Seiring dengan sakitnya Imam Khomeini radan kian gawatnya kondisi kesehatan beliau, ditambah pemakzulan Montazeri dari jabatanQaem Maqame Rahbari(kandidat pengganti pemimpin), semua orang bertanya-tanya,siapa yang akan menggantikan Imam Khomeini sebagai pemimpin tertinggi Revolusi? Ini pertanyaan yang menjadi persoalan besar dan mesti segera dijawab. Terlebih di saat itu, media-media asing, khususnya radio suara Amerika dan Zionis, mulai melancarkan isu adu kekuatan para tokoh untuk menjadi pengganti Imam. Berikut ini adalah laporan ringkas seputar proses pemilihan pemimpin kedua Revolusi Islam di Iran.

Imam Dalam Perawatan

Kondisi kesehatan beliau begitu memburuk, sehingga harus dirawat di rumah sakit. Semua berita tentang kondisi Imam Khomeini radilaporkan kepada para petinggi Iran. Nyaris tak ada harapan beliau sembuh. Sejak saat itu, mulai timbul kekhawatiran terkait pemimpin masa depan Iran.

Di hari-hari terakhir usia Imam ra, saat beliau harus dibantu dengan alat pernafasan buatan, Ali Khamenei, Hashemi Rafsanjani, Ebrahim Amini, Khalkhali, Meshkini, dan sejumlah tokoh petinggi negara serta Majles Khobregan (Dewan PakarKepemimpinan), berkumpul di Jamaran. Mereka mengadakan rapat membahas masa depan kepemimpinan negara. Dalam rapat itu, ada dua pendapat yang dikemukakan;kepemimpinan tunggal dan kepemimpinan presidium. Mayoritas mendukung kepemimpinan presidium. Hanya saja, kepemimpinan presidium telah ditolak di Komisi Velayat Faqih. Kontak-kontak segera dilakukan. Semua anggota Majles Khobregan diminta hadir dalam sebuah rapat luar biasa. Hingga akhirnya terjadilah peristiwa yang tak bisa dihindari,Sayyid Ahmad menyampaikan berita wafatnya Imam rakepada para petinggi. Sontak mendung duka bergelayut di atas kepala hadirin. Hati semua orang remuk dalam kesedihan.

Kandidat Yang Batal Diangkat

Dalam satu waktu, Ayatullah Montazeri adalah kandidat pengganti Wali Faqih. Majles Khobregan tak pernah melansir jabatan ini dengan sebutan Qaem Maqam(Penjabat Rahbar). Majles Khobregan di tahun 1364 memutuskan bahwa Montazeri adalah perwujudan Pasal 107 UU, yang diterima rakyat sebagai pemimpin masa depan Revolusi Islam.

Rencananya, informasi ini tidak dipublikasikan. Namun bisik-bisik anggota Khobregan serta campur tangan media dan orang-orang dekat Montazeri menyebabkan kabar ini tersebar. Setelah itu, muncul sebuah badan bernama Qaem Maqame Rahbari, yang menelurkan banyak keputusan. Hal ini terus berlanjut sampai timbul sejumlah persoalan, khususnya intervensi pihak lain dalam keputusan-keputusan Montazeri, yang menyebabkan Imam memakzulkan dia dari kedudukan ini.

Menyusul peristiwa ini, dua orang terpercaya dari kantor Imamra, yaitu Qorban Ali Dorri Najafabadi dan Abdollah Nuri, pergi ke Qom untuk berunding. Perundingan mereka dengan Ayatullah Montazeri berujung pada surat pengunduran dirinya.

Polemik Syarat Marja`iyah

Pasca pengunduran diri Montazeri, muncul polemik tentang salah satu syarat Wali Faqih.  Dalam pasal 107 dan 109 UU (sebelum direvisi), disebutkan bahwa marja`iyah adalah syarat Wali Faqih. Arti marja`iyah adalah orang yang menjadi rujukan taklid orang-orang.

Tentu Imam Khomeini ra, menanggapi surat Ayatullah Meskhini yang menanyakan syarat ini, mengatakan,"Kita tak bisa membiarkan sistem Islami kita tanpa pengurus. Kita harus memilih seseorang yang membela jati diri keislaman kita di dunia politik. Sejak awal, saya yakin dan bersikeras bahwa syarat marja`iyah tidak diperlukan. Mujtahid adil yang dipercaya oleh anggota Khobregan sudah mencukupi."

Terbentuklah dua kubu. Sejumlah anggota Khobregan mendukung pandangan Imam ra, sementara sebagian yang lain berargumen bahwa pandangan beliau tidak mesti dijadikan tolok ukur kinerja Khobregan dan tetap menekankan syarat marja`iyah.

Sebagian orang merekomendasikan Ayatullah Golpaigani sebagai Wali Faqih dan menekankan status beliau sebagai marja` taklid. Namun, karena alasan kesehatan, beliau mungkin tidak bisa menjalankan tugas dengan baik, mereka mengusulkan Ayatullah Khamenei sebagai pengganti beliau. Kelompok yang lain mendukung kepemimpinan presidium. Ada tiga formasi berbeda yang dikemukakan terkait hal ini:

Pertama: Ayatullah Khamenei, Ayatullah Meshkini, dan Ayatullah Mousavi Ardabili.

Kedua: Ayatullah Khamenei, Ayatullah Meshkini, Ayatullah Musavi Ardabili, Hashemi Rafsanjani, dan Sayyid Ahmad Khomeini.

Ketiga: Ayatullah Khamenei, Ayatullah Meshkini, Ayatullah Musavi Ardabili, Ayatullah Fazel Lankarani, dan Ayatullah Javadi Amoli.

Setelah terjadi tarik-ulur pendapat, akhirnya diadakan pemungutan suara. Hasilnya, 45 orang mendukung kepemimpinan tunggal dan dua puluh lebih sedikit mendukung kepemimpinan presidium. Yang menarik, presiden Iran masa itu, yaitu Ayatullah Khamenei, adalah salah satu orang yang menolak kepemimpinan tunggal.

Sang Pemimpin Terpilih

Di tengah rapat luar biasa Khobregan, sejumlah orang mengusulkan Ayatullah Khamenei sebagai Wali Faqih. Beliau adalah orang yang pertama kali menentang usul ini. Beliau sendiri bercerita,"Ada banyak pembicaraan dan pembahasan dalam rapat Khobregan. Dalam rapat itu saya berusaha dan berargumen semaksimal mungkin agar hal ini (terpilihnya beliau) tidak terwujud. Namun, akhirnya, hal ini tetap terjadi."

