Kuwait – KabarNet: Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rudi Rubiandini mengatakan, pemerintah Republik Islam Iran telah menyatakan kesiapannya membantu Republik Indonesia mengembangkan teknologi nuklir untuk keperluan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).
Kesediaan Iran ini disampaikan oleh Presiden Republik Islam Iran, Mahmoud Ahmadinejad, yang didampingi beberapa menterinya kepada Wakil Menteri ESDM Republik Indonesia Rudi Rubiandini dalam Konferensi Tingkat Tinggi Asian Cooperation Dialog (ACD), di Kuwait, Rabu 17 Oktober 2012.
“Indonesia butuh nuklir untuk menggantikan tenaga minyak dan gas yang mungkin habis pada 2050,” kata Rudi dalam pertemuannya bersama Ahmadinejad, di Kuwait, Rabu, 17 Oktober 2012. Iran sudah menyatakan kesiapannya membantu mengembangkan PLTN nuklir di Indonesia.
Rudi menjelaskan, Indonesia membutuhkan nuklir tapi hanya untuk skala menengah. Kebutuhan nuklir ini, selain karena negara kepulauan yang butuh pembangkit banyak, Indonesia juga hanya ingin mengembangkan nuklir skala menengah agar negara lain tidak merasa terancam.
Potensi pengembangan PLTN skala menengah itu, Rudi menambahkan, terdapat di Belitung, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. “Pemerintah daerahnya sudah mau,” ujarnya.
Hanya saja, bentuk kerja sama pengembangan nuklir ini belum konkrit karena baru pembicaraan awal. Namun, Rudi meyakinkan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa pernah mengungkapkan pemerintah akan mencari pendanaan dari Kuwait untuk beberapa proyek. Kuwait akan menggelontorkan pendanaan melalui lembaga pendanaan pelat merah Kuwait yaitu Kuwait Fund for Arab Economic Development (KFEAD/Kabarnet.com).
Pemadaman Berlanjut ke Sumatera dan Kalimantan
Pemadaman listrik sekarang tidak hanya terjadi di Jawa dan Bali. Namun, defisit suplai listrik juga dialami
wilayah luar Jawa, yaitu Sumatera dan Kalimantan.
Direktur Ragional Jawa-Bali PLN, Murtaqi Syamsudin mengatakan, suplai listrik untuk wilayah Jawa-Bali mengalami
gangguan dikarenakan kekurangan suplai listrik.
"Beban puncak mencapai 17 Megawatt (MW). Sementara kapasitas suplai listrik hanya 25.000 MW. Pada saat
bersamaan, dilakukan rating, ada variasi musim dan pemeliharaan pembangkit sehingga kapasitas pembangkit tinggal
16 ribu MW," ujarnya di Jakarta, Selasa (3/6).
Dikatakan, dengan cadangan yang pas-pasan seperti itu, ketika terjadi kelebihan beban akan terjadi pemadaman.
Insiden pemadaman ketika juga berkaitan dengan terganggunya suplai BBM dan kerusakan pada pembangkit Paiton 8
sehingga PLN mengalami defisit 3000 MW.
PLN untuk menjamin pasokan listrik, lanjut Murtaqi, telah mengadakan pertemuan dengan pelanggan besar, yaitu pelaku
industri untuk melakukan penghematan dan pemberitahuan bahwa akan terus terjadi pemadaman jika kondisi terus
berlanjut seperti ini.
Sementara itu, Direktur Regional Luar Jawa-Bali, Hariadi Sadono mengatakan, pemadaman juga terjadi di Sumatera dan
Kalimantan khususnya di Sumut dan Kaltim.
"Namun, berdasarkan data di lapangan, diharapkan kekurangan daya pembangkit di Sumatera Utara 2008 ini akan
tertutupi dengan masuknya pembangkit-pembangkit yang telah dibangun beberapa bulan lalu, seperti Labuan Angin
pada bulan Juni sudah bisa disalurkan ke sistem Sumatera Utara sehingga kekurangan 200 MW bisa tertutupi,"
katanya.(DLS/SP/PAB/http://www.alpensteel.com/)
wilayah luar Jawa, yaitu Sumatera dan Kalimantan.
Direktur Ragional Jawa-Bali PLN, Murtaqi Syamsudin mengatakan, suplai listrik untuk wilayah Jawa-Bali mengalami
gangguan dikarenakan kekurangan suplai listrik.
"Beban puncak mencapai 17 Megawatt (MW). Sementara kapasitas suplai listrik hanya 25.000 MW. Pada saat
bersamaan, dilakukan rating, ada variasi musim dan pemeliharaan pembangkit sehingga kapasitas pembangkit tinggal
16 ribu MW," ujarnya di Jakarta, Selasa (3/6).
Dikatakan, dengan cadangan yang pas-pasan seperti itu, ketika terjadi kelebihan beban akan terjadi pemadaman.
Insiden pemadaman ketika juga berkaitan dengan terganggunya suplai BBM dan kerusakan pada pembangkit Paiton 8
sehingga PLN mengalami defisit 3000 MW.
PLN untuk menjamin pasokan listrik, lanjut Murtaqi, telah mengadakan pertemuan dengan pelanggan besar, yaitu pelaku
industri untuk melakukan penghematan dan pemberitahuan bahwa akan terus terjadi pemadaman jika kondisi terus
berlanjut seperti ini.
Sementara itu, Direktur Regional Luar Jawa-Bali, Hariadi Sadono mengatakan, pemadaman juga terjadi di Sumatera dan
Kalimantan khususnya di Sumut dan Kaltim.
"Namun, berdasarkan data di lapangan, diharapkan kekurangan daya pembangkit di Sumatera Utara 2008 ini akan
tertutupi dengan masuknya pembangkit-pembangkit yang telah dibangun beberapa bulan lalu, seperti Labuan Angin
pada bulan Juni sudah bisa disalurkan ke sistem Sumatera Utara sehingga kekurangan 200 MW bisa tertutupi,"
katanya.(DLS/SP/PAB/http://www.alpensteel.com/)
Tunggu Kongres Rakyat Kalimantan
BANJARMASIN – Setelah lama “surut” di bulan Ramadan, gugatan krisis listrik ke pemerintah pusat kembali “bergaung” di Kalsel. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa (KM) Unlam berjanji akan bertolak ke Jakarta untuk menggugat pemerintah pusat atas krisis listrik yang “menggerogoti” Kalsel selama ini. Ribuan tanda tangan dukungan dari tokoh dan masyarakat bahkan sudah dikumpulkan.
Bekerjasama dengan Forum Peduli Banua (FPB), mereka mengkoordinasikan gugatan ini dengan wilayah Kalimantan lain, mengingat krisis listrik bukan hanya terjadi di Kalsel, tapi juga di Kalimantan lainnya. Contohnya saja Kalteng, cukup bergantung pada stok listrik di Kalsel. Untuk itu Kongres Rakyat Kalimantan juga bakal digelar untuk menyatukan kekuatan.
“Kami akan segera melakukan tindaklanjut atas aksi kami beberapa waktu lalu. Sudah kami bicarakan akan bertolak ke Jakarta bersama dengan FPB untuk menyampaikan gugatan langsung ke pemerintah pusat,” ungkap Presiden BEM KM Unlam, Muhamad Pazri kepada Radar Banjarmasin kemarin (23/8) siang.
Jika nantinya pemerintah pusat masih tak memberikan respon atas gugatan dari Kalsel, lanjut Pazri, akan ada aksi yang lebih “ekstrem” lagi, dan bukan hanya memblokade sungai Barito yang merupakan jalur utama pengiriman batubara ke pulau Jawa.
Kongres Rakyat Kalimantan, dikatakannya, menggalang dukungan moral dalam melakukan tuntutan ke pemerintah pusat. Di Jakarta nanti, seluruh elemen masyarakat Banua diminta untuk bersatu melakukan gugatan ini, baik ke pemerintah pusat dalam hal ini Menteri ESDM, DPR-RI maupun PLN.
“Wah kalau tak direspon kelewatan ya. Jadi siap-siap saja menghadapi kekuatan rakyat Kalimantan yang sekian lama seolah kurang diperhatikan ini,” cetusnya.
Kalsel dinilai salah satu daerah penghasil batubara terbesar di Indonesia. Tapi yang terjadi lebih dari 73 persen produksi batubara di Kalsel dipasok untuk kebutuhan luar negeri.
"Sisanya yaitu 27 persen hingga 29 persen digunakan untuk kebutuhan dalam negeri, sebagian besar memasok konsumsi energi dan industri di Jawa, sisanya untuk Sumatera, Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan," tambahnya.
Sementara itu, Ketua FPB, Ibnu Sina membeberkan adanya koordinasi yang terjalin dengan provinsi lain di Kalimantan. Oleh karena itu, rencana Kongres Rakyat Kalimantan kemungkinan akan bisa direalisasikan. “Tunggu saja tanggal mainnya, kami tak main-main. Tetap pada tujuan utama, krisis listrik di Kalsel berakhir dan pemerintah pusat bertanggung jawab atas hal itu,” tandasnya. (sip/az/tri/radarbanjarmasin/24Agustus2012)
Bekerjasama dengan Forum Peduli Banua (FPB), mereka mengkoordinasikan gugatan ini dengan wilayah Kalimantan lain, mengingat krisis listrik bukan hanya terjadi di Kalsel, tapi juga di Kalimantan lainnya. Contohnya saja Kalteng, cukup bergantung pada stok listrik di Kalsel. Untuk itu Kongres Rakyat Kalimantan juga bakal digelar untuk menyatukan kekuatan.
