Ledakan di bundaran Sasin, Ashrafiyah, di timur Beirut mengakibatkan tewasnya delapan orang, termasuk Wissam al-Hassan, salah satu pemimpin pro Barat, 14 Maret dan puluhan orang lainnya luka-luka. Aksi teror ini menjadi perhatian dunia internasional dan patut dibahas secara proporsional dengan mencermati rumitnya situasi politik dan keamanan dalam negeri Lebanon dan kawasan Timur Tengah secara umum. Hal ini dapat dilakukan dengan memetakan para pemain yang memiliki motif dalam ledakan hari Jumat.

1. Ledakan ini dinilai sebagai "Fitnah Kedua" dan merupakan proyek "Fitnah Pertama" yang belum tuntas. Fitnah Pertama adalah peristiwa teror Rafiq Hariri, mantan Perdana Menteri Lebanon yang terjadi pada bulan Februari 2005. Masalah terori Rafiq Hariri kemudian dijadikan isu internasional dan pengadilan internasional menuding Suriah dan Hizbullah berada di balik teror ini. Masalah ini tetap dijadikan isu internasional, hingga terjadinya Perang 33 Hari antara rezim Zionis Israel dan Hizbullah Lebanon.

Beberapa tahun berlalu dan Sayid Hasan Nasrullah menayangkan gambar dari pesawat tanpa awak rezim Zionis Israel dari lokasi ledakan Rafiq Hariri membuat segalanya jelas bahwa Israel berada di balik aksi teror tersebut.

Saat ini, ketika segi tiga Barat-Wahabi-Zionis gagal melengserkan Bashar Assad, Presiden Suriah, poros ini sampai pada satu kesimpulan untuk mengubah strateginya. Karena di belakang Bashar Assad masih ada Hizbullah yang menjadi pendukungnya, maka kelompok Muqawama ini yang harus menjadi target terlebih dahulu. Sayid Hasan Nasrullah dan Hizbullah harus disibukkan dengan konflik di dalam negeri Lebanon atau serangan dari pihak asing agar melepaskan dirinya dari Suriah.Padahal, Sayid Hasan Nasrullah baru-baru ini telah memperingatkan adanya upaya untuk menciptakan kekacauan di dalam negeri. Hal ini menunjukkan Hizbullah benar-benar menguasai medan yang dihadapinya.

Sama ketika tujuh tahun lalu, dimana rezim Zionis Israel dan antek-anteknya di Lebanon yang paling memanfaatkan situasi dari teror Rafiq Hariri, maka mereka ingin mengulanginya dari peristiwa ledakan hari Jumat kemarin. Tapi kali ini kita harus bersabar untuk melihat strategi apa yang akan diterapkan Hizbullah untuk melawan konspirasi teror jilid 2 ini.

2. Tempat ledakan adalah daerah Ashrafiyah, timur Beirut. Tempat ini telah dipilih dengan ketelitian luar biasa oleh musuh Hizbullah. Karena Ashrafiyah adalah kawasan tempat bangunan gereja-gereja bersejarah sejak berabad-abad lalu dan sejak bertahun-tahun menjadi tempat tinggal warga Kristen Maronit. Daerah ini dikuasai oleh pasukan Phalangis yang dipimpin oleh Samir Geagea.

Aksi peledakan di daerah ini dapat menciptakan sentimen masyarakat awam yang tinggal di sana terhadap Hizbullah dan Suriah yang dianggap musuhnya selama ini. Apa lagi Samir Geagea cukup lama mendapat tekanan politik dari kelompok-kelompok Maronit. Untuk keluar dari tekanan ini, ia akan kembali menggunakan politik kotornya dan dengan aksi-aksi teror ia berusaha meraih kembali posisinya sebagai pemimpin kelompok Kristen di antara saingan politiknya.

3. Kelompok teroris Salafi yang disebut dengan "Pasukan Bebas Suriah" beberapa waktu lalu mengeluarkan ancaman akan membuat Beirut tidak aman. Fahd al-Masri, salah satu komandan teroris Pasukan Bebas Suriah kepada surat kabar Arab Saudi, Asyarq Alawsat mengatakan, "Bila Hizbullah ingin mendukung pemerintah Suriah, maka kami akan menyeret konflik dari Suriah ke jantung Beirut.

Pernyataan ini sudah diterapkan dengan ledakan hari Jumat. Sudah jelas siapa-siapa saja yang terlibat dalam aksi peledakan ini. Kini teroris Salafi dan para aktivis Wahabi di Suriah di satu pihak dan Amerika dan rezim Zionis Israel di pihak lain telah sepakat dalam satu hal. Dan itu adalah menciptakan kekacauan di dalam Lebanon. Satu hal yang sangat berbahaya bagi keamanan Lebanon. Terlebih lagi, sudah cukup lama para teroris bersenjata Salafi berlalu lalang dengan bebas di perbatasan utara Lebanon dengan Suriah dan sebaliknya. Sekarang masalah ini telah menjadi krisis bagi Lebanon.

4. Aksi peledakan di Ashrafiyah, timur Beirut ini dilakkan bersamaan latihan perang yang patut dicurigai antara Amerika dan Israel. Karena ini dapat mempercepat krisis di kawasan Timur Tengah dari sisi transformasi militer dan keamanan. Israel telah melakukan persiapan medan untuk dimulainya latihan militer bersama dengan Amerika yang akan segera dilakukan. Selama beberapa hari ini, ada beberapa tim dari militer AS yang pergi ke Israel. Rencananya, jumlah pasukan Amerika yang dikirim ke Israel hingga pekan akan mencapai 4000 orang.

Mesin-mesin perang dan Armada Keenam AS yang berada di Laut Merah juga sedang menuju ke kawasan untuk mendukung latihan perang ini. Sumber-sumber politik yang mengikuti perkembangan latihan militer ini merasa khawatir bahwa hasil dari manuver bersama ini adalah serangan tiba-tiba ke Suriah, instalasi nuklir Iran dan khususnya Hizbullah Lebanon. Sumber-sumber ini menyatakan bahwa latihan militer ini mencakup pemasangan instalasi pertahanan rudal Patriot untuk melengkapi proyek Iron Drome guna melindungi Palestina pendudukan dari serbuan rudal dari pelbagai penjuru. Latihan perang ini akan dimulai bersamaan dengan pengoperasian pesawat tanpa awak baru Israel yang mampu terbang jauh dan membawa rudal.

Rezim Zionis Israel juga telah memperkenalkan varian baru F-16 yang mampu terbang jauh dan menghancurkan target jarak jauhnya. Sumber-sumber ini memberikan kemungkinan bahwa serangan Israel lebih mengarah ke Hizbullah ketimbang Suriah dan Iran. Karena menurut mereka rudal-rudal Hizbullah belum mampu difasilitasi dengan hulu ledak otomatik yang telah diprogram sebelumnya untuk menghantam sasarannya. Rudal-rudal itu akan ditembakkan ke kawasan tertentu dan kekuatan menghancurkan targetnya tidak begitu tepat.

5. Ledakan Beirut terjadi di saat segi tiga Barat-Arab-Israel berada dalam kondisinya yang paling lemah di Timur Tengah. Keluarga kerajaan Al Saud dengan memperhatikan semakin buruknya kondisi kesehatan Raja Abdullah, Raja Arab Saudi dan konflik internal terkait suksesi di antara para pangeran Saudi dari satu sisi dan semakin memuncaknya aksi protes politik dan sosial di negara ini membuat Arab Saudi dalam kondisi sedang hancur dari dalam.

Turki juga gagal dalam usahanya menekan pemerintah di bidang politik, militer, keamanan dan sosial selama satu setengah tahun ini. Akhirnya memutuskan untuk mengusir Pasukan Bebas Suriah dari daerahnya.

Pemerintah Yordania juga dalam sekarat dan akan dibubarkan. Tekanan politik dari dalam negeri membuat Raja Abdullah II juga berada pusaran politik yang sulit baginya untuk keluar darinya.

Pelbagai macam sanksi dan embargo yang diterapkan terhadap Iran selama ini juga tidak menunjukkan keberhasilan.

Sementara negara-negara Teluk Persia seperti Qatar dan Bahrain yang menjadi tokoh-tokoh utama di Timur Tengah untuk melenyapkan muqawama dari Timur Tengah juga berkali-kali gagal, sekalipun telah mengeluarkan dana yang luar biasa besarnya. Pemerintah Bahrain saat ini juga mulai terlihat tidak mampu memadamkan kebangkitan rakyatnya. Dan ini berarti lengsernya Al Khalifa hanya menunggu waktu.

Dalam kondisi yang babak belur seperti ini, strategi yang paling menjanjikan dari segi tiga poros teroris ini adalah menarik konflik yang tidak mampu dimenangkan di Suriah ke Lebanon sebagai tetangga dan sekutu utama Suriah dan itu dilakukan dengan meneror Wissam al-Hassan.

Lalu siapa Wissam al-Hassan?

Kolonel Wissam al-Hassan, Ketua Intelijen Pasukan Keamanan Lebanon tewas dalam ledakan Jumat sore (19/10). Al-Hassan meninggal dalam usia 43 tahun. Ia meninggalkan seorang istri dan dua orang anak. Sebelumnya, ia menjabat sebagai direktur protokol presiden di masa Rafiq Hariri, mantan Perdana Menteri Lebanon yang tewas dalam ledakan bom pada Februari 2005.