Penolakan Ayatullah Khamenei, yang didasari rasa tanggung jawab dan kerendahan hati, sama sekali tidak mengesankan para anggota Khobregan. Contohnya, Ayatullah Azari Qommi dalam rapat itu berkata,"Anda pasti bisa melaksanakan tugas ini. Anda harus menerima usul ini."

Ayatullah Khamenei menjawab,"Tuan Azari! Kalau saya terpilih sebagai pemimpin, apakah Anda siap mendengarkan semua ucapan dan perintah saya?"

Azari menjawab,"Saya menganggap kepatuhan kepada Anda adalah kewajiban agama. Saya harus melaksanakan semua perintah Anda." Dengan demikian, Ayatullah Khamenei terpilih sebagai kandidat utama Wali Faqih. Tapi, pertanyaan berikutnya adalah: apakah beliau layak jadi pemimpin?

Kutipan-kutipan Penentu

Selain kesepakatan umum anggota Khobregan, salah satu faktor yang mempercepat proses pengangkatan Ayatullah Khamenei adalah pertemuan para petinggi legislatif, yudikatif, dan eksekutif Iran dengan Imam Khomeini ra. Dalam pertemuan tersebut, para petinggi menyatakan kekhawatiran mereka akan kekosongan kepemimpinan setelah beliau, khususnya pasca pemakzulan Montazeri. Imam berkata,"Tak akan ada kekosongan kepemimpinan. Masih ada Tuan Khamenei." Dalam pertemuan itu, Ayatullah Khamenei meminta agar Imam melarang pengutipan isi pertemuan tersebut. Beliau mengabulkan permintaan tersebut.

Peristiwa dalam pertemuan itu dibenarkan hadirin di rapat Khobregan. Dalam rapat itu, Hashemi Rafsanjani bercerita,"Dalam sebuah pertemuan pribadi dengan Imam, saya mengutarakan masalah ini secara lebih terbuka. Saya berkata,"Imam, apa tindakan kami terkait masalah pemimpin dalam situasi sekarang? Beliau menjawab,"Kenapa kalian harus bimbang kalau masih ada Tuan Khamenei?"

Rafsanjani menunjuk Ayatullah Ardabili sebagai saksi. Beliau pun turut menukil sebuah cerita dari Sayid Ahmad Khomeini. Ayatullah Ardabili mengatakan,"Waktu Tuan Khamenei melakukan kunjungan kepresidenan ke luar negeri, televisi menyiarkan berita tentang kunjungan tersebut. Saat itu, Sayid Ahmad berkomentar,"Dia (Ayatullah Khamenei) sungguh layak menjabat presiden."Imam lalu menanggapi,"Dia juga layak jadi pemimpin."

Kutipan-kutipan ini mengakhiri semua keraguan. Akhirnya, melalui sebuah pemungutan suara, sejumlah 8,90 persen hadirin, yang mencakup 72 persen keseluruhan anggotaKhobregan, memilih Ayatullah Khamenei sebagai pemimpin.

Majlis-majlis Fikih

Persoalan yang masih tersisa adalah status marja`iyah Ayatullah Khamenei. Demi menghilangkan keraguan dalam masalah ini dan membuktikan kelayakan keilmuan beliau, diadakanlah serangkaian majlis fikih yang diikuti para anggota Shuraye Negahban (Dewan GardaKonstitusi). Sehubungan dengan ini, Ayatullah Khamenei meminta agar para fakih yang hadir berafiliasi kepada Imam ra. Majlis-majlis ini dihadiri para ulama seperti Ayatullah Khaz Ali, Mohammad Gilani, Mahdavi Kani, Emami Kashani, Yazdi, dan sebagainya.

Belakangan, himpunan kajian majlis-majlis tersebut dikemas dalam bentuk makalah dan diktat oleh Ayatullah Hashemi Shahrudi dan Ayatullah Mohammad Mo`min. Terkait kompetensi keilmuan Ayatullah Khamenei, Ayatullah Mohammad Mo`min berkata,"Saya menjalin hubungan dengan beliau, namun tidak dalam konteks fikih, ilmiah, dan keislaman. Sebab itu, setelah hadir dalam majlis-majlis itu, saya baru menyadari kompetensi beliau dalam masalah ijtihad dan keilmuan."

Dukungan Berbagai Pihak

Setelah Ayatullah Khamenei terpilih sebagai Wali Faqih, banyak ulama dan marja` taklid yang menyatakan dukungan mereka terhadap beliau. Saat itu, media-media asing menyebut pemilihan tersebut sebagai awal adu kekuatan di Iran. Namun, dukungan-dukungan ini adalah jawaban tegas kepada para musuh Revolusi Islam. Berikut adalah sedikit cuplikan dari dukungan para ulama terhadap beliau:

Ayatullah Golpaigani,"Saya memohon agar Allah melanggengkan taufik-Nya bagi Anda dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin Republik Islam."

Ayatullah Araki,"Terpilihnya Anda menumbuhkan harapan besar di hati rakyat pejuang Iran."

Ayatullah Bahauddini,"Sejak awal, saya sudah melihat Tuan Khamenei sebagai pemimpin, sebab beliau adalah khazanah ilahi yang disimpan-Nya untuk masa setelah Imam ra. Kita harus membantu beliau mewujudkan tujuan-tujuannya."

Ayatullah Mirza Hashem Amoli,"Terpilihnya Anda oleh Majles Khobregan membawa ketenangan bagi semua orang, karena Anda adalah figur pemikir, arif bijaksana, dan mengenal Islam."

Ayatullah Kazem Hairi,"Hal yang sangat jelas bagi saya adalah keikhlasan beliau. Beliau tidak memikirkan sesuatu selain Allah. Ketulusan beliau amat gamblang bagi saya."

Ayatullah Yusuf Shane`i,"Ayatullah Khamenei bukan hanya seorang mujtahid, tapi juga fakih yang memenuhi syarat dan wajib dipatuhi."

Ayatullah Mahdavi Kani,"Ini adalah suatu ilham dari Allah dan bimbingan spiritual dari Imam Khomeini ra."

Ayatullah Hashemi Rafsanjani,"Semua jabatan yang diterima Ayatullah Khamenei melalui ‘paksaan' pihak-pihak lain. Dalam hati beliau, tak ada hal lain kecuali ketaatan kepada Allah, pengabdian, dan pelaksanaan kewajiban ilahi."(IRIB Indonesia/Mohsen Puya)

Tanggal 30 Maret 2012 adalah tanggal yang ditetapkan untuk puncakacara Global March to Jerusalem (GMJ) yang bertepatan dengan 36 tahunperingatan "Hari Bumi Palestina" dimana pada tahun 1976 terjadipengusiran warga Palestina di daerah Galilea dari tanah mereka dan menelan korban jiwa dari pihak warga Palestina.

