Mesir kembali bersimbah darah menjelang pemilu parlemen pasca jatuhnya mantan diktator Hosni Mubarak. Rakyat Mesir menggelar demonstrasi besar-besaran untuk membebaskan negara itu dari cengkeraman pemerintahan militer. Demonstrasi digelar sejak Jumat lalu untuk memprotes Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata (SCAF), yang meloloskan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi Mesir.

Sekarang, militer Mesir berusaha untuk memasukkan beberapa hak dalam konstitusi, yang memberikan kekuatan kepada mereka untuk bisa setara dengan pemerintah mendatang. Sebagai contoh, mereka ingin menentukan anggaran militer sendiri, tanpa melibatkan pemerintah atau parlemen. Desakan agar dewan militer menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan sipil telah menarik berbagai kekuatan politik internal, termasuk Ikhwanul Muslimin untuk bersama-sama rakyat menyuarakan tuntutan itu.

Ada beberapa pemahaman semula antara militer dan berbagai pihak selama penyusunan undang-undang baru, namun pasal-pasal usulan militer telah membuka arena perselisihan. Asumsi awal hanya Ikhwanul Muslimin dan Salafi yang menentang undang-undang versi militer, namun perkembangan lebih lanjut menunjukkan bahwa kelompok liberal dan kiri juga memiliki sikap serupa.

Sejak awal, dan terutama dalam beberapa bulan terakhir, sikap dewan militer telah mengundang banyak keraguan atas niatnya untuk menyerahkan kekuasaan. Ada indikasi apa yang pernah terjadi di Pakistan dan Turki akan terulang di Mesir, di mana militer menjalankan kekuasaan politik.

Militer Mesir mengadopsi sikap ambigu sejak awal revolusi menggulingkan Mubarak, dan baru melibatkan diri pada 28 Januari setelah polisi tidak mampu lagi membendung arus massa. Pada awalnya, militer menerbangkan beberapa pesawat tempur F-16 di atas Bundaran Tahrir Kairo dan mengambil sikap acuh tak acuh dalam menanggapi serangan kelompok pro-Mubarak terhadap demonstran damai. Akan tetapi setelah itu mereka berbalik mendukung rakyat dan menyuarakan slogan persatuan militer dan rakyat akan menuai kemenangan.

Setelah jatuhnya Mubarak, dewan militer bertindak seolah-olah revolusi telah berakhir pada 11 Februari, dan warga harus kembali ke rumah-rumah mereka, sementara militer akan menjalankan fase transisi. Sejak awal, beberapa pihak menyatakan keprihatinan tentang mentalitas militer, yang tidak mendukung reformasi mendasar.

Sekitar 10 bulan setelah revolusi Mesir, dewan militer tidak mengangkat undang-undang darurat, warisan mantan diktator negara itu. Banyak analis meragukan bahwa pemilu yang bebas dapat diselenggarakan di bawah aturan represif itu. Selama sidang Mubarak, ketua Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata Mesir, Jenderal Hussein Tantawi juga memberi kesaksian yang meringankan mantan diktator itu. Masalah ini merupakan kejutan baru bagi rakyat Mesir dan banyak pihak yakin bahwa dewan militer tidak sejalan dengan revolusi Mesir dan mereka telah membajak revolusi.

Ledakan kemarahan rakyat di Kairo adalah bukti lebih lanjut bahwa pemerintah militer tidak mampu memahami tuntutan rakyat revolusioner atau bermaksud untuk mengabaikan mereka dengan memanipulasi perbedaan yang ada antara berbagai kekuatan politik. Para analis berpendapat bahwa perkembangan terakhir di Mesir adalah gelombang kedua revolusi. Jatuhnya Mubarak bukan akhir dari revolusi, karena tuntutan rakyat untuk membersihkan pemerintahan dari kroni-kroni rezim masa lalu belum terpenuhi. (IRIB Indonesia/RM/MF22/11/2011)

