (29/9) melaporkan, Duta Besar Palestina di PBB, Riyadh al-Mansour, mengkonfirmasikan keputusan DK PBB untuk melimpahkan berkas permintaan keanggotaan Palestina itu kepada komite keanggotaan di PBB.

Ditambahkannya bahwa langkah tersebut memerlukan upaya selangkah demi selangkah namun diharapkan Dewan Keamanan bersikap bertanggung jawab dan menyetujui permohonan Palestina.

Al-Mansour menjelaskan, Palestina berharap bahwa pembahasan keanggotaannya itu tidak berlangsung lama.

Sebelumnya, Pemimpin Otorita Ramallah, Mahmoud Abbas, menekankan agar pembahasan keanggotaan Palestina itu dapat diselesaikan hanya dalam beberapa pekan.

Komite keanggotaan PBB akan menggelar sidang pertamanya besok, Jumat (30/9) sementara Amerika Serikat terus mengancam akan memveto permohonan Palestina itu.

Palestina harus mengantongi persetujuan sembilan negara dari total 15 negara anggota Dewan Keamanan untuk menjadi anggota PBB, dengan syarat lima anggota tetap Dewan tidak memveto keanggotaan Palestina.
(IRIB/MZ/296/9/2011)

Ban Ki moon: Terorisme Ancaman Terbesar Bagi Dunia

Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Ban Ki-moon menekankan, terorisme tetap menjadi ancaman serius bagi masyarakat internasional.

Seperti dilaporkan Xinhua dari New York, Ban Ki-moon Rabu (28/9) di sidang komisi pemberantasan terorisme Dewan Keamanan PBB mengatakan, terorisme masih menjadi ancaman utama bagi masyarakat dunia dan upaya pemberantasan terorisme membutuhkan kerjasama global.

Sekjen PBB menambahkan, puluhan ribu rakyat di berbagai dunia kehilangan nyawa mereka akibat aksi teror.

Dewan Keamanan PBB 28 September 2001 meratifikasi resolusi 1373 tak lama setelah peristiwa 11 September di Amerika Serikat. Resolusi ini meminta negara dunia meningkatkan keamanan guna mencegah aksi teror. (IRIB/Xinhua/MF/29/9/2011)