“Kami akan segera melakukan tindaklanjut atas aksi kami beberapa waktu lalu. Sudah kami bicarakan akan bertolak ke Jakarta bersama dengan FPB untuk menyampaikan gugatan langsung ke pemerintah pusat,” ungkap Presiden BEM KM Unlam, Muhamad Pazri kepada Radar Banjarmasin kemarin (23/8) siang.
Jika nantinya pemerintah pusat masih tak memberikan respon atas gugatan dari Kalsel, lanjut Pazri, akan ada aksi yang lebih “ekstrem” lagi, dan bukan hanya memblokade sungai Barito yang merupakan jalur utama pengiriman batubara ke pulau Jawa.
Kongres Rakyat Kalimantan, dikatakannya, menggalang dukungan moral dalam melakukan tuntutan ke pemerintah pusat. Di Jakarta nanti, seluruh elemen masyarakat Banua diminta untuk bersatu melakukan gugatan ini, baik ke pemerintah pusat dalam hal ini Menteri ESDM, DPR-RI maupun PLN.
“Wah kalau tak direspon kelewatan ya. Jadi siap-siap saja menghadapi kekuatan rakyat Kalimantan yang sekian lama seolah kurang diperhatikan ini,” cetusnya.
Kalsel dinilai salah satu daerah penghasil batubara terbesar di Indonesia. Tapi yang terjadi lebih dari 73 persen produksi batubara di Kalsel dipasok untuk kebutuhan luar negeri.
"Sisanya yaitu 27 persen hingga 29 persen digunakan untuk kebutuhan dalam negeri, sebagian besar memasok konsumsi energi dan industri di Jawa, sisanya untuk Sumatera, Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan," tambahnya.
Sementara itu, Ketua FPB, Ibnu Sina membeberkan adanya koordinasi yang terjalin dengan provinsi lain di Kalimantan. Oleh karena itu, rencana Kongres Rakyat Kalimantan kemungkinan akan bisa direalisasikan. “Tunggu saja tanggal mainnya, kami tak main-main. Tetap pada tujuan utama, krisis listrik di Kalsel berakhir dan pemerintah pusat bertanggung jawab atas hal itu,” tandasnya. (sip/az/tri/radarbanjarmasin/24Agustus2012)
Warga Curhat Listrik di FB dan Twitter
| BANJARMASIN – Luar biasa, dalam sehari ada lebih dari tiga kali listrik padam di Kalsel, dan di Banjarmasin khususnya. Karena akhir pekan diwarnai pemadaman listrik, masyarakat rata-rata menumpahkan kekesalan dan bahkan "kutukan" terhadap kondisi listrik yang "menjengkelkan" ini di jejaring sosial facebook dan twitter. Tak hanya masyarakat, para politisi dan pejabat, serta aktivis di Kalsel juga mencurahkan "protes" ke jejaring sosial, seperti blacberry messengger (BBM) kemarin (14/10). Seperti akun milik wakil Ketua DPRD Kalsel, Fathurrahman dalam statusnya berisi " Nahhhh..mati lagi..3 kali sudah," katanya. Lain lagi dengan presiden BEM KM Unlam, Muhamad Pazri yang sering memprotes PLN. Dalam akun twitter @Pazriunlam ia "berkicau" "Lagi lagi..listrik, pagi-pagi sudah Almarhum...siapa yang salah dan yang harus bertanggungjawab?" Selain itu, dari masyarakat, ada Legio yang dalam statusnya meminta PLN dan pemerintah pusat sadar. "Sadarlah, listrik padam, masyarakat resah," cetusnya. Bahkan akun dengan nama Usup dari Barabai jauh lebih unik lagi. Bunyi statusnya cukup menggelitik. "Nang kaya ini pang mun bagantung wan PLN. Urang bahari kada balistrikan, hidup haja. Batapas banyu bacibuk ka sumur, kada ba masin. Han," katanya. Ada pula dari kaum hawa, dengan akun bernama Yun GD merasa terganggu dengan listrik padam di pagi hari. Masalahnya, mesin cuci tak bisa hidup, dan cucian segunung. "Kesungsungan mati lampu!! mesin cuci kada kawa hidup, tapasan sagunung," keluhnya. Akun dengan nama Risanta menyoal keanehan di Kalsel sebagai lumbung energi batubara, namun malah krisis listrik. Week end lampu padam, krisis listrik di lumbung energi," cetus Risanta. Sebelumnya, Manajer Unit Pelaksana Konstruksi II PLN, Wahidin mengakui bahwa PLTU Unit 3 masih belum bisa masuk ke dalam sistem sepenuhnya. Sampai sekarang masih menyesuaikan pengaturan sistem operasional mesin. "Sampai sekarang masih coba kita perbaiki pengaturan operasi mesinnya. Ini menyebabkan PLTU Unit 3 keluar masuk sistem," kata Wahidin, Sabtu (13/10/2012). Maklum saja, mesin PLTU unit 3 dan 4 adalah "made in Cina" sehingga perlu penyesuaian, karena sebelumnya tak menggunakan teknologi negeri "kung fu" itu. Masalah listrik di Kalsel memang cukup parah, bahkan baru saja masyarakat Kalsel melakukan aksi di depan istana negara di Jakarta menuntut pembenahan listrik di Kalsel. Tapi sampai sekarang nampaknya belum digubris, dan tetap saja pemadaman bergilir tetap terjadi. (sip/radarbanjarmasin/15Oktober2012) |
Pengumpulan Koin Dipertanyakan
BANJARMASIN - Aksi penggalangan 1.000 ton koin Pembangkit Listrik Independen (PLI) yang digagas oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unlam, mendapat perhatian dari Gubernur Kalsel Rudy Ariffin. Meski mendukung semangat yang dilakukan oleh BEM Unlam.
namun Rudy malah mempertanyakan apakah bisa koin yang dikumpulkan untuk membangun pembangkit listrik independen.
“Aksi itu merupakan hal yang wajar. Baik demo maupun pengumpulan koin, bagus. Saya mendukung semangat mereka untuk memberitahu bahwa di Kalimantan sedang krisis listrik.
“Aksi itu merupakan hal yang wajar. Baik demo maupun pengumpulan koin, bagus. Saya mendukung semangat mereka untuk memberitahu bahwa di Kalimantan sedang krisis listrik.
Tapi bagi saya, apakah bisa cukup dengan mengumpulkan koin dapat menyelesaikan masalah,” ujarnya kemarin (16/10). Namun demikian, Rudy mendukung aksi-aksi yang digelar. Seperti aksi demo yang dilakukan di Jakarta, belum lama tadi.
Aksi tersebut, menurutnya penting agar pemerintah pusat dapat mengetahui bagaimana keadaan sebenarnya yang ada di daerah. Termasuk krisis listrik yang dialami oleh Kalimantan. “Saya sangat memberikan apresiasi kepada aksi demo di Jakarta itu.
Meski kami tidak berangkat, saya memastikan bahwa Pemprov Kalsel juga terus mengupayakan untuk dapat memenuhi agar krisis listrik dapat diselesaikan,” tambahnya. Ia menilai, wajar masyarakat memprotes adanya krisis listrik ini. Pasalnya, ada keinginan dan harapan warga untuk bisa menikmati listrik lebih baik lagi.
Apalagi melihat kondisi listrik, dimana Kalsel memproduksi batubara cukup besar, tapi kondisi listrik yang pas-pasan. “Pemprov memastikan akan mendukung terus segala kepentingan yang mewakili masyarakat,” tegasnya.
Sementara Presiden BEM Unlam, Muhamad Pazri mengatakan, aksi pengumpulan 1000 ton koin untuk membangun pembangkit listrik independen adalah bentuk kekecewaan terhadap kondisi listrik di Kalsel. "Masalah listrik di Kalsel tidak selesai-selesai. Makanya kita kumpulkan dana saja membangun pembangkit listrik independen," katanya kepada Radar Banjarmasin.
Pengumpulan koin sampai 1000 ton tersebut, ujarnya, memungkinkan jika masyarakat Kalsel mau bersatu. Mengatasi masalah listrik di Kalsel, kata ia, tak bisa sendiri-sendiri. "Harus bersatu. Salah satunya mengumpulkan koin," tandasnya.
Sementara itu, BEM Unlam kembali menggelar aksi yakni konser bertajuk penggalangan koin untuk PLI. Yakni dengan mengadakan penampilan musik di depan Masjid Sabilal Muhtadin, kemarin (16/10) sore.(mrn/radarbanjarmasin/17Oktober2012)
16 Tahun Lagi Bensin di Indonesia Habis
SELASA, 16 OKTOBER 2012 | 08:37 WITA
BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Koordinator Asia Timur 350.org Rully Prayoga mengatakan bahwa berdasarkan penelitian, cadangan bahan bakar premium di Indonesia akan habis dalam 16 tahun kedepan jika terus dipergunakan tanpa batas.
"Beberapa temuan menunjukkan angka fantastis sekaligus menakutkan karena dalam 16 tahun premium akan habis jika terus digunakan dan dimanfaatkan terus menerus," ujar dia dalam diskusi "Subsidi Energi di Indonesia" di Jakarta, Senin (15/10/2012).
Menurut dia, subsidi yang terus diberikan pemerintah akan semakin memudahkan masyarakat dalam mendapatkan energi karena murah.
"Harga bahan bakar fosil yang relatif murah menyebabkan pola konsumsi energi yang tidak efisien dan meningkatkan kadar emisi karbon dengan cepat," kata dia.
Padahal, energi yang bisa dipergunakan bukan hanya minyak atau premium tapi juga bisa memanfaatkan dari sumber lain seperti biogas dan energi sinar matahari.
Tercatat, total potensi panas bumi di Indonesia sekitar 28 gigawatt, namun baru 4 persen yang digunakan.
"Target kebijakan sebesar 17 persen energi terbarukan dalam bauran energi nasional masih jauh terealisasi," kata dia.