Al-Hassan pada 12 Februari 2006 diangkat menjadi Ketua Intelijen Pasukan Keamanan Lebanon di bawah Kantor Pusat Keamanan Dalam Negeri Lebanon.

Ia termasuk pejabat intelijen Lebanon yang mendapat tugas menghentikan empat pejabat senior intelijen Lebanon dan kelompok bersenjata yang berafiliasi kepada kelompok Al Qaeda pada 2005. Empat pejabat itu oleh pengadilan internasional dituduh terlibat dalam aksi teror terhadap Rafiq Hariri.

Mayor al-Hassan pada 2007 dinaikkan pangkatnya menjad Kolonel setelah berhasil menangkap para tertuduh yang terlibat dalam aksi kriminal Ain Alaq. Dia sejak tahun 2006 hingga 2010 ditugaskan di bidang intelijen Lebanon.

Wissam al-Hassan sebelum diteror baru kembali dari sebuah perjalanan ke luar negeri.

Peran yang dimainkan al-Hassan di balik transformasi Lebanon?

Wissam al-Hassan merupakan salah satu pemimpin gerakan pro Barat 14 Maret yang dipimpin oleh Saad Hariri. Al-Hassan dikenal sebagai tokoh berpengaruh di kancah politik Lebanon. Tapi ia sangat membenci poros Muqawama Islam di timur Tengah dan anti pemerintah Suriah. Ia penentang gerakan 8 Maret, khususnya Hizbullah dan berkali-kali mengambil langkah-langkah menentang para pemimpin 8 Maret yang menjadi fraksi mayoritas di parlemen Lebanon.

Sekaitan dengan aktivitas Wissam al-Hassan selama satu setengah tahun ini, ada banyak dokumen yang membuktikan bahwa ia termasuk salah satu dari pejabat Lebanon yang secara transparan mempersenjatai kelompok Salafi-Takfiri dan mengirim mereka ke Suriah untuk berperang dengan pemerintah Bashar Assad.

Ia juga telah mengaktifkan sekitar 10 ribu pemuda Salafi-Takfiri di kawasan Khaled Wakroum, utara Lebanon. Ia mempersiapkan mereka bila nantinya pemerintahan Bashar Assad sudah mulai melemah akibat gempuran Pasukan Bebas Suriah, maka mereka akan segera dikirim ke sana. Disebutkan bahwa apa yang dilakukan ini sesuai dengan perintah Saad Hariri. Keduanya memiliki hubungan erat dan senantiasa bertukar pikiran mengenai masa depan politik Suriah.

Pertemuan Terakhir Al-Hassan dengan Ketua CIA

Beberapa waktu lalu, Wissam al-Hassan melakukan perjalanan rahasia ke Amerika dan melakukan pertemuan dengan David Petraeus, Direktur CIA. Petraeus dalam pertemuan itu meyakinkan al-Hassan bahwa Amerika pasca pemilu presiden akan menambah dukungan militer dan senjata kepada kelompok-kelompok bersenjata anti pemerintah Suriah. Petraeus juga mengklaim di hadapan al-Hassan dan menjanjikan bahwa pada akhirnya pemerintah Suriah akan jatuh. Sementara peran Lebanon di Suriah pasca lengsernya Bashar Assad akan dibahas dan dibicarakan bersama Wissam al-Hassan.

Dalam pertemuan ini juga ditekankan akan peran Lembaga Intelijen Dalam Negeri Lebanon untuk membantu pasukan bersenjata di Suriah dan juga kelompok teroris yang disebut Pasukan Bebas Suriah. Sekaitan dengan hal ini, CIA memberikan sejumlah dana kepada al-Hassan untuk melakukan tugas-tugasnya.

Al-Hassan dan Pesawat Tanpa Awak "Ayub"

Sekalipun al-Hassan dalam melaksanakan tugas-tugasnya banyak mengambil tindakan yang merugikan Muqawama Islam, tapi tampaknya sebagian media, baik sadar atau tidak masuk dalam konspirasi Israel untuk menghadap-hadapkan al-Hassan dan Hizbullah. Dalam beberapa hari belakangan, media-media mempublikasikan berita-berita yang berusaha mengarahkan bahwa memang ada pertentangan hebat antara al-Hassan dan Hizbullah. Sebagai contoh, sebagian media-media Lebanon dua hari sebelumnya mengklaim bahwa al-Hassan memberikan informasi tentang pesawat tanpa awak "Ayub" kepada CIA dan Mossad. Hal itu dilakukannya setelah pesawat tanpa awak ini berhasil terbang di atas langit zionis Israel dan mengambil gambar-gambar secara detil dari tempat-tempat strategi rezim ini.

Berdasarkan laporan ini, ia menuduh militer Lebanon yang menyiapkan segalanya agar Hizbullah dapat memasukkan pesawat tanpa awak ini ke Lebanon lewat bandara internasional Beirut.

Media-media Lebanon menegaskan bahwa Wissam al-Hassan rencananya akan melakukan pertemuan dengan para perwira Mossad untuk membicarakan soal pesawat tanpa awak Hizbullah. Sehingga dalam pembicaraan itu juga diupayakan soal program dan langkah-langkah yang bakal dilakukan terhadap Hizbullah dan Suriah.

Begitu juga dalam laporan lain disebutkan, ada informasi yang menunjukkan Saad Hariri akan melakukan pertemuan dengan Amir Qatar dan seorang menteri Israel yagn dekat dengan Benyamin Netanyahu di Doha, ibukota Qatar untuk membicarakan perkembangan terbaru Suriah. Rencananya, setiap bulan akan diadakan perundingan rahasia antara Amir Qatar, Saad Hariri, Wissam al-Hassan, seorang menteri Israel dan seorang perwira Mossad untuk mengkoordinasi langkah-langkah apa yang perlu dilakukan terhadap Suriah.

Berita dan laporan semacam ini dan berita-berita mengenai dampak dari peledakan hari Jumat itu sampai sekarang masih menjadi berita teratas media-media dunia. Hal ini menunjukkan adanya skenario berbahaya dengan fokus "Barat-Arab-Zionis" yang sedang diterapkan dengan cepat. (IRIB Indonesia / Saleh Lapadi)

Kebebasan berbicara merupakan salah satu parameter utama bagi setiap masyarakat plural dan demokratis. Kini, kebebasan berekspresi menjadi salah satu bagian dari hak asasi manusia. Pada pasal 19 piagam internasional tentang hak asasi manusia ditegaskan bahwa setiap orang memiliki kemerdekaan berpendapat dan mengungkapkannya tanpa rasa takut dan dengan cara apapun. Namun pengalaman menunjukkan bahwa slogan kebebasan berpendapat yang didengung-dengungkan secara gegap-gempita oleh negara-negara Barat hanya sebatas omong kosong belaka. Sebab faktanya mereka melakukan cara-cara untuk membatasi kebebasan berpendapat.

Kini, ribuan stasiun televisi jaringan parabola di seluruh dunia beraktivitas dengan beragam modelnya masing-masing. Namun penyebaran informasi di negara-negara Barat hanya berjalan bebas selama tidak mengganggu kepentingan para penguasa dan lonceng peringatan bagi pemerintahannya. Oleh karena itu, media independen dan penentang kebijakan Barat menjadi ancaman bagi kekuatan arogan global. Dengan berbagai cara mereka berupaya memberangus suara media independen.

Baru-baru ini, penyedia layanan satelit Eropa Eutelsat SA memerintahkan perusahaan jasa media Arqiva, untuk memutus siaran saluran televisi Iran dari salah satu frekuensinya, Hot Bird. Arqiva dalam surat elektronik yang dikirimkan ke PressTV menyatakan bahwa keputusan ini atas instruksi dari Uni Eropa. Manajer Area Eutelsat, Karen Badalov mengatakan, "Berdasarkan keputusan Uni Eropa, perusahaan ini memutus kontrak perjanjian kerjasama dengan stasiun-stasiun TV Iran." Ia menambahkan, "Perusahaan kami terpaksa menaati keputusan Uni Eropa ini."

Sementara itu, Garry Follows, kepala Humas Arqiva kepada PressTV mengungkapkan, "Menyusul sanksi baru yang diputuskan Uni Eropa terhadap Iran dan desakan berulangkali Eutelsat mengenai pemutusan permanen stasiun Sahar 1 yang disiarkan IRIB, maka penyiaran stasiun TV IRIB-Iran dari Eutelsat-Hot Bird dihentikan."  Kini, terdapat 19 stasiun TV Iran termasuk Press TV, al-Alam, Jam-e-Jam 1 dan 2, Sahar 1 dan 2, jaringan berita Iran, Quran TV, dan al-Kawthar yang diputus siarannya oleh perusahaan Eutelsat dari Hot Bird. Terkait hal ini, Kepala IRIB World Service mengatakan, "IRIB dan Eutelsat menjalin kontrak jangka panjang selama 20 tahun. Kontrak tersebut telah diperpanjang selama 5 dan 10 tahun. Kontrak tersebut masih berlaku hingga kini. Keputusan pemutusan 19 stasiun televisi dan radio baru-baru ini sepenuhnya politis."

