Duta Besar Suriah di Tehran Hamed Hassan menyatakan AS dan Israel menyulut kerusuhan berdarah di Suriah, karena Damaskus aktif mendukung gerakan perlawanan terhadap rezim Zionis.

"Perkembangan yang terjadi di Suriah berbeda dengan fenomena perlawanan rakyat di sejumlah negara Arab," kata Hassan, Senin (26/12).

"Suriah mendukung Lebanon dan Palestina melawan agresi Israel tahun 2006 dan 2008," tegasnya.

Para analis politik menjelaskan bahwa tahap pertama AS dan Israel berusaha menjatuhkan  rezim Suriah, dan tahap kedua adalah menerapkan apa yang disebut  sebagai 'Tentara Gratis' yang dibentuk dari para teroris dan orang-orang kriminal di Suriah.

Ribuan rakyat Suriah Sabtu (24/12) menghadiri upacara pemakaman korban serangan teror. Seraya berkabung atas kematian korban, mereka meneriakan kecaman  terhadap AS dan Israel, dan mengusung slogan-slogan mendukung Presiden Suriah Bashar al-Assad.

Ledakan terjadi di saat delegasi Liga Arab mengunjungi Damaskus untuk membantu mengakhiri kekerasan di Suriah.

Suriah dilanda kerusuhan internal yang meletus sejak pertengahan Maret lalu yang menewaskan ratusan orang, termasuk pasukan keamanan dan warga sipil.

Barat dan kelompok oposisi menuduh pemerintah Suriah melakukan pembunuhan. Sementara Damaskus menyalahkan penjahat, penyabot dan kelompok teroris bersenjata sebagai penyulut kerusuhan berdarah yang diplot dari luar negeri.

Dalam wawancara dengan media massa Israel selama beberapa bulan terakhir, para anggota oposisi Suriah terang-terangan mengungkapkan visi mereka untuk membangun hubungan mesra dengan rezim Tel Aviv.(IRIB Indonesia/PH)

Seorang analis politik Irak seraya menyinggung tindakan Qatar yang tidak dapat diterima, dia juga menyatakan adanya pengaruh segelintir anggota Liga Arab dalam kinerja lembaga ini.

Berkaitan masalah Qatar dengan Irak, Saeed al-Jayashi kepada televisi al-Alam pada Senin (26/12) mengatakan, "Qatar memahami dengan baik bahwa Irak di masa mendatang akan mempunyai peran besar di kawasan. Keberhasilan prakarsa Irak untuk menyelesaikan krisis Suriah akan memberikan perubahan terhadap manajemen penanganan krisis di wilayah Arab."

Al-Jayashi menambahkan, Irak menerapkan sistem politik demokrasi dan keberhasilan negara ini akan berpengaruh nyata, terutama terhadap Qatar sebagai ketua sidang pemimpin-pemimpin Arab pada masa mendatang.

Analis Irak itu menandaskan, Qatar menunjukkan perannya seakan-akan menjadi sebuah kekuatan besar. Doha mengirim pesawat dan pasukan khusus ke Libya dan juga ke Bahrain untuk menumpas para demonstran damai anti-Manama. Selain itu, Qatar juga berperan di Mesir untuk memanipulasi pemilu di negara ini.

"Pandangan Irak, khususnya terhadap krisis Suriah, sebenarnya memberikan pesan  bahwa kinerja Liga Arab harus diperbaiki," lanjut al-Jayashi.

Di akhir pernyataannya, penulis dan analis politik Arab ini mengatakan, "Pandangan-pandangan Bagdad di lembaga-lembaga internasional , khususnya pandangannya soal krisis Suriah atas dasar menjaga keamanan nasional Irak. (IRIB Indonesia/RA)

Eskalasi krisis ekonomi global ternyata juga berimbas pada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Untuk kedua kali dalam 50 tahun 193 anggota PBB mengabulkan pengurangan bujet organisasi ini. Anggaran PBB untuk tahun 2012-2013 dicanangkan senilai satu miliar 410 juta dolar. Padahal anggaran organisasi ini untuk tahun 2010-2011 juga sama. Bujet untuk pasukan perdamaian senilai tujuh miliar dolar di periode awal Januari 2011 hingga 30 Juni 2012 dan angka yang sama bagi Mahkamah Kriminal Internasional kini telah dipangkas.