Belum lama ini, Indonesia kembali digoncang dengan ledakan bunuh diri di sebuah gereja, tepatnya di Gereja GBIS Kepunton, Solo, Jawa Tengah. Aksi konyol ini sepertinya masih laku di kalangan militan yang tak terkoordinasi. Semangat jihad disalahpahami, bahkan cenderung disimpangkan sehingga kalangan militan yang bergelora di balik terminologi jihad, dimanfaatkan musuh dan konspirator untuk mengadu masyarakat beragama di Indonesia. Indonesia dengan landasan Pancasila dan UUD 45 mampu menerjemahkan makna toleransi dan solidaritas dalam kehidupan beragama. Pancasila mampu menjadi konsep aplikatif yang dikehendaki oleh inti ajaran Islam. Karena itu, aksi bunuh diri di gereja adalah tindakan konyol yang tidak dapat ditolerir. Dewan Pengurus Pusat (DPP) Ahlulbait Indonesia (ABI) dalam sebuah statemennya mengecam tindakan itu, dan menyatakan, "Perilaku ini telah menodai sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara yang menghormati kebhinekaan sebagaimana yang diamanatkan Pancasila dan UUD 45." "Kami juga meyakini, perbuatan jahat tersebut dengan tendensi apapun, tidak dapat dibenarkan oleh hukum negara, agama, maupun hak-hak asasi manusia. Karenanya, DPP ABI menyatakan kecaman dan mengutuk keras siapapun pihak yang merencanakan pelaku dan otak di balik teror bom terhadap gereja-gereja, " tegas statemen yang dikirimkan ke meja redaksi IRIB, Senin (26/9/2011). Ketua Umum PBNU KH Said Agil Siradj juga mengutuk keras tindakan Ahmad Yosepa yang meledakkan bom di GBIS Kepunton, Solo, Jawa Tengah. Said bahkan menyebut, keyakinan para bomber yang akan disambut bidadari hanyalah gombal. "Mereka ini berkeyakinan kalau sudah mati seperti ini (melakukan bom bunuh diri), begitu mati langsung disambut oleh pelukan bidadari. Keyakinan gombal itu," kata Said Agil di GBIS Kepunton, Jalan Arief Rahman Hakim, Solo, Jawa Tengah, Selasa (27/9/2011) yang didampingi oleh Sekretaris Eksekutif Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) Jeirry Sumampow dan Ketua Badan Antar-Gereja Kristen Surakarta Anton Karundeng. Said dalam kesempatan itu, mengajak seluruh elemen bangsa terus bekerja keras untuk membentengi pengaruh kekerasan pada generasi muda, pelajar dan mahasiswa. Hal itu agar tidak ada lagi korban pemikiran radikal yang mengajarkan militan sehingga menganjurkan melakukan kekerasan atas nama agama. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin, mengecam aksi bom bunuh diri di Gereja Bethel Injil Sepuluh (GBIS), Kepunton, Solo, Jawa Tengah. Terlebih tindakan itu dilakukaan saat jemaat gereja menunaikan ibadah mereka. Aksi itu pun dianggapnya tidak berprikemanusiaan dan hanya dilakukan oleh orang yang tak memiliki Tuhan. "Aksi seperti itu tidak dapat dibenarkan dan hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertuhan," katanya melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Ahad (25/9). Ledakan bom di sebuah gereja Solo dapat dikategorikan sebagai tindakan terorisme yang ditentang agama, bukan jihad yang dinilai suci oleh agama. Terorisme sendiri sering muncul dengan mengatasnamakan agama. Akibat makna-makna negatif yang dikandung oleh perkataan "teroris" dan "terorisme", para teroris umumnya menyebut diri mereka sebagai separatis, pejuang pembebasan, pasukan perang salib, militan, mujahidin, dan lain-lain. Padahal makna sebenarnya dari jihad dan mujahidin adalah jauh dari tindakan terorisme yang menyerang penduduk sipil yang tidak terlibat dalam perang. Pengertian Jihad Sesungguhnya Jihad adalah perjuangan untuk sebuah tujuan yang tinggi dan suci. Salah satu medan jihad adalah keterlibatan dalam pertempuran bersenjata. Ada juga medan politik, medan ilmu, dan medan etika. Tolok ukur gerakan jihad adalah gerakan yang berjalan terarah dan siap berhadapan dengan rintangan yang kemudian bertekad kuat untuk menyingkirkannya. Inilah yang disebut perjuangan dalam deskripsi Jihad yang disampaikan Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran dalam salah satu pidatonya. Menurut Rahbar, jika perjuangan memiliki tujuan yang jelas dan misi ilahiyah, ketika itu ia akan menemukan sisi kesucian. Lebih lanjut Rahbar menjelaskan, jihad bukan hanya berarti perang dan pergi ke medan pertempuran. Giat berusaha di medan ilmu, akhlak, politik dan penelitian bisa dikategorikan sebagai perjuangan dan jihad. Melahirkan budaya dan pemikiran yang benar di tengah masyarakat juga dikategorikan sebagai perbuatan jihad. Melalui pemikiran, musuh mungkin dapat menyimpangkan pemikiran atau menjerumuskannya ke dalam kesalahan dan kekeliruan. Siapa saja yang gigih bekerja untuk mencerahkan pemikiran, mencegah penyimpangan dan menghalangi kesalahan berpikir di tengah masyarakat, berarti telah berjhad. Sebab, apa yang dilakukannya adalah melawan kemauan musuh. Untuk itu, pantaslah disebut jihad. Siapakah musuh itu? Yang dilawan dalam jihad atau musuh adalah kaum arogan, dan pihak-pihak yang memerangi martabat, kebangsaan, hati nurani dan keislaman. Kitab suci Al-Qur'an memerintahkan agar kaum muslimin bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Lalu siapa yang dimaksudkan dengan kaum kafir itu? Dalam menjelaskan pertanyaan ini, Rahbar mengatakan, "Kita tidak semestinya bersikap keras terhadap semua orang hanya karena mereka tidak menerima Islam sebagai agama. Mereka yang tidak memusuhi kalian, tidak berkonspirasi terhadap kalian, tidak berpikir untuk menghabisi generasi dan bangsa kalian, walaupun mereka memeluk agama yang lain, maka kalian semestinya memperlakukan mereka dengan