Sebelumnya, selama beberapa bulan perusahaan layanan parabola itu memasang parasit pada stasiun TV Iran yang ditayangkan di kawasan Eropa. Akibatnya tayangan TV Iran itu terganggu di negara-negara yang mengklaim sebagai pengusung kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Larangan tersebut bukan kali ini terjadi. Sebelumnya, frekuensi Al-Alam dan Press TV berulangkali menjadi sasaran parasit karena menyiarkan pandangan yang bertentangan dengan kebijakan rezim Zionis dan negara-negara arogan dunia. Beberapa tahun lalu, frekuensi televisi al-Alam diserbu parasit ketika menayangkan liputan mengenai agresi militer yang dilakukan AS terhadap Irak. Tidak hanya itu, kejadian serupa terjadi ketika Al-Alam menyiarkan liputan tentang penyerangan rezim Zionis atas Jalur Gaza dan Lebanon. Tindakan ilegal itu dilakukan untuk menyembunyikan kenyataan sebenarnya yang menimpa Israel dalam perang 22 hari dan 33 Hari di Jalur Gaza dan Lebanon.

Pada akhir Januari 2012, Kantor Telekomunikasi Inggris (Ofcom) secara sepihak mencabut izin tayang PressTV. Ofcom memiliki hubungan erat dengan keluarga kerajaan Inggris. Tidak hanya itu, pada Desember 2011, Ofcom juga menjatuhkan sanksi berupa denda ratusan ribu poundsterling terhadap PressTV, karena menayangkan liputan tentang skandal yang menimpa keluarga kerajaan Inggris.  

Menyusul aksi sepihak dan ilegal yang dilakukan Eutelsat terhadap PressTV, stasiun televisi Iran ini menyerukan dukungan publik dunia melalui jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter terhadap petisi, "Save PressTV in Europe", yang bisa diakses dilaman: http://www.facebook.com/savePressTVineurope. Selain itu, para pejabat Iran memproses tindakan ilegal ini melalui jalur hukum internasional.

Sebuah stasiun radio Norwegia menilai aksi sepihak Eutelsat terhadap PressTV merupakan hasil dari lobi rezim Zionis. Radio ini mengungkapkan, "PressTV memiliki banyak pemirsa di Eropa, Afrika dan Asia. Bersama sejumlah stasiun televisi Iran lainnya seperti al-Alam, media-media ini berhasil mendatangkan tokoh-tokoh Arab dan Barat dan menjelaskan transformasi kawasan secara riil kepada pemirsa." Radio itu menilai keputusan Eutelsat terhadap jaringan televisi Iran sepenuhnya politis, sekaligus menertawakan klaim Barat mengenai kebebasan berpendapat melebihi sebelumnya."

Para analis berkeyakinan bahwa Uni Eropa tidak menghormati kebebasan berpendapat, dan terus menerus berupaya memberangus suara media yang menentangnya. Terkait hal ini, Direktur IRIB, Ezzatollah Zarghami mengatakan, "Kita menghadapi sandiwara getir. Media mainstream Barat berupaya menyensor pesan media-media independen seperti PressTV. Tapi pada saat yang sama mereka bungkam menyikapi penistaan besar belum lama ini terhadap Nabi Muhammad Saw yang merupakan sosok yang paling dihormati dunia Islam, dan mereka tidak bersedia mencabut tayangan penghinaan itu di YouTube."

Ironisnya, hampir bersamaan dengan putusan Uni Eropa menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran, Komite Penghargaan Nobel memberikan penghargaan hadiah nobel kepada Uni Eropa. Komite ini berdalih bahwa Uni Eropa selama enam dekade memainkan peran besar dalam memperluas perdamaian, demokrasi dan hak asasi manusia di Eropa. Sontak, keputusan itu menjadi bahan cemoohan berbagai kalangan. Selang 30 menit setelah pemberian penghargaan itu, gelombang cemooh menghempas jejaring sosial Twitter. Sebagian pihak menilai pemberian penghargaan Nobel kepada Uni Eropa sebagai parodi atas kebijakan ekonominya yang sedang dilanda krisis akut.

Berbagai media global juga mengejek keputusan tersebut. Majalah Time misalnya, menyebut Komite Penghargaan Nobel, kembali membuktikan "bakat terpendamnya" untuk melawak dengan memberikan Penghargaan Nobel 2012 kepada Uni Eropa.Time edisi Sabtu (13/10) dalam artikel yang ditulis oleh Catherine Mayer membeberkan faktor di balik pemberian penghargaan Nobel kepada Uni Eropa untuk tahun 2012.

Mayer menilai Uni Eropa dewasa ini tidak memainkan peran apapun dalam perdamaian maupun resolusi konflik. Uni Eropa bahkan tidak mampu mencegah perang Bosnia yang merupakan peristiwa besar dalam sejarah lembaga ini. Selain tidak memainkan peran dalam memadamkan api perang tersebut, bahkan tidak berandil sedikit pun dalam peristiwa setelahnya. 

Derasnya konspirasi Barat tersebut tidak mampu menjegal upaya media-media Iran menyuarakan kebenaran kepada publik dunia. Setelah Barat menghapus siaran stasiun-stasiun TV Iran dari satelit Hot Bird, Al Alam langsung merubah frekuensinya, dan para pemirsa dapat menyaksikan tayangan stasiun ini di frekuensi yang baru.

Dalam wawancaranya dengan Farsnews, Alireza Gholami Manajer Humas Al Alam mengatakan, "Penghentian siaran stasiun-stasiun TV khususnya Al Alam dari satelit Hot Bird adalah kelanjutan dari kebijakan sensor berita dan perlawanan terhadap stasiun-stasiun TV yang menampilkan realitas dan kebenaran, baik di kawasan maupun dunia." Menurutnya sanksi-sanksi ini tidak akan berpengaruh terhadap kinerja Al Alam, dan stasiun ini dapat di akses dari frekuensi-frekuensi barunya. Asiasat 3s-105,5e dan pada frekuensi 12376, juga pada frekuensi baru Hot Bird di 11566.

Sejatinya, Barat melakukan segala cara untuk menjauhkan publik dunia dari kebenaran yang disiarkan media independen. Namun langkah itu membentur dinding di era media modern dewasa ini. Terkait hal ini, Direktur IRIB, Ezzatollah Zarghami mengatakan, "Periode sensor informasi telah berakhir. Di era media modern kini tidak bisa menjauhkan jaringan media semacam Press TV dan al-Alam. Kini pengakses situs keduanya mencapai puluhan juta orang yang berupaya memperoleh berita baru dari sana." (IRIB Indonesia/PH)

Pengakuan Mansour Arbabsiar terhadap dakwaan Pengadilan Amerika terkait keterlibatannya atas upaya teror terhadap dubes Arab Saudi di Washington beberapa waktu lalu kembali menjadi sorotan tajam media Barat anti Republik Islam Iran. Satu tahun lalu dalam sebuah langkah terorganisir Amerika Serikat menuding upaya seorang warga Amerika keturunan Iran meneror dubes Arab Saudi di Washington atas instruksi Republik Islam Iran. Dakwaan tersebut dilontarkan tanpa menunjukkan data akurat serta sekedar merujuk pada peryataan pejabat keamanan AS terkait percakapan telepon Arbabsiar.

Petinggi Amerika mengklaim bahwa Arbabsiar berusaha merealisasikan rencananya meneror dubes Arab Saudi dengan bekerjasama dengan pasukan Garda Revolusi Iran dan sebuah kartel narkotika. Tudingan ini menyisakan pertanyaan serius atas kebenarannya.

Pengadilan AS dengan bersandarkan pada pengakuan Arbabsiar kini mengklaim bahwa Arbabsiar dalam aksinya berkerjasama dengan Iran. Pengadilan AS ini terkait dakwaan terhadap Siar menyatakan bahwa pria berusia 57 tahun yang memiliki kewarganegaraan AS-Iran berencana meledakkan restoran yang akan dikunjungi dubes Arab Saudi dengan mamanfaatkan penyelundup narkotika Meksiko. Menurut klaim pengadilan AS, oknum yang disebut Siar sebagai penyelundup narkotika tersebut bukanlah penyelundup, namun seorang agen rahasia.

Mansour Arbabsiar yang telah tinggal cukup lama di negara bagian Texas ditangkap pasukan keamanan Amerika di bandara udara John F Kennedy, New York pada September  2011 dengan dakwaan berencana meneror dubes Arab Saudi. Kini disebutkan bahwa Arab Saudi telah melayangkan permohonan resmi kepada AS untuk mendapat seluruh pengakuan Mansour Arbabsiar.

Sementara itu, Juru Bicara Departemen Luar Negeri Iran, Ramin Mehmanparast  saat mereaksi perilisan berita pengakuan Arbabsiar menyatakan, "Ini merupakan skenario menggelikan yang dirancang petinggi Amerika sejak satu tahun lalu, selain pengakuan tersebut dibantah oleh terdakwa, juga sejumlah pengamat politik Amerika menyebtunya tak benar serta menyamakannya dengan skenario Hollywood."

