INILAH.COM, Jakarta - Menteri Agama Suryadarma Ali tidak merasa pernah menyebut kelompok Syiah sebagai aliran sesat yang berada di luar Islam.

Pernyataan itu terungkap dalam hasil pertemuan Dewan Syura atau Tanfidz Ahlul Bayt Indonesia (ABI) dengan Dewan Syariat PPP, Jumat (27/1/12) malam.

Salah satu hasil pertemuan itu, Dewan Syariat PPP atas nama Suryadharma Ali yang juga selaku Menteri Agama maupun ketua Umum PPP minta maaf kepada masyarakat islam khususnya umat Islam Syiah, beliau merasa tidak pernah mengatakan bahwa Syiah sesat dan diluar Islam, itu adalah pelintiran wartawan saja," ujar Sekjen ABI Ahmad Hidayat kepada INILAH.COM, Sabtu (28/1/2012).

Ahmad Hidayat juga menegaskan bahwa salah satu hasil pertemuan itu juga menghasilkan kesepakatan bahwa Suryadharma sebagai Menag akan memfasilitasi dialog antara ulama-ulama syiah dan sunni untuk menyelesaikan perbedaan dengan musyawarah.

Sebelumnya Menteri Agama, Suryadharma Ali (SDA) menyatakan menurut sejumlah literatur yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, MUI dan Majelis Mujahidin Indonesia, golongan Syiah tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Sejumlah literatur tentang Syiah itu, menurut SDA, tentunya akan dijadikan pedoman oleh Kementerian Agama dalam menyikapi Syiah. "Kementerian akan berpegang pada keputusan yang lama, yakni Surat Edaran Kementerian Agama (Kemenag) Nomor D/BA.01/4865/1983, tanggal 5 Desember 1983, mengenai golongan Syiah, yang menyatakan bahwa golongan Syiah tidak sesuai dengan ajaran Islam," kata SDA, usai mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Rabu (25/1/2012).

Umat Islam Syiah pun berekasi atas pernyataan Menteri Agama tersebut. Misalnya Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia (IJABI) yang menyesalkan pernyataan tersebut. Ketua Dewan Syura IJAB Indonesia, KH Jalaluddin Rakhmat, mengatakan, pernyataan tersebut dikeluarkan ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terancam karena ulah sekelompok orang yang mengatasnamakan perbedaan paham dalam agama untuk menyalakan permusuhan di antara kelompok umat beragama.[iaf]

Hasil pertemuan Dewan Syura/Tanfidz Ahlul Bayt Indonesia (ABI) dgn Dewan Syariat PPP, Jumat, 27/1/12 jam 19.00 sbb: 

1. Dewan Syariat PPP atas nama Suryadharma Ali baik selaku MENAG maupun ketua Umum PPP minta maaf kepada masyarakat Islam, khususnya umat Islam Syiah, beliau merasa tidak pernah mengatakan bahwa Syiah sesat dan diluar Islam, itu adalah pelintiran wartawan saja. 2. MENAG juga berjanji akan memfasilitasi dialog antara ulama-ulama Syiah dan Sunni untuk menyelesaikan perbedaan dengan musyawarah. 3. Dewan syariat PPP sangat apresiatif kepada masyarakat Islam Syiah yang arif dan tidak emosional dalam merespon isu-isu sensitif seperti ini

Dewan syariat menambahkan, inilah wajah Ahlul Bayt yang sesungguhnya yang senantiasa menunjukkan akhlak dari Rasulullah dan Ahlul Baitnya. Kyai Nur Iskandar SQ, selaku ketua dewan syariat PPP yang mewakili MENAG juga mengatakan bahwa kami sangat menghargai kaum Muslimin Syiah. Dewan Syura ABI juga menyatakan penghormatannya khususnya kpd Kyai Nur dan Dewan Syariat PPP yg bersedia membangun komunikasi Islami. Semoga ini mejadi contoh bagi semua kalangan dlm menyelesaikan permasalahn umat dan bangsa.

komentar:

*kita mesti mengapresiasi sikap Dewan Syariat PPP itu, tapi jangan lupa, orang2 di luar sana (terlebih kelompok radikal) hanya tahu SDA yang membuat statemen penyesatan syiah... Bagi mereka, statemen kiai noer tidak meralat statemen SDA. Harus SDA sendiri yang meralat statamennya. 