Menurut data 350.org, tahun 2010, konsumsi BBM mencapai hampir 1400 barel per hari sementara produksi hanya mencapai 1000 barel per hari.
"Konsumsi BBM di Indonesia meningkat setiap tahun sementara produksi BBM terus menurun. Kuota yang disediakan pemerintah selalu habis tiap tahun," kata dia.
Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah untuk segera mengurangi subsidi BBM.
"Solusi energi tanpa subsidi adalah mempercepat pembangunan energi bersih terbarukan dan berkelanjutan," kata Rully.(BanjarmasinPost)
"Beberapa temuan menunjukkan angka fantastis sekaligus menakutkan karena dalam 16 tahun premium akan habis jika terus digunakan dan dimanfaatkan terus menerus," ujar dia dalam diskusi "Subsidi Energi di Indonesia" di Jakarta, Senin (15/10/2012).
Menurut dia, subsidi yang terus diberikan pemerintah akan semakin memudahkan masyarakat dalam mendapatkan energi karena murah.
"Harga bahan bakar fosil yang relatif murah menyebabkan pola konsumsi energi yang tidak efisien dan meningkatkan kadar emisi karbon dengan cepat," kata dia.
Padahal, energi yang bisa dipergunakan bukan hanya minyak atau premium tapi juga bisa memanfaatkan dari sumber lain seperti biogas dan energi sinar matahari.
Tercatat, total potensi panas bumi di Indonesia sekitar 28 gigawatt, namun baru 4 persen yang digunakan.
"Target kebijakan sebesar 17 persen energi terbarukan dalam bauran energi nasional masih jauh terealisasi," kata dia.
Menurut data 350.org, tahun 2010, konsumsi BBM mencapai hampir 1400 barel per hari sementara produksi hanya mencapai 1000 barel per hari.
"Konsumsi BBM di Indonesia meningkat setiap tahun sementara produksi BBM terus menurun. Kuota yang disediakan pemerintah selalu habis tiap tahun," kata dia.
Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah untuk segera mengurangi subsidi BBM.
"Solusi energi tanpa subsidi adalah mempercepat pembangunan energi bersih terbarukan dan berkelanjutan," kata Rully.(BanjarmasinPost)
Petisi dan Koin Langkah Perubahan
Oleh: Syaipul Adhar ME
Bagi sebuah Negara yang sedang belajar berdemokrasi secara baik dan benar, gerakan perlawanan melalui gugatan Petisi dan Sumbangan Koin, dapat dimaknai sebagai satu lompatan besar meningkatnya partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan orang banyak.
Skala keberhasilannya bisa tergantung besar-kecilnya partispasi dan antusiasme. Dalam beberapa kasus, tekanan publik ini selalu menang. Koin Prita, Koin KPK dan Terakhir Petisi Save Mahakam.
Ketika Petisi Listrik mulai digulirkan sebulan yang lalu, Partisipasi Publik di Banua tidak kalah besar. Forum Peduli Banua (FPB) dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unlam, mampu mencapai target satu juta tandatangan petisi untuk dibawa ke Jakarta. Selain Class Action (CA) sebagai gerakan hukum yang hingga saat ini masih kita jalankan.
Tuntutannya jelas, segera penuhi Kedaulatan Energi ( listrik) Masyarakat Borneo dan Banua (Kalsel), audit Pembangkit 3, 4 PLTU Asamasam dan pemisahan wilayah kerja Kalselteng.
Pada 12 Oktober FPB, BEM Unlam, Perwakilan IAIN Banjarmasin, Mahasiswa Kalsel, Kaltim, Kalbar, Kalteng bersama tokoh Banua yang ada di Jakarta, Melakukan Aksi Petisi di Bundaran HI dan Istana Presiden. Dengan keinginan yang sama agar rakyat Borneo berdaulat dan mendapatkan porsi yang sama dengan daerah lain dalam pemerataan pembangunan serta kedaulatan energi.
Kenapa harus aksi di Jakarta?
Pertanyaan ini tentu relevan dengan Otonomi Daerah yang tidak lebih ‘kepala dilepas tapi buntut dipegang’. Otda seringkali dikangkangi oleh Pemerintah Pusat dengan aturan yang masih sentralistis seperti listrik.
Jakarta seolah-olah menjadi magnet yang kuat tarikannya ke dalam lubang besar tetapi tidak memberikan pilihan. Daerah hanya menjadi objek penderita dan sasaran kegagalan karena sistem.
Di sisi yang lain, Otda tidak ditangkap sebagai peluang yang besar untuk berkreasi ala daerah. Termasuk kasus energi listrik. Sangat tidak masuk akal ketika daerah penghasil, justru gelap gulita ketika malam tiba. Gerakan Petisi dan Koin mencoba cara lain yang dirasa macet oleh pengambil kebijakan. Pemprov dan Kementrian ESDM sebagai regulator, serta PLN sebagai Operator.
Ada yang menarik, ternyata aksi gugatan Petisi di Jakarta tidaklah dianggap penting dan harus disambut oleh 13 orang wakil rakyat Banua di Senayan. Begitupun dalam statement GM Kalselteng dalam beberapa media massa lokal. Tapi sudahlah, upaya tetap berlanjut. Rakyat akan menilai siapa saja yang benar bekerja untuk mereka.
Pada hakikatnya petisi tidak akan bergulir ketika saluran penyampaian kehendak tidak macet. Seharusnya tidak ada petisi, jika wakil rakyat dan pemimpin daerah bekerja maksimal memenuhi keinginan publik.
Ketika petisi kita gulirkan, di lapangan justru berbanding terbalik, pemadaman semakin massif. Bahkan cenderung tidak berpola. Alasanya klasik, force majeur: hujan, petir, pohon dan gardu yang terbakar.
Apakah tidak ada sistem deteksi dininya, terus standar operasionalnya bagaimana? Konsumen bisa saja maklum jika frekuensinya sedikit. Kenyataannya penyakit ‘hidup bergilir’ ini sudah tahunan diderita warga Banua.
Maka sebagai langkah kongkret FPB menjalankan aksi lanjutan dengan ‘Koin Untuk Pembangkit Independen dan Gerakan Boikot Bayar Tagihan Listrik’ sebagai kompensasi pemadaman.
Gerakan koin untuk pembangkit adalah teguran keras untuk para pengambil kebijakan. Rakyat bernisiatif untuk memenuhi haknya, dengan perjuangan kolektif dan dana dari kantong sendiri. Jarang terjadi jika tidak menyangkut hak dasar publik.
Pembangkit independen adalah manifestasi solusi untuk membangun pembangkit di luar PLN. Penyedia jasa pembangkit independen atau IPP (independen power producers) atau swastanisasi bisa berbadan hukum BUMD/perusda atau swasta murni. Harapannya swastanisasi mampu masuk dalam sistem kelistrikan Kalselteng yang defisit.
Jika kemudian gerakan koin dianggap tidak mampu menyelesaikan persoalan kelistrikan di Banua, maka kita harus balas menantang: emangnya kita tidak bisa membangun pembangkit independen di Banua?
Dilihat berdasar ilmu ekonomi dasar saja, ada potensi pasar yang luas untuk masuknya investasi swasta dalam sistem kelistrikan kita. Pangsa pasarnya besar, untuk produk monopoli seperti listrik. Tinggal perhitungan studi kelayakan investasi serta hitung-hitungan balik modal dan sebagainya, kita mantapkan.
Di Pulau Jawa saja, hampir 30 persen produksi listrik Jawa-Bali disumbang oleh Swasta seperti PLTU Paiton unit 3 dan 4 di Jawa Timur. PLTU Cilacap, Banten dll.
Berdasarkan kajian FPB, pendirian swastanisasi listrik untuk Banua lebih baik berbentuk BUMD atau perusda. Alternatif skema kerjasama bisa saja melalui pinjaman, penyertaan modal dan kerja sama antarbisnis.
Modal investasi bisa dilakukan oleh perbankan, misal Bank Kalsel yang kelebihan likuiditas. Bisa pula kerjasama dengan PIP (pusat investasi pemerintah) milik BUMN. Bahkan swasta murni dengan jaminan pemerintah. Pemprov bisa dapat persentase jatah saham dalam partisipan interest (PI).
Pertanyaannya, Maukah semua pihak duduk bersama mencari solusi?
Jika pada kenyataannya gubernur Kalsel meragukan berdirinya IPP di Banua, tentu harus kita yakinkan pendapat itu dikeluarkan atas nama Kepala Pemerintahan atau Kepala Daerah.
Kepala pemerintahan hanyalah orang gajihan yang bekerja untuk dibayar, tetapi kepala daerah adalah pemimpin rakyat yang bekerja untuk rakyat, melayani kehendak rakyat, berani melawan hegemoni. Kehendak rakyat jelas, stop byarpet. Penuhi dan lakukan perubahan. (*Aktivis Forum Peduli Banua/BanjarmasinPost)
Bagi sebuah Negara yang sedang belajar berdemokrasi secara baik dan benar, gerakan perlawanan melalui gugatan Petisi dan Sumbangan Koin, dapat dimaknai sebagai satu lompatan besar meningkatnya partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan orang banyak.
Skala keberhasilannya bisa tergantung besar-kecilnya partispasi dan antusiasme. Dalam beberapa kasus, tekanan publik ini selalu menang. Koin Prita, Koin KPK dan Terakhir Petisi Save Mahakam.
Ketika Petisi Listrik mulai digulirkan sebulan yang lalu, Partisipasi Publik di Banua tidak kalah besar. Forum Peduli Banua (FPB) dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unlam, mampu mencapai target satu juta tandatangan petisi untuk dibawa ke Jakarta. Selain Class Action (CA) sebagai gerakan hukum yang hingga saat ini masih kita jalankan.