Mehmanparast seraya menolak keabsahan dakwaan pengadilan AS terhadap Iran menyebut skenario klaim pengakuan terdakwa yang telah menolak tuduhan yang dialamatkan kepadanya setelah satu tahun kasus ini muncul menunjukkan adanya kondisi tak normal dan represi mental serta kondisi sel individu di penjara Amerika Serikat.

Sejumlah media massa termasuk AFP dilaporannya menyebut  Mansour Arbabsiar saat hadir di pengadilan sebagai sosok lemah dan kurus, bahkan pikirannya pun kacau. Hal ini terlihat saat ini menjawab berbagai pertanyaan jaksa tentang usianya yang dijawabnya dengan mengatakan, "sepertinya saya telah memasuki usia 58 tahun"

AFP terkait sidang yang digelar pengadilan Amerika hari Rabu lalu menulis, jaksa penuntut bertanya kepada Arbabsiar, Apakah benar anda dan teman-teman anda yang menjadi anggota militer di Iran antara musim semi hingga gugur tahun 2011 mencapai kesepakatan soal teror terhadap dubes Arab Saudi di AS? Arbabsiar pun menjawab positif atas dakwaan jaksa.

Menurut para pengamat, mereka yang merancang rencana konspirasi ini, terlepas dari keabsaahan isu tersebut, bahkan tak memperhatikan kontradiksi di skenario yang meraka rancang. Klaim ini dirancang berdasarkan pengakuan seorang agen rahasia yang mengambil sumber dari pernyataan oknum penyelundup narkotika dan dengan dalih rekaman percakapan telepon tanpa menyerahkan data akurat.

Skenario ini dilancarkan saat Amerika berusaha keras menciptakan ketegangan hubungan antara Iran dan negara-negara kawasan. Untuk mensukseskan ambisinya ini, Washington telah melepas sejumlah isu secara bersamaan salah satunya adalah dakwaan atas intervensi Iran di negara-negara Arab dengan difokuskan pada penyebaran Iranphobia. Terkait program nuklir damai Iran pun Amerika mengambil kebijakan serupa.

Tak hanya Iran yang direcoki Amerika, Arab Saudi pun kini diseret ke krisis dan ketegangan regional termasuk penumpasan aksi demo damai rakyat Bahrain dan Yaman. Kini Arab Saudi dan sejumlah negara Arab di kawasan mulai terperangkap di permainan propaganda Amerika dan Washington melanjutkan kebijakannya di kawasan dengan menyetir negara Arab dari belakang serta menebar Iranphobia. Pintarnya Amerika di sini bahwa mereka mengobarkan krisis di kawasan, namun negara Arab yang harus menanggung biayanya. (IRIB Indonesia/MF)

Menteri Luar Negeri  Republik Islam Iran, Ali Akbar Salehi mengucapkan belasungkawa kepada keluarga korban tewas juga kepada korban cedera dalam insiden pengeboman hari Jumat (19/10) di Beirut dan mengatakan, "Ledakan tersebut adalah fitnah besar yang dimulai oleh rezim Zionis dengan tujuan memperumit kondisi yang sudah sulit di Lebanon."

IRNA (21/10) melaporkan, hal itu dikemukakan oleh Salehi dalam konferensi pers bersama sejawatnya dari Afrika Tengah, di Tehran. Menjawab pertanyaan wartawan soal tujuan di balik aksi pengeboman Beirut, Salehi mengatakan, "Pasca ledakan tersebut, kami langsung mengontak Menteri Luar Negeri Lebanon dan menyampaikan belasungkawa dan solidaritas kepada korban."

Seraya menyatakan sangat menyayangkan ledakan tersebut, Salehi mengatakan bahwa kita harus mencari siapa yang diuntungkan dari aksi sadis itu.

Menteri Luar Negeri Iran menyebut Israel sebagai musuh paling besar di kawasan dan mengatakan, "Pesawat tanpa awak yang beberapa waktu lalu mampu menembus zona udara Palestina pendudukan, menimbulkan ketakutan di dalam Israel dan rezim Zionis sekarang tampil sangat rentan di depan warganya."

Salehi menjelaskan, "Rezim Zionis Israel berusaha mempengaruhi opini publik regional, dengan melancarkan sebuah kejahatan besar dan sejumlah warga Lebanon tewas dan cedera."

Salehi mengatakan bahwa warga dan partai politik Lebanon pastinya memahami fitnah besar ini dan mereka tidak akan membiarkan negara mereka terpecah belah, mengingat bangsa Lebanon adalah bangsa yang berbudaya tinggi, independen dan berdemokrasi.  

Menurut Salehi, banyak yang berusaha untuk menyulut perpecahan di dalam negeri Lebanon akan tetapi dengan kewaspadaan konstan seluruh kelompok politik dan para pejabat tinggi negara ini akan menggagalkan segala konspirasi.

Lebih lanjut Salehi juga menyinggung sikap transparan Iran terhadap seluruh partai politik Lebanon dan bahwa Republik Islam berada di garis yang sama dan setara dengan seluruh pihak di Lebanon. (IRIB Indonesia/MZ)

Manuver gabungan antara militer Amerika Serikat dan rezim Zionis Israel dimulai pada Ahad (21/10) dan diikuti sekitar 3000 personel militer Amerika. Latihan gabungan ini adalah latihan terbesar yang digelar selama ini.

Manuver tersebut akan diselenggarakan selama tiga pekan dan berbagai sumber pemberitaan menyebutkan bahwa pasca latihan tersebut, ratusan tentara AS akan tetap tinggal di Palestina pendudukan (Israel).

Hingga kini belum ada kejelasan tentang penyebab tetap tinggalnya ratusan militer Amerika di Palestina pendudukan pasca latihan nanti. Namun komandan pasukan AS yang menjadi pengawas manuver gabungan tersebut dalam pertemuannya dengan  para pejabat militer Israel menegaskan bahwa kehadiran pasukan Amerika di Palestina pendudukan pasca latihan bersama sebagai bentuk dukungan Washington kepada Tel Aviv.

Latihan gabungan antara pasukan Amerika dan Israel bukan hal yang baru mengingat keduanya mempunyai hubungan strategis. Bahkan setiap tahun Gedung Putih selalu memberikan bantuan militer kepada Tel Aviv dalam skala besar. Terkait hal ini, Kongres AS sekitar tiga tahun lalu sepakat untuk menambah cadangan senjatanya di gudang-gudang senjata yang berada di Palestina pendudukan.

Dalam kerjasama itu, militer AS hingga tahun 2012 berupaya menambah cadangan senjatanya di Israel dari 800 juta dolar menjadi 1,2 miliar dolar. Washington mempunyai enam pangkalan militer di Israel. Sebagian pangkalan tersebut terletak di kota Herzliyadan sebagian lainnya berada di dekat Bandara Ben Gurion. Menurut koran Maariv, pangkalan-pangkalan tersebut dibangun atas usulan mantan Perdana Menteri Rezim Zionis Ariel Sharon pada dekade 1980-an.

Berdasarkan kesepakatan antara Washington dan Tel Aviv, Israel dapat menggunakan cadangan senjata Amerika di Palestina pendudukan dengan koordinasi terlebih dahulu. Dalam hal ini, koran Zionis Haaretz menulis bahwa Israel telah menggunakan cadangan senjata Amerika dalam mengagresi Lebanon pada tahun 2006.

Selain bantuan berbagai senjata kepada Israel, Washington setiap tahun juga memberikan dana bantuan tanpa imbalan kepada Tel Aviv sebesar tiga miliar dolar. Sebagian besar dana bantuan tersebut merupakan bantuan militer. AS pertahun juga memberikan fasilitas kredit kepada Israel yang sebagian besarnya untuk membeli senjata dari negara-negara Barat.

Berlanjutnya dukungan luas Gedung Putih kepada Tel Aviv menjadi lampu hijau bagi rezim Zionis untuk melanjutkan kebijakan perangnya meskipun rezim ini selalu gagal dalam berbagai agresinya termasuk agresi ke Lebanon dan Jalur Gaza. Bahkan beberapa pekan lalu, pesawat tanpa awak Gerakan Muqawama Islam Lebanon (Hizbullah) berhasil menembus pertahanan udara Israel dan menerobos masuk ke wilayah Palestina pendudukan. Keberhasilan pesawat tanpa awak Hizbullah yang melewati berbagai wilayah yang dipenuhi oleh radar militer Israel menunjukkan kelemahan pertahanan udara rezim Zionis dan sekaligus menciutkan semangat dan keberanian pasukan Israel.

Dengan demikian, salah satu tujuan manuver gabungan tersebut adalah memberikan semangat baru kepada militer Israel. Namun pengalaman membuktikan bahwa cara-cara seperti ini tidak dapat menutupi lemahnya pasukan Israel dalam menghadapi perlawanan gerakan Muqawama di kawasan.  Selain itu, latihan militer itu sebagai penegasan atas kebijakan Obama di kawasan Timur Tengah dan juga untuk menarik suara lobi-lobi Zionis dalam pemilu presiden Amerika mendatang.