Amerika Serikat dan Eropa yang diterpa krisis ekonomi menjadi pihak yang paling getol mendukung pengurangan bujet PBB. Sementara, negara-negara sedang berkembang juga memilih anggaran belanja PBB tidak dinaikkan. Sekjen PBB, Ban Ki moon, di kantor pusat menandaskan, perundingan terkait bujet PBB senantiasa sulit, namun tahun ini lebih sulit di banding tahun sebelumnya.

Juru runding AS juga menyebut kesepakatan ini sebagai keputusan bersejarah. Ia menandaskan, untuk pertama kalinya sejak tahun 1998 dan kedua kalinya sejak 50 tahun bujet PBB diturunkan. Menurutnya, keputusan ini menjadi kesempatan untuk mengokohkan PBB, kinerja yang lebih baik dan penghematan jutaan dolar pajak warga AS. PBB kali ini mengadakan perombakan dan reformasi. Sebanyak 44 posisi di organisasi ini dihapus, anggaran lawatan kerja juga dikurangi, kinerja pengamat dioptimalkan, anggaran bagi sektor umum dan transportasi juga diminimalkan.

Menurut pendapat pengamat politik, pengurangan bujet PBB merupakan dampak nyata dari krisis ekonomi global. Saat ini bujet PBB paling banyak disuplai negara-negara sedang berkembang. Padahal negara ini sejak tahun 2008 hingga kini dilanda krisis ekonomi. Sementara itu, mengingat kondisi krisis saat ini, pembahasan mengenai jaminan saham di PBB menjadi perdebatan sengit di antara anggota. Misalnya saja, di Kongres AS para anggota antara kubu pro dan kontra saham PBB terlibat perdebatan seru. Di Inggris dan Perancis juga terjadi hal yang sama.

Oleh karena itu, PBB yang saat ini sangat tergantung dengan bantuan negara-negara kaya dunia dihadapkan pada pengurangan dukungan finansial. Hal ini sangat mengganggu aktivitas PBB dan sejumlah program serta misi organisasi ini ditangguhkan. Kini yang ditakutkan adalah hubungan antar negara terganggu akibat melemahnya peran organisasi internasional dikarenakan krisis ekonomi. (IRIB Indonesia/MF)

Menyusul pengesahan undang-undang legalisasi hukuman bagi penyangkal genosida Armenia di parlemen Perancis, pemerintah Ankara telah mengumumkan rincian sanksi terhadap Paris. Berdasarkan undang-undang itu, siapapun dapat dipenjara selama satu tahun dan membayar denda 45.000 euro, karena mengingkari pembunuhan ratusan ribu warga Armenia oleh pasukan Turki Ottoman dalam Perang Dunia I.

Ankarasendiri menolak dituding melakukan Genosida, karena itu sama saja dengan menuduh Turki sebagai negara kriminal. Menurut Ankara, sekitar 300.000 sampai 500.000 warga Armenia dan juga Turki telah tewas selama perang. Sementara Armenia menyatakan bahwa hingga 1,5 juta orang tewas dalam perang itu.

Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan menjelaskan bahwa sanksi Turki atas Perancis mencakup dua tahap. Pada tahap pertama, Ankara akan menargetkan tujuan umum sanksi-sanksi baru Presiden Perancis Nicolas Sarkozy. Sementara tahap kedua sanksi masih menunggu keputusan Senat Perancis terkait aturan tersebut.

Meski demikian, Turki berencana untuk membatalkan kontrak pembelian pesawat Airbus dari Perancis dan menutup wilayah udaranya bagi Sarkozy. Selain itu, Turki juga akan membekukan kerjasama ekonomi, menurunkan hubungan politik ke tingkat yang paling rendah, dan melarang penggunaan bandara dan pelabuhan bagi pesawat dan kapal-kapal Perancis.

Pada bagian lain sanksi itu, Ankara juga akan membekukan kerjasama Turki dengan Perancis pada tingkat global, merusak citra Sarkozy di tengah kelompok imigran minoritas di Perancis dan masyarakat internasional, dan mendukung pembukaan kembali kasus pembantaian massal di Aljazair dan Rwanda, serta tidak menerima sambungan telepon dari Sarkozy.

