Oleh: Muhammad Dudi Hari Saputra

Kebijakan Luar Negeri Turki

Setidaknya dalam penelitian penulis dari tahun 2002-2010 Turki pada masa kepemimpinan Recep Tayyib  Erdogan dan partai AKP (Adalet ve Kalkinma Partisi / Justice and Development Party/ Partai Keadilan dan Pembangunan)  yang dipimpinnya telah membawa perubahan luar biasa pada Turki, terutama sekali dalam percaturan hubungan internasional Turki mampu merumuskan sebuah kebijakan luar negeri yang komprehensif, tidak terdikotomi dalam polar kekuatan dunia dan menekankan pada aspek soft power (kekuatan ekonomi-politik dan kebudayaan/pengetahuan).

Ahmet Davutoglu, Menteri Luar Negeri Turki mengkritisi tesis Samuel P. Huntington yang menganggap bahwa Islam adalah ancaman bagi Barat. Huntington menganggap bahwa kompetisi dan konflik yang sebelumnya didasari kepada konflik Ideologi (liberalisme versus komunisme) akan digantikan dengan konflik antarperadaban (dalam konteks Turki adalah peradaban Islam versus peradaban Barat). Tesis Huntington mengatakan bahwa Turki berada dalam "masyarakat yang berada di ujung tanduk". Yaitu, Turki sekarang terbagi kedalam para elit politik yang condong kepada Barat (Uni Eropa) dan sebagian masyarakat Turki yang lebih condong menganggap Turki adalah bagian dari negara Islam yang lebih dekat ke Timur Tengah.

Davutoglu membantahnya dan beranggapan bahwa peradaban di dunia ini tidak didasari oleh konflik atau benturan antarperadaban akan tetapi dialog secara komprehensif dan bentuk ini dibutuhkan untuk menciptakan keamanan dunia internasional, Turki seharusnya merangkul potensi ancaman dikawasan Timur Tengah, Asia, Balkan dan Trans-kaukasia menjadi partner strategis yang efektif dan aktif. Setelah partai AKP berhasil menguasai Pemerintahan dengan Recep Tayyib Erdogan sebagai perdana menterinya , Davutoglu kemudian berusaha meningkatkan peranan politik luar negeri Turki sebagai jembatan/penghubung antara Asia dan Eropa serta Islam dan Barat, dengan pernyataanya sebagai menteri luar negeri Turki yang terkenal:

Turkey should act as a „central country‟, breaking away from a „static and single-
parameter policy‟ and becoming a „problem solver‟ contributing to „global and
regional peace‟.(Ahmet Davutoglu, 'Turkey's Foreign Policy Vision: an Assessment of 2007')

Davutoglu berpendapat bahwa Turki memiliki posisi geografi yang strategis, dengan konsep Strategic Depth (yaitu Memanfaatkan kelebihan Turki baik secara geografi, budaya serta pengaruh sejarah sebagai alat Turki dalam berinteraksi dalam kancah dunia Internasional). Bisa dikatakan strategi yang dipakai oleh Turki dalam kebijakan luar negerinya sesuai seperti yang dikatakan oleh Philip Robins yaitu "a double-gravity state" sehingga Turki memiliki dua jaringan sekarang yaitu Komunitas Atlantik Eropa dan negara-negara tetangganya di Timur Tengah. Kebijakan ini setidaknya melahirkan dua bentuk aksiologi, pertama adalah prinsip non-intervensi terhadap kebijakan dalam negeri negara lain dan zero problems with neighbours (kebijakan nir-masalah dengan negara tetangga).

Kebijakan yang diterapkan dari tahun 2002 sampai 2010 ini berhasil memberi dampak positif yang sangat signifikan untuk pertumbuhan kualitas ekonomi dan politik di Turki, Kebijakan bertetangga Turki dengan doktrin baru yang dibawa oleh pemerintahan Recep Tayyib Erdogan dengan partai AKP nya membuat hubungan Turki semakin erat dengan beberapa negara tetangganya termasuk beberapa negara tetangga yang dianggap sebagai "saingan"dari Eropa seperti Rusia, dan beberapa negara di Timur Tengah seperti Iran dan Suriah, bahkan mulai juga melakukan hubungan yang baik dengan wilayah otonomi Kurdi di Irak utara yang dalam beberapa dekade sempat memiliki hubungan yang buruk.