Jadi kita masih harus menunggu SDA mengundang menggelar konferensi pers untuk meralat statemennya. Kalau dia merasa ucapannya diplintir, dia juga sekaligus bisa meluruskannya pada kesempatan itu.....

Andaikata SBY seorang presiden yang proaktif, selayaknya SBY juga menyatakan maaf kepada ummat Islam bermazhab ahlul bait di seluruh dunia atas kekeliruan statemen yang dilakukan anak buahnya itu... Begitulah seharusnya sikap presiden RI yang sesuai Konstitusi dan berpayung Pancasila....

*Yg mungkin juga perlu Kyai Nur Iskandar memfasilitasi pertemuan ABI - IJABI dg SDA sekaligus mendengarkan secara langsung klarifikasi soal berita pernyataan penyesatan tsb

*Keberhasilan kawan2 hingga muncul statemen '3 point' yang disampaikan Kyai Nur sungguh luar biasa. Tanpa mengecilkan keberhasilan tersebut, sepatutnya kita mencoba memahami 'apa fungsi kementerian agama ini'? Ketika menag menyampaikan kepada pers (yg katanya dipelintir) bahwa Syi'ah sesat maka beliau berbicara dengan kapasitas Menteri Agama yang bertugas dan merupakan representasi dari Kebijakan pemerintah Republik Indonesia tentang pengaturan kehidupan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Dan statemen Syi'ah Sesat ini sungguh amat berbahaya ditingkat 'grass root' karena dapat dimaknai sebagai lampau hijau dari pemerintah untuk 'boleh' melakukan 'penyembelihan' thd orang Syi'ah. Untuk 'menganulir' statemen t Syi'ah sesat seyogyanya Kementerian Agama melakukan 'pers rilis' scr resmi. ....dalam acara tsb boleh dibacakan oleh tukang kebun atau tukang sapu yang penting mengatas namakan Menteri Kementerian agama ..........Itu jika memang Pemerintah cq Menteri Agama memandang bahwa kehidupan bergama di Indonesia harus dilakukan dengan saling menghormati dstnya...dstnya.

*Harus diapresiasi usaha kawan ABI, dan jgn memperlebar jurang..bergerak kedepan jauh lebih baik..tinggal bagaimana membuat soft landing buat SDA agar tdk kehilangan muka dlm meralat statementnya...saya percaya ABI terus maju...kita yg duluar jgn membuat keruh....doakan bisa melewati...ini

*usahakan pertemuan ABI dan IJABi bersama SDA...tdk perlu menyudutkan cukup sampaikan bahwa ABI dan IJABI sdh menreima Pesan Kyai Noer..dan dewa syariah P3...semoga kedepan lebih baik...setelah itu konferensi pers...utk menjelaskan ada nya "kesalah pahaman" antara pak mentri dan Pers...sekaligus mengatakan bahwa pak mentri merasa tdk mengatakan dan bermaksud seperti itu...

*tentu saja sepantasnya kita mengapresiasi perjuangan paara ustadz ABI...tetapi ini masalah siapa yang membuat statemen siapa yang meralat. Ini analogi sederhana dari logika siapa yang berbuat siapa yang bertanggung jawab...

ada dua hal yang saya khawatirkan, kalau bukan SDA sendiri yang meralat statemennya: pertama, kaum radikal itu merasa ralat dari orang2 PPP tdk relevan karena SDA membuat statemen itu sebagai menteri agama (pemerintah). Untuk ini, harus pemerintah pula yang meralat, baik menteri agama maupun presiden SBY sebagai atasan menteri; kedua, pada kesempatan lain, SDA bisa aja berkilah bahwa dia tidak pernah minta maaf dan meralat ucapannya. Dia bisa saja bilang bhe ralat itu ide dari kiai noer pribadi... Jangan lupa, SDA itu bukan ulama atau ustadz yang mestinya jujur dan tulus, ia politisi, bahkan ketua umum parpol (apalagi parpol di indonesia)....:( 

(berbagai sumber)