Yang jelas, latihan militer antara AS dan Israel tidak akan berpengaruh pada kegagalan mereka dalam berbagai operasi di kawasan tetapi justru akan memperlihatkan kepada opini publik dunia tentang kebijakan haus perang dan ekspansionis mereka. (IRIB Indonesia/RA)

Seorang pakar energi Kuwait mengkonfirmasikan serangan Dinas Rahasia Israel (Mossad) dan Pentagon terhadap sistem-sistem keamanan serta perminyakan sebagian negara Timur Tengah. Ia mengatakan, "Iran satu-satunya negara yang berhasil mengatasi serangan virus ke sistem industri minyaknya, dan menangani kasus tersebut dengan serius."

Dalam wawancaranya dengan Fars News (22/10), Ahmad al-Hashim mengatakan, "Saat ini Amerika dan Israel sedang berupaya menggelar sebuah perang elektronik di Timur Tengah. Beberapa bulan terakhir, perusahaan-perusahaan besar minyak dan gas Timur Tengah menjadi sasaran serangan cyber."

Ditemukan sejumlah bukti soal pengakuan Benyamin Netanyahu bahwa rezim Israel dengan dukungan Amerika mengancam sistem-sistem keamanan sejumlah negara Timteng seperti Iran, Kuwait, Irak, Arab Saudi dan Qatar.

Ditambahkannya, "Sebagi contoh, Pentagon secara resmi mengumumkan bahwa virus yang menyerang perusahaan Aramco milik Arab Saudi dan Qatar Gas adalah produk Amerika dan digunakan untuk melumpuhkan produksi minyak dan gas kedua negara."

"Serangan ini bisa saja diarahkan ke Kuwait, akan tetapi sampai sekarang belum terdengar berita soal itu," ungkap al-Hashim.

Sistem pertahanan Iran dinilai lebih maju dibanding negara-negara produsen minyak lain. Pasalnya, negara ini sejak awal sudah mengetahui soal serangan cyber tersebut. (IRIB Indonesia/HS)

The International Telecommunications Satellite Organization (Intelsat) memutus saluran televisi Iran yang mengarah ke Amerika Serikat.

Sebelumnya, Ahad (21/10) Menteri Kebudayaan dan Bimbingan Islam Iran mengatakan, larangan yang dikenakan pada saluran televisi Iran di Eropa adalah tindakan ilegal dan sepihak oleh negara-negara Barat dan Eropa.

Sayyed Mohammad Hosseini menuturkan, musuh-musuh Islam tahu bahwa dunia kini muak dengan penindasan dan bangsa akan bangkit melawan kaum arogan jika mereka mendengar seruan Tuhan, keadilan dan ajaran-ajaran ilahi.

Dia mengutuk negara-negara Barat yang bertindak melawan klaim mereka sendiri terkait kebebasan berbicara dan menolak hak orang-orang di dunia untuk menyaksikan dan mendengar realitas Islam Iran.(IRIB Indonesia/MZ)

Kebangkitan rakyat Bahrain dan Arab Saudi telah menjadi korban dari kebijakan standar ganda Barat yang mengaku sebagai pembela demokrasi dan hak asasi manusia. Pemerintah dan media-media Barat sengaja tidak mengekspose protes dan kebangkitan di Bahrain dan Saudi. Mereka bahkan berupaya mengesankan bahwa jeritan rakyat di kedua negara monarki mutlak itu sebagai peristiwa biasa dan tidak penting. Namun, realitanya adalah gerakan kebangkitan rakyat untuk menuntut kebebasan terus berlanjut di negara tersebut.

Raja Bahrain Hamad bin Isa Al Khalifa menyebut mayoritas warganya sebagai "kelompok sesat" dan mengklaim bahwa mereka mendapat bantuan pihak asing untuk mengobarkan kerusuhan di Bahrain. Raja Hamad mengatakan, kelompok sesat telah menyeret Bahrain ke lingkaran kerusuhan untuk meraih tujuan politiknya. Raja Bahrain juga mendesak parlemen untuk mengesahkan undang-undang yang menindak kelompok anti-rezim dan menilai aksi rakyat sebagai ancaman bagi persatuan dan keamanan nasional.

Akan tetapi, klaim Raja Bahrain tersebut bertolak belakang dengan berbagai laporan organisasi HAM dan pengamat internasional. Menurut berbagai lembaga HAM, sejak tanggal 14 Februari tahun lalu rakyat Bahrain menggelar demonstrasi damai anti-rezim dan hingga kini unjuk rasa yang menuntut reformasi dan diakhirinya diskriminasi itu dilakukan dengan damai pula. Meski demikian, demonstrasi itu disambut dengan kekerasan oleh pasukan keamanan Bahrain yang dibantu oleh militer Saudi.

Pasukan Bahrain bersama militer Saudi menyambut kebangkitan rakyat dengan gas beracun dan peluru karet dan tajam sehingga puluhan pengunjuk rasa tewas dan ratusan lainnya terluka selama gelombang protes melanda negara di pesisir Teluk Persia itu. Pihak berwenang Bahrain juga menangkap ratusan lainnya termasuk dokter dan perawat karena membantu demonstran yang terluka. Sebuah laporan yang diterbitkan oleh Komisi Investigasi Independen Bahrain pada November 2011 lalu menemukan bahwa rezim Al Khalifa menggunakan 'kekuatan yang berlebihan' untuk memberangus protes rakyatnya sendiri. Kelompok HAM ini juga menuduh rezim Manama menyiksa para aktivis, politisi, dan demonstran.

Rakyat Bahrain melanjutkan aksi protes menentang rezim Al Khalifa di tengah gencarnya represi petugas keamanan terhadap pengunjuk rasa. Sejak pertengahan Februari 2011 lalu, para pemrotes anti-rezim menggelar demonstrasi rutin di jalan-jalan Bahrain, menuntut pembubaran rezim Al Khalifa. Asosiasi Dokter untuk Hak Asasi Manusia mengatakan dokter dan perawat ditahan, disiksa, dan bahkan dihilangkan paksa karena mereka memiliki bukti kekejaman yang dilakukan oleh rezim dan aparat keamanan dalam menumpas kebangkitan rakyat.

Sejak setahun lalu, warga di berbagai kota di Arab Saudi, terutama di wilayah timur negara itu juga menggelar demonstrasi damai menuntut kebebasan, demokrasi dan pembentukan pemerintahan demokratis. Namun, demonstrasi damai tersebut disambut pasukan keamanan dengan kekerasan, penangkapan semena-mena dan penyiksaan, bahkan ulama terkemuka di negara itu Sheikh Nimr al-Nimr menjadi korban kebrutalan pasukan keamanan Saudi. Menurut Asosiasi Hak-Hak Sipil dan Politik Saudi, terdapat sekitar 30.000 tahanan politik mendekam di penjara negara itu.

Amnesti Internasional dalam sebuah pernyataannya, menuntut rezim Al Saud untuk menghormati hak-hak warga Saudi yang menggelar demonstrasi damai. Dikatakannya, Arab Saudi harus menghormati hak-hak warganya yang mengelar unjuk rasa damai. Statemen tersebut menambahkan, pasukan keamanan rezim Al Saud harus menghentikan penangkapan dan tekanan terhadap demonstran.

Sejak Februari 2011 lalu, para pengunjuk rasa secara rutin hampir setiap hari berdemontrasi, terutama di wilayah Qatif dan Awamiyah di Provinsi Timur. Mereka menyerukan pembebasan semua tahanan politik, kebebasan berekspresi dan berkumpul, serta mengakhiri diskriminasi yang meluas. Provinsi Timur yang kaya minyak menjadi titik fokus dari protes anti-rezim di Saudi. Menurut Human Rights Watch (HRW), rezim Saudi secara rutin merepresi rakyatnya sendiri.

Ironisnya, para pejabat Saudi justru memilih bungkam atas aksi penistaan terhadap Islam dan Rasulullah Saw. Pada tanggal 28 April 2012, Saudi menarik duta besarnya untuk Kairo Abdul Aziz al-Qattan. Sebab penarikan al-Qattan ini adalah karena warga Mesir berdemonstrasi di depan Kedubes Arab Saudi di Kairo dalam rangka memprotes penangkapan Ahmad al-Gizawi, seorang pengacara Mesir di bandara Jeddah. Para pejabat Saudi berdalih bahwa warga Mesir telah menghina Raja Abdullah bin Abdul Aziz.

Melalui penarikan dubesnya dari Kairo, Saudi menyampaikan pesan tegas kepada pemerintah Mesir bahwa penghinaan terhadap Raja Saudi akan merusak hubungan kedua negara. Sekilas, sikap pemerintah Saudi itu merefleksikan kekuatan dan ketegasan politik luar negeri rezim Al Saud, bahwa Riyadh tidak akan mentolerir penghinaan terhadap Raja meski dilakukan oleh rakyat negara Arab sahabatnya. Akan tetapi bagaimana dengan penistaan terhadap Rasulullah Saw? Apakah para pejabat Saudi menunjukkan reaksi tegas yang sama atau bahkan lebih keras lagi? Menurut berbagai laporan, para politisi Saudi justru bungkam dan tidak berkomentar tentang penistaan terhadap Rasulullah Saw yang terjadi di Amerika Serikat. Kebungkaman ini terjadi di saat negara itu mengibarkan bendera hijau bertuliskan Muhammad Rasulullah Saw.