Hubungan yang baik antara Turki dengan Rusia dan beberapa negara di Timur Tengah bisa dilihat dari semakin meningkatnya kerja sama di bidang ekonomi. Sebagai perbandingan bisa dilihat dari angka total ekspor keseluruhan Turki ke negara-negara kawasan Timur Tengah pada tahun 2009 sebesar 20% dibanding pada 2004 yang hanya 12,5%, hubungan perdagangan dengan Iran meningkat lebih dari 6 kali lipat mencapai $7,5 M pada tahun 2007 dan transaksi perdagangan dengan Suriah juga meningkat dari $1,1 M pada tahun 2007 meningkat menjadi $1,4 M pada tahun 2008.

Turki juga memiliki posisi geografi yang strategis sebagai jalur penghubung aliran gas dan minyak dari Timur Tengah ke Eropa. Anggaran militer Turki adalah yang terbesar kedua setelah Amerika Serikat di NATO. The Stockholm Peace Research Institute (SIPRI) mengestimasikan pengeluaran Turki di bidang militer sekitar $20 miliar, atau 2,2% dari GDP nya.

Hubungan luar negeri Turki yang semakin baik dengan beberapa negara di kawasan semenjak di bawah kepemimpinan Recep Tayyib Erdogan mengindikasikan semakin kuatnya kemandirian Turki dalam membuat kebijakan luar negerinya dan juga menjadi pendorong negara ini untuk menjadi negara yang memiliki kekuatan yang kuat di kawasan.

Namun itu terjadi pada 3 tahun yang lalu. Pada tahun 2011 Erdogan dan Davutoglu mulai membuka kotak pandora dan melakukan miskalkulasi ketika melanggar doktrin luar negerinya sendiri dengan mulai ikut campur urusan dalam negeri negara tetangganya, yaitu Suriah. Pada tahun 2011 Erdogan menyatakan bahwa Bashar al-Assad sudah saatnya turun menjabat sebagai Presiden atas desakan "demokrasi" rakyat Suriah. Perkataan Erdogan itu menyulut hubungan Turki dengan beberapa pendukung setia Suriah rezim Bashar al-Assad seperti Rusia, Cina, Irak dan Iran (termasuk Hizbullah) menjadi renggang bahkan "panas".

Pada awalnya, Erdogan berharap manuver ini mampu mengukuhkan peran Turki sebagai negara yang pro-demokrasi di kawasan, sehingga mampu meningkatkan kredibilitas Turki terutama bagi negara-negara pendukung demokrasi (AS dan Uni Eropa). Namun di sinilah letak petaka itu berawal, Kevin Barret berpendapat bahwa Erdogan yang selama ini menganggap dirinya sebagai kepala negara Turki yang mampu mengharmonisasikan Islam dan demokrasi malah jatuh kedalam jebakan imprealisme/kapitalisme AS, Uni Eropa dan Zionis-Israel dalam kasus Suriah.

Turki yang sebelumnya terlihat sangat independen di dalam kebijakan luar negerinya, malah terlihat menjadi pion dari kekuatan imprealis AS dengan memutuskan untuk menjadikan wilayah perbatasan Turki-Suriah sebagai tempat pelatihan dan rekrutmen gerakan pemberontak Suriah, yang ternyata membuat Turki bukan terlihat sebagai pendukung demokrasi di Timur Tengah melainkan terorisme. Karena gerakan "demokrasi" di Suriah telah dibajak oleh militan al-Qaeda yang bermotifkan sektarian.

Kebijakan gegabah Turki ini sudah cukup membuat sebagian masyarakat Turki anti-pati terhadap Erdogan. Namun hal ini semakin diperparah dengan kebijakan Erdogan yang kembali membuka kerja sama yang erat dengan Israel pasca menerima permintaan maaf Israel atas kasus Mavi Marmara (serangan pasukan Israel atas kapal bantuan Turki untuk Palestina). Dan sikap ini telah membuat kecewa negara-negara di kawasan Timur Tengah dan kelompok islamis di Turki.