Tuntutannya jelas, segera penuhi Kedaulatan Energi ( listrik) Masyarakat Borneo dan Banua (Kalsel), audit Pembangkit 3, 4 PLTU Asamasam dan pemisahan wilayah kerja Kalselteng.
Pada 12 Oktober FPB, BEM Unlam, Perwakilan IAIN Banjarmasin, Mahasiswa Kalsel, Kaltim, Kalbar, Kalteng bersama tokoh Banua yang ada di Jakarta, Melakukan Aksi Petisi di Bundaran HI dan Istana Presiden. Dengan keinginan yang sama agar rakyat Borneo berdaulat dan mendapatkan porsi yang sama dengan daerah lain dalam pemerataan pembangunan serta kedaulatan energi.
Kenapa harus aksi di Jakarta?
Pertanyaan ini tentu relevan dengan Otonomi Daerah yang tidak lebih ‘kepala dilepas tapi buntut dipegang’. Otda seringkali dikangkangi oleh Pemerintah Pusat dengan aturan yang masih sentralistis seperti listrik.
Jakarta seolah-olah menjadi magnet yang kuat tarikannya ke dalam lubang besar tetapi tidak memberikan pilihan. Daerah hanya menjadi objek penderita dan sasaran kegagalan karena sistem.
Di sisi yang lain, Otda tidak ditangkap sebagai peluang yang besar untuk berkreasi ala daerah. Termasuk kasus energi listrik. Sangat tidak masuk akal ketika daerah penghasil, justru gelap gulita ketika malam tiba. Gerakan Petisi dan Koin mencoba cara lain yang dirasa macet oleh pengambil kebijakan. Pemprov dan Kementrian ESDM sebagai regulator, serta PLN sebagai Operator.
Ada yang menarik, ternyata aksi gugatan Petisi di Jakarta tidaklah dianggap penting dan harus disambut oleh 13 orang wakil rakyat Banua di Senayan. Begitupun dalam statement GM Kalselteng dalam beberapa media massa lokal. Tapi sudahlah, upaya tetap berlanjut. Rakyat akan menilai siapa saja yang benar bekerja untuk mereka.
Pada hakikatnya petisi tidak akan bergulir ketika saluran penyampaian kehendak tidak macet. Seharusnya tidak ada petisi, jika wakil rakyat dan pemimpin daerah bekerja maksimal memenuhi keinginan publik.
Ketika petisi kita gulirkan, di lapangan justru berbanding terbalik, pemadaman semakin massif. Bahkan cenderung tidak berpola. Alasanya klasik, force majeur: hujan, petir, pohon dan gardu yang terbakar.
Apakah tidak ada sistem deteksi dininya, terus standar operasionalnya bagaimana? Konsumen bisa saja maklum jika frekuensinya sedikit. Kenyataannya penyakit ‘hidup bergilir’ ini sudah tahunan diderita warga Banua.
Maka sebagai langkah kongkret FPB menjalankan aksi lanjutan dengan ‘Koin Untuk Pembangkit Independen dan Gerakan Boikot Bayar Tagihan Listrik’ sebagai kompensasi pemadaman.
Gerakan koin untuk pembangkit adalah teguran keras untuk para pengambil kebijakan. Rakyat bernisiatif untuk memenuhi haknya, dengan perjuangan kolektif dan dana dari kantong sendiri. Jarang terjadi jika tidak menyangkut hak dasar publik.
Pembangkit independen adalah manifestasi solusi untuk membangun pembangkit di luar PLN. Penyedia jasa pembangkit independen atau IPP (independen power producers) atau swastanisasi bisa berbadan hukum BUMD/perusda atau swasta murni. Harapannya swastanisasi mampu masuk dalam sistem kelistrikan Kalselteng yang defisit.
Jika kemudian gerakan koin dianggap tidak mampu menyelesaikan persoalan kelistrikan di Banua, maka kita harus balas menantang: emangnya kita tidak bisa membangun pembangkit independen di Banua?
Dilihat berdasar ilmu ekonomi dasar saja, ada potensi pasar yang luas untuk masuknya investasi swasta dalam sistem kelistrikan kita. Pangsa pasarnya besar, untuk produk monopoli seperti listrik. Tinggal perhitungan studi kelayakan investasi serta hitung-hitungan balik modal dan sebagainya, kita mantapkan.
Di Pulau Jawa saja, hampir 30 persen produksi listrik Jawa-Bali disumbang oleh Swasta seperti PLTU Paiton unit 3 dan 4 di Jawa Timur. PLTU Cilacap, Banten dll.
Berdasarkan kajian FPB, pendirian swastanisasi listrik untuk Banua lebih baik berbentuk BUMD atau perusda. Alternatif skema kerjasama bisa saja melalui pinjaman, penyertaan modal dan kerja sama antarbisnis.
Modal investasi bisa dilakukan oleh perbankan, misal Bank Kalsel yang kelebihan likuiditas. Bisa pula kerjasama dengan PIP (pusat investasi pemerintah) milik BUMN. Bahkan swasta murni dengan jaminan pemerintah. Pemprov bisa dapat persentase jatah saham dalam partisipan interest (PI).
Pertanyaannya, Maukah semua pihak duduk bersama mencari solusi?
Jika pada kenyataannya gubernur Kalsel meragukan berdirinya IPP di Banua, tentu harus kita yakinkan pendapat itu dikeluarkan atas nama Kepala Pemerintahan atau Kepala Daerah.
Kepala pemerintahan hanyalah orang gajihan yang bekerja untuk dibayar, tetapi kepala daerah adalah pemimpin rakyat yang bekerja untuk rakyat, melayani kehendak rakyat, berani melawan hegemoni. Kehendak rakyat jelas, stop byarpet. Penuhi dan lakukan perubahan. (*Aktivis Forum Peduli Banua/BanjarmasinPost)
Suriah Tuding Turki dan Saudi Kongkalikong Dengan Al Qaeda
RIMANEWS-Kementerian Luar Negeri Suriah menuding Turki dan Arab Saudi ingin membuat rusuh di Suriah. Kedua negara tersebut dituding kongkalikong alias bekerja sama untuk tujuan jahat dengan mengirimkan seluruh anggota Al Qaeda ke Suriah.
"Kami sudah mengkonfirmasi informasi tersebut," kata pihak kementerian itu.
Tuduhan tersebut, tulis AP dan AFP pada Kamis (18/10/2012), termaktub dalam surat Kementerian Luar Negeri Suriah yang dikirimkan ke markas besar PBB. "Seluruh jaringan Al Qaeda ikut terlibat," tulis pihak Suriah.
Suriah juga sempat meminta kepada Dewan Keamanan PBB untuk memberantas secara serius pihak yang disebutnya sebagai para teroris. "Kami melihat indikasi, selain Arab Saudi dan Turki, negara Qatar juga terlibat mendukung masuknya kelompok teroris ke negara kami melalui perbatasan dengan Turki," kata pernyataan tersebut.
Sudah lama sebenarnya Suriah mengeluhkan adanya negara-negara di kawasan yang dianggap memanas-manasi krisis dengan memasok kelompok teroris dan persenjataan untuk pihak oposisi rezim Presiden Bashar al-Assad.[ach/KCM/]
Tidak Boleh Ada Campur Tangan Pihak Luar dalam Menangani Krisis Suriah
|
Menurut Kantor Berita ABNA, Presiden Republik Islam Iran Mahmoud Ahmadinejad mengatakan, tidak boleh ada pemerintah atau pihak manapun yang membantu pemerintah Suriah dan oposisi negara ini hingga mereka menyelesaikan masalahnya dengan interaksi dan dialog.
Hal itu disampaikan Ahmadinejad kepada wartawan di Kuwait City dalam kunjungannya ke Kuwait untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Pertama Kelompok Dialog Kerjasama Asia (ACD), Rabu (17/10.
Ia menambahkan, siapa saja yang mencintai bangsa Suriah maka harus berupaya menyediakan ruang kepada mereka untuk menggelar pemilu yang bebas.
Menurut Ahmadinejad, perang dan partumpahan darah hanya akan merugikan Timur Tengah.
"Musuh menyalahgunakan situasi ini untuk mencapai tujuan jahat mereka," tandasnya.
Mengenai sanksi-sanksi musuh atas Iran, Presiden Ahmadinejad menandaskan, bangsa besar Iran tidak akan pernah mundur menghadapi embargo dan dengan perlawanannya akan membuktikan bahwa poros Muqawama selalu menang.
Bangsa Iran, masih kata Ahmadinejad, mencintai perdamaian, stabilitas dan kemanan.
"Negara-negara di kawasan Teluk Persia harus saling bekerjasama untuk menciptakan perdamaian dan instabilitas di kawasan," pungkasnya.(abna.ir/
2012/10/18 - 15:56
)
Penyataan Qhardawi Menguntungkan Musuh Islam
|
Penasehat Tinggi Rahbar dalam Urusan Dunia Islam, Ayatullah Taskhiri merilis statemen mengecam pernyataan Ketua Persatuan Ulama Muslim Sedunia, Yusuf Qardhawi, bahwa Rusia, Cina dan Iran adalah musuh umat Islam.
Berikut ini statemen Ayatullah Taskhiri:
Pernyataan tidak matang Syeikh Qardhawi sangat menyakitkan, akan tetapi tidak mengejutkan, mengingat dia telah menisbatkan dirinya dengan rezim kolot Arab dan dalam hal ini dia telah selama 40 tahun menjadi penadah mereka, tanpa mereaksi aksi-aksi Mesir (negara asalnya) serta para kroninya, dan langsung meninggalkan negara.