Namun, sejumlah pengamat menilai reaksi keras Ankara terhadap Paris pada akhirnya tidak akan berpengaruh sama sekali atau punya dampak minimal. Realitanya adalah interaksi Amerika Serikat dan Uni Eropa dengan negara-negara berkembang termasuk Turki, hanya sebuah hubungan sepihak dan tidak seimbang. Oleh karena itu, AS dan Uni Eropa senantiasa dapat menancapkan hegemoninya terhadap pemerintah dan bangsa-bangsa lain dan memaksakan kebijakannya kepada mereka.

Di tingkat Eropa, Turki tidak punya pengaruh di organisasi itu, termasuk di Perancis. Sebab, Turki tidak memiliki bahan-bahan tambang dan baku yang dibutuhkan negara-negara Eropa. Kendati mengumumkan sejumlah sanksi berat terhadap Perancis, Turki masih menekankan tekadnya untuk bergabung ke Uni Eropa. Untuk itu, para pengamat menilai keputusan Turki sebagai langkah yang kurang pertimbangan dan tidak efektif. (IRIB Indonesia/RM)

Dina Y. Sulaeman dan M. Arief Pranoto

"Some of the US forces that left the Ain al-Assad Air base in Iraq last Thursday, did not come back to the USA or its base in Germany, but were transferred to Jordan during the evening hours."(Global Research, 12 Desember 2011).

Berita-berita dari luar media mainstream mulai menguak rencana negara-negara adidaya untuk menggulingkan Bashir Al Assad, Presiden Syria. Tentara AS yang konon sudah ditarik pulang, ternyata justru dipindahkan ke Yordania. Tepatnya, ke Pangkalan Udara King Hussein di Al Mafraq. Laporan lain menyebutkan bahwa ratusan tentara yang berbicara dalam bahasa-bukan-Arab terlihat mondar-mandir di antara pangkalan al-Mafraq dan desa-desa di perbatasan Yordania-Syria. Menurut Global Research, disinyalir, tentara-tentara asing itu adalah serdadu NATO.

Al Mafraq adalah nama daerah perbatasan di Yordania. Jaraknya sekitar 10 kilometer dari Syria. Bagi Yordania, Al Mafraq boleh dibilang "wilayah konspirasi" karena konspirasi yang dijalin oleh Yordania, Inggris, dan Israel guna menggulingkan pemerintahan di Syria pada masa lalu memilih Al Mafraq sebagai pusat kegiatan. Tokoh perintis di Al Mafraq bernama Salim Hatoom, seorang mayor yang gagal melakukan kudeta terhadap Presiden Suriah Nureddin al-Atassi dan Salah Jadid dekade 1960-an. Pada September 1968, ia melarikan diri ke Yordania dan mendirikan kamp militer di Al Mafraq. Dari tempat ini pula, ia memulai ‘karir' sebagai pemberontak terhadap pemerintah Syria.

Tampaknya kisah Hatoom, meskipun tak sukses, mengilhami Syrian Islamic Brotherhood dan sayap militernya, At-Taleeah ​​al-Islamiyyah al-Muqatilah  untuk melakukan perjuangan  -atau pemberontakan- terhadap Hafez Al Assad, Presiden Syria (1971- 2000). Mereka menggunakan pola-pola yang sama dengan Hatoom:  dilatih oleh militer Yordania dan intelijen Israel, lalu turun ke jalanan kota-kota di Syria untuk melakukan kekacauan, merusak fasilitas umum, bahkan kalau perlu melakukan pembunuhan terhadap orang-orang tidak bersalah. Tujuannya, tidak lain ialah menciptakan destabilisasi politik dalam negara. Tak heran bila aksi-aksi demo itu sampai berani menyerang markas militer dan bahkan menggunakan roket.

Agaknya, sejarah Syria kini tengah berulang. Sejak musim semi lalu, banyak serdadu Syria yang melarikan diri dan ditampung dalam di kamp militer di sebelah barat kota Salt, Yordania. Mereka kemudian diinvestigasi oleh intelijen militer Israel (AMAN), di bawah pengawasan intelijen Jordan. Tujuannya adalah untuk mengorek mencari informasi terkait kekuatan militer Syria pasca tahun 2006.