baik." "Orang kafir yang harus diperlakukan dengan keras bukanlah mereka. Kalian diperintahkan untuk bertindak keras dan tegas terhadap orang-orang kafir yang memerangi identitas, keislaman, kebangsaan, negara, kedaulatan, kemerdekaan, kemuliaan, harga diri, kehormatan, adat istiadat, budaya dan norma-norma suci kalian. Budaya seperti inilah yang harus tersosialisasikan di tengah masyarakat kita. Toleransi harus ada di antara kaum muslimin sendiri, " jelas Rahbar. Dua Unsur dalam Jihad Salah satu poin menonjol di era awal Islam -sementara di zaman-zaman setelahnya jarang menonjol- adalah masalah budaya perjuangan dan jihad. Jihad bukan hanya berarti keterlibatan dalam medan perang. Sebab makna jihad meliputi segala usaha dan perjuangan dalam melawan musuh. Memang terkadang kata jihad digunakan pula untuk menyebut perbuatan yang dilakukan dengan usaha keras. Tapi penggunaan istilah itu tidak tepat. Sebab dalam jihad ada satu syarat yang harus dipenuhi, yakni perbuatan itu harsu dilakukan dalam rangka melawan musuh. Perlawanan ini ada kalanya terjadi di medan perang bersenjata. Untuk model perlawanan ini digunakan istilah ‘Jihad Militer'. Terkadang perlawanan itu terjadi di arena politik sehingga layak untuk disebut dengan nama ‘Jihad Politik'. Satu waktu perlawanan itu terjadi di medan budaya sehingga disebut ‘Jihad Budaya'. Kadang pula terjadi di arena pembangunan, sehingga disebut dengan ‘Jihad Pembangunan'. Masih ada bermacam lagi bentuk jihad di medan-medan yang lain. Jadi tolok ukur dari jihad bukan terbatas pada pedang dan medan perang. Tolok ukurnya adalah pertarungan. Dalam pertarungan ini juga harus ada dua syarat yang lazim dipenuhi, yakni kerja keras dan perlawanan terhadap musuh. Lebih lanjut Rahbar menjelaskan makna Jihad dan mengatakan, "Dalam jihad tak ada tempat untuk pelecehan dan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam jihad tak ada alasan untuk membunuh secara membabi buta. Dalam jihad tak ada kata membunuh siapa saja yang bukan muslim. Tidak benar bahwa setiap orang yang tak meyakini Islam harus diperlukan secara keras dan kasar. Yang harus diperlakukan dengan keras adalah mereka yang memerangi identitas, keislaman, independensi, kehormatan, kebudayaan, kedaulatan negeri, dan kesucian bangsa-bangsa Muslim. Dalam kaitan ini, jihad menjadi hukum yang diperintah oleh Allah.Jika perintah ini dilaksanakan, maka bangsa-bangsa Muslim akan terhormat." Rahbar di penghujung dekripsinya mengatakan, "Pelajaran penting yang diberikan oleh revolusi Islam kepada bangsa kita adalah budaya jihad. Budaya jihad ada di semua medan dan di segala bidang. Sejak awal revolusi Islam, semangat dan budaya jihad telah masuk menggerakkan pekerjaan infra struktur pertanian, peternakan dan lainnya. Revolusi ini telah melahirkan berbagai lembaga yang di dalam wujudnya ada gerakan dan gelora revolusi yang bergerak cepat dan bercorak jihad." (IRIB/Detik/Republika/Khamenei.ir/AR/29/9/2011) Inilah Alasan Mengapa Israel Takut Kenegaraan Palestina di PBB ! Kuasa Usaha Kedutaan Besar Palestina di Iran menyatakan, jika Palestina diakui sebagai negara yang berdaulat di PBB, maka negara itu akan mengadukan kejahatan perang yang dilakukan rezim Zionis atas bangsanya ke PBB. Muhammad Mustafa Abu Jawhir di Shiraz Sabtu (24/9) mengungkapkan bahwa salah satu alasan bagi Israel menolak tawaran negara merdeka Palestina di PBB disebabkan karena khawatir Palestina akan mengajukan gugatan terhadap Israel atas kejahatan perang yang dilakukannya. "Jika Palestina diakui sebagai negara independen, kita bisa mengajukan gugatan ke PBB Sebagai negara anggota yang telah diserang oleh anggota lain, dan organisasi internasional ini terpaksa harus campur tangan," tambahnya. "Palestina adalah negara independen dan harus memiliki tempat yang layak di antara negara-negara dunia lainnya dan [mampu] membela hak-hak rakyatnya," tegas pejabat Palestina itu. Pada hari Jumat, pemimpin Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas secara resmi mengajukan tawaran negara merdeka Palestina di PBB. Bertindak selaku pemimpin Otoritas Palestina Mahmud Abbas secara resmi mengajukan tawaran pengakuan PBB atas negara Palestina merdeka kepada Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon. Abbas menyerahkan usulannya dalam map dihiasi dengan lambang Palestina di bagian depan kepada Ban Ki-moon pada Jumat, sesaat sebelum berpidato di Majelis Umum PBB. Abbas mendesak PBB mengakui keanggotaan negara itu setelah Israel menghancurkan semua upaya untuk mencapai perdamaian melalui perundingan. Sementara itu, para pejabat AS sebagaimana dilaporkan AFP, mengadakan pertemuan-pertemuan tertutup dengan para pejabat Palestina untuk menuntaskan kompromi yang dikehendaki Washington. "Kami tetap fokus mendukung dan membantu Israel dan Palestina supaya kembali ke perundingan," kata seorang pejabat AS ketika menyikapi rencana pengajuan proposal kenegaraan. Namun bangsa Palestina tetap berusaha konsisten supaya tidak terpengaruh oleh janji baru AS. Sementara itu, Presiden AS Barak Obama dalam pidatonya di PBB mengatakan, "tidak ada jalan pintas" untuk perdamaian Timur Tengah. "Perdamaian tidak akan datang melalui pernyataan dan resolusi di PBB," kata Obama. Pidato Obama menuai protes luas dan memancing kemarahan warga Palestina, khususnya kota Gaza. Masyarakat Gaza melakukan protes atas pidato Obama dan menyebut standar ganda Washington dalam mendekati Timur Tengah bertujuan memberangus kebebasan Palestina.(IRIB/PH/25/9/2011)