Arab Saudi dan Bahrain merupakan sekutu utama Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Kedua negara itu membelanjakan kekayaannya triliun dolar, hanya untuk membeli mesin pembunuh dari AS dan kemudian digunakan untuk menghadapi rakyatnya sendiri. Pada bulan Mei 2012, Kerajaan Saudi  menandatangani kontrak senilai 3 miliar dolar dengan Inggris untuk membeli jet tempur jenis Sea Harrier. Sementara itu, surat kabar Jerman melaporkan bahwa Saudi akan membeli 600-800 tank Leopard dari Jerman , setidaknya dua kali lipat dari jumlah perkiraan sebelumnya.

Tidak hanya itu, media-media Lebanon juga mengkonfirmasikan kontrak militer senilai 127 juta dolar antara Arab Saudi dan rezim Zionis Israel serta pembelian tujuh pesawat mata-mata Zionis. Televisi al-Manar Lebanon mengutip lembaga-lembaga militer yang meneliti soal persenjataan di Timur Tengah mengumumkan bahwa terjadi peningkatan nilai kontrak pembelian senjata antara negara-negara sekitar Teluk Persia dengan Amerika dan Eropa.

Data statistik menunjukkan bahwa antara bulan Juli 2011 hingga Juli 2012 terjadi lonjakan drastis pembelian senjata oleh negara-negara Arab, sekitar Teluk Persia, khususnya Saudi. Dalam laporan ini juga disebutkan mengenai persaingan ketat perusahaan-perusahaan Eropa, Amerika dan Israel untuk menjual senjata dan peralatan militer ke negara-negara sekitar Teluk Persia. Di bagian lain laporan itu menyebutkan, Saudi membeli 7 pesawat mata-mata tanpa awak dari perusahaan Israel yang nilainya mencapai 127 dolar.

Amerika Serikat dan Barat seakan menutup mata atas kejadian anti-kemanusiaan dan anti-demokrasi di Arab Saudi dan Bahrain, namun respon mereka berbeda terhadap apa yang terjadi di Suriah. Atas nama kemanusiaan dan demokrasi, AS dan Barat mendukung kelompok teroris untuk menumbangkan sebuah pemerintahan yang sah di Suriah. Negara-negara Barat seperti, AS dan Inggris menyatakan dukungan penuh kepada pihak oposisi Suriah bahkan memberikan bantuan finansial dan militer dengan alasan menegakkan nilai-nilai demokrasi di Suriah.

Sebaliknya, Barat mendukung penuh monarki mutlak di Arab Saudi dan Bahrain dalam menumpas protes rakyat yang menuntut demokrasi dan kebebasan. Mereka menutup mata terhadap tuntutan rakyat yang ingin menegakkan nilai-nilai demokrasi, bahkan Barat bungkam terhadap kekerasan yang dilakukan oleh militer Bahrain dan Saudi. (IRIB Indonesia)

Oleh: Saleh Lapadi

Peristiwa infiltrasi pesawat tanpa awak Hizbullah Lebanon ke dalam zona udara rezim Zionis Israel dan terbang dengan bebas di dekat instalasi nuklir Dimona Israel membuktikan kelemahan sistem pertahanan rudal Iron Dome menghadapi persenjataan Hizbullah. Kejadian ini menjadi masalah serius bagi kemampuan pertahanan strategis rezim Zionis Israel pasca Perang 33 Hari.

Peristiwa ini bermula sejak tanggal 7 Oktober ketika sumber-sumber keamanan rezim Zionis Israel mempublikasikan berita tentang masuknya sebuah pesawat tanpa awak ke zona udara Palestina pendudukan. Pesawat tanpa awak ini memasuki zona udara Israel melalui arah barat dan dari Laut Mediterania dekat Jalur Gaza. Setelah melakukan manuver selama 30 menit pesawat ini ditembak jatuh oleh sebuah jet tempur dan jatuh di gurun Negev, Selatan Palestina pendudukan di daerah yang tidak berpenghuni.

Sekaitan dengan peristiwa ini, media-media Israel langsung menunjuk Iran berada di balik pengiriman pesawat tanpa awak ini. Mereka menyebutkan, pengiriman pesawat tanpa awak canggih semacam ini membutuhkan peralatan elektronik yang sangat kuat dan Hizbullah tidak memilikinya. Sementara para pejabat rezim Zionis Israel mengambil sikap yang berbeda sesuai dengan kekalahan-kekalahan mereka yang lalu.

Miri Regev, anggota Parlemen Israel (Knesset) dan mantan anggota militer Israel kepada Radio Perancis mengatakan, "Pesawat tanpa awak ini milik Iran dan diterbangkan oleh Hizbullah."

Sementara Kementerian Peperangan Israel belum mengakui adanya hubungan antara masuknya pesawat tanpa awak ke Israel ini dengan Hizbullah

Keesokan harinya semua berubah. Para penyidik yang diturunkan untuk meneliti bangkai pesawat tanpa awak akhirnya mengumumkan, pesawat tanpa awak ini dikirim oleh Hizbullah memasuki zona udara Israel sebagai wakil dari Iran. Tujuan utama dari pengiriman pesawat tanpa awak ini adalah menguji kesiapan Israel dalam menghadapi aksi-aksi mengejutkan semacam ini."

Ehud Barak, Menteri Peperangan Israel juga ikut mereaksi infiltrasi pesawat tanpa awak Hizbullah ini dengan ucapannya, "Dalam waktu dekat Israel akan membalas masuknya pesawat tanpa awak ini ke zona udaranya."

Sekaitan dengan hal ini, koran Israel Haaretz menulis,"Aksi infiltrasi seperti pesawat tanpa awak ini, sekalipun dilakukan tanpa program dan tujuan tertentu tetap terhitung mampu menghancurkan kewibawaan Israel."

Beberapa tahun lalu rezim Zionis Israel sempat berkoar-koar bahwa zona udaranya tidak dapat ditembus. Tidak ada benda terbang apapun yang dapat memasuki zona udaranya. Karena setiap benda terbang apa saja yang mencurigakan pasti akan ditembak oleh sistem pertahanan rudal "Iron Dome". Namun peristiwa 7 Oktober lalu merupakan tamparan memalukan dari Hizbullah yang mengirimkan pesawat tanpa awak ke dalam zona udara Israel dan sempat terbang selama 30 menit. Peristiwa ini menunjukkan klaim Israel soal zona udaranya hanya bualan dan konsumsi media saja.

Pada 2006 lalu dalam Perang 33 Hari antara Hizbullah dengan rezim Zionis Israel, Hizbullah sempat menggunakan pesawat tanpa awak Ababil yang mampu membawa bahan peledak. Sekali lagi Hizbullah pada 2010 mengirim pesawat tanpa awak dan memasuki gurun Negev sebelum akhirnya ditembak jatuh oleh jet tempur Israel.

Oleh karenanya, pesawat tanpa awak yang sempat berputar selama 30 menit di udara Israel harus lebih canggih dari drone sebelumnya. Kemungkinan besar pesawat tanpa awak yang ditembak 7 Oktober lalu oleh Israel merupakan versi lebih canggih dari Ababil atau pesawat tanpa awak Mersad. Terlebih lagi ketika menurut Sayid Hasan Nasrullah, pesawat tanpa awak ini masuk dari Selatan Palestina pendudukan, sementara Lebanon berada di Utara Palestina pendudukan.

Hizbullah mengetahui bahwa militer Israel memfokuskan pertahanannya di utara Palestina pendudukan yang berbatasan dengan Lebanon. Dengan demikian, masuknya pesawat tanpa awak Hizbullah dari Selatan Palestina pendudukan dan itu berarti sejauh ratusan kilometer pesawat ini harus melalui jalur laut. Penerbangan jauh melewati laut membutuhkan kemampuan khusus bagi pesawat tanpa awak, terlebih lagi sistem kontrol darat biasanya hanya mampu mengontrol hingga jarak 200 kilometer.

Surat kabar al-Quds al-Arabiah ketika mereaksi peristiwa ini menulis, sekalipun para pejabat Iran tidak mengakui atau membantah soal pengiriman pesawat tanpa awak ini, tapi jelas mereka menertawakan sistem pertahanan udara Iron Dome Israel saat melihat pesawat tanpa awak seperti ini mampu melakukan infiltrasi ke dalam zona udara Israel. Mereka ingin mengirimkan pesan penting kepada Israel bahwa Iran juga siap menjawab setiap serangan Israel ke instalasi nuklirnya.

Di bagian lain, koran ini menulis, pengiriman pesawat tanpa awak ini boleh disebut sebagai perang urat syaraf yang semakin meningkat akhir-akhir ini. Masalah ini dapat diterima. Tapi kegagalan Israel memonopoli jenis pesawat tanpa awak dalam kondisi saat ini dan infiltrasi pesawat tanpa awak ke dalam zona udara Israel dengan cara yang mempermalukan rezim Zionis merupakan kemenangan besar Hizbullah dalam perang semacam ini.