Pagi, Jumat, 30 maret 2012, lebih dari  200 orang delegasi GMJ yangberasal dari 24 negara diantaranya; Indonesia, Malaysia,Filipina,Jepang, India, Pakistan, Afganistan, Iran, Azerbaijan, Tajikistan,Bahrain, Turki, Palestina, Lebanon, Spanyol, Rusia, Italia, Jerman, Inggris, Austria, Belanda, Argentina, Kanada dan  Amerika Serikatberangkat menggunakan 5 buah bus dari Beirut menuju ke daerah Lebanonselatan untuk mengikuti acara puncak GMJ yang dipusatkan di BeaufortCastle, Nabatieh.

Sedianya puncak acara akan ditempatkan di sebelah selatan sungaiLitani di dalam wilayah "Blue Line" -suatu wilayah yang disepakatioleh Israel dan Lebanon dimana masing-masing tentara tidak bolehsaling menyeberang, yang lebarnya sekitar 2 km sepanjang perbatasan- namun pemerintah Lebanon tidak mengijinkan dan hanya mengijinkanpelaksanaan acara di Beaufort Castle tepat di garis "Blue Line"wilayah Lebanon Selatan.

Beaufort Castle merupakan bukit yang kanan kirinya adalah lembah, sebelah selatan adalah wilayah palestina (pendudukan) dan sebelah utara wilayah Lebanon, dari atas bukit tersebut kita bisa melihat wilayah pendudukan Israel walaupun jaraknya sekitar 2 km.

Mendekati wilayah Nabatieh, tentara Lebanon lengkap  dengan panser dansenjata laras panjang sudah berjaga-jaga di sepanjang jalan, bahkanmereka sempat memberhentikan bus rombongan untuk  meminta menunjukkanpaspor. Sekitar 3 km mendekati bukit  Beaufort Castle,  pemandanganpeunungan indah,  ratusan bus dengan model yang hampir sama  parkirberjajar rapi sepanjang jalan.

Rombongan GMJ memasuki Beaufort Castle sekitar jam 14.00 waktusetempat, telah berkumpul puluhan ribu masyarakat Lebanon lengkapdengan spanduk dan bendera Palestina, Hizbullah dan Lebanon. Lapangandi atas bukit yang luasnya sekitar 4 kali lapangan bola penuh denganlautan manusia.

Yang paling menyedot perhatian baik wartawan maupun peserta adalahhadirnya 4 orang rabbi yahudi yang mewakili  organisasi Neturei KartaAmerika Serikat, Inggris dan Kanada memakai pakaian hitam-hitamlengkap dengan topi tinggi dan jenggot panjang serta mengenakan kartutanda pengenal di dadanya yang betuliskan " Judaisme  Rejects Zionismand  the Zionist State"  " A Jew Not A Zionist" dalam tiga bahasaInggris, Arab dan Armaic.

Neturei Karta yang dalam bahasa Armaic berarti "sang penjaga kota" didirikan di Jerusalem pada tahun 1938, namun kemudian berpindah ke luar setelah Israel menduduki Palestina tahun 1948, saat ini komunitas mereka berpusat di Amerika Serikat dan Inggris. Neturei Karta adalahkomunitas Yahudi Ortodoks yang dari awal berdirinya menentang Zionismedan pemerintahan Jahat Israel.

Dalam sambutannya pada acara puncak Global March to Jerusalem, diBeaufort Castle, Lebanon Selatan, Rabbi Yisroel Dovid Weiss mengatakanbahwa Zionis Israel telah membajak agama Yahudi dan menggunakannyasebagai alat untuk menindas bangsa Palestina. Ajaran Yahudimengajarkan umatnya kesalehan, anti kekerasan dan anti penindasan.

Kita umat Yahudi di seluruh dunia dan yang didalam wilayah pendudukanIsrael sangat dirugikan oleh aksi-aksi jahat Israel. Zionis adalahmusuh kita bersama baik Umat Islam, Kristen maupun Yahudi. Dan dengancukup fasih Rabbi Weiss menutup sambutannya dengan mengatakan  "InsyaAllah…Insya Allah… very soon …Palestine Must be Free!!"

Feroze, kordinator GMJ India mengatakan, tujuan kapanye kita adalahmembebaskan Jerusalem dan seluruh tanah Palestina dari kolonialismeIsrael, GMJ adalah gerakan sipil lintas agama dan negara, seluruhdunia bergerak membebaskan Jerusalem. "Its over, era zionisme sudahkolapse, kolonialisme sudah berakhir". (IRIB Indonesia)

GMJ VIA DARAT; Indonesia-Pakistan-Iran-Turki-Lebanon-Jordania

Presiden Amerika Serikat, Barack Obama dalam sebuah pesannya kepada Menteri Luar Negeri, Keuangan dan Energi negara ini menyatakan, setelah melakukan beberapa kajian, dirinya menyimpulkan bahwa pasok minyak di pasar dunia telah mencukupi. Menurutnya hal ini dapat menutupi kekurangan kebutuhan pasar minyak dunia akibat pemutusan ekspor minyak oleh Republik Islam Iran.

Pernyataan Obama ini dirilis menyusul batas waktu bagi dirinya untuk mengambil keputusan terkait masalah ini telah habis pada hari Jum'at (30/3). Statemen ini sepertinya ingin menunjukkan bahwa AS mampu melaksanakan sanksi minyak dan finansialnya kepada Iran selama tiga bulan lagi. Sementara itu, kebijakan AS ini ditempuh di saat kritik dan kekhawatiran di pasar minyak selama beberapa bulan terakhir bukannya menurun tapi malah semakin santer.

Eskalasi sanksi terhadap Iran dalam beberapa pekan terakhir mengakibatkan harga minyak mentah dunia terus melonjak. Selain ini harga bensin di AS, Inggris dan beberapa negara Eropa juga naik. Kondisi ini memaksa AS dan Inggris menggunakan cadangan strategisnya untuk mengontrol harga pasar. Sekitar sepuluh hari lalu, Christine Lagarde, Ketua Dana Moneter Internasional (IMF) memperingatkan bahwa krisis di ekspor minyak Iran akan berdampak serius bagi ekonomi global. Menurut Lagarde, berdasarkan perhitungan IMF, penghentian ekspor minyak Iran akan membuat harga minyak di pasar dunia naik sekitar 20-30 persen.

Langkah terbaru AS yang mengecualikan sekitar 10 negara bebas membeli minyak Iran merupakan reaksi dari kekhawatiran ini. Meski demikian, pengamat politik menilai statemen Obama ini tak lebih sekedar kampanye pemilu yang digelar Gedung Putih. Apalagi kandidat pilpres baik dari kubu Republik maupun Demokrat menfokuskan upaya eskalasi sanksi terhadap Iran dan menjadikannya andalan kampanye mereka untuk menarik dukungan rakyat.