Presiden Republik Islam Iran, Mahmoud Ahmadinejad menekankan, pembentukan negara independen Palestina di sejumlah bagian dari wilayah ini bukan berarti melepas wilayah pendudukan (Israel).

Ahmadinejad di akhir lawatannya ke New York dalam wawancaranya dengan televisi Aljazeera terkait pengajuan negara merdeka Palestina ke Majelis Umum PBB menandaskan, bangsa Palestina sebelum dan selama perang dunia kedua telah eksis, oleh karena itu pembentukan negara Palestina bukan hal aneh.

Peresiden Iran ini menjelaskan, apa yang diharapkan oleh Republik Islam Iran adalah lebih dari yang akan diterima bangsa Palestina. Ia menambahkan, AS dan sekutunya menyaksikan Rezim Zionis Israel terancam runtuh dan mereka terpaksa mengakui pembentukan negara Palestina. Oleh karena itu, sejumlah negara menerapkan strategi pembentukan negara Palestina untuk menyelamatkan Israel.

Ahmadinejad mengatakan, AS dan sekutunya berusaha mengulur pembentukan negara Palestina untuk menciptakan perpecahan, namun tak diragukan lagi strategi ini tidak akan mampu menyelamatkan Israel.

Seraya mengisyaratlam hubungan baik Tehran dengan seluruh kubu Palestina, Ahmadinejad mengatakan, Otorita Ramallah memiliki kedubes di Tehran dan kelompok Palestina lainnya juga memiliki perwakilan di Iran.

Di bagian lain wawancaranya, Ahmadinejad menyinggung kondisi Libya. Ia mengatakan, saat ini Dewan Transisi Nasional Libya (NTC) berkuasa, namun demikian negara Barat tidak akan melepas kekayaan negara ini dan negara seperti Inggris serta Perancis tampil ke muka sebagai penentu kekayaan sebuah bangsa.