Kami berpendapat bahwa pernyataan menghinanya bahwa Iran adalah musuh umat Islam dan Arab serta menuding negara kami sedang berupaya menghidupkan imperium Persia, ini semua berasal dari dendam kesumatnya yang sangat berkaitan dengan imperialisme dan perspektif rasis.
Dengan tegas kami menyatakan bahwa kebersamaan Republik Islam Iran dengan Suriah berdasarkan pada perspektif mendalam terhadap kondisi regional dan propaganda musuh terhadap umat Islam.
Musuh, Amerika Serikat dan rezim Zionis telah mencicipi kegagalan dan kekalahan di hadapan muqawama yang mampu menghancurkan seluruh makar dan propaganda mereka untuk mewujudkan Timur Tengah Baru, oleh karena itu mereka sedang berupaya menghancurkan sentra-sentra muqawama di Palestina, Suriah, Lebanon, dan pada akhirnya di Iran. Dengan demikian, Suriah sebagai penghubung (sentra-sentra muqawama) kini dijadikan target dengan memanfaatkan protes para pemuda Suriah terhadap kekurangan di dalam pemerintahan untuk menghancurkan pemerintahan Suriah yang diharapkan akan menghancurkan sentra-sentra muqawama pula.
Kami mendesak Syeikh Qardhawi untuk memperhatikan sejumlah poin penting dalam dunia Islam:
1- Ini adalah serangan global, dewasa ini Amerika Serikat, Eropa dan rezim Zionis menggunakan segala sarana untuk mengubah struktur di kawasan yang dalam hal ini upaya mereka dibantu oleh sejumlah negara sekutu regional.
2- Runtuhnya pemerintahan di Suriah akan menimbulkan konflik di dalam negeri yang akan menyeret ke jurang perang sektarian di seluruh kawasan.
3- Setelah itu, sentra-sentra muqawama akan menjadi target berikutnya dan pada akhirnya seluruh impian Zionis akan terwujud. Israel akan semakin kuat di kawasan dan pemerintahan Palestina akan melemah.
Kami bertanya kepada Syeikh Qardhawi, apakah Anda mengingkari fakta-fakta ini?
Dengan pertolongan Allah Swt, Republik islam Iran akan menaklukkan puncak-puncak yang belum dicapai Islam dan akan mendukung keadilan dan muqawama dalam rangka merebut kembali hak-hak yang terampas, meski rezim-rezim kolot dan kaum imperialis menentang.
Di akhir pernyataan kami ini bertanya bahwa ketika Syeikh Qardhawi ketika mengemukakan pernyataan tersebut, dia tidak sedang mengiringi langkah, tekanan, dan hukuman yang dijatuhkan terhadap bangsa Iran yang selalu mempejuangkan hak dan kebebasan bumi Palestina?
Kami berharap Syeikh Qardhawi kembali ke masa lalu pendekatannya dan kami juga mendoakan agar perannya dalam mendukung masalah Palestina kembali hidup dan dia terbebaskan dari keterbelakangan?(abna.ir/
2012/10/18 - 15:48)
Menurut Kantor Berita ABNA, Sekjen Majma Jahani Ahlul Bait as Hujjatul Islam Muhammad Hasan Akhtari dalam penyampaiannya pasca demonstrasi besar-besaran Mahasiwa Teheran berkata, "Berdiam diri dalam menghadapi gerakan anti Islam lewat produksi film yang menjadikan Nabi Muhammad sebagai obyek penghinaan oleh warga Amerika-Zionis dan karikatur di surat khabar Perancis tidak bisa dibenarkan."
Dalam penyampaian selanjutnya beliau menambahkan bahwa seluruh media dan umat Islam wajib menunjukkan reaksi mereka terhadap tindakan Barat dan berbagai penghinaan mereka terhadap agama Islam.
"Jalan alternatif untuk menyikapi penghinaan negara-negara Barat terhadap umat Islam adalah menunjukkan kebencian kita akan sikap permusuhan mereka, penentangan atas makar mereka harus dilakukan serentak khususnya oleh mahasiswa, tenanga pengajar, pekerja seni dan lain-lain lagi," terang beliau.
Beliau turut menekankan betapa pentingnya memberikan perhatian dalam mencegah penghinaan ini tersebar. Kata beliau, "Seluruh umat Islam hendaklah meneguhkan persatuan ini dalam menghadapi musuh sehingga membuat pemerintah di negara-negara mereka sendiri menganggap tuntutan tersebut sebagai sesuatu yang harus dipenuhi yang pada akhirnya pada kemudian hari tidak ada lagi pihak yang berani melakukan pelecehan terhadap simbol suci agama."(abna.ir/
2012/10/15 - 20:29)
Arab Saudi dan Pengkhianatan Keluarga Sa'ud
|
Arab Saudi merupakan salah satu negara di Dunia Islam yang cukup strategis, terutama karena di negara tersebut terdapat Baitullah di Makkah yang menjadi pusat ibadah haji kaum Muslim seluruh dunia. Apalagi perjalanan Islam tidak bisa dilepaskan dari wilayah Arab Saudi. Sebab, di sanalah Rasulullah saw. lahir dan Islam bermula hingga menjadi peradaban besar dunia. Arab Saudi juga sering menjadi rujukan dalam dunia pendidikan Islam karena di negara tersebut terdapat beberapa universitas seperti King Abdul Aziz di Jeddah dan Ummul Qura di Makkah yang menjadi tempat belajar banyak pelajar Islam dari seluruh dunia. Dari negara ini, muncul Gerakan Wahabi yang banyak membawa pengaruh di Dunia Islam. Lebih jauh, Saudi sering dianggap merupakan representasi negara Islam yang berdasarkan al-Quran dan Sunnah.
Namun demikian, di sisi lain, Saudi juga merupakan negara yang paling banyak dikritik di Dunia Islam. Sejak awal pembentukannya, negara ini dianggap memberontak terhadap Khilafah Utsmaniyah. Sejarahnya juga penuh dengan pertumpahan darah lawan-lawan politiknya. Banyak pihak juga menyoroti tindakan keras yang dilakukan oleh rezim ini terhadap pihak-pihak yang menentang kekuasaan Keluarga Saud. Tidak hanya itu, Saudi juga dikecam karena menyediakan daerahnya untuk menjadi pangkalan militer AS. Kehidupan keluarga kerajaan yang penuh kemewahan juga banyak menjadi sorotan. Secara ekonomi, Saudi juga menjadi incaran negara-negara besar di dunia karena faktor kekayaan minyaknya.
MEMBERONTAK KEPADA NEGARA ISLAM, BERSEKUTU DENGAN INGGRIS
Secara resmi, negara ini memperingati kemerdekaannya pada tanggal 23 September. Pada saat itulah, tahun 1932, Abdul Aziz—dikenal juga dengan sebutan Ibnu Sa‘ud—memproklamirkan berdirinya Kerajaan Saudi Arabia (al-Mamlakah al-‘Arabiyah as-Su‘udiyah). Abdul Aziz pada saat itu berhasil menyatukan dinastinya; menguasai Riyad, Nejed, Ha-a, Asir, dan Hijaz. Abdul Aziz juga berhasil mempolitisasi pemahaman Wahabi untuk mendukung kekuatan politiknya. Sejak awal, Dinasti Sa‘ud secara terbuka telah mengumumkan dukungannya dan mengadopsi penuh ide Wahabi yang dicetuskan oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab yang kemudian dikenal dengan Gerakan Wahabi. Dukungan ini kemudian menjadi kekuatan baru bagi Dinasti Sa‘ud untuk melakukan perlawanan terhadap Khilafah Islamiyah.
Hanya saja, keberhasilan Dinasti Sa‘ud ini tidak lepas dari bantuan Inggris. Mereka bekerjasama untuk memerangi pemerintahan Khilafah Islamiyah. Sekitar tahun 1792-1810, dengan bantuan Inggris mereka berhasil menguasai beberapa wilayah di Damaskus. Hal ini membuat Khilafah Islamiyah harus mengirim pasukannya untuk memadamkan pemberontakan ini. Fase pertama, pemberontakan Dinasti Saud berhasil diredam setelah pasukan Khilafah Islamiyah berhasil merebut kota ad-Diriyah.
Namun kemudian, beberapa tahun kemudian, Dinasti Sa‘ud, di bawah pimpinan Abdul Aziz bin Abdurrahman, berupaya membangun kembali kekuataannya. Apalagi pada saat itu, Daulah Khilafah Islamiyah semakin melemah. Pada tahun 1902, Abdul Aziz menyerang dan merebut kota Riyadh dengan membunuh walinya (Gubernur Khilafah ar-Rasyid). Pasukan Aziz terus melakukan penaklukan dan membunuh pendukung Khilafah Utsmaniyah dengan bantuan Inggris.
Salah satu sahabat dekat Abdul Aziz Abdurrahman adalah Harry St. John Pilby, yang merupakan agen Inggris. Philby menjuluki Abdul Aziz bin Abdurrahman sebagai “Seorang Arab yang Beruntung”, sementara Abdul Aziz menjulukinya dengan “Bintang Baru dalam Cakrawala Arab”. Philby adalah orang Inggris yang ahli Arab yang telah lama menjalin hubungan baik dengan Keluarga Sa‘ud sejak misi pertamanya ke Nejed pada tahun 1917. Pada tahun 1926, Philby tinggal di Jeddah. Dikabarkan kemudian, Philby masuk Islam dan menjadi anggota dewan penasihat pribadi Raja pada tahun 1930. (Lihat: Goerge Lenczowsky, Timur Tengah di Tengah Kencah Dunia, hlm. 351).