Sisi lain dari statemen Obama adalah strategi Gedung Putih untuk menunjukkan keberhasilan sanksi minyak dan Bank Sentral yang mereka terapkan terhadap Iran. Padahal para pengamat menekankan bahwa mengingat kondisi energi saat ini di dunia dan kendala besar akibat krisis ekonomi di AS dan Eropa, prediksi Obama terkait dampak dari sanksi minyak terhadap Iran sangat jauh dengan realita yang ada.

Kendala utama yang dihadapi AS adalah permusuhannya terhadap negara independen. Oleh karena itu, apa yang penting bagi Amerika adalah menjaga strategi imperialisme dan aroganisme mereka. Dengan demikian tak penting apakan negara lain baik di Eropa atau Asia dirugikan akibat kebijakan Gedung Putih. Dan berapa lama lagi negara dunia harus menanggung akibat dari kebijakan brutal dan sepihak AS  seperti apa yang terjadi di Irak dan Afghanistan.

Yang pasti sikap AS terhadap negara independen khususnya Republik Islam Iran yang menjadi teladan kebangkitan bangsa dunia dan resistensi anti imperialisme dunia menunjukkan bahwa Washington telah sampai pada titik akhir. (IRIB Indonesia/MF/NA)

Sekjen Gerakan Perlawanan Islam Lebanon (Hizbullah), Sayid Hasan Nasrullah menekankan bahwa sikap keras kepala Rezim Zionis Israel untuk mencaplok lebih banyak lagi wilayah Tepi Barat merupakan pelecehan dan penghinaan terhadap seluruh Dunia Arab dan KTT Liga Arab.

Saat berpidato di wilayah Lebanon selatan, Sayid Hasan Nasrullah menekankan, ini adalah Hari Palestina dan hari-hari al-Quds. Hari ini saudara-saudara Palestina kita baik yang berada di dalam maupun luar menggelar aksi demo untuk menunjukkan solidaritas dan persatuan mereka. Sekjen Hizbullah menambahkan, penjajag dan para pendukungnya mengharapkan bangsa Palestina dan kita untuk melupakan masalah Palestina. Namun mereka tidak mampu menghapus masalah Palestina dari benak kita.

Muqawama menurut Sayid Hasan Nasrullah merupakan faktor yang tetap mengidupkan masalah Palestina hingga saat ini dan seluruh upaya untuk menghapus masalah ini meski dengan dana miliaran dolar namun tetap gagal. Sementara itu, Rezim Zionis Israel terus melanjutkan arogansinya di bawah kebungkaman masyarakat internasional dan regional khususnya Dunia Arab.

Liga Arab secara praktis mencantumkan dukungan terhadap Palestina dalam agenda kerjanya di KTT Liga Arab ke 23 di yang digelar di Baghdad. Namun seperti sidang-sidang sebelumnya, sejumlah negara Arab pendukung proses perdamaian dengan Israel menjadi penghalang keputusan serius untuk mendukung bangsa Palestina. Bahkan sejumlah berita menyebutkan bahwa sebagian pihak pro perdamian dengan Israel menekankan dilanjutkannya perundingan damai dengan Tel Aviv.

Saeb Erekat, anggota komite eksekutif PLO di KTT Liga Arab di Baghdad secara transparan meminta dukungan Arab terhadap proses perdamaian dengan Israel. Bahkan ia tak malu-malu meminta dukungan dana bagi pemerintah Otorita Ramallah serta dukungan terhadap perundingan damai dengan Tel Aviv. Ini bukan pertama kalinya di KTT Liga Aran membahas proses perdamaian dengan Israel, bahkan kebanyakan sidang yang digelar organisasi ini selama dua dekade terakhir menekankan perdamaian dengan rezim Zionis Israel.

Pembahasan prakarsa perdamaian Arab telah merusak sebagian besar hak bangsa Palestina khususnya di KTT Liga Arab tahun 2002 menunjukkan tidak adanya persatuan di antara negara Arab dalam menyikapi Israel dan pendukungnya. Prakarsa perdamaian Arab dicetuskan Arab Saudi dan prakarsa ini tidak membahas masalah tahanan dan pengungsi Palestina. Parahnya lagi, hak-hak bangsa Palestina juga tidak tercantum dalam prakarsa ini.

Sementara itu, upaya Arab Saudi untuk merusak KTT Liga Arab ke 23 di Baghdad dan usaha sejumlah pemerintah Arab untuk memaksakan kehendak Barat di sidang ini termasuk salah satu peran busuk sejumlah pemimpin Arab. Kebijakan pemerintah Arab untuk berdamai dengan Israel seiring dengan strategi mereka untuk melemahkan muqawama anti Tel Aviv di kawasan. Oleh karena itu, wajar selama 20 tahun sidang Liga Arab yang diprioritaskan adalah mendukung gerakan perdamaian dengan Israel  termasuk pemerintah Otorita Ramallah sebagai simbol perdamaian dengan Tel Aviv. Adapun muqawama anti Israel tidak mendapat tempat di KTT Liga Arab. (IRIB Indonesia/MF/NA)

Sekjen Liga Arab, Nabil el-Arabi menegaskan, senjata nuklir Rezim Zionis Israel ancaman serius bagi keamanan kawasan. Sekjen Liga Arab ini menambahkan, posisi Israel sebagai satu-satunya pihak yang memiliki senjata pemusnah massal di Timur Tengah menjadi ancaman serius bagi stabilitas keamanan kawasan serta faktor perusak perimbangan kekuatan regional.

Selain menekankan bahanyanya sikap bungkam masyarakat internasional terhadap senjata nuklir dan militer Israel, el-Arabi juga mengingatkan negara-negara Arab untuk meninjau ulang komitmennya di tingkat internasional. Dalam statemennya di KTT Liga Arab ke 23 di Baghdad, el-Arabi banyak menyinggung acaman senjata nuklir rezim Zionis.

Israel bukan hanya rezim penjajah, bahkan Tel Aviv merupakan pemicu utama krisis di Timur Tengah dan penghalang terealisasinya perdamaian regional. Bahkan rezim ini tak segan-segan memproduksi senjata nuklir dan kimia. Tentu saja hal ini mengancam keamanan regional dan internasional. Tindakan Israel mempertahankan senjata nuklirnya memicu kekhawatiran luas di tingkat internasional. Oleh karena itu, tak heran jika mayoritas sidang dan pertemuan baik regional maupun internasional menekankan bahwa senjata nuklir Israel menjadi ancaman serius bagi keamanan dan perdamaian dunia. Hasil program militeralisasi dan nuklirisai Israel adalah produksi dan penimbunan hulu ledak nuklir di Palestina pendudukan.