Sementara dalam pidatonya Kamis malam (11/10), Sayid Hasan Nasrullah selain menyatakan bertanggung jawab atas pengiriman pesawat tanpa awak ini mengatakan, "Hizbullah telah mengirimkan satu pesawat pengintai dan kita menghadapi sebuah operasi khusus dan tidak ada duanya.Pesawat tanpa awak yang berhasil menyusup ke zona udara Palestina pendudukan buatan Iran dan para pemuda Lebanon yang merakitnya."

Sekaitan dengan klaim rezim Zionis Israel yang berhasil menjatuhkan pesawat tanpa awak ini setelah 30 menit mengatakan, "Israel telah berbohong kepada warganya terkait kemampuan mereka mengenali pesawat pengintai."

Dalam kondisi dimana pesawat tanpa awak Iran yang dirakit oleh Hizbullah Lebanon dengan mudah memasuki zona udara rezim Zionis Israel dan melewati sistem pertahanan rudal Iron Dome yang merupakan hadiah Amerika untuk meningkatkan kemampuan pertahanan udara rezim ini, maka jelas sudah bahwa rudal balistik dan modern Iran akan lebih mudah untuk melewatinya.

Tapi lebih dari itu, peristiwa 7 Oktober lalu bagi Israel merupakan peringatan keras bagi rezim ini bila ingin mencoba petualangan baru menyerang Iran. Karena Hizbullah tidak hanya akan menyerang dari darat, tapi juga dari udara. Hanya kita akan menanti balasan Israel seperti yang diutarakan oleh Menteri Peperangan Israel Ehud Barak dan apakah pada waktu itu Hizbullah akan memamerkan kemampuan barunya menghadapi serangan udara Israel? (IRIB Indonesia)

Benyamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, rupanya tidak pernah mengindahkan protes beberapa hari terakhir masyarakat internasional terkait eskalasi pembangunan distrik Zionis di Palestina pendudukan. Netanyahu terkait hal ini menandaskan, "Pembangunan distrik Zionis di Baitul Maqdis timur akan terus dilanjutkan."

Statemen Netanyahu ini dirilis tak lama setelah Ketua Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Catherine Ashton serta sejumlah petinggi Rusia secara resmi memprotes tindakan rezim Zionis ini. Hal ini juga terjadi hanya beberapa hari setelah Kementerian Dalam Negeri Israel memberikan persetujuan akhir untuk program pembangunan hampir 800 unit rumah baru di pemukiman Gilo, wilayah selatan Yerusalem.

Sebelumnya, kelompok anti-pemukiman Zionis, Peace Now mengatakan bahwa Tel Aviv juga akan merealisasikan rencana untuk membangun gedung akademi militer di Bukit Zaitun di Timur al-Quds.

Pada hari Kamis, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Catherine Ashton menyatakan "penyesalan yang mendalam" atas keputusan Israel tersebut. Dia mengatakan permukiman Zionis adalah ilegal berdasarkan hukum internasional dan mengancam solusi dua-negara.

Permukiman Zionis dianggap ilegal oleh PBB dan sebagian besar masyarakat internasional.Meski demikian, lebih dari setengah juta warga Israel tinggal di lebih dari 120 pemukiman ilegal yang dibangun sejak pendudukan Israel di tanah Palestina pada tahun 1967.

Sementara itu, akademi militer sebagai pusat pelatihan komando militer Zionis juga berada di Baitul Maqdis dan bangunannya berada di gunung Zaitun. Terkait hal ini, Netanyahu tanpa mengindahkan protes internasional menekankan tidak adanya pembatasan bagi pembangunan pemukiman Zionis di Baitul Maqdis dan al-Quds, ibu kota Israel.

Adapun mengapa Netanyahu kembali mengangkat isu pembangunan distrik Zionis dan mengubahnya menjadi isu trans-regional, merupakan satu pertanyaan tersendiri. Apalagi hal ini dikobarkan Netanyahu setelah kabinet radikalnya pasca 3 tahun akhirnya bubar. Dan rencananya pada bulan Januari 2013 akan digelar pemilu parlemen dini di Israel. Pemilu ini akan menentukan kursi perdana menteri baru bagi rezim ilegal ini.

Oleh karena itu, sepertinya propaganda dan kampanye Netanyahu untuk menarik suara di pemilu mendatang telah dimulai guna memenangkan Partai Likud. Netanyahu saat ini menjabat ketua Partai Likud dan jika menang di pemilu 2013, Netanyahu akan tetap mempertahankan dua jabatan sekaligus, perdana menteri dan ketua Partai Likud.

Dalam hal ini, para pemukim Zionis dengan teliti memonitoring kinerja Netanyahu dan sebaliknya ketua Partai Likud ini dengan baik memahami pengaruh suara warga ini di pemilu parlemen mendatang. Tak diragukan lagi bahwa proyek pembangunan distik Zionis menjadi prioritas seluruh kubu di Israel. Setiap partai politik baik sayap kanan maupun kiri di Israel senantiasa berusaha keras memperluas pembangunan distrik Zionis guna merealisasikan angan-angan mereka "Israel Raya".

Pembangunan distrik Zionis dari satu sisi mempersempit wilayah warga Palestina dan dari sisi lain, membuka peluang untuk menggagalkan pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB soal keharusan Israel mundur dari wilayah pendudukan.

Hal ini juga sama halnya dengan menolak pembentukan negara independen Palestina yang terus diikuti oleh para petingi Tel Aviv selama enam dekade terakhir.

Mengingat kondisi ini sepertinya Netanyahu memanfaatkan kebijakannya melanjutkan pembangunan distrik Zionis sebagai kartu kemenangan di pemilu parlemen mendatang serta menendang rival-rivalnya dari pentas politik.

Kekalahan bagi Netanyahu bukan sekedar kekalahan politik, namun sebuah kekalahan telak dan menentukan di mana ia bisa tersingkir dari kepemimpinan Partai Likud nantinya dan terpaksa pensiun dari dunia politik. Oleh karena itu, sejak saat ini Netanyahu telah memulai kampanye untuk mempertahankan kursi perdana menteri dengan menggalakkan pembangunan distrik Zionis. (IRIB Indonesia/MF)

Ketua Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Vuk Jeremić dalam sebuah wawancara mengatakan, upaya bangsa Palestina untuk mengangkat posisi negaranya di PBB kemungkinan akan berhasil. Jeremic yang dikukuhkan menjadi ketua Majelis Umum PBB bulan Juni lalu sebelumnya menjabat menteri luar negeri Serbia.

Di wawancara pertamanya sejak mulai menjabat, Jeremic menandaskan, Mahmoud Abbas, ketua Otorita Ramallah tengah melakukan lobi dengan negara-negara anggota PBB dan diharapkan bulan November dan setelah pilpres di Amerika Serikat akan digelar sidang Majelis Umum untuk menaikkan status Palestina.

Mahmoud Abbas beberapa waktu lalu di sidang tahunan Majelis Umum meminta majelis ini melakukan voting suara guna mengangkat status Palestina dari status eksis ke negara non anggota.

Sementara itu, Amerika Serikat memperingatkan Palestina terkait upayanya untuk mengangkat statusnya di PBB. AS pun mengancam jika hal ini dilanjutkan maka Otorita Ramallah akan mendapat pelajaran berharga khususnya pemutusan bantuan finansial. Sejumlah diplomat di PBB juga menandaskan bahwa Palestina berada dalam tekanan hebat AS dan Eropa untuk menghentikan usahanya.

Tak hanya mengancam Otorita Ramallah, Amerika Serikat pun berani menggertak PBB. Jeremic dalam reaksinya atas ancaman tersebut mengatakan, "Saya tidak berniat memberi nasehat kepada Amerika, namun penangguhan bantuan AS kepada PBB dikarenakan masalah Palestina sangat mengkhawatirkan." Menurut Jeremic, penangguhan bantuan finansial seperti ini akan berdampak buruk bagi PBB.

Kongres Amerika Serikat tahun lalu setelah Palestina menggelontorkan isu pembentukan negara independen ke PBB langsung memutus bantuan 200 jutanya kepada PBB. Menurut petinggi Barat penurunan bantuan finansial AS serta pemutusan paket bantuan kepada PBB sangat mungkin dilakukan oleh Washington. Khususnya AS tahun lalu setelah UNESCO menerima Palestina menjadi anggotanya juga memutus bantuannya kepada organisasi ini.

Penaikan status Palestina sebagai negara anggota berarti Palestina dapat menjadi anggota sejumlah organisasi internasional seperti Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) dan diperkenankan mengajukan gugatan atas kejahatan Rezim Zionis Israel.

Untuk menaikkan statusnya di Majelis Umum PBB, Palestina membutuhkan suara mayoritas  dan diprediksikan antara 150-170 negara dari 193 negara anggota PBB akan memberi suara mendukung Palestina. Isu Palestina kemungkinan besar akan menjadi ujian paling besar bagi Jeremic sebagai ketua Majelis Umum PBB.

Bersamaan dengan upaya diplomatik bagi keanggotaan Palestina di PBB, Uni Eropa  mengkritik perluasan proyek distrik Zionis dan menuntut dihentikannya proyek tersebut. Uni Eropa pun menyebut langkah Israel ini ilegal. Israel dengan langkahnya ini berusaha menolak pembentukan negara independen Palestina yang diupayakan berdasarkan keputusan PBB.

