Kementerian Badan Usaha Milik Negara berencana membentuk perusahaan BUMN baru yang fokus untuk mengurus sawah. Rencana itu untuk mengatasi krisis beras di Indonesia yang selama ini ditopang dari impor.

Menteri Negara BUMN, Dahlan Iskan, prihatin terhadap besarnya impor beras di Indonesia. Sebab, jika suatu saat terjadi krisis beras di Indonesia, dampaknya bisa menjadi krisis politik. “Indonesia ini negara agraris. Masa Indonesia impor beras,” kata dia di Jakarta, Senin 12 Desember 2011.

Dahlan menuturkan, sejak zaman otonomi daerah, menteri pertanian tidak lagi mempunyai kekuasaan hingga ke sawah-sawah. Praktis, saat ini hanya pejabat selevel bupati yang bisa mengontrol produksi beras.

“Tapi, apakah bupati kita punya passion untuk terjun ke bawah. Sebab, mengelola sawah itu tidak seperti pabrik yang langsung disetel bisa produksi banyak. Padi ini harus dikeloni seperti baby, mulai dari pupuk, air, bibit, itu semua harus on time,” katanya.

Dahlan melanjutkan, karena Kementerian Pertanian tidak bisa memaksa bupati untuk terjun langsung, Kementan beserta Kementerian BUMN akan membentuk perusahaan yang akan menangani padi atau beras yang besarnya 10 kali lipat dari Perum Bulog. Saat ini, panitia kerja sedang memperkirakan total investasi dan lokasi.

“Roadmap-nya tahun depan 100 ribu hektare. Lalu, 2014, menjadi satu juta hektare. Lokasinya nggak mungkin di Jawa, karena keterbatasan lahan,” ujarnya.

Bentuk dan dana investasinya, kata Dahlan, masih dalam kajian panitia kerja. Apakah akan membentuk perusahaan baru atau merger beberapa perusahaan.

Panitia kerja, dia menambahkan, diberikan waktu satu bulan untuk menyiapkan BUMN pertanian tersebut. Secara prinsip, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan dukungan yang besar.

“Memang, sudah sepantasnya Indonesia sebagai negara agraris mempunyai BUMN yang besar di bidang pertanian, bukan hanya bank dan kelapa sawit,” tuturnya. (DarutTaqrib/vivanews/antr/@drikna!))