Dengan memiliki lebih dari 300 hulu ledak nuklir serta menyimpannya di Palestina pendudukan, Israel pantas menyandang julukan gudang senjata pemusnah massal di kawasan. Apalagi Israel merupakan rezim ilegal di kawasan yang tidak tunduk pada Traktat Non Proliferasi Nuklir (NPT). Israel juga tidak mengizinkan tim investigasi Badan Energi Nuklir Internasional (IAEA) untuk meninjau instalasi nuklirnya.

Hal inilah yang mendorong negara kawasan dan dunia menuntut masyarakat internasional khususnya organisasi terkait seperti PBB dan IAEA untuk serius menindak Israel. Namun organisasi internasional ini sepertinya tumpul akibat pelanggaran Barat yang mengintervensi serta menekan organisasi ini, khususnya terkait Israel.

Dukungan pemerintah Barat membuat Israel kian congkak dan berani memproduksi senjata pemusnah massal serta menimbunnya. Bahkan rezim ilegal ini tak segan-segan menggunakan bom uranium yang diperlemah saat menyerang Jalur Gaza.

Eskalasi ancaman dan polusi nuklir Israel kian membuat negara kawasan dan dunia khawatir. Kondisi ini diperkuat dengan semakin banyaknya tuntutan dunia untuk menangani secepatnya dampak mematikan program nuklir rezim Zionis Israel. (IRIB Indonesia/MF/MZ)

Sekjen Liga Arab, Nabil el-Arabi menegaskan, senjata nuklir Rezim Zionis Israel ancaman serius bagi keamanan kawasan. Sekjen Liga Arab ini menambahkan, posisi Israel sebagai satu-satunya pihak yang memiliki senjata pemusnah massal di Timur Tengah menjadi ancaman serius bagi stabilitas keamanan kawasan serta faktor perusak perimbangan kekuatan regional.

Selain menekankan bahanyanya sikap bungkam masyarakat internasional terhadap senjata nuklir dan militer Israel, el-Arabi juga mengingatkan negara-negara Arab untuk meninjau ulang komitmennya di tingkat internasional. Dalam statemennya di KTT Liga Arab ke 23 di Baghdad, el-Arabi banyak menyinggung acaman senjata nuklir rezim Zionis.

Israel bukan hanya rezim penjajah, bahkan Tel Aviv merupakan pemicu utama krisis di Timur Tengah dan penghalang terealisasinya perdamaian regional. Bahkan rezim ini tak segan-segan memproduksi senjata nuklir dan kimia. Tentu saja hal ini mengancam keamanan regional dan internasional. Tindakan Israel mempertahankan senjata nuklirnya memicu kekhawatiran luas di tingkat internasional. Oleh karena itu, tak heran jika mayoritas sidang dan pertemuan baik regional maupun internasional menekankan bahwa senjata nuklir Israel menjadi ancaman serius bagi keamanan dan perdamaian dunia. Hasil program militeralisasi dan nuklirisai Israel adalah produksi dan penimbunan hulu ledak nuklir di Palestina pendudukan.

Dengan memiliki lebih dari 300 hulu ledak nuklir serta menyimpannya di Palestina pendudukan, Israel pantas menyandang julukan gudang senjata pemusnah massal di kawasan. Apalagi Israel merupakan rezim ilegal di kawasan yang tidak tunduk pada Traktat Non Proliferasi Nuklir (NPT). Israel juga tidak mengizinkan tim investigasi Badan Energi Nuklir Internasional (IAEA) untuk meninjau instalasi nuklirnya.

Hal inilah yang mendorong negara kawasan dan dunia menuntut masyarakat internasional khususnya organisasi terkait seperti PBB dan IAEA untuk serius menindak Israel. Namun organisasi internasional ini sepertinya tumpul akibat pelanggaran Barat yang mengintervensi serta menekan organisasi ini, khususnya terkait Israel.

Dukungan pemerintah Barat membuat Israel kian congkak dan berani memproduksi senjata pemusnah massal serta menimbunnya. Bahkan rezim ilegal ini tak segan-segan menggunakan bom uranium yang diperlemah saat menyerang Jalur Gaza.

Eskalasi ancaman dan polusi nuklir Israel kian membuat negara kawasan dan dunia khawatir. Kondisi ini diperkuat dengan semakin banyaknya tuntutan dunia untuk menangani secepatnya dampak mematikan program nuklir rezim Zionis Israel. (IRIB Indonesia/MF/MZ)

Sekjen Liga Arab, Nabil el-Arabi menegaskan, senjata nuklir Rezim Zionis Israel ancaman serius bagi keamanan kawasan. Sekjen Liga Arab ini menambahkan, posisi Israel sebagai satu-satunya pihak yang memiliki senjata pemusnah massal di Timur Tengah menjadi ancaman serius bagi stabilitas keamanan kawasan serta faktor perusak perimbangan kekuatan regional.

Selain menekankan bahanyanya sikap bungkam masyarakat internasional terhadap senjata nuklir dan militer Israel, el-Arabi juga mengingatkan negara-negara Arab untuk meninjau ulang komitmennya di tingkat internasional. Dalam statemennya di KTT Liga Arab ke 23 di Baghdad, el-Arabi banyak menyinggung acaman senjata nuklir rezim Zionis.

Israel bukan hanya rezim penjajah, bahkan Tel Aviv merupakan pemicu utama krisis di Timur Tengah dan penghalang terealisasinya perdamaian regional. Bahkan rezim ini tak segan-segan memproduksi senjata nuklir dan kimia. Tentu saja hal ini mengancam keamanan regional dan internasional. Tindakan Israel mempertahankan senjata nuklirnya memicu kekhawatiran luas di tingkat internasional. Oleh karena itu, tak heran jika mayoritas sidang dan pertemuan baik regional maupun internasional menekankan bahwa senjata nuklir Israel menjadi ancaman serius bagi keamanan dan perdamaian dunia. Hasil program militeralisasi dan nuklirisai Israel adalah produksi dan penimbunan hulu ledak nuklir di Palestina pendudukan.

Dengan memiliki lebih dari 300 hulu ledak nuklir serta menyimpannya di Palestina pendudukan, Israel pantas menyandang julukan gudang senjata pemusnah massal di kawasan. Apalagi Israel merupakan rezim ilegal di kawasan yang tidak tunduk pada Traktat Non Proliferasi Nuklir (NPT). Israel juga tidak mengizinkan tim investigasi Badan Energi Nuklir Internasional (IAEA) untuk meninjau instalasi nuklirnya.