Selain itu, situs Al Watan Voice Yordania memberitakan bahwa pejabat negara-negara Barat telah meminta Raja Yordania untuk mengizinkan pembangunan stasiun mata-mata elektronok di dekat perbatasan Syria di utara Yordania, dengan tujuan untuk mencari akses terhadap militer Syria dan mengontak pejabat-pejabat tinggi Syria agar mereka mau melakukan kudeta terhadap Al Assad.

Sementara itu, dari Turki, modus serupa juga tengah terjadi. Press TV merilis laporan bahwa ada indikasi bahwa kekuatan oposisi Syria sedang menjalani latihan militer di kota Hakkari, Turki, di bawah panduan NATO dan tentara AS. Bahkan, menurut koran Miliyet, Turki, sejak Mei lalu, 15.000 tentara Syria telah desertir dan bergabung dengan Tentara Pembebasan Syria, yang dipimpin oleh kolonel pembelot Syria, Riad Al Assad. Riad Al Assad sejak beberapa waktu terakhir telah membelot dari militer Syria dan dikabarkan berada di pangkalan militer AS di Incirlik, Turki.

Press TV menulis, sejumlahpemberontak Syria mengakui adanya rencana yang disponsori pihak asing untuk melakukan operasi bersenjata dan membunuh rakyat sipil dan pasukan keamanan Syria, membuktikan bahwa perkembangan terakhir di negara itu adalah bagian dari upaya Barat untuk menggulingkan pemerintah saat ini dan menggantinya dengan rezim yang didukung AS.

Skenario yang amat mirip dengan Libya kini tengah berulang di Syria: AS dan NATO mengorganisir kaum pemberontak, memberi dana, dan memberikan pelatihan militer untuk kemudian mengadakan berbagai aksi kerusuhan dan pembunuhan di dalam Syria. Demonizing atau pembunuhan karakter terhadap Bashar Assad juga dilakukan dengan mengerahkan seluruh mesin propanda Barat. Assad dengan gencar diberitakan sebagai sosok kejam dan diktator, persis seperti Qaddafi.

Pertanyaannya sekarang, mengapa Syria?  Libya adalah negara dengan cadangan minyak terkaya di Afrika, sehingga masuk akal bila negara-negara Barat yang sudah kelimpungan akibat krisis ekonomi sedemikian bernafsu menguasai Libya. Tapi Syria, bukan negara kaya. Kesalahan Syria hanya satu: rezim Assad enggan berbaik-baik dengan Israel. Assad adalah satu-satunya pemimpin negara Arab yang hingga hari ini tetap teguh menolak berdamai dengan Israel, Assad bahkan membantu Hizbullah untuk melawan invasi Israel ke Lebanon selatan, bahkan Assad menyediakan perlindungan bagi aktivis-aktivis top Hamas. Bagi Israel, Assad adalah duri dalam daging. Lalu mengapa AS dan NATO sampai berkepentingan menghabiskan energi perang mereka demi Israel?

Menurut pakar Hubungan Internasional, John Mearsheimer dan Stephen Walt dalam makalah mereka, di sinilah letak kekuatan lobby Zionis. Kelompok-kelompok lobby Zionis sangat berhasil mengalihkan kebijakan politik AS menjauh dari kepentingan nasionalnya sendiri dan pada saat yang sama meyakinkan publik dan politisi AS bahwa  ada ‘kepentingan yang sama' di antara AS dan Israel. Karena itu, gelombang penarikan pasukan AS dari Irak dan Afghanistan sangat mungkin merupakan taktik yang disebut Sun Tzu dalam art of war-nya, ‘mengecoh langit menyeberang lautan'. Seolah sedang menghentikan perang, namun sesungguhnya tengah memindahkan pasukan ke lokasi lain, bersiap untuk perang yang baru.

Namun, situasi tak semudah yang dibayangkan oleh AS. Ternyata, sanksi PBB untuk Syria gagal terbit karena dihadang oleh veto Cina dan Rusia. Merapatnya kapal perang Rusia memasuki laut Syria juga merupakan indikasi kuat bahwa Moskow siap melindungi sekutu dekatnya itu. Dari Iran, bendera pertempuran juga mulai berkibar. 