Para pejabat Bahrain dengan dukungan Amerika Serikat, mengklaim bahwa anasir-anasir teroris yang memiliki hubungan kerjasama dengan Pasukan Garda Revolusi Iran (Pasdaran), mengaku merencanakan operasi teror terhadap para pejabat tinggi Bahrain, sebelum ditangkap. Kementerian Luar Negeri Iran memanggil Kuasa Usaha Kedutaan Besar Bahrain untuk memberikan keterangan atas tuduhan terhadap Tehran yang dilontarkan oleh para pejabat tinggi Bahrain. Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Kamalian, dalam pertemuan dengan Kuasa Usaha Bahrain Ahad (20/11), menyampaikan penolakan, kekecewaan, dan keberatan Tehran atas tuduhan tidak mendasar itu. Kamalian menyatakan bahwa klaim-klaim seperti itu tidak akan membantu menyelesaikan masalah Bahrain, malah hanya akan memperumit kondisi di kawasan.

Bila dicermati dengan seksama klaim anti Iran petinggi Bahrain tak lebih pengulangan klaim serupa oleh Amerika Serikat beberapa pekan lalu. Sebelumnya Washington menuding Republik Islam Iran terlibat dalam perencanaan aksi teror terhadap Duta Besar Arab Saudi untuk AS, Adel al-Jubeir. Di sisi lain, pemerintah Bahrain yang tengah menghadapi aksi demo besar dari rakyat dan giat menumpas aksi demo damai tersebut, atas bimbingan Amerika Serikat mulai menebar agitasi dan krisis yang dihadapinya serta skenario busuk lainnya termasuk menuding pihak luar campur tangan di urusan internalnya dengan harapan lolos dari krisis yang mereka hadapi.

Dari sinilah, skenario kolektif yang digarap AS, Arab Saudi dan Bahrain adalah berusaha memalingkan opini publik dari masalah sebenarnya. Upaya busuk ini selaras dengan laporan palsu Dirjen IAEA, Yukia Amano soal program nuklir sipil Iran yang menjadi topik hangat baru-baru ini dan tudingan pelanggaran HAM. Adapun misi kedua dari skenario ini adalah merusak hubungan baik antara Iran dan negara-negara Arab di kawasan serta menciptakan friksi regional. Apalagi di skenario tersebut secara transparan diagendakan Iranphobia dan menciptakan ketegangan hubungan antara Tehran dan negara Arab. Ini merupakan bagian dari strategi Amerika untuk menjustifikasi kehadiran militernya di kawasan.

Menurut para pengamat, tujuan Amerika menciptakan musuh bayangan bagi negara kawasan serta sejumlah skenario lainnya termasuk menggagalkan aksi teroris bikinan mereka sendiri adalah untuk menipu bangsa regional. Pemilihan negara kawasan seperti Arab Saudi dan Bahrain bagi misi ini adalah hal yang telah direncanakan dengan matang, karena kedua negara ini termasuk pangkalan AS terpenting di kawasan. Di sisi lain, kehadiran pasukan AS di Afghanistan dan Irak yang membuat kawasan semakin keruh mendapat penentangan serius dari rakyat di wilayah Timur Tengah.

Dalam kondisi seperti ini, AS memanfaatkan pemerintah Riyadh dan Manama serta negara lain dengan dalih krisis palsu berusaha menemukan alasan baru. Mengingat realita yang ada, dalam pertemuannya dengan kuasa usaha Bahrain, wakil menteri luar negeri Iran menegaskan bahwa tindakan seperti ini tidak akan membantu Manama menyelesaikan krisis yang dihadapinya, malah akan membuat kondisi kawasan semakin runyam. (IRIB Indonesia/MF/RM/21/11/2011)

Lagi-lagi Strategi Anti-Iran AS Gagal

Petinggi Amerika Serikat dalam beberapa hari terakhir getol melakukan diplomasi dan memanfaatkan lobi kuatnya di tingkat internasional dengan harapan dapat memaksakan kebijakan anti Irannya. Untuk mensukseskan ambisinya ini, Washington menempuh berbagai cara mulai dari tudingan palsu soal aksi teroris, isu nuklir sipil Iran, klaim palsu terkait pelanggaran HAM oleh Iran serta ancaman serangan militer ke Tehran. Di antara usaha AS di atas, isu terkait program nuklir sipil Iran sepertinya paling menonjol, karena semenjak Yukiya Amano memangku jabatan Dirjen Badan Energi Atom Internasional (IAEA), AS semakin optimis mempercepat intervensinya di laporan lembaga internasional ini soal nuklir Iran.