Hal inilah yang mendorong negara kawasan dan dunia menuntut masyarakat internasional khususnya organisasi terkait seperti PBB dan IAEA untuk serius menindak Israel. Namun organisasi internasional ini sepertinya tumpul akibat pelanggaran Barat yang mengintervensi serta menekan organisasi ini, khususnya terkait Israel.

Dukungan pemerintah Barat membuat Israel kian congkak dan berani memproduksi senjata pemusnah massal serta menimbunnya. Bahkan rezim ilegal ini tak segan-segan menggunakan bom uranium yang diperlemah saat menyerang Jalur Gaza.

Eskalasi ancaman dan polusi nuklir Israel kian membuat negara kawasan dan dunia khawatir. Kondisi ini diperkuat dengan semakin banyaknya tuntutan dunia untuk menangani secepatnya dampak mematikan program nuklir rezim Zionis Israel. (IRIB Indonesia/MF/MZ)

Perwakilan dari sebagian besar negara-negara Barat dan sejumlah sekutu Arab mereka telah berkumpul di Istanbul, Turki, untuk menggelar pertemuan kedua "Friends of Syria" pada Ahad (1/4).

Mereka membicarakan isu-isu terkait internal di Suriah, termasuk pasokan senjata kepada oposisi Suriah. Keamanan di Istanbul diperketat demi lancarnya konferensi anti-Damaskus tersebut.

Barat sebagai motor pertemuan itu mengklaim bahwa pertemuan tersebut bertujuan untuk menyatukan oposisi Suriah.

Dua peserta kunci, Amerika Serikat dan Arab Saudi, berbeda pendapat terkait pemasokan senjata kepada oposisi Suriah.

Riyadh ingin senjata-senjata dikirim ke kelompok oposisi di Suriah. Tetapi Washington khawatir senjata-senjata itu akan jatuh ke tangan yang salah.

Sementara itu,  Rusia dan Cina serta Irak, telah memboikot pertemuan di Istanbul.

Pada Selasa, jurubicara Kementerian Luar Negeri Rusia Alexander Lukashevich kepada wartawan di Moskow mengatakan bahwa konferensi di Istanbul tidak ingin mencari solusi terhadap krisis di Suriah, tetapi ingin mempersiapkan panggung baru untuk melakukan intervensi.

Pada tanggal 24 Februari, Tunisia menjadi tuan rumah pertama konferensi "Friends of Syria", di mana Menteri Luar Negeri Arab Saudi Saud al-Faisal menilai mempersenjatai pemberontak Suriah sebagai ide yang bagus. (IRIB Indonsia/RA)

Seorang anggota senior parlemen Republik Islam Iran mengatakan, penyebaran perisai rudal di Teluk Persia hanya akan mengarah pada eskalasi ketegangan di kawasan itu. Dia menambahkan, Tehran akan menunjukkan reaksi tegas terhadap tindakan tersebut.

Mehr News pada Ahad (1/4) melaporkan, Alaeddin Boroujerdi  menandaskan, "Republik Islam Iran akan merespon tegas dan sesuai serta sebanding dengan setiap tindakan yang melawan kepentingan nasionalnya."

Kepala Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Islam Iran itu juga menyinggung usulan baru Amerika Serikat untuk membangun sebuah perisai pertahanan rudal di Timur Tengah guna melindungi negara-negara regional terhadap apa yang mereka sebut ancaman dari Iran.

Boroujerdi mengatakan, "Selama bertahun-tahun, AS telah menipu negara-negara regional dan memeras mereka dengan menggambarkan bahwa Iran sebagai ancaman bagi Timur Tengah. Dengan cara tersebut, mereka telah mendirikan sejumlah pangkalan militer di wilayah ini.

Boroujerdi menyatakan bahwa alih-alih memberikan pangkalan militer ke AS, negara-negara Arab di Teluk Persia harus berpikir tentang pengaturan keamanan yang melibatkan negara-negara regional tanpa intervensi asing.

Dia menambahkan, Republik Islam Iran, sebagai salah satu negara paling kuat di kawasan, tidak akan menerima intervensi asing di wilayah tersebut.

Lebih lanjut, anggota senior parlemen Iran itu menandaskan bahwa Washington telah menyebarkan Iranophobia di wilayah ini selama bertahun-tahun dan telah menjual berbagai senjata kepada negara-negara regional karena hal ini.

Dia mengatakan, pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa hanya negara-negara yang mengandalkan kapasitas nasional mereka akan memiliki stabilitas dan keamanan.

Boroujerdi juga menyarankan negara-negara Arab regional untuk memperhatikan bangsa mereka sendiri daripada membayar jutaan dolar kepada AS dan mengangkat isu-isu kontroversial seperti pembangunan perisai rudal. (IRIB Indonesia/RA)

Menurut Kantor Berita ABNA, Muhammad Al 'Arifi, seorang ulama mufti Arab Saudi dalam sebuah acara yang disiarkan stasiun televisi Emarati menyatakan, sebelum pengharaman minuman keras, seseorang telah menghadiahkan kepada Rasulullah Saw minuman keras, kemudian minuman keras tersebut dijual oleh Nabi dan sebagiannya diberikan kembali kepada orang lain sebagai hadiah. 

Mufti Saudi tersebut juga mengklaim minuman keras bukan najis dan tidak membatalkan shalat dengan menyentuhnya. Menurut pengakuannya, sewaktu Islam mengharamkan minuman keras, maka para sahabat menumpahkan minuman keras mereka dari tempat-tempatnya sehingga tergenang di jalan-jalan. Dan karena itulah dalam perjalanan menuju masjid, kaki-kaki para sahabat menyentuh minuman keras yang menggenang di jalanan. Dan dalam kondisi demikian mereka mendirikan shalat berjama'ah.

Di Konferensi Aljazair, Ayatullah Taskhiri Bahas Islah dan Ijtihad

Jumat, 2012 Maret 30 07:08

Di Konferensi Aljazair, Ayatullah Taskhiri Bahas Islah dan Ijtihad

Konferensi Internasional Islah dan Ijtihad Dalam Pandangan Ulama Masa Lalu dan Kontemporer, diakhiri dengan menekankan komitmen untuk memegang teguh al-Quran dan Sunnah Nabi, penghormatan timbal balik antarmazhab, pencegahan perpecahan, serta upaya menciptakan kerukunan.

IRNA (29/3) melaporkan, delegasi Iran dalam konferensi yang digelar di Aljazair itu dipimpin oleh Sekjen Forum Dunia Pendekatan Antarmazhab Islam, Ayatullah Mohammad Ali Taskhiri. Pada konferensi itu, Ayatullah Taskhiri mengajukan artikelnya tentang islah dan ijtihad menurut pandangan Islam, yang mendapat perhatian istimewa dari pada peserta konferensi.