Kebijakan Dalam Negeri Turki dan Keliyanan Erdogan

Di dalam negeri sendiri, Erdogan memang dianggap mampu membuat Turki sebagai kekuatan ekonomi-politik di Timur Tengah dan Eropa, di saat negara-negara Eropa tertimpa krisis dan defisit pertumbuhan ekonomi pada tahun 2009. GDP (gross domestic product) Turki mengalami peningkatan yang pesat, yaitu $589 milliar dollar pada tahun 2000 menjadi $991 miliar dollar pada tahun 2008, dan pendapatan turki adalah urutan ke 16 terbesar di dunia dan masuk ke dalam negara G-20. Dan pertumbuhan ekonomi Turki pasca krisis ekonomi 2008-2009 adalah yang tercepat pulihnya dengan pertumbuhan sebanyak 5%.

Huseyin Bagci mengutarakan bahwa keberhasilan ekonomi yang diraih Turki di masa Erdogan inilah yang telah membuat Erdogan menjadi besar kepala. Erdogan mulai menunjukkan sikap otoriter  dan merasa berhak mengatur rakyat Turki sekehendaknya. Hal ini membuat internal rakyat Turki mulai membencinya. Dan sekutu terdekat Turki, seperti AS dan Uni Eropa pun mulai menunjukkan sikap aslinya terhadap Erdogan, yang mulai mengkritik dan meminta evaluasi atas kebijakan represif Erdogan kepada para demonstran.

Peristiwa taman Gezi yang dekat dengan lapangan Taksim pun menjadi momentum perlawanan rakyat Turki atas kepemimpinan Erdogan, dalam sudut pandang psikoanalisis Lacan; Erdogan sedang tunduk pada liyan (the other) akan dirinya sendiri, sebuah hasrat "aku" yang timbul karena rasa kekurangan (pesimistik) dan kemudian melahirkan sikap permintaan untuk menandai liyan akan dirinya melalui simbol-simbol penanda utama.

Diskursus sang penguasa Erdogan mendesakkan identifikasi nilai-nilai dan konsep tertentu sebagai landasan dan inti hidup sebagai penanda utama, yang diharapkan mengejawantah secara sistematik didalam sistem "hukum/kebijakan". Dalam kasus Erdogan penanda utama yang diambil adalah liyan berupa romantisme sejarah kekhalifahan Utsmani Turki yang mampu membawa bangsa Turki pada puncak kejayaannya berupa pembangunan kembali replika barak militer Utsmani (yang dihancurkan pada tahun 1940 oleh rezim Kemal Attaturk) dan dipadu dengan simbol kemakmuran ekonomi berupa pembangunan pusat perbelanjaan dan pemukiman elite. Pada dasarnya Erdogan sedang menyimbolkan dirinya sebagai bapak negara yang mampu mensejahterakan rakyat Turki sehingga pantas untuk dianggap sebagai Sultan.

Erdogan melakukan pendekatan Teosentris di dalam perencanaan pembangunan di taman Gezi. Teosentrisme adalah suatu pandangan yang berdasarkan pada dogma agama yang menjadi kekuatan kekuasaan. Pada era kekhalifahan Utsmaniyah para ulama mempunyai kekuatan (power) yang mendukung sistem kekuasaan kesultanan/monarki, yang dipraktekkan dengan sistem militer. Perencanaan mempunyai peranan untuk memperkuat kekuasaan kesultanan. Pembangunan Kota diwujudkan sebagai artikulasi kepentingan pembangunan, tentara dan birokrasi. Muncullah sistem perencanaan yang disebut Authoritarian Planning. Tradisi ini ditandai adanya prioritas pembangunan lapangan untuk parade militer, boulevard, taman serta monumen sebagai simbol kekuasaan.

Taman Gezi pun akhirnya menjadi replika dan simbol utama pembangunan simbol romantisme dan kebangkitan kekhalifahan Turki era Utsmaniyah. Karena taman Gezi dan kawasan lapangan Taksim dianggap merupakan representasi simbol hegemoni sekularisme (Kemalis) yang harus ditata ulang untuk mewakili representasi rezim yang berkuasa sekarang, yaitu Erdogan dan AKP nya yang Islamis, yang kemudian dipadu dengan pembangunan pertokoan dan perumahan elite yang mewakili bentuk Neoliberalisme dari pemerintahan yang berkuasa sekarang.