Kerjasama Dinasti Sa‘ud dengan Inggris tampak dalam perjanjian umum Inggris-Arab Saudi yang ditandatangani di Jeddah (20 Mei 1927). Perjanjian itu, yang dirundingkan oleh Clayton, mempertegas pengakuan Inggris atas ‘kemerdekaan lengkap dan mutlak’ Ibnu Sa‘ud, hubungan non-agresi dan bersahabat, pengakuan Ibnu Sa‘ud atas kedudukan Inggris di Bahrain dan di keemiran Teluk, serta kerjasama dalam menghentikan perdagangan budak (ibidem, hlm. 351). Dengan perlindungan Inggris ini, Abdul Aziz (yang dikenal dengan Ibnu Sa‘ud) merasa aman dari berbagai rongrongan.
Pada tahun 1916, Abdul Aziz menerima 1300 senjata dan 20.000 keping emas dari Inggris. Mereka juga berunding untuk menentukan perbatasan negerinya, yang ditentukan oleh Percy Cox, utusan Inggris. Percy Cox mengambil pinsl dan kertas kemudian menentukan (baca: memecah-belah) perbatasan negeri tersebut. Tidak hanya itu, Inggris juga membantu Ibnu Sa‘ud saat terjadi perlawanan dari Duwaish (salah satu suku Nejed). Suku ini menyalahkan Ibnu Saud yang dianggap terlalu menerima inovasi Barat. Sekitar tahun 1927-1928, Angkatan Udara Inggris dan Pasukan Ibnu Sa‘ud mengebom suku tersebut. Mengingat kerjasama mereka yang sangat erat, Inggris memberi gelar kebangsawanan ‘sir’ untuk Abdul Aziz bin Abdurrahman.
PERSAHABATAN DENGAN AS
Persahabatan Saudi dengan AS diawali dengan ditemukannya ladang minyak di negara itu. Pada 29 Mei 1933, Standart Oil Company dari California memperoleh konsesi selama 60 tahun. Perusahaan ini kemudian berubah nama menjadi Arabian Oil Company pada tahun 1934. Pada mulanya, pemerintah AS tidak begitu peduli dengan Saudi. Namun, setelah melihat potensi besar minyak negara tersebut, AS dengan agresif berusaha merangkul Saudi. Pada tahun 1944, Deplu AS menggambarkan daerah tersebut sebagai, “sumber yang menakjubkan dari kekuatan strategi dan hadiah material yang terbesar dalam sejarah dunia (a stupendous source of strategic power and the greatest material prize in the world’s history).”
Untuk kepentingan minyak, secara khusus wakil perusahaan Aramco, James A. Moffet, menjumpai Presiden Roosevelt (April 1941) untuk mendorong pemerintah AS memberikan pinjaman utang kepada Saudi. Utang inilah yang kemudian semakin menjerat negara tersebut menjadi ‘budak’ AS. Pada tahun 1946, Bank Ekspor-Impor AS memberikan pinjaman kepada Saudi sebesar $10 juta dolar. Tidak hanya itu, AS juga terlibat langsung dalam ‘membangun’ Saudi menjadi negara modern, antara lain dengan memberikan pinjaman sebesar $100 juta dolar untuk pembangunan jalan kereta api yang menghubungkan ibukota dengan pantai timur dan barat. Tentu saja, utang ini kemudian semakin menjerat Saudi.
Konsesi lain dari persahabatan Saudi-AS ini adalah penggunaan pangkalan udara selama tiga tahun oleh AS pada tahun 1943 yang hingga saat ini terus dilanjutkan. Pangkalan Udara Dhahran menjadi pangkalan militer AS yang paling besar dan lengkap di Timur Tengah. Hingga saat ini, pangkalan ini menjadi basis strategis AS, terutama saat menyerang negeri Muslim Irak dalam Perang Teluk II. Penguasa keluarga Kerajaan Saudi dengan ‘sukarela’ membiarkan wilayahnya dijadikan basis AS untuk membunuhi sesama saudara Muslim. AS pun kemudian sangat senang dengan kondisi ini.
Pada tahun 1947, saat Putra Mahkota Emir Saud berkunjung ke AS, dia menerima penghargaan Legion of Merit atas jasanya kepada sekutu selama perang. Hingga saat ini, persahabatan AS dan Saudi terus berlanjut walaupun harus menyerahkan loyalitasnya kepada AS dan membunuh sesama Muslim.
NEGARA ISLAM SEMU
Salah satu kehebatan negara Saudi selama ini adalah keberhasilannya dalam menipu kaum Muslim, seakan-akan negaranya merupakan cerminan dari negara Islam yang menerapkan al-Quran dan Sunnah. Keluarga Kerajaan juga menampilkan diri mereka sebagai pelayan umat hanya karena di negeri mereka ada Makkah dan Madinah yang banyak dikunjungi oleh kaum Muslim seluruh dunia. Saudi juga terkesan banyak memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok Islam maupun negeri-negeri Islam untuk mencitrakan mereka sebagai ‘pelayan umat’ dan penjaga dua masjid suci (Khadim al-Haramain).
Akan tetapi, citra seperti itu semakin pudar mengingat sepak terjang keluarga Kerajaan selama ini, terutama persahabatannya dengan AS yang mengorbankan kaum Muslim. Arab Saudi menjadi pendukung penuh AS baik secara politis maupun ekonomi dalam Perang Teluk II. Saudi juga mendukung serangan AS ke Afganistan dan berada di sisi Amerika untuk memerangi teroris. Untuk membuktikan kesetiaannya itu, Saudi, pada 17 Juni 2002 mengumumkan bahwa aparat keamanannya telah menahan enam orang warga negaranya dan seorang warga Sudan yang didakwa menjadi anggota Al-Qaeda. Tujuh orang itu didakwa berencana untuk menyerang pangkalan militer Amerika dengan rudal SAM 7. Masih dalam rangka kampanye AS ini, Saudi menghabiskan jutaan dolar untuk membuat opini umum—antara lain lewat iklan—bahwa Saudi adalah mitra AS dalam “perang antiterorisme.” (K.Com, Newsweek, 03/5/2002).
Penguasa Saudi juga dikenal kejam terhadap kelompok-kelompok Islam yang mengkritisi kekuasaannya. Banyak ulama berani dan salih yang dipenjarakan hanya kerena mengkritik keluarga Kerajaan dan pengurusannya terhadap umat. Tidak hanya itu, tingkah polah keluarga Kerajaan dengan gaya hidup kapitalisme sangat menyakitkan hati umat. Mereka hidup bermewah-mewah, sementara pada saat yang sama mereka membiarkan rakyat Irak dan Palestina hidup menderita akibat tindakan AS yang terus-menerus dijadikan Saudi sebagai mitra dekat.
Benarkah Saudi merupakan negara Islam? Jawabannya, “Tidak sama sekali!” Apa yang dilakukan oleh negara ini justru banyak yang menyimpang dari syariat Islam. Beberapa bukti antara lain:
Berkaitan dengan sistem pemerintahan, dalam pasal 5a Konstitusi Saudi ditulis: Pemerintah yang berkuasa di Kerajaan Saudi adalah Kerajaan. Dalam Sistem Kerajaan berarti kedaulatan mutlak ada di tangan raja. Rajalah yang berhak membuat hukum. Meskipun Saudi menyatakan bahwa negaranya berdasarkan pada al-Quran dan Sunnah, dalam praktiknya, dekrit rajalah yang paling berkuasa dalam hukum. Sementara itu, dalam Islam, bentuk negara adalah Khilafah Islamiyah, dengan kedaulatan ada di tangan Allah SWT.
Dalam sistem kerajaan, rajalah yang juga menentukan siapa penggantinya; biasanya adalah anaknya atau dari keluarga dekat, sebagaimana tercantum dalam pasal 5c: Raja memilih penggantinya dan diberhentikan lewat dekrit kerajaan. Siapa pun mengetahui, siapa yang menjadi raja di Saudi haruslah orang yang sejalan dengan kebijakan AS. Sementara itu, dalam Islam, Khalifah dipilih oleh rakyat secara sukarela dan penuh keridhaan.
Dalam bidang ekonomi, dalam praktiknya, Arab Saudi menerapkan sistem ekonomi kapitalis. Ini tampak nyata dari dibolehkannya riba (bunga) dalam transaksi nasional maupun internasional di negara itu. Hal ini tampak dari beroperasinya banyak bank ‘ribawi’ di Saudi seperti The British-Saudi Bank, American-Saudi Bank, dan Arab-National Bank. Hal ini dibenarkan berdasarkan bagian b pasal 1 undang-undang Saudi yang dikeluarkan oleh Raja (no M/5 1386 H).
Saudi juga menjadi penyumbang ‘saham’ IMF, organisasi internasional bentuk AS yang menjadi ‘lintah darat’ yang menjerat Dunia Islam dengan riba. Saudi adalah penanam saham no. 6 yang terbesar dalam organisasi itu. Ada bukti lain yang menunjukkan bahwa ekonomi Saudi adalah ekonomi kapitalis, yakni bahwa Saudi menjadikan tambang minyak sebagai milik individu (keluarga Kerajaan dan perusahaan asing), padahal minyak adalah milik umum (milkiyah ‘amah) yang tidak boleh diberikan kepada individu.