Ketua Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Catherine Ashton menyayangkan ijin yang dikeluarkan Departemen Dalam Negeri Israel untuk membangun 797 unit rumah di wilayah Gilo. Departemen Luar Negeri Rusia juga menyatakan penyesalannya atas eskalasi pembangunan distrik Zionis di Baitul Maqdis timur dan menyatakan langkah ini menjadi penghalang bagi dimulainya perundingan antara Palestina dan Israel serta bertentangan dengan proses perdamaian. (IRIB Indonesia/MF)

Koran Yediot Aharonot edisi hari ini (Senin, 22/10) menulis, sebuah pesawat tanpa awak rezim Zionis Israel jatuh di utara Palestina pendudukan.  

Menurut laporan United Press, koran terbitan Israel itu tidak menyebutkan sebab-sebab jatuhnya pesawat tersebut dan hanya menyebutkan drone itu jatuh ketika sedang melaksanakan operasi militer.

Militer rezim Zionis menolak mengkonfirmasikan jatuhnya pesawat tanpa awak tersebut. Hingga kini misi dari pesawat tanpa awak tersebut belum jelas.

Yediot Aharonot menambahkan bahwa drone itu dari tipe modern yang sama sekali tidak sama dengan pesawat tanpa awak kecil sederhana yang sering jatuh di Tepi Barat Sungai Jordan.

Ketangguhan pertahanan udara Israel semakin diragukan banyak pihak setelah Gerakan Muqawama Lebanon (Hizbullah) berhasil menerbangkan pesawat tanpa awaknya menyusup hingga di atas Palestina pendudukan selama lebih dari 30 menit.

Para pejabat militer Israel saat ini menghadapi gelombang protes dan kritikan atas kesuksesan Hizbullah itu. Apalagi setelah Sayid Hasan Nasrullah, Sekjen Hizbullah menyatakan bahwa opperasi pesawat tanpa awak Ayub itu ke Israel bukan yang pertama kali dan yang pasti bukan yang terakhir kalinya.

Perlu disebutkan pula bahwa para panglima Angkatan Udara Israel beberapa waktu lalu menghentikan segala bentuk penerbangan militernya selama 24 jam menyusul berbagai kekeliruan repetitif oleh pilot dan personil angkatan udaranya, serta masalah teknis di pesawat F-16 dan sebuah helikopter tempurnya.(IRIB Indonesia/MZ)

Penelitian terbaru tentang pemboman Amerika Serikat di Fallujah, Irak pada tahun 2004, benar-benar diabaikan baik oleh para pejabat Washington dan media mainstream, kata Ross Caputi, pendiri Lembaga Keadilan untuk Proyek Fallujah.

''Di sini di Amerika Serikat, studi tersebut benar-benar diabaikan. Pemerintah mengatakan bahwa mereka tidak mengakui penelitian itu sebagai studi resmi dan media-media AS juga tidak akan menyentuh masalah ini," kata Caputi pada hari Senin (22/10), seperti dilansir Press TV.

Sebuah studi baru oleh seorang ahli toksikologi lingkungan dari Universitas Michigan, menemukan kadar tinggi timbal, merkuri dan kontaminan lainnya di tubuh warga Fallujah.

"Para peneliti menyimpulkan bahwa pemboman Basra dan Fallujah oleh militer AS mungkin telah menimbulkan krisis kesehatan serius di dua kota tersebut,'' jelas Caputi.

Pada tahun 2010, University of Ulster melaporkan bahwa peningkatan cacat lahir bawaan, leukemia dan kematian bayi di Fallujah lebih tinggi daripada di Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945.

Kemudian pada tahun yang sama, Mozhgan Savabieasfahani, seorang peneliti dari sekolah kesehatan publik di Universitas Michigan, dalam sebuah studi epidemiologi, juga menunjukkan tingkat mengejutkan dari cacat lahir di tengah anak-anak Fallujah. (IRIB Indonesia/RM)

Komandan Angkatan Laut Iran Laksamana Habibollah Sayyari mengatakan, pasukan angkatan laut Iran senantiasa mengawasi kapal induk Amerika Serikat, IRNA melaporkan.

Sayyari mengatakan pada hari Senin (22/10) bahwa angkatan laut telah mengalami perkembangan yang cukup dan salah satunya adalah kemampuan mengawasi kapal induk AS setiap saat.

Seraya mengacu pada kehadiran armada kapal perang Iran di perairan internasional, Sayyari memuji keberhasilan angkatan laut dan kemajuan yang telah dicapai selama beberapa tahun terakhir. Ditambahkannya, operasi tersebut harus didukung oleh perencanaan yang matang.

Angkatan Laut Iran telah memfokuskan kehadirannya di perairan internasional sejak tahun lalu. Mereka mengerahkan kapal perang ke Samudera Hindia dan mengirim dua kapal melalui Terusan Suez ke Mediterania untuk pertama kalinya pada Februari 2011.

Selain itu, sejalan dengan upaya internasional untuk memerangi pembajakan, Angkatan Laut Iran telah melakukan patroli anti-pembajakan di Teluk Aden sejak November 2008 untuk melindungi kapal-kapal yang terlibat dalam perdagangan maritim, terutama kapal dan tanker minyak yang dimiliki atau disewa oleh Republik Islam.

Teluk Aden, yang menghubungkan Samudera Hindia dengan Terusan Suez dan Laut Mediterania, adalah rute terpadat bagi pelayaran internasional dengan tujuan Asia, Eropa dan Amerika. (IRIB Indonesia/RM)

Anggota majelis Suriah mengutuk sikap kelompok 14 Maret Lebanon yang menyalahgunakan insiden teror Wissam Al Hassan untuk menyudutkan negara itu.

Khaled Al Abud dalam press rilisnya Minggu (21/10) mengatakan, "Teror mantan PM Lebanon Rafik Hariri telah disalahgunakan pada level yang sensitif, dan orang yang menuduh Suriah terlibat dalam teror Wissal Al Hassan, sebelumnya juga menuduh militer Suriah terlibat teror Rafik Hariri."

Ia menambahkan, "Orang yang menuduh militer Suriah terlibat dalam teror Rafik Hariri, setelah beberapa lama meminta maaf, karena untuk mencapai tujuannya mereka perlu menumpahkan darah Hariri."

Kelompok 14 Maret mencampuri urusan dalam negeri Suriah, dan mereka harus menumpahkan darah orang semacam Wissam Al Hassan untuk meraih posisi politik di Lebanon. (IRIB Indonesia/HS)

Parlemen Rusia mempublikasikan sebuah laporan yang menyebutkan bahwa Amerika Serikat sebagai pelanggar HAM terbesar di dunia.

Dalam sebuah seminar dengan tema "Kondisi HAM di Amerika" yang dihadiri oleh para pejabat senior pemerintah dan anggota parlemen Rusia serta berbagai media massa, Amerika diangap sebagai pelanggar HAM paling banyak dibandingkan dengan negara-negara lain.

Ketua Komisi Kebijakan Luar Negeri dan Urusan Internasional Parlemen Rusia Alexei Pushkov mengatakan, adanya berbagai penjara rahasia Amerika dan penyiksaan terhadap tahanan, pembunuhan terhadap warga Afghanistan dan Irak, penerapan standar ganda dalam kebijakan luar negeri Amerika, intervensi dalam urusan internal di berbagai negara dan tidak adanya pemilu yang demokratis di negara ini merupakan deretan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Washington.

Pushkov juga menyatakan keprihatinan negaranya atas meluasnya pelanggaran HAM di Amerika.

"Ketidakadilan sosial, diskriminasi ras, etnis dan agama, penangkapan bebas tanpa tuduhan, sikap bias di berbagai pengadilan, penyiksaan, tidak adanya kebebasan berbicara dan sensor internet, korupsi, pembatasan terhadap hak-hak anak,  kurangnya mekanisme demokrasi dalam pemilu dan penumpasan terhadap oposisi dan demonstran, merupakan bentuk-bentuk lain dari pelanggaran HAM di Amerika," tandasnya.

Sementara itu, Deputi Menteri Luar Negeri RusiaSergei Ryabkovdalam seminar tersebut menuturkan, Amerika dan sejumlah sekutunya mengklaim sebagai pemimpin pembela HAM di dunia, namun hal itu digunakan sebagai alat untuk menerapkan kebijakan anti-negara-negara lain.

Ia menambahkan, para pejabat AS dengan tindakannya yang mengintervensi urusan internal Rusia dan intervensi dalam pemilu di negara ini mengindikasikan bahwa mereka masih berada dalam pemikiran di era perang dingin.

Di Amerika, masih kata Ryabkov, penyiksaan dinilai sebagai tindakan legal dengan alasan memerangi terorisme, bahkan perwakilan dari Palang Merah Internasional dan lembaga-lembaga HAM tidak diizinkan untuk menemui para tahanan di penjara-penjara rahasia AS.

Wakil Menlu Rusia juga menyinggung penyadapan telepon warga Amerika  dan pemenjaraan dua juta warga negara ini termasuk 70 ribu remaja. Ryabkov menilai tindakan ini sebagai langkah yang melanggar HAM.

"Washington harus menghentikan penangkapan terhadap warga Rusia dan ekstradisi mereka ke Amerika," pungkasnya. (IRIB Indonesia/RA)