Identitas simbol yang coba dilakukan oleh rezim Erdogan pun akhirnya mendapat Perlawanan keras oleh rakyatnya sendiri, yang pada awalnya dari basis aktivis lingkungan Turki karena menganggap bahwa Taman ini adalah satu-satunya kawasan hijau dikawasan lapangan Taksim, dan kemudian menjadi momentum perlawanan aktivis dari berbagai kalangan termasuk gerakan perlawanan para Kemalist (pendukung sekuler) karena perencanaan pembangunan replika barak militer Utsmaniyah (simbol kubu konservatif-islamis), kemudian oleh kalangan anti-kapitalis/neolib dan kalangan terpinggirkan (buruh, bahkan termasuk kalangan islamis) karena pembangunan pusat perbelanjaan dan komplek perumahan elite (simbol kapitalisme/neoliberalisme), serta kalangan yang tidak puas dengan perilaku otoriter rezim Erdogan yang menyebut Erdogan adalah otoriter dan ingin menjadi Sultan, yang akhirnya membuat aksi demonstrasi menyebar ke seantero wilayah Turki.

Erdogan yang pada awalnya dianggap berhasil dan menjadi pahlawan (Messiah) baik di tataran internal maupun eksternal negaranya, mulai mengalami masa pesakitan (Phariah). Erdogan pada tataran eksternal negaranya sudah gagal dalam kasus Suriah yang membuat hubungan Turki semakin renggang dengan Suriah, Rusia, Irak, Lebanon, Iran dan Cina. Begitu pula di internalnya, Erdogan dibenci oleh kalangan Kemalist, aktifis lingkungan, dan anti-kapitalis. Baru-baru ini BBC mengabarkan bahwa pemerintahan Turki bersedia untuk menunda pembangunan ulang taman Gezi, sambil menunggu keputusan hukum apakah pemerintah memiliki legalitas untuk melakukan pembangunan ulang atau tidak.

Patut kita nantikan, apakah demonstrasi rakyat Turki akan berhenti atau tidak dalam menyikapi keputusan Erdogan ini, jika masih berlanjut. Maka bisa dipastikan bahwa aksi demonstrasi di Turki tidak hanya terkait penolakan pembangunan ulang taman Gezi (isu populis), melainkan penolakan atas berkuasanya rezim Erdogan untuk terus berkuasa (isu strategis dan ideologis). (IRIB Indonesia)

*) Mahasiswa S2 Hubungan Internasional, Konsentrasi Diplomasi Perdagangan Global, UGM.

Kampanye pimpinan Amerika Serikat terhadap kebebasan berekspresi yang menargetkan media-media Iran tidak hanya melanggar semua standar hukum internasional, tapi juga akan gagal karena didasarkan pada konsep keliru bahwa kebenaran bisa dibungkam.

Selama dua tahun terakhir, ada upaya terpadu oleh pemerintah AS dan sekutunya untuk mencegah orang-orang di berbagai belahan dunia dari menerima siaran televisi Iran melalui satelit.

Perusahaan Hispasat Spanyol secara ilegal memerintahkan pemutusan saluran Hispan TV, meskipun fakta bahwa saluran Iran itu resmi terdaftar di Spanyol dan beroperasi di bawah undang-undang media negara tersebut.

Raksasa satelit Eropa, Eutelsat menekan perusahaan-perusahaan penyedia jasa satelit untuk berhenti menyiarkan saluran-saluran televisi Iran. Dengan alasan sanksi sepihak Uni Eropa terhadap presiden IRIB, Eutelsat memperingatkan para penyedia jasa satelit bahwa mereka berada di bawah risiko penuntutan. Eutelsat menuntut para penyedia jasa satelit untuk mengambil tindakan yang diperlukan guna menghentikan siaran televisi Iran.

Baru-baru ini, di bawah tekanan pemerintah AS, Intelsat juga mengumumkan akan menghentikan penyediaan layanan satelit untuk saluran televisi Iran mulai tanggal 1 Juli 2013.

Sebuah survei online yang dilakukan Press TV menunjukkan bahwa lebih dari 92 persen dari responden menganggap larangan media Iran oleh perusahaan satelit Barat sebagai pelanggaran kebebasan berbicara.

Sanksi-sanksi sepihak yang dipaksakan oleh AS dan Uni Eropa jelas tidak memiliki dasar hukum. Alasan untuk menjatuhkan sanksi juga tidak transparan, tidak ada sidang di pengadilan untuk menentukan fakta-fakta dan validitas sanksi, juga tidak ada kesempatan untuk membela diri dan mengajukan pengacara. Ini hanyalah konsep bahwa yang kuat adalah yang benar, di mana AS menekan pihak lain untuk mematuhi kebijakan tersebut.