Presiden Iran saat menjawab pertanyaan soal program nuklir Iran menandaskan, Iran bukan negara pemilik senjata nuklir dan tidak pernah terlintas untuk memproduksi senjata pemusnah massal. "Iran hanya mengejar teknologi nuklir damai demi kemajuan dan ini sesuai dengan ketentuan internasional," tandas Ahmadinejad. (IRIB/MF/25/9/2011)


Selain Indonesia, Palestina mendapatkan dukungan sejumlah negara Amerika latin seperti Argentina, Brazil, Venezuela dan Uruguay yang mengakui Palestina pada Desember lalu.

India dan Iran juga tidak ketinggalan mendukung Palestina menjadi anggota PBB.
Sejumlah negara tersebut memberikan pengakuan kepada Palestina dengan batas negara seperti yang ditetapkan pada Perjanjian 1967 sebelum Perang Enam Hari berlangsung.

Pada Mei 2011, kelompok kwartet Timur Tengah yang terdiri atas AS, Rusia, Uni Eropa dan PBB, menyetujui penyelesaian persengketaan Palestina-Israel dengan kembali kepada Perjanjian 1967 yang membatasi wilayah administrasi Israel dan Palestina dengan Israel. Namun PM Netanyahu tidak menerima saran tersebut karena menganggap AS tidak mengerti masalah yang dihadapi.

Standar Ganda AS

Menjelang Sidang Umum PBB pada akhir September 2011, Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengajukan permohonan agar Palestina menjadi anggota penuh PBB. Namun dalam pidato Presiden AS Barack Obama di depan Majelis Umum PBB, AS sepertinya tidak mendukung hal tersebut dan menilai Palestina melakukan tindakan sepihak.

Dengan tegas, AS menolak keinginan Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB dengan menyatakan bahwa itu bukanlah penyelesaian terbaik untuk mengatasi persengketaan Palestina-Israel. "Perdamaian tidak akan datang melalui pernyataan dan resolusi di PBB," kata Obama dalam pidatonya di Majelis Umum, seperti dikutip AFP.

"Komitmen Amerika bagi keamanan Israel tidak akan goyah. Amerika dan Israel memiliki persahabatan yang dalam dan akan terus berlanjut," tambah Obama.

Ironisnya, AS sebagai negara yang berperilaku layaknya polisi dunia itu, pada 2010 berencana mewujudkan Palestina menjadi anggota PBB dan sayangnya saat ini, AS lebih berkomitmen untuk mengamankan Israel.
Padahal empat tahun lalu, dari podium yang sama, Obama menyeru dunia untuk bersatu dan menolak kebencian dan memungkinkan terwujudnya sebuah negara Palestina baru yang akan masuk menjadi anggota PBB dalam waktu 12 bulan. Sikap mendua negara adidaya itu kemudian ditunjukkan dengan ancaman veto terhadap Palestina. Itulah senjata terakhir paling ampuh dari Amerika selaku anggota tetap Dewan Keamanan (DK) PBB untuk menjegal upaya Palestina untuk menjadi anggota PBB.

Syarat untuk menjadi anggota PBB bergantung kepada persetujuan sembilan dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB termasuk anggota-anggota tetap DK-PBB yang memiliki hak veto seperti China, Rusia, Prancis, AS, dan Inggris.

Hak veto yang melekat pada AS sebagai anggota DK-PBB menjadi senjata ampuh untuk mengandaskan angan-angan Palestina untuk menjadi anggota tetap PBB.

Dukungan Penuh Indonesia

Indonesia mengakui kemerdekaan Palestina sejak 1948 dan secara tegas mendukung keinginan Palestina menjadi anggota penuh PBB.

Demi mendukung Palestina, sejumlah pejabat tinggi negara yang terdiri dari Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Hayono Isman dan anggota Komisi I DPR RI Luthfi Hasan Ishaq menghadiri Sidang Umum PBB pada Jumat (23/9). Menurut Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, Priyono Wibowo, Palestina perlu menjadi anggota tetap PBB agar memiliki hak dan kedudukan yang sama dengan negara anggota PBB lain.