Iran pun sudah berkali-kali melakukan aksi-aksi deterrence, bahkan termasuk latihan militer ‘penutupan Selat Hormuz'. Selat Hormuz adalah jalur distribusi minyak terpenting di dunia, dimana 40 persen minyak dunia didistribusikan melalui jalur ini. Tak heran bila anggota parlemen Iran Parviz Sorouri, berkata, "Iran akan membuat dunia tidak aman jika dunia menyerang Iran." Hal ini senada dengan ancaman Assad, "Serangan terhadap Syria akan memicu konflik regional." Bahkan Assad sudah sesumbar, jika Syria diserang, pihaknya akan membombardir Israel dengan berbagai senjata dan roket-roket yang telah ia persiapkan lama.

Apakah akhirnya AS dan NATO tetap nekad melancarkan perang ke Syria, lalu berlanjut ke Iran, masih menjadi tanda tanya. Namun, pendapat Andrew Gavin Marshall, peneliti dan kontributor padaCentral for Research on Globalization,  menarik untuk disimak. Menurutnya, gejolak yang terjadi di Timur Tengah ini merupakan taktik politik rahasia untuk memperluas pengaruh NATO dan AS, serta menghadang Rusia dan China. Tujuan akhirnya adalah membentuk New World Order (Tatanan Dunia Baru), dimana segelintir penguasa elit akan memperbudak mayoritas masyarakat dunia. Ia bahkan mengisyaratkan bahwa revolusi yang kini berlangsung merupakan awal Perang Dunia III. Apaboleh buat, perkembangan politik memang unpredictable dan sering bersifat turbulent (tiba-tiba). Kita hanya bisa mencermati dan berharap pada bangkitnya gelombang kesadaran yang kuat di tengah masyarakat dunia, yang bisa melawan kekuatan-kekuatan arogan itu. [IRIB Indonesia]

Meski negara-negara anggota Uni Eropa berusaha keras untuk menanggulangi krisis ekonomi yang mendera kawasan ini, namun berbagai laporan lembaga pemeringkat menunjukkan kondisi ekonomi Eropa khususnya di Zona Euro sangat kritis. Lembaga pemeringkat Standard and Poor's (S&P), Moody's and Fitch dalam berbagai laporannya di penghujung tahun 2011 terkait anjloknya rating kredit negara-negara Zona Euro. Lembaga ini juga memperingatkan negara kuat di Eropa seperti Perancis dan Jerman. Lembaga ini dalam beberapa hari terakhir juga menurunkan rating sejumlah bank besar Eropa.

Kementerian Ekonomi Hongaria menyesalkan downgrade peringkat rating yang dialami negaranya. Mereka menyebut Hongaria telah menjadi kambing hitam dari krisis euro dan menjadi korban tidak langsung dari "serangan keuangan" kepada Uni Eropa. Dalam pernyataannya kepada media, kementerian itu mengatakan downgrade  itu tidak didasarkan pada analisis keadaan ekonomi dan keuangan terkini Hungaria. Tapi, dipaksa oleh, "tekanan dari pelaku pasar yang kepentingannya adalah menguatkan dolar dan melemahkan euro."

Rabu, (22/12) rating kredit Hongaria diturunkan oleh Standar & Poor ke tingkat "sampah". S & P menyebut tingkat utang Hongaria merupakan yang tertinggi di Uni Eropa. Pertumbuhan ekonomi yang rendah dianggap sebagai alasan untuk jangka panjang dan jangka pendek termasuk rendahnya nilai mata uang negara itu membuat mereka terbenam dari peringkat BB+ menjadi BBB.

Adapun, Kepala Bank Sentral Eropa Mario Draghi dalam laporannya kepada anggota parlemen Eropa juga memperingatkan kebangkrutan bank-bank besar Eropa di tahun 2012. Dalam laporannya, Draghi menyebut stabilitas ekonomi Zona Euro dalam bahaya. Bahaya yang mengancam kelanggengan ekonomi Zona Euro kian bertambah di paruh kedua tahun 2011. Ia menyatakan kekhawatirannya terhadap kebijakan bank yang sangat berhati-hati dalam memberi kredit dan menurutnya hal ini bagi ekonomi Eropa yang tengah dilanda krisis merupakan kendala serius. Kepada negara Zona Euro, Draghi memperingatkan bahwa Bank Sentral Eropa tidak dapat menanggung seluruh masalah ini.