Kerajaan Saudi juga dibangun atas dasar rasialisme dan nasionalisme. Hal ini tampak dari pasal 1 Konstitusi Saudi yang tertulis: Kerajaan Saudi adalah Negara Islam Arab yang berdaulat (a sovereign Arab Islamic State). Sementara itu, dalam Islam, Khilafah adalah negara Islam bagi seluruh kaum Muslim di dunia, tidak hanya khusus orang Arab. Tidak mengherankan kalau di Saudi seorang Muslim yang bukan Saudi baru bisa memiliki bisnis atau tanah di Saudi kalau memiliki partner warga Saudi. Atas dasar kepentingan nasional, Raja Fahd pada 1997 mengusir ratusan ribu Muslim di luar Saudi (sebagian besar dari India, Pakistan, Mesir, dan Indonesia) dari Arab Saudi karena mereka dicap sebagai pekerja ilegal. Bahkan, untuk beribadah haji saja mereka harus memiliki paspor dan visa. Sementara itu, dalam Islam, setiap Muslim boleh bekerja dan berpergian di wilayah manapun dari Daulah Khilafah Islamiyah dengan bebas. Pada saat yang sama, Saudi mengundang ratusan non-Muslim dari Eropa dan tentara Amerika untuk bekerja di Saudi dan menempati pangkalan militer di negara itu. Tidak hanya itu, demi alasan keamanan keluarga Kerajaan, berdasarkan data statistik kementerian pertahanan AS, negara-negara Teluk (termasuk Saudi) sejak tahun 1990-November 1995 telah menghabiskan lebih dari 72 miliar dolar dalam kontrak kerjasama militer dengan AS. Saat ini, lebih dari 5000 personel militer AS tinggal di Saudi.
Apa yang terjadi di Saudi saat ini hanyalah salah satu contoh di antara sekian banyak contoh para penguasa Muslim yang melakukan pengkhianatan kepada umat. Tidak jarang, para penguasa pengkhianat umat ini menamakan rezim mereka dengan sebutan negara Islam atau negara yang berdasarkan al-Quran dan Sunnah; meskipun pada praktiknya jauh dari Islam. Karenanya, umat Islam wajib menyadari kewajiban menegakkan Daulah Khilafah Islamiyah yang sahih, bukan semu. Daulah Khilafah Islamiyah inilah yang akan menerapkan hukum-hukum Islam secara menyeluruh, yang pada giliran akan menyelesaikan berbagai persoalan umat ini. Tentu saja, hal ini harus dibarengi dengan melengserkan para penguasa pengkhianat di tengah kaum Muslim. Inilah kewajiban kita semua saat ini. [Farid Wajdi
Ref :
}" onclick="function onclick()
{
LinkshimAsyncLink.swap(this, "\/l.php?u=http\u00253A\u00252F\u00252Fanabelrosetti.wordpress.com\u00252F2009\u00252F11\u00252F02\u00252Farab-saudi-dan-pengkhianatan-keluarga-sa\u002525E2\u00252580\u00252598ud\u00252F&h=kAQGF2Pv2AQH_GDPd-v3dZgbzwHBcCzy8KicEGItvBJBNHQ&s=1");
}" href="http://anabelrosetti.wordpress.com/2009/11/02/arab-saudi-dan-pengkhianatan-keluarga-sa%E2%80%98ud/" rel="nofollow nofollow" target="_blank">http://
Namun demikian, di sisi lain, Saudi juga merupakan negara yang paling banyak dikritik di Dunia Islam. Sejak awal pembentukannya, negara ini dianggap memberontak terhadap Khilafah Utsmaniyah. Sejarahnya juga penuh dengan pertumpahan darah lawan-lawan politiknya. Banyak pihak juga menyoroti tindakan keras yang dilakukan oleh rezim ini terhadap pihak-pihak yang menentang kekuasaan Keluarga Saud. Tidak hanya itu, Saudi juga dikecam karena menyediakan daerahnya untuk menjadi pangkalan militer AS. Kehidupan keluarga kerajaan yang penuh kemewahan juga banyak menjadi sorotan. Secara ekonomi, Saudi juga menjadi incaran negara-negara besar di dunia karena faktor kekayaan minyaknya.
MEMBERONTAK KEPADA NEGARA ISLAM, BERSEKUTU DENGAN INGGRIS
Secara resmi, negara ini memperingati kemerdekaannya pada tanggal 23 September. Pada saat itulah, tahun 1932, Abdul Aziz—dikenal juga dengan sebutan Ibnu Sa‘ud—memproklamirkan berdirinya Kerajaan Saudi Arabia (al-Mamlakah al-‘Arabiyah as-Su‘udiyah). Abdul Aziz pada saat itu berhasil menyatukan dinastinya; menguasai Riyad, Nejed, Ha-a, Asir, dan Hijaz. Abdul Aziz juga berhasil mempolitisasi pemahaman Wahabi untuk mendukung kekuatan politiknya. Sejak awal, Dinasti Sa‘ud secara terbuka telah mengumumkan dukungannya dan mengadopsi penuh ide Wahabi yang dicetuskan oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab yang kemudian dikenal dengan Gerakan Wahabi. Dukungan ini kemudian menjadi kekuatan baru bagi Dinasti Sa‘ud untuk melakukan perlawanan terhadap Khilafah Islamiyah.
Hanya saja, keberhasilan Dinasti Sa‘ud ini tidak lepas dari bantuan Inggris. Mereka bekerjasama untuk memerangi pemerintahan Khilafah Islamiyah. Sekitar tahun 1792-1810, dengan bantuan Inggris mereka berhasil menguasai beberapa wilayah di Damaskus. Hal ini membuat Khilafah Islamiyah harus mengirim pasukannya untuk memadamkan pemberontakan ini. Fase pertama, pemberontakan Dinasti Saud berhasil diredam setelah pasukan Khilafah Islamiyah berhasil merebut kota ad-Diriyah.
Namun kemudian, beberapa tahun kemudian, Dinasti Sa‘ud, di bawah pimpinan Abdul Aziz bin Abdurrahman, berupaya membangun kembali kekuataannya. Apalagi pada saat itu, Daulah Khilafah Islamiyah semakin melemah. Pada tahun 1902, Abdul Aziz menyerang dan merebut kota Riyadh dengan membunuh walinya (Gubernur Khilafah ar-Rasyid). Pasukan Aziz terus melakukan penaklukan dan membunuh pendukung Khilafah Utsmaniyah dengan bantuan Inggris.
Salah satu sahabat dekat Abdul Aziz Abdurrahman adalah Harry St. John Pilby, yang merupakan agen Inggris. Philby menjuluki Abdul Aziz bin Abdurrahman sebagai “Seorang Arab yang Beruntung”, sementara Abdul Aziz menjulukinya dengan “Bintang Baru dalam Cakrawala Arab”. Philby adalah orang Inggris yang ahli Arab yang telah lama menjalin hubungan baik dengan Keluarga Sa‘ud sejak misi pertamanya ke Nejed pada tahun 1917. Pada tahun 1926, Philby tinggal di Jeddah. Dikabarkan kemudian, Philby masuk Islam dan menjadi anggota dewan penasihat pribadi Raja pada tahun 1930. (Lihat: Goerge Lenczowsky, Timur Tengah di Tengah Kencah Dunia, hlm. 351).
Kerjasama Dinasti Sa‘ud dengan Inggris tampak dalam perjanjian umum Inggris-Arab Saudi yang ditandatangani di Jeddah (20 Mei 1927). Perjanjian itu, yang dirundingkan oleh Clayton, mempertegas pengakuan Inggris atas ‘kemerdekaan lengkap dan mutlak’ Ibnu Sa‘ud, hubungan non-agresi dan bersahabat, pengakuan Ibnu Sa‘ud atas kedudukan Inggris di Bahrain dan di keemiran Teluk, serta kerjasama dalam menghentikan perdagangan budak (ibidem, hlm. 351). Dengan perlindungan Inggris ini, Abdul Aziz (yang dikenal dengan Ibnu Sa‘ud) merasa aman dari berbagai rongrongan.
Pada tahun 1916, Abdul Aziz menerima 1300 senjata dan 20.000 keping emas dari Inggris. Mereka juga berunding untuk menentukan perbatasan negerinya, yang ditentukan oleh Percy Cox, utusan Inggris. Percy Cox mengambil pinsl dan kertas kemudian menentukan (baca: memecah-belah) perbatasan negeri tersebut. Tidak hanya itu, Inggris juga membantu Ibnu Sa‘ud saat terjadi perlawanan dari Duwaish (salah satu suku Nejed). Suku ini menyalahkan Ibnu Saud yang dianggap terlalu menerima inovasi Barat. Sekitar tahun 1927-1928, Angkatan Udara Inggris dan Pasukan Ibnu Sa‘ud mengebom suku tersebut. Mengingat kerjasama mereka yang sangat erat, Inggris memberi gelar kebangsawanan ‘sir’ untuk Abdul Aziz bin Abdurrahman.
PERSAHABATAN DENGAN AS
Persahabatan Saudi dengan AS diawali dengan ditemukannya ladang minyak di negara itu. Pada 29 Mei 1933, Standart Oil Company dari California memperoleh konsesi selama 60 tahun. Perusahaan ini kemudian berubah nama menjadi Arabian Oil Company pada tahun 1934. Pada mulanya, pemerintah AS tidak begitu peduli dengan Saudi. Namun, setelah melihat potensi besar minyak negara tersebut, AS dengan agresif berusaha merangkul Saudi. Pada tahun 1944, Deplu AS menggambarkan daerah tersebut sebagai, “sumber yang menakjubkan dari kekuatan strategi dan hadiah material yang terbesar dalam sejarah dunia (a stupendous source of strategic power and the greatest material prize in the world’s history).”
Untuk kepentingan minyak, secara khusus wakil perusahaan Aramco, James A. Moffet, menjumpai Presiden Roosevelt (April 1941) untuk mendorong pemerintah AS memberikan pinjaman utang kepada Saudi. Utang inilah yang kemudian semakin menjerat negara tersebut menjadi ‘budak’ AS. Pada tahun 1946, Bank Ekspor-Impor AS memberikan pinjaman kepada Saudi sebesar $10 juta dolar. Tidak hanya itu, AS juga terlibat langsung dalam ‘membangun’ Saudi menjadi negara modern, antara lain dengan memberikan pinjaman sebesar $100 juta dolar untuk pembangunan jalan kereta api yang menghubungkan ibukota dengan pantai timur dan barat. Tentu saja, utang ini kemudian semakin menjerat Saudi.