Indonesia menilai perundingan yang telah dilakukan oleh Palestina dan Israel tidak seimbang karena Zionis telah diakui sebagai anggota PBB sedangkan Palestina belum diakui, sehingga banyak halangan yang mengagalkan langkah Palestina untuk mewujudkan kedaulatan negaranya. Indonesia juga meminta sejumlah negara anggota Gerakan Non-Blok untuk mengakui kedaulatan Palestina.

Sementara itu dukungan terhadap Palestina juga disampaikan sejumlah tokoh masyarakat Indonesia baru-baru ini. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin sangat menyesalkan jika AS menggunakan hak vetonya terhadap Palestina.

"Itu menandakan standar ganda yang diberlakukan AS dan pernyataan Obama di Kairo hanya omong belaka," kata Din.

Menurut Din, jika AS tidak mengizinkan Palestina masuk ke dalam keanggotaan tetap PBB maka hal itu akan memperburuk citra AS di mata negara-negara Islam.

"Obama harus membuktikan pidatonya yang menyatakan ingin membuka hubungan dengan dunia Islam," kata Din.

Sementara itu mantan ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Hasyim Muzadi menyatakan jika negara Paman Sam melakukan veto maka akan memperjelas ketimpangan negara yang selalu berkampanye menegakkan HAM di dunia itu.

Indonesia menurut dia harus mengedepankan nilai Pembukaan UUD 1945 yang antipenjajahan sehingga mengharuskan Indonesia untuk melawan ketidakadilan dan mendamaikan dunia.

"Itu hukumnya wajib, berhasil atau tidak urusan belakang," kata Hasyim.

Hasyim yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Asosiasi Cendekiawan Islam Internasional (ICIS) kepada ANTARA mengatakan bahwa ICIS telah banyak mengadakan forum guna mendukung kemerdekaan Palestina.

Selain itu anggota Komisi I DPR RI Muhammad Nadjib mengatakan jika Palestina gagal disetujui menjadi anggota tetap PBB, maka negara itu dapat menempuhnya melalui persetujuan dari negara-negara anggota PBB dalam Sidang Umum PBB nanti.

Menurut dia, dengan persetujuan tersebut, Palestina dapat menaikkan statusnya dari "pengamat entitas" menjadi state observer atau negara non-anggota yang kedudukannya sama dengan lembaga PBB lainnya.

Jadi tidak ada alasan bagi AS untuk menerapkan standar ganda dan Palestina dapat menggunakan cara lain untuk mendapat pengakuan kedaulatan bagi negaranya.

Terkait pemungutan suara untuk kemerdekaan Palestina di PBB, Direktur Voice of Palestine (VOP) di Jakarta, Mujtahid Hashem mengatakan, "Jika lolos, kita masih berduka karena hanyalah kemerdekaan Palestina berdasarkan perjanjian 1967. Artinya, banyak terjadi pengingkaran terhadap hak-hak bangsa Palestina. Ada tiga hak sah bangsa Palestina, Pertama; Hak untuk kembali. Ada tujuh juta pengungsi Palestina yang masih tersebar di seluruh dunia, dan mereka belum mendapatkan hak untuk pulang ke tanah airnya. Kedua; Hak untuk melawan. Hak untuk melawan ini dijamin oleh hukum Internasional. Jika suatu bangsa diserang dan dianeksasi, maka bangsa itu mempunyai hak melawan termasuk dengan senjata. Anehnya, bangsa Palestina saat ini melawan, tapi bangsa ini malah dicap sebagai teroris. Ketiga: Hak untuk menentukan nasib sendiri. Artinya, bangsa Palestina mempunyai hak untuk merdeka seperti negara-negara yang lain. Tiga hak inilah yang diingkari jika kita hanya mengacu pada usulan kemerdekaan Palestina versi 1967." (IRIB/Antara/AR/28/9/2011)


Mengapa Barat segera mengeluarkan dua resolusi Dewan Keamanan PBB (DK) PBB untuk intervensi militer di Libya? Namun pada saat yang sama, Barat membiarkan kebangkitan rakyat di Yaman dan Bahrain, bahkan cenderung membungkam diri dalam menyikapi pembantaian rakyat oleh dua rezim tersebut.

Kebahagiaan rakyat Yaman ternyata tidak bertahan lebih dari tiga bulan setelah diktator Ali Abdullah Saleh kembali ke negaranya pada hari Jumat (23/9/2011). Dengan kembalinya Presiden Abdullah Saleh ke Yaman sulit terjadi perubahan damai di negara ini. Semenjak Abdullah Saleh kembali ke Yaman, ratusan warga tewas di tangan pasukan keamanan.