Bank Sentral Eropa, menyatakan pihaknya meningkatkan pembelian mingguan obligasi Zona Euro yang merupakan bagian dari program untuk menurunkan biaya pinjaman dan memerangi krisis utang. ECB mengatakan, telah membeli 3,36 miliar euro (4,4 miliar dolar AS) obligasi pada minggu lalu, naik dari hanya 635 juta euro pada minggu sebelumnya. ECB, seperti biasa, tidak menentukan obligasi pemerintah mana yang telah dibeli.

Bank kini telah membeli total 211 miliar euro obligasi pemerintah Zona Euro sejak pertama kali mulai operasi kontroversial awal tahun lalu sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi tekanan utang dalam blok 17-negara. Bank memulai kembali pembelian besar pada Agustus ketika ketegangan baru mendorong tingkat suku bunga Italia dan Spanyol ke tingkat yang tidak berkelanjutan, tetapi pembelian telah jatuh tajam dalam dua minggu terakhir.

Beberapa pemerintah Eropa telah menempatkan tekanan pada ECB untuk meningkatkan program pembelian obligasinya, dipandang oleh beberapa pakar sebagai kemungkinan solusi untuk mengatasi krisis utang.Tetapi ECB, yang didukung oleh Jerman, telah tetap menolak, dengan alasan bahwa tanggung jawabnya adalah untuk menjaga harga di Zona Euro stabil. Kepala ECB Mario Draghi telah berulang kali menegaskan bahwa program pembelian obligasi negara yang dicabik-utang adalah terbatas dan sementara.

Seorang pejabat Bank Sentral Inggris menandaskan, krisis di Zona Euro tahun depan selain kian parah juga akan menyebar ke seluruh dunia. Di halaman pertama media dan koran Eropa banyak dihiasi analisa soal kemungkinan bangkrutnya Euro. Faktor utama yang menyebabkan kondisi ini adalah ketidakpercayaan yang kian meningkat pasar finansial terhadap Euro.

Sementara itu Jerman dan Perancis berusaha keras mencari solusi menangangi krisis Euro. Kanselir Jerman Angela Merkel seraya menyerukan pembentukan kesatuan fiskal Eropa, mengatakan tidak ada cara lain untuk menyelesaikan krisis utang Zona Euro. Ia menandaskan,"Krisis utang Eropa tidak akan berakhir dalam tabuhan gendang. Itu butuh proses dan proses ini akan memakan waktu bertahun-tahun." Merkel telah mencoba membujuk Uni Eropa dan mitra Zona Euro untuk menegosiasikan perubahan perjanjian Uni Eropa guna menegakkan disiplin anggaran dan kontrol utang di Zona Euro. Menurutnya, masa depan Euro tidak dapat dipisahkan dari kesatuan Eropa.

Pemerintah Jerman telah menegaskan perubahan untuk membangun kekuatan guna memveto anggaran nasional di Zona Euro yang melanggar aturan bersama dan menghukum negara pelanggar aturan itu. Dia menolak tuduhan bahwa Jerman sedang mencari mitra untuk mendominasi Eropa dan menilainya sebagai tudingan yang aneh. Ditambahkannya, kesatuan fiskal Eropa dan sanksi otomatis diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan di pasar.

Di sisi lain, Presiden Perancis, Nicolas Sarkozy gagal menarik dukungan Perdana Menteri Inggris David Cameron. Ia  menilai dukungan Perdana Menteri Inggris, David Cameron terhadap rencana perubahan di perjanjian Uni Eropa tak mungkin diraih. Sarkozy setelah pembicaraannya dengan Cameron menandaskan, kami lebih memilih melobi 27 negara anggota, namun mengingat sikap Inggris sepertinya hal ini sulit dilaksanakan.