Konsesi lain dari persahabatan Saudi-AS ini adalah penggunaan pangkalan udara selama tiga tahun oleh AS pada tahun 1943 yang hingga saat ini terus dilanjutkan. Pangkalan Udara Dhahran menjadi pangkalan militer AS yang paling besar dan lengkap di Timur Tengah. Hingga saat ini, pangkalan ini menjadi basis strategis AS, terutama saat menyerang negeri Muslim Irak dalam Perang Teluk II. Penguasa keluarga Kerajaan Saudi dengan ‘sukarela’ membiarkan wilayahnya dijadikan basis AS untuk membunuhi sesama saudara Muslim. AS pun kemudian sangat senang dengan kondisi ini.
Pada tahun 1947, saat Putra Mahkota Emir Saud berkunjung ke AS, dia menerima penghargaan Legion of Merit atas jasanya kepada sekutu selama perang. Hingga saat ini, persahabatan AS dan Saudi terus berlanjut walaupun harus menyerahkan loyalitasnya kepada AS dan membunuh sesama Muslim.
NEGARA ISLAM SEMU
Salah satu kehebatan negara Saudi selama ini adalah keberhasilannya dalam menipu kaum Muslim, seakan-akan negaranya merupakan cerminan dari negara Islam yang menerapkan al-Quran dan Sunnah. Keluarga Kerajaan juga menampilkan diri mereka sebagai pelayan umat hanya karena di negeri mereka ada Makkah dan Madinah yang banyak dikunjungi oleh kaum Muslim seluruh dunia. Saudi juga terkesan banyak memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok Islam maupun negeri-negeri Islam untuk mencitrakan mereka sebagai ‘pelayan umat’ dan penjaga dua masjid suci (Khadim al-Haramain).
Akan tetapi, citra seperti itu semakin pudar mengingat sepak terjang keluarga Kerajaan selama ini, terutama persahabatannya dengan AS yang mengorbankan kaum Muslim. Arab Saudi menjadi pendukung penuh AS baik secara politis maupun ekonomi dalam Perang Teluk II. Saudi juga mendukung serangan AS ke Afganistan dan berada di sisi Amerika untuk memerangi teroris. Untuk membuktikan kesetiaannya itu, Saudi, pada 17 Juni 2002 mengumumkan bahwa aparat keamanannya telah menahan enam orang warga negaranya dan seorang warga Sudan yang didakwa menjadi anggota Al-Qaeda. Tujuh orang itu didakwa berencana untuk menyerang pangkalan militer Amerika dengan rudal SAM 7. Masih dalam rangka kampanye AS ini, Saudi menghabiskan jutaan dolar untuk membuat opini umum—antara lain lewat iklan—bahwa Saudi adalah mitra AS dalam “perang antiterorisme.” (K.Com, Newsweek, 03/5/2002).
Penguasa Saudi juga dikenal kejam terhadap kelompok-kelompok Islam yang mengkritisi kekuasaannya. Banyak ulama berani dan salih yang dipenjarakan hanya kerena mengkritik keluarga Kerajaan dan pengurusannya terhadap umat. Tidak hanya itu, tingkah polah keluarga Kerajaan dengan gaya hidup kapitalisme sangat menyakitkan hati umat. Mereka hidup bermewah-mewah, sementara pada saat yang sama mereka membiarkan rakyat Irak dan Palestina hidup menderita akibat tindakan AS yang terus-menerus dijadikan Saudi sebagai mitra dekat.
Benarkah Saudi merupakan negara Islam? Jawabannya, “Tidak sama sekali!” Apa yang dilakukan oleh negara ini justru banyak yang menyimpang dari syariat Islam. Beberapa bukti antara lain:
Berkaitan dengan sistem pemerintahan, dalam pasal 5a Konstitusi Saudi ditulis: Pemerintah yang berkuasa di Kerajaan Saudi adalah Kerajaan. Dalam Sistem Kerajaan berarti kedaulatan mutlak ada di tangan raja. Rajalah yang berhak membuat hukum. Meskipun Saudi menyatakan bahwa negaranya berdasarkan pada al-Quran dan Sunnah, dalam praktiknya, dekrit rajalah yang paling berkuasa dalam hukum. Sementara itu, dalam Islam, bentuk negara adalah Khilafah Islamiyah, dengan kedaulatan ada di tangan Allah SWT.
Dalam sistem kerajaan, rajalah yang juga menentukan siapa penggantinya; biasanya adalah anaknya atau dari keluarga dekat, sebagaimana tercantum dalam pasal 5c: Raja memilih penggantinya dan diberhentikan lewat dekrit kerajaan. Siapa pun mengetahui, siapa yang menjadi raja di Saudi haruslah orang yang sejalan dengan kebijakan AS. Sementara itu, dalam Islam, Khalifah dipilih oleh rakyat secara sukarela dan penuh keridhaan.
Dalam bidang ekonomi, dalam praktiknya, Arab Saudi menerapkan sistem ekonomi kapitalis. Ini tampak nyata dari dibolehkannya riba (bunga) dalam transaksi nasional maupun internasional di negara itu. Hal ini tampak dari beroperasinya banyak bank ‘ribawi’ di Saudi seperti The British-Saudi Bank, American-Saudi Bank, dan Arab-National Bank. Hal ini dibenarkan berdasarkan bagian b pasal 1 undang-undang Saudi yang dikeluarkan oleh Raja (no M/5 1386 H).
Saudi juga menjadi penyumbang ‘saham’ IMF, organisasi internasional bentuk AS yang menjadi ‘lintah darat’ yang menjerat Dunia Islam dengan riba. Saudi adalah penanam saham no. 6 yang terbesar dalam organisasi itu. Ada bukti lain yang menunjukkan bahwa ekonomi Saudi adalah ekonomi kapitalis, yakni bahwa Saudi menjadikan tambang minyak sebagai milik individu (keluarga Kerajaan dan perusahaan asing), padahal minyak adalah milik umum (milkiyah ‘amah) yang tidak boleh diberikan kepada individu.
Kerajaan Saudi juga dibangun atas dasar rasialisme dan nasionalisme. Hal ini tampak dari pasal 1 Konstitusi Saudi yang tertulis: Kerajaan Saudi adalah Negara Islam Arab yang berdaulat (a sovereign Arab Islamic State). Sementara itu, dalam Islam, Khilafah adalah negara Islam bagi seluruh kaum Muslim di dunia, tidak hanya khusus orang Arab. Tidak mengherankan kalau di Saudi seorang Muslim yang bukan Saudi baru bisa memiliki bisnis atau tanah di Saudi kalau memiliki partner warga Saudi. Atas dasar kepentingan nasional, Raja Fahd pada 1997 mengusir ratusan ribu Muslim di luar Saudi (sebagian besar dari India, Pakistan, Mesir, dan Indonesia) dari Arab Saudi karena mereka dicap sebagai pekerja ilegal. Bahkan, untuk beribadah haji saja mereka harus memiliki paspor dan visa. Sementara itu, dalam Islam, setiap Muslim boleh bekerja dan berpergian di wilayah manapun dari Daulah Khilafah Islamiyah dengan bebas. Pada saat yang sama, Saudi mengundang ratusan non-Muslim dari Eropa dan tentara Amerika untuk bekerja di Saudi dan menempati pangkalan militer di negara itu. Tidak hanya itu, demi alasan keamanan keluarga Kerajaan, berdasarkan data statistik kementerian pertahanan AS, negara-negara Teluk (termasuk Saudi) sejak tahun 1990-November 1995 telah menghabiskan lebih dari 72 miliar dolar dalam kontrak kerjasama militer dengan AS. Saat ini, lebih dari 5000 personel militer AS tinggal di Saudi.
Apa yang terjadi di Saudi saat ini hanyalah salah satu contoh di antara sekian banyak contoh para penguasa Muslim yang melakukan pengkhianatan kepada umat. Tidak jarang, para penguasa pengkhianat umat ini menamakan rezim mereka dengan sebutan negara Islam atau negara yang berdasarkan al-Quran dan Sunnah; meskipun pada praktiknya jauh dari Islam. Karenanya, umat Islam wajib menyadari kewajiban menegakkan Daulah Khilafah Islamiyah yang sahih, bukan semu. Daulah Khilafah Islamiyah inilah yang akan menerapkan hukum-hukum Islam secara menyeluruh, yang pada giliran akan menyelesaikan berbagai persoalan umat ini. Tentu saja, hal ini harus dibarengi dengan melengserkan para penguasa pengkhianat di tengah kaum Muslim. Inilah kewajiban kita semua saat ini. [Farid Wajdi
Ref :
}" onclick="function onclick()
{
LinkshimAsyncLink.swap(this, "\/l.php?u=http\u00253A\u00252F\u00252Fanabelrosetti.wordpress.com\u00252F2009\u00252F11\u00252F02\u00252Farab-saudi-dan-pengkhianatan-keluarga-sa\u002525E2\u00252580\u00252598ud\u00252F&h=kAQGF2Pv2AQH_GDPd-v3dZgbzwHBcCzy8KicEGItvBJBNHQ&s=1");
}" href="http://anabelrosetti.wordpress.com/2009/11/02/arab-saudi-dan-pengkhianatan-keluarga-sa%E2%80%98ud/" rel="nofollow nofollow" target="_blank">http://
0 comments to "MASALAH LISTRIK di Indonesia : Republik Islam Iran yang menganut Mazhab Syi'ah "SIAP BEKERJASAMA" dengan Republik Indonesia yang bermazhab Sunni"