Tiga bulan lalu, Abdullah Saleh terpaksa diterbangkan ke Arab Saudi untuk perawatan medis setelah sebuah roket menghantam istana kepresidenannya. Pada hari-hari pertama keberadaan Saleh di Arab Saudi, informasi simpang siur terkait kematian diktator Yaman membuat rakyat negara ini berbahagia. Bahkan tidak sedikit dari masyarakat Yaman yang sudah menggelar pesta atas berita kematian Abdullah Saleh.

Akan tetapi keluarga Arab Saudi tidak membiarkan rakyat Yaman senang. Arab Saudi tetap memberikan dukungan penuh kepada diktator Abdullah Saleh yang memimpin Yaman selama 32 tahun. Meski Abdullah Saleh meninggalkan Yaman, namun anak-anak, keluarga Abdulllah serta kroni-kroni politik, ekonomi dan militernya yang didukung penuh Arab Saudi, terus bersikeras mengendalikan Yaman.

Abdullah Saleh, "Tameng" AS

Tidak adanya konsolidasi yang tangguh dan kepemimpinan yang solid di kalangan revolusioner Yaman disebut-sebut sebagai penghalang utama lanjutnya revolusi negara ini ke level berikutnya. Selain itu, ada intervensi asing yang terus mengganggu kebangkitan rakyat Yaman. Arab Saudi mempunyai peran penting untuk mencegah lengsernya rezim Abdullah Saleh. Setelah tak mampu menghentikan revolusi rakyat Yaman tanpa Abdullah Saleh, Arab Saudi mengembalikan kembali Presiden Yaman ke Sanaa.

Keluarga Saudi menyebut Yaman sebagai wilayah kekuasaannnya. Diktator Abdullah Saleh dapat bertahan lama di kursi kekuasaan karena dukungan penuh keluarga kerajaan Arab Saudi. Dengan memanfaatkan struktur kesukuan, Arab Saudi dapat mengendalikan wilayah Yaman melalui tangan besi Abdullah Saleh. Arab Saudi sendiri mendapat dukungan penuh dari AS dan Eropa untuk menerapkan politik anti-rakyat. Padahal AS dan Eropa selama ini, mengklaim dirinya sebagai pembela hak-hak asasi manusia. Namun pada saat yang sama, Barat memberikan ruang kepada Arab Saudi untuk bersikap brutal dan arogan di kawasan.

Selama 32 tahun berkuasa, Abdullah Saleh menjadi mitra setia AS dan penjamin kepentingan Gedung Putih di Selat Bab-el-Mandeb dan Laut Merah. Dalam beberapa tahun terakhir ini, khsususnya pasca Tragedi 11 September, Yaman menjadi strategi khusus AS dalam rangka memerangi hal yang diistilahkan dengan terorisme. Menurut para pejabat Gedung Putih, mengingat struktur kesukuan dan negara tetangga dengan Arab Saudi, Yaman dijadikan sebagai tempat persembunyian Al-Qaeda.

Hubungan dekat Ali Abdullah Saleh dengan Washington telah menjadikan Yaman sebagai alat politik dan negara yang siap dibombardir ketika Gedung Putih menghendakinya. Bahkan Abdullah Saleh siap menyatakan bahwa serangan militer AS ke sejumlah wilayah Yaman dilakukan oleh tentara lokal Yaman. Hal itu sengaja disampaikan Abdullah Saleh untuk mencegah sentimen luas rakyat Yaman terhadap AS. Ini mencerminkan bahwa Abdullah Saleh siap menjadi tameng AS.

Struktur masyarakat negara ini berlandaskan pada aspek kesukuan. Dengan memanfaatkan perselisihan antarsuku, Abdullah Saleh mampu mengokohkan kursi kekuasaannya hingga berpuluh-puluh tahun. Bahkan sejumlah pihak menyebutnya sebagai "Sang Musang". Kini, "Sang Musang" kembali ke negaranya untuk dimanfaatkan melawan revolusi rakyat Yaman.