Di beberapa tahun lalu, AS berusaha memperalat komite kerjasama IAEA di bidang teknis demi mensukseskan kebijakan anti Irannya, namun upayanya ini mendapat penentangan keras dari Negara Non Blok (NAM) dan Kelompok 77. Negara anggota NAM dan Kelompok 77 berulang kali mengecam campurtangan politik di komite tersebut karena dapat merusak iklim profesionalisme dan teknis yang telah terbangun.

Kini pertanyaan yang muncul, mengapa dokumen yang selama ini berada di tangan IAEA kembali dapat jatuh ke pihak lain dan dipalsukan ? Apakah ini bukannya ulah AS yang saat ini sangat membutuhkan untuk menciptakan krisis guna meredam krisis dalam negeri yang dialaminya ?

Sementara itu, Republik Islam Iran sebagai anggota Traktat Non Proliferasi Nuklir (NPT) senantiasa patuh dan bekerjasama dengan IAEA dalam koridor kesepakatan yang ada. Namun hal ini bukan berarti Iran akan mendiamkan ulah Barat khususnya AS yang berusaha membawa berkas nuklirnya ke Dewan Keamanan PBB. Padahal IAEA sendiri dalam berbagai laporannya berulangkali mengaku ragu atas penyidikan yang menyudutkan Iran. Sejatinya laporan terbaru Amano soal nuklir Iran adalah data yang diberikan oleh salah satu agen rahasia Barat.

Di sisi lain, Amano berusaha mencitrakan dirinya tidak memihak dan adil dalam memberikan laporannya tersebut, padahal apa yang dilakukan olehnya sesuai dengan arahan Amerika Serikat yang serius memusuhi Iran secara politik. Namun lagi-lagi upaya busuk Washington menemui kegagalan.

Wakil AS, Inggris dan Perancis di draf pemula resolusi anti Iran berusaha membawa kembali kasus nuklir sipil Iran ke DK PBB. Namun mereka terpaksa membatalkan angan-angannya karena penolakan keras Rusia dan Cina serta menghapus tuntutan tersebut. Akhirnya diloloskanlah sebuah resolusi politik dan tidak profesional anti Iran yang dibarengi dengan pemaksaan terhadap anggota Dewan Gubernur IAEA.

Adapun menurut analisa para pengamat, berbagai kondisi yang dialami AS seperti perang di Irak dan Afghanistan serta krisis di dalam negeri akibat gerakan anti Wall Street dan Iranphobia memaksa Washington mengorbankan Iran demi menutupi krisis yang dialaminya. (IRIB Indonesia/MF/20/11/2011)

Aksi Demontsran Dibubarkan Secara Kasar Aksi rakyat Bahrain untuk menggulingkan kekuasaan Ali Khalifah masih terus berlanjut. Pihak keamanan Bahrain dengan kasar membubarkan kerumunan massa yang sedang melakukan aksinya di ibu kota Bahrain, kota Manamah. Ratusan orang luka-luka dalam serangan tersebut.

Menurut Kantor Berita ABNA, para demonstran Bahrain yang juga melibatkan ratusan perempuan dalam lanjutan aksinya menuntut perubahan dalam negerinya masih terus memenuhi badan-badan jalan utama di negeri itu. Mereka membakar simbol-simbol pemerintahan Bahrain sebagai ungkapan rasa kesal dan marah mereka.

