Papua, antara Kepentingan Asing dan Lemahnya Pemerintah Indonesia

Papua adalah negeri dengan kekayaan berlimpah. Masih banyak kayaan alam yang tersembunyi, tersimpan di dalam tanah, di rimbunnya hutan, dan banyak ekosistem lautnya yang masih belum terjamah. Hal ini pula yang megundang bencana bagi bumi cendrawasih ini.Asing bermain kotor dan curang dengan mengeruk kekayaan alam sedangkan rakyatnya tetap miskin. Disamping itu, pemerintah seakan tidak berdaya menghadapi tekanan asing dan meningkatkan kesejahtraan rakyat papua.

Republika pada Jumat (11/11) mengutip pernyataan anggota Komisi I, Tjahjo Kumolo bahwa ada intelijen asing yang bermain di Papua. “Saya kira operasi intelijen yang cukup terencana, sistematis dan berlanjut. Mulai Poso, Maluku, Papua, ini akan terus ada,” katanya, di Gedung DPR RI.

Tjahjo menyarankanadanya kontra-intelejen dan pemerintah pusat harus solid secara terpadu dan tidak meremehkan kasus yang terjadi di Papua saat ini, baik kongres rakyat Papuanya, pembunuhan seorang kapolres, maupun kerusuhan pekerja di Freeport.

Menurutnya, semua itu merupakan proses entry point untuk masuk ke Papua. Jika tidak ada masalah atau gejolak, maka akan sulit untuk masuk ke Papua. Untuk itu, ia pun menyarankan agar mengedepankan jalan dialog. Pemerintah harus lebih proaktif merangkul tokoh Papua karena kalau tidak ini akan membahayakan. Kata Sekjen PDI Perjuangan ini.

Sementara itu Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, pada Tribunnews sekitar dua minggu yang lalu (27/10).menyebutkan bahwa saat ini terjadi konflik segi 7 di tanah Papua. Namun, Inti dari konflik Papua adalah keberadaan Freeport, penambang emas Amerika Serikat yang mengeruk kekayaan bumi di tanah Papua.

Yang dia maksud dengan Konflik segi 7 adalah konflik antara rakyat yang tidak diperhatikan kesejahteraannya, buruh lokal yang didiskriminasi, kepentingan asing yang tetap ingin merampok kekayaan alam Papua, elit-elit politik yang mengizinkan jatah, oknum aparat keamanan yang mau memperkaya diri sendiri, kelompok-kelompok sparatis yang ingin merdeka, dan pemerintah pusat. “Semua berkecamuk jadi satu,” ujar Neta.

Menurutnya, Freeport sejak awal telah melakukan manipulasi. “Dengan Menambangtembaga akan tetapi faktanya Freeport mengeruk emas. Dan bukan mustahil juga uranium,” ujarnya.

Maka dengan adanya konflik segi 7, Netameminta pemerintah supaya melakukan penghentian atau moratorium PT Freeport di Papua.

“Karena biang keroknya adalah Freeport, agar Papua aman, Freeport harus dimoratorium, dihentikan dan diusir dari Papua. Toh, Freeport itu hasil konspirasi Amerika dengan Orba (Orde Baru) untuk menjatuhkan Soekarno dan sekarang Orba sudah tumbang, kenapa freepor tetap dibiarkan di papua?” tukasnya.

Hal senada diungkapkan pula oleh anggota Komisi VII dari Partai Hanura, Ali Kastella, yang meminta pemerintah berani menekan Freeport agar menerapkan UU Minerba dan menerapkan kontrak karya kedua.

‘’Dari sekian ratus perusahaan tambang yang ada, enam perusahaan yang belum setuju, termasuk Freeport. Presiden harus tegas melaksanakan UU Minerba. Jangan sampai negara lemah di bawah perusahaan,’’ katanya ke Republika, Rabu (9/11).

Ia meminta supaya Kementerian ESDM bebicara kepada Freeport selaku negara yang telah dirugikan. Ini lantaran, selama ini perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu hanya memberikan royalty sebesar satu persen kepada negara untuk emas dan dua persen maksimal untuk tembaga. Dan meminta supaya mengadakan re-negosiasi kontrak karya dengan besaran royalty 3,7 persen.