Puluhan tokoh, cendikiawan, ulama, dan pengamat ilmu-ilmu Islam dari Iran, Pakistan, Indonesia, Suriah, Mauritania, Senegal, Swiss, Portugal, Kanada, Yordania, Perancis, Kuwait, Brazil, dan dari berbagai universitas Aljazair, berdialog dalam konferensi tersebut mengenai masalah islah dan ijtihad.

Ayatullah Taskhiri sebagai pemimpin delegasi dari Iran memimpin berlangsungnya konferensi Rabu (28/3).

Dalam pidatonya, Ayatullah Taskhiri membahas masalah pembaruan dalam masalah ijtihad dan islahnya.

Menyinggung peran dan hubungan manusia dengan Allah Swt dan makhluk hidup, Ayatullah Taskhiri menjelaskan berbagai poin ijtihad, ketentuan dalam ijtihad, hukum syariat, wewenang wali faqih, dan hukum-hukum sekunder. 

Doktor Mohammad Hasan Tebraeyan, Wakil Sekjen Forum Dunia Pendekatan Antarmazhab Islam, yang juga menjadi salah satu pembicara pada konferensi itu menyampaikan pembahasan mengenai ijtihad dari sudut pandang Ahlul Bait as.

Pada kesempatan itu, Tebraeyan menyinggung berbagai era ijtihad seraya menekankan pentingnya persatuan dan pendekatan antarmazhab Islam dalam menghadapi propaganda dan upaya musuh-musuh Islam serta peran ijtihad dalam memperkokoh persatuan umat Islam.

Para tokoh dan pembicara dalam konferensi tersebut mengapresiasi pandangan para delegasi Iran dan juga mengapresiasi kebijakan Republik Islam Iran terhadap berbagai masalah menyangkut dunia Islam.

Ayatullah Taskhiri dan rombongan ketika tiba di Aljazair mendapat sambutan hangat dari para pejabat Dewan Tinggi Islam, perwakilan dari Kementerian Luar Negeri Aljazair, serta beberapa pejabat kedutaan besar Republik Islam Iran.

Di sela-sela konferensi, Ayatullah Taskhiri bertemu dan berdialog dengan Syeikh Abu Amran, Ketua Dewan Tinggi Islam, Bouabdullah Ghulamullah, Menteri Urusan Agama dan Wakaf Aljazair, dan Sekjen Partai Perdamaian Komprehensif, yang merupakan salah satu partai Islam terbesar di negara itu.

Ayatullah Taskhiri menekankan pentingnya persatuan dan pendekatan umat Islam dalam kondisi krisis seperti saat ini di dunia Islam, dalam rangka menghadapi berbagai kendala yang kesulitan yang dihadapi umat Islam. (IRIB Indonesia/MZ)

Pangkalan AS dan Protes Indonesia

Jumat, 2012 Maret 30 16:52

Rencana Amerika Serikat (AS) membuka pangkalan militer di kepulauan Cocos di Australia menuai protes dari Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia (RI) memprotes rencana pemerintah Amerika Serikat (AS) dan Australia membangun sebuah pangkalan militer di kepulauan Cocos, Australia. Rencana tersebut dianggap mengganggu kedaulatan karena kepulauan Cocos hanya berjarak 3.000 kilometer dari wilayah teritorial Indonesia.

Ungkapan protes RI disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto. "Pemerintah Indonesia memprotes sikap pemerintah AS berdasarkan data yang diperoleh dari hasil pemantauan pesawat dan radar" ungkap Suyanto seperti diberitakan dalam Xinhuanet, Kamis (29/3/2012). "Setiap negara memiliki hak untuk melindungi kedaulatan mereka," ujar Suyanto seperti dikutip dalam nota protes.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Australia, Stephen Smith telah mengatakan bahwa pemerintah Australia bersedia meminjamkan kepulauan Cocos untuk dijadikan pangkalan bagi pesawat pengintai AS. Rencana ini memang belum akan direalisasikan dalam waktu dekat. Jika AS benar-benar ingin merealisasikan keinginannya, maka pangkalan AS yang berada di kepulauan Diego Garcia, Samudra Hindia akan ditutup. Pangkalan ini merupakan pangkalan yang disewa oleh basis militer AS dari Inggris.

Pulau Cocos terletak di sisi barat pulau Hindia, bagian selatan dari pulau Indonesia di Sumatera. Media AS melaporkan bahwa pulau ini adalah tempat yang ideal untuk mengakomodasi pesawat pengintai dan juga Drone Global Hawk, pesawat pengintai tanpa awak yang dioperasikan oleh angkatan udara AS. Pulau ini pun lebih dekat ke Indonesia ketimbang Australia. Hal inilah yang mendorong Jakarta melayangkan protesnya dan menilainya mengancam keamanan wilayahnya.

Indonesia pun berencana melayangkan protesnya ke Washington. Ulah AS tidak sebatas ini, sebelumnya Gedung Putih menandatangani kesepakatan dengan Canbera untuk mengirim marinir AS ke Australia dan ditempatkan di pangkalan militer di utara negara ini yang berjarak sekitar 800 km dari Indonesia. Tentu saja ulah AS dan Australia langsung dibalas protes oleh Indonesia.

Namun demikian sepertinya Australia tidak pernah memandang sebelah mata kepada Indonesia. Buktinya Menteri Pertahanan Australia, Stephen Smith pada Rabu (28/3) menyatakan kesediaan pemerintahannya meminjamkan Pulau Cocos kepada AS untuk menjadi pangkalan pesawat pengintainya. Meski AS menyatakan bahwa penempatan perisai rudal di negara Asia dan penerbangan pesawat mata-mata di kepulauan Samudera Hindia ditujukan untuk mengawasi Cina, namun negara kawasan terutama Indonesia yang jaraknya cukup dekat dengan pangkalan tersebut  sangat khawatir.

Dari sisi ekonomi, negara kawasan yang melihat laju perekonomian di timur dan tenggara Asia hingga kini bergantung pada stabilitas kawasan mulau merasa khawatir dengan sikap Washington dan menilai hal ini sebagai ancaman serius bagi perekonomian mereka. Di antara negara kawasan, Indonesia yang memiliki jalur lalu lintas internasional khususnya jalur laut Malaka lebih khawatir dibanding negara lainnya.

Di kamus strategi militer AS di kawasan yang berusaha mengepung Cina, negara-negara seperti Australia, Jepang, Korea Selatan dan sejumalh negara Asia Tenggara memiliki peran menentukan. Namun penentangan yang semakin hebat dari bangsa kawasan khususnya, rakyat muslim Indonesia terhadap langkah intervensif Washington di kawasan ini memaksa Gedung Putih menggandeng Canberra dan membujuk negara ini mengizinkan pembuatan pangkalan militer di dekat Indonesia.