Pihak keamanan Bahrain yang tetap berusaha mempertahankan rezim Ali Khalifah dibantu tentara bayaran dari Arab Saudi menyerang para demonstran secara membabibuta untuk membubarkan aksi para demonstran. Beberapa demonstran perempuan dari aksi pihak keamanan tersebut mengalami luka-luka. Rakyat revolusioner Bahrain masih tetap pada pendirian mereka, perubahan harus terjadi di Bahrain.

Khawatir Pengaruh Iran, Dakwah Islam Dilarang "Ancaman utama kedaulatan dan keutuhan Negara Azerbaijan datang dari kawasan Iran, untuk menghalangi dan mencegah masuknya pengaruh ke negeri ini tidak ada cara lain selain membuat aturan pelarangan dakwah Islam diseluruh kawasan negeri."

Menurut Kantor Berita ABNA, Kabinet Azerbaijan beberapa hari lalu dalam sidang kabinet mensahkan undang-undang yang berisi larangan untuk mendakwahkan ajaran Islam di seluruh wilayah Azerbaijan.

Nizami Ja'far Auf, pejabat Kementerian Kebudayaan Kebangsaan Azerbaijan mengakui keberadaan dan pensahan undang-undang anti Islam tersebut, meskipun Negara tersebut mayoritas beragama Islam dengan persentase 96 %. Fadhail Agha Mali menilai positif keberadaan aturan larangan tersebut. Ia berkata, "Ancaman utama kedaulatan dan keutuhan Negara Azerbaijan datang dari kawasan Iran, untuk menghalangi dan mencegah masuknya pengaruh ke negeri ini tidak ada cara lain selain membuat aturan pelarangan dakwah Islam diseluruh kawasan negeri."

Wakil kabinet Azerbaijan kelahiran Armenistan ini menambahkab, "Pelajar Azerbaijan yang sedang menekuni pelajaran agama di kota Qom Iran adalah mata-mata Iran untuk mencari tahu kelemahan Negara ini. Oleh itu hendaknya mereka ini benar-benar diawasi".

Berdasarkan laporan, disahkannya undang-undang anti Islam di Azerbaijan tersebut telah mengejutkan umat Islam di negara tersebut.

Azerbaijan sejak bulan lalu menangkap dan memenjarakan beberapa anggota Partai Islam Azerbaijan karena menentang sikap pemerintah yang anti agama seperti melarang pemakaian jilbab di sekolah.

Rencana Teroris Wahabi Kembali Digagalkan Polisi Rencana kelompok teroris Wahabi untuk kembali melakukan pembunuhan massal terhadap warga Syiah mampu digagalkan polisi. Takut tertangkap tanpa hasil, pelaku meledakkan bom lebih awal dari yang direncanakan, mengakibatkan 3 polisi Pakistan terluka akibat ledakan bom.

Pakistan-Menurut Kantor Berita ABNA, sebuah mobil meledak bersama tiga orang di dalamnya setelah sebelumnya diminta berhenti oleh polisi di sekitar wilayah Sahili CVU, Rabu lalu. Turut menjadi korban dan cedera adalah tiga anggota polisi di tempat kejadian yang menghentikan untuk bermaksud memeriksa mobil yang dicurigai tersebut.

Daerah Sahili CVU mempunyai penduduk majoritas Syiah dan terdapat sebuah makam sanak saudara Imam yang bernama Hasani Abdullah Syah Ghazi. Sementara itu penduduk Syiah daerah tersebut sedang mengadakan persiapan untuk menyambut hari kelahiran Hasani Abdullah itu pada hari berikutnya

Teroris tersebut dikatakan ingin meletakkan mobil yang sarat dengan bom tersebut di tengah keramaian warga Syiah, namun atas kecermatan dan kejelian pihak kepolisian rencana jahat tersebut mampu digagalkan. Tahun lalu daerah tersebut harus menyaksikan kematian dan jerit puluhan orang yang terluka parah akibat ledakan mobil yang berisi sejumlah bahan peledak.