‘’Royalti tembaga dari Freeport merupakan yang paling kecil di semua negara. Tak ada negara lain yang menetapkan royalty satu hingga dua persen. Paling minimal biasanya 3,7 persen, seperti yang kita inginkan dalam kontrak karya yang baru. Bahkan ada yang lima persen,’’ paparnya.

Menurutnya hal ini pula yang terus menerus membuat kondisi Papua tidak stabil. Karena, masyarakat Papua tak pernah betul-betul merasakan langsung kesejahteraan dari keuntungan yang dinikmati Freeport.

Di sebuah acara diskusi yang di adakan di Jakarta (8/11), seperti diberitakan indonesiatoday.in mengutip intelejen.co.id. Sri Bintang Pamungkas, salah satu tokoh oposisi menyoroti adanya peran AS di Papua yang meminta Presiden SBY menjaga PT Freeport.

“Menutupi kasus Freeport dengan memunculkan keberadaan Organisasi Papua Merdeka (OPM),” jelas Sri Bintang. Menurutnya, AS akan memberi bantuan pesawat F16, jika Presiden SBY berhasil membungkam kelompok yang memprotes keberadaan PT Freeport.

Kata Sri Bintang, keinginanan AS itu dibuktikan dengan kedatangan Menteri Pertahanan AS Leon Panetta di Nusa Dua Bali pada akhir Oktober 2011.

Tokoh oposisi yang lain, Rizal Ramli, mengatakan bahwa persoalan Papua bukanlah sekedar masalah lokal, tetapi merupakan refleksi dari kelemahan dari pemerintahan SBY-Boediono.

“Beberapa negara asing mulai aktif “bermain” di Papua karena melihat kelemahan kepemimpinan SBY-Boediono,” kata Rizal Ramli.Karena jika pemerintahannya sangat kuat seperti di era Soekarno dan Soeharto asing tidak akan berani, tandasnya.

“Kelemahan kepemimpinan adalah sumber disintegrasi bangsa, seperti halnya Presiden Gorbachev di Uni Soviet,” paparnya.

Mantan Menteri Koordinator Perekonomian Era Presiden Gus Dur ini meminta supaya Presiden SBY melakukan pendekatan perdamaian secara nyata dan janganmelakukan tindakan kekerasan yang tidak manusiawi, karena hal itu justru memicu peningkatan ketidakpuasan dan menumbuhkan keinginanan warga Papua memisahkan diri dari NKRI.

Tentu kita sebagai warga Negara Indonesi, tidak menginginkan kalau Papua nasibnya sama dengan Timor Timur, lepas dari NKRI. Karena itu adalah bukti lemahnya persatuan bangsa yang kita pertahankan dengan darah dan air mata.

Sebagaimana diungkapkan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Saiq Aqil Siraj,(10/11), yangmenegaskan bahwa PBNU menolak tuntutan rakyat Papua untuk memisahkan diri dari NKRI. Dia menilai Pemerintah tidak boleh menyepelekan tuntutan rakyat Papua ini. Sebagaimana ditulis vivanews.

Menurutnya tuntutan rakyat papua itu semacam muara dari inspirasi sebagai reaksi terhadap ketidakadilan, kesenjangan sosial, atau ekonomi. Selain itu, tuntutan merdeka ini muncul akibat kekerasan bertahun-tahun yang dilakukan aparat keamanan maupun gerakan bersenjata di bawah tanah.Kalau tidak ditangani dengan baik dan cepat, lama-kelamaan akan makin membesar dan menjadi ancaman serius terhadap integritas nasional.

“Mereka hidup miskin di daerah yang sangat kaya raya yaitu, Freeport. Jadi bukan masalah politik. NU juga menyaksikan ketidakadilan tersebut. Pemerintah harus malu mengapa orang Papua masih bodoh,” kata Said usai pertemuan di Gedung PBNU dengan tokoh adat Papua yaitu Lembaga Musyawarah Adat Amungme dan Lembaga Musywarah Adat Kamoro.

Atas keluhan tersebut, kata Said, mereka meminta agar NU bisa membantu dan menyuarakan kezaliman, pelanggaran HAM, dan ketidakadilan ekonomi yang mereka rasakan ke pemerintah. (DarutTaqrib/Islam Times/sa/dari berbagai sumber)