Menurut para pengamat politik, AS tengah mengejar ambisinya di kawasan dengan meningkatkan kerjasamanya dengan Australia serta sejumlah negara kawasan lainnya. Pertama, AS berusaha melindungi sejumlah negara kawasan yang terlibat sengketa dengan Cina terkait kepemilikan sejumlah pulau dengan menambah personil militernya di kawasan serta berusaha mengacaukan stabilitas keamanan regional. Kedua, ketika instabilitas keamanan di kawasan telah terjadi maka terpaksa negara Asia Tenggara akan merengek kepada Washington untuk menjalin kerjasama militer.

Menurut para pengamat, Australia dari satu sisi terpaksa meningkatkan hubungan militernya dengan AS dan dari sisi lain berusaha mencegah kerugian akibat hubungannya dengan negara kawasan termasuk Cina yang menjadi mitra dagang terbesar Canbera. Oleh karena itu, selain mendapat protes dari Indonesia, Australia juga harus bersiap-siap mendapat kecaman dari Cina. (IRIB Indonesia/MF)

Kenaikan Harga BBM dan Politik Bunglon

Minggu, 2012 April 01 16:14

Wajah panggung politik kita tidak banyak berubah hingga hari ini. Penuh kepura-puraan dan akal-akalan, gampang berubah sesuai arah angin, serta sangat takut kehilangan muka. Singkatnya: politik bunglon.

Itulah yang tecermin dari sikap koalisi partai politik pendukung pemerintah melalui fraksi mereka di DPR terkait dengan penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Mereka yang tadinya mendukung penaikan harga BBM, di saat-saat terakhir seperti menolak kebijakan itu.

Kita sebut 'seperti menolak' karena pada hakikatnya mereka tidak sungguh-sungguh menolak penaikan harga BBM. Fraksi Partai Golkar, PKS, PKB, PAN, dan PPP dengan retorika berapi-api atas nama kepentingan rakyat memang menyatakan menolak penaikan harga BBM. Akan tetapi, itu cuma verbalisme karena secara substansial mereka menyetujui adanya tambahan ayat dalam Pasal 7 ayat 6 dalam Undang-Undang APBN 2012 sebagaimana diusulkan pemerintah.

Pasal 7 ayat 6 undang-undang tersebut menyatakan bahwa harga jual eceran BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan. Pasal inilah yang sejak awal dipertahankan Fraksi PDIP, Gerindra, dan Hanura sejak usul penaikan harga BBM bersubsidi digulirkan pemerintah.

Pemerintah meminta DPR mengubah ayat tersebut dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM bila harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesia crude oil price/ICP) naik atau turun dari asumsi dalam APBN-P 2012 yang sebesar US$105 per barel.

Supaya kesan penolakan penaikan harga BBM itu masih terasa, padahal cuma berpura-pura, setiap partai koalisi lalu mematok angka persentase sebagai ambang batas kapan harga BBM bisa dinaikkan.

Fraksi Partai Golkar mengusulkan penaikan 15% (atau ICP di US$120,75 per barel) dalam kurun 6 bulan, PAN mengusulkan 15% dalam 30 hari. Fraksi PKS mengusulkan 20% (ICP di US$126 per barel) dalam 90 hari, PKB mengusulkan 17,5% (ICP di US$123,38 per barel) dalam 30 hari dan PPP mengusulkan 10% (ICP di US$115,5 per barel) dalam 30 hari. Angkanya berbeda-beda, tapi substansinya sama bahwa partai pendukung pemerintah, yaitu Golkar, PAN, PKS, PKB, dan PPP setuju harga BBM dinaikkan. Bandingkanlah semua angka itu dengan Demokrat yang jelas-jelas propenaikan harga BBM yang mengusulkan 5% dalam waktu 30 hari.

Politik bunglon itu semakin mencolok karena besaran persentase dan kapan waktu penaikan harga BBM itu bisa mulur-mungkret setelah dinegosiasikan lewat lobi-lobi. Jadi, persentase penaikan harga BBM itu jelas tidak berbasiskan analisis matang.

Rata-rata ICP atau harga minyak mentah selama 2 bulan pertama tahun ini mencapai US$119 per barel. Tren harga minyak memang terus naik. Jadi, partai-partai koalisi sebenarnya hanya buying time, menunda waktu saja, supaya tampak memihak rakyat. Padahal, semua itu cuma politik bunglon agar tidak kehilangan muka. Begitulah, masalah penaikan harga BBM memberi pelajaran berharga bagi publik untuk berkesimpulan bahwa semua partai koalisi, semua partai yang propemerintah, merupakan partai yang penuh kepura-puraan.

Sementara itu, demonstrasi menolak penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi terus terjadi, semakin masif. Tidak seorang pun di Republik ini berhak melarang demonstrasi, tetapi setiap orang berhak menuntut demonstrasi yang damai. Tuntutan itu semakin pas jika menilik kejadian belakangan ini, yaitu unjuk rasa antipenaikan harga BBM menjelma menjadi pentas kekerasan.

Di banyak tempat, terjadi bentrokan antara aparat kepolisian dan demonstran. Polisi yang semestinya mengamankan unjuk rasa lagi-lagi justru larut dalam tindak kekerasan. Amat wajar jika polisi kembali disorot miring. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia bahkan menuding korps Bhayangkara itu telah melanggar HAM. Kita mengkritik keras cara polisi yang masih amatiran dalam mengamankan demo. Namun, kita juga wajib menggugat cara buruk pengunjuk rasa dalam berdemo.

Demonstrasi untuk menyuarakan aspirasi rakyat ialah mulia, tetapi sebagian demonstran justru menebar noda dan perilaku tercela. Di Makassar, misalnya, mereka membakar pos polisi dan menjarah toko serbaada. Di Ternate, demonstran menduduki landasan pacu Bandara Babullah dan di Medan demonstran berusaha menguasai Bandara Polonia. Sejumlah SPBU pun dipaksa tutup. Jalan-jalan diblokade sehingga menimbulkan kemacetan teramat panjang. Ada demonstran yang bahkan membekali diri dengan bom molotov dan meriam mercon seakan hendak perang.

Kita ingatkan agar demonstran tetap fokus mengusung tema sentral, yakni memprotes penaikan harga BBM, bukan yang lain. Karena itu, ada pertanyaan yang menggugah: mengapa demonstran menduduki bandara? Mengapa menduduki landasan pacu sehingga pesawat urung mendarat? Bukankah itu bisa mencelakakan penerbangan? Mengapa pula menjarah toko serbaada? Apa hubungannya dengan tema demonstrasi, yakni menentang penaikan harga BBM? (IRIB Indonesia/Micom)