Ditambahkannya, Cameron memberikan syarat yang tak mungkin diterima untuk menyetujui rencana revisi di perjanjian Uni Eropa. Inggris meminta sejumlah kelonggaran di bidang jasa serta undang-undang finansial sebagai syarat penambahan satu butir protokol di perjanjian Uni Eropa. Sarkozy mengingatkan, kami tidak dapat menerima syarat tersebut, karena kami memahami bahwa sejumlah krisis ekonomi global saat ini di bidang finansial disebabkan karena tidak adanya pengetatan di undang-undang itu sendiri. Jika kita menerima syarat tersebut maka upaya selama ini untuk mengawasi serta mengontrol jasa pelayanan finansial akan dipertanyakan.

Sementara itu, Cameron di jumpa pers menandaskan, jika tidak ada jaminan penuh maka London memilih keluar dari perjanjian ini. Ini adalah keputusan yang sulit, namun benar, ungkap Perdana Menteri Inggris. Di sisi lain, mayoritas pengamat meyakini bahwa perilisan obligasi Euro dan penggabungan utang negara-negara anggota merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan krisis saat ini. Adapun Ketua Dewan Eropa Herman Van Rompuy menandaskan, hingga kini belum dicapai kesepakatan soal penggabungan utang negara anggota di Zona Eruro.
Meski demikian Herman Van Rompuy optimis di sidang mendatang tercapai iklim yang lebih tenang saat membahas masalah ini.

Menteri Luar Negeri Inggris, William Hague dan sejawatnya dari Jerman, Guido Westerwelle menekankan urgensitas penyelesaian friksi yang ada di Uni Eropa serta pengambilan sikap bersama demi menghadapi krisis ekonomi saat ini yang melanda Zona Euro. Hal ini disampaikan keduanya kepada wartawan usai perundingan mereka di London. Mereka menandaskan, kedua negara menghendaki pengokohan laju ekonomi, pasar kolektif di Eropa, pembukaan lapangan pekerjaan baru, dukungan terhadap sektor ekonomi kecil dan menengah serta upaya bersama menyelesikan krisis ekonomi yang ada.

Penolakan Perdana Menteri Inggris, David Cameron terhadap reformasi perjanjian Uni Eropa di sidang para pemimpin organisasi ini sepuluh hari lalu di Brussel serta penolakannya terhadap pengetatan dalam proses pengawasan dan finasial organisasi bagi pusat finasial London memicu kerenggangan hubungan antara Inggris dan anggota Uni Eropa lainnya. Di kantor Deplu Inggris, Westerwelle kepada wartawan mengatakan, kita mampu dan friksi yang ada dengan Inggris terkait masa depan Uni Eropa harus kami tuntaskan.

Ditekankannya, perundingan kami kali ini sejatinya dialog antar dua negara sahabat. Inggris bagi Jerman merupakan mitra dan sekutu yang tak dapat dipisahkan di Uni Eropa. Kami tidak memiliki keraguan bahwa kami mampu bersama-sama memajukan Uni Eropa. Menlu Jerman menambahkan, kami memiliki nasib serupa, Uni Eropa bukan hanya menjadi solusi bagi sejarah kelam kami, namun juga jaminan penting bagi seluruh anggota di era globalisasi ekonomi dan perdagangan.

Sementara itu, Menlu Inggris, William Hague dalam kesempatan tersebut menandaskan, Jerman dan Inggris memiliki kerjasama mendalam dan luas yang memungkinkan keduanya bekerjasama di berbagai isu internasional serta memiliki visi yang sama pula. Upaya untuk menstabilkan kondisi di negara-negara anggota Zona Euro merupakan prioritas utama kami dan kami yakin bahwa solusi krisis ini juga menguntungkan London, tandas Hague. Sementara itu, meski Inggris menolak, namun 26 negara anggota Uni Eropa lainnya menyatakan siap menandatangani kerjasama di antara mereka untuk menyelesaikan krisis ekonomi secara kolektif.

Mayoritas pengamat politik dan media menilai, keputusan London ini menjadi faktor utama bagi keterkucilan Inggris di benua Eropa. Di sisi lain, sejumlah pengamat, khususnya pakar ekonomi menyebut tepat tindakan Cameron dan hal itu penting bagi kepentingan nasional Inggris.(IRIB Indonesia)