REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Ada-ada saja cara memerangi tindak terorisme di Inggris, baru-baru ini pemerintah setempat mengajukan rencana kontroversial dalam memerangi terorisme. Dewan pengawas di Inggris meminta raksasa interner seperti Facebook dan Google, untuk menyerahkan data pribadi pengguna mereka ke dalam sebuah program yang akan dibuat kementerian Inggris.

Pemerintah setempat berencana membuat peraturan yang mengharuskan para raksasa internet seperti Facebook, Google dan perusahaan lain untuk menyimpan semua email, pesan sosial dan kunjungan website dalam sebuah program yang akan dibuat oleh kementerian. Program ini nantinya dapat digunakan untuk mengawasi siapa saja yang mereka duga melanggar aturan atau terlibat tindak terorisme.

Namun rencana dewan tersebut ditentang oleh kelompok-kelompok kebebasan sipil. Mereka menganggap dewan akan mengambil keuntungan dari hukum yang menjaring database terbaru para warga tersebut. Menteri mengatakan rencana ini merupakan dorongan dari dinas keamanan dan kepolisian untuk memerangi terorisme dan kejahatan serius di Inggris.

Kritikus mengatakan bahwa 800 dewan dan badan-badan publik lain nantinya akan memiliki akses ke program yang berisi materi pribadi setiap warga. Namun Departemen Dalam Negeri menegaskan program tersebut nantinya hanya dapat diakses oleh otoritas lokal. Sehingga tak ada lembaga lain di luar itu yang dapat melihat isi, teks email dan kunjungan internet para warga.

Pemerintah setempat sebelumnya telah dikritik karena melampaui batas kekuasaan mereka dengan memasang CCTV di wilayah sekolah. Pemasangan ini dilakukan untuk mengintip orang yang menurut mereka mencurigakan. Tak jarang dalam beberapa kasus mereka salah duga dan menyasar orang-orang yang tak bersalah. Dalam dua tahun terakhir, 8.575 operasi pengawasan dilakukan oleh 372 dewan lokal di Inggris, Skotlandia dan Wales.