Namun Ali Abdullah Saleh lupa bahwa kebangkitan rakyat Yaman bukanlah friksi suku. Kebangkitan rakyat Yaman kali ini tidak dapat disamakan dengan perseteruan antarsuku. Pada kebangkitan ini, semua pemuda terlibat dan terjun di kancah. Mereka menghendaki kebebasan, independensi yang nyata, kemuliaan dan kehidupan yang bermartabat dan makmur.

Kebangkitan Islam di Yaman tidak akan pernah padam. Upaya Saudi untuk mempertahankan diktator Abdullah Saleh hanya akan menghasilkan pertumpahan darah dalam skala luas. Tidak ada jalan lain bagi Abdullah Saleh kecuali mengundurkan diri dan mengapresiasi perubahan seutuhnya sesuai kehendak rakyat.

Pertanyaan-Pertanyaan ke Barat

Tak dapat diabaikan peran Barat, khususnya AS, dalam memberangus revolusioner Yaman dan mempertahankan kekuasaan lalim yang dikendalikan Abdullah Saleh. Muncul sebuah pertanyaan yang harus digarisbawahi; Apakah perbedaan antara Muammar Gaddafi dan Ali Abdullah Saleh? Bukankah keduanya adalah pemimpin diktator dan arogan yang menggunakan cara militer dan kekerasan dalam memerintah rakyat? Mengapa Barat segera mengeluarkan dua resolusi dalam menyikapi fenomena di Libya? Namun pada saat yang sama, mengapa Barat tidak mereaksi apa yang terjadi di Yaman dan Bahrain, bahkan cenderung mengabaikannya? Bukankah langkah ini sama halnya dengan memberi lampu hijau bagi penguasa untuk terus brutal membantai rakyat?

Mengapa Presiden Perancis, Nicolas Sarkozy dan Perdana Menteri Inggris, David Cameron, menggelar pertemuan khusus untuk membantu revolusioner Libya? Namun pada saat yang sama, mengapa mereka tidak melakukannya untuk Yaman? Apakah perbedaan antara masyarakat Libya dan Yaman? Selama ini, negara-negara Barat mengklaim diri mereka sebagai pembela hak asasi manusia, demokrasi dan slogan-slogan kemanusiaan. Untuk itu, mereka harus menjawab semua pertanyaan ini.

Di Libya, banyak cadangan minyak. Dengan menunjukkan solidaritas terhadap kebangkitan rakyat di Libya, Barat berharap dapat mengendalikan sumber-sumber minyak di negara ini. Namun., Yaman tidak mempunyai cadangan besar minyak seperti Libya. Untuk itu, Barat tidak mempunyai kepentingan spesifik di negara ini.

Selain itu, Yaman dikendalikan oleh Arab Saudi yang juga mitra strategis AS. Kebangkitan Islam di kawasan, tentunya membuat keluarga Saudi kelimpungan. Dengan lengsernya para penguasa di kawasan , Arab Saudi akan kehilangan status "Saudara Besar" yang selalu mengawal para diktator di kawasan.

Kebangkitan Islam telah sampai pada negara-negara perbatasan Arab Saudi. Ini tentunya sinyal bahaya bagi kerajaaan Saudi. Selama ini, Arab Saudi menggunakan uang hasil penjualan minyaknya untuk mengendalikan negara-negara tetangga. Dengan kemungkinan lengsernya Ali Abdullah Saleh di Yaman dan Al-Khalifah di Bahrain, mungkinkah Arab Saudi mengendalikan negara-negara tetangga dengan bahasa uang?! Karena itu, Arab Saudi tetap bersikeras untuk mempertahankan rezim-rezim diktator di kawasan, khususnya Yaman dan Bahrain.

Mengingat Arab Saudi adalah mitra baik Barat, maka Barat, khususnya AS, tidak mereaksi intervensi militer Arab Saudi ke Yaman dan Bahrain. Barat hanya bisa menyaksikan brutalitas di Yaman dan Bahrain tanpa komentar apapun. Bagi Barat, ancaman bagi Arab Saudi sama halnya dengan ancaman semua kepentingan Barat di kawasan. Pantaslah Arab Saudi disebut sebagai "Saudara Kembar" Barat di kawasan. (IRIB/AR/28/9/2011)