Upaya-upaya untuk membungkam penyiaran saluran Iran melanggar semua standar hukum internasional dan hak asasi manusia. Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyebutkan, "Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, hak ini termasuk kebebasan berpendapat tanpa gangguan, serta untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan tanpa batas."

Sementara pasal 10 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia menyatakan, "Setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi. Hak ini mencakup kebebasan untuk berpendapat dan untuk menerima dan memberi informasi dan gagasan tanpa campur tangan otoritas publik dan tanpa batas."

Kemudian PBB mengeluarkan aturan internasional tentang penggunaan satelit di luar angkasa. Konsep mendasar dari perjanjian dan prinsip-prinsip PBB terkait luar angkasa adalah bahwa semua negara bebas untuk melakukan eksplorasi dan memanfaatkan ruang angkasa tanpa diskriminasi apapun, atas dasar kesetaraan dan sesuai dengan hukum internasional.

Iran telah menjadi korban dari praktik diskriminatif yang mempengaruhi haknya untuk akses yang adil ke luar angkasa berkaitan dengan siaran televisi internasional.

AS dan sekutunya mati-matian berusaha untuk membungkam suara alternatif media Iran. Target dari tindakan ilegal ini tidak hanya saluran Iran, tetapi juga masyarakat di negara-negara Barat dalam upaya untuk mencegah mereka mengakses informasi yang bertentangan dengan kebijakan monopoli media.

Namun, upayaAS untuk mempertahankan monopoli pada pengetahuan dan informasi dalam rangka untuk mengendalikan opini publik tidak hanya ilegal dan tidak bermoral, tapi akan berakhir sia-sia. Masyarakat memiliki kemampuan bawaan untuk mengidentifikasi kebenaran, dan ketika fakta itu telah terkuak, maka efeknya tidak bisa lagi dikaburkan.

Ini adalah hak mutlak setiap orang di dunia untuk memiliki akses ke sumber-sumber informasi alternatif. Ini adalah sebuah kemunafikan bahwa kampanye melawan kebebasan berbicara sedang diluncurkan oleh pemerintah yang sama yang mengklaim membela kebebasan berekspresi.

Kebenaran tidak bisa disembunyikan untuk selamanya, dan mereka yang ingin mendengar suara media Iran pasti akan menemukan cara untuk menonton saluran pilihan mereka. Media Iran juga melakukan yang terbaik untuk memastikan bahwa pemirsa mereka dapat memiliki akses mudah ke siaran mereka. (IRIB Indonesia/RM)

Mesir tengah memasuki episode paling kelam dalam sejarah demokrasi negeri itu. Sebuah pemerintahan yang sah dan terpilih secara demokratis digulingkan kudeta militer.

Pemerintahan Presiden Muhammad Mursi menjadi korban penggulingan militer yang dipimpin Jenderal Abdel Fattah, Kamis (4/7). Mursi terpilih lewat pemilu demokratis setahun setelah diktator Hosni Mubarak tumbang.

Bukan cuma menggulingkan Mursi dari kursi kepresidenan, militer Mesir juga menghabisi kubu Mursi. Militer turun tangan setelah Mursi menolak ultimatum agar ia mundur.

Dengan dalih membela rakyat, militer menjatuhkan Mursi dan menyodorkan peta jalan untuk mengatasi krisis di Mesir. Langkah militer itu disambut sukacita oleh jutaan demonstran yang dalam beberapa hari terakhir ini turun ke jalan menentang Mursi.

Dunia prihatin dengan kondisi terakhir di Mesir. Prihatin karena seorang presiden bukan diganti melalui proses politik, pemilu atau pemakzulan, melainkan oleh kudeta militer. Ini tentu saja kabar yang sangat buruk dan menjadi catatan hitam bagi sejarah demokrasi di negeri berpenduduk 80 juta jiwa itu.

Kudeta militer itu sekaligus mengkhianati revolusi yang tengah dirintis rakyat Mesir menuju peta jalan demokrasi. Gerakan rakyat Mesir untuk merintis demokrasi di Negeri Piramida itu pun terbonsai dengan paksa.

Benar bahwa Mursi yang didukung kubu Ikhwanul Muslimin yang dianggap bergaris keras tidak disukai kubu moderat dan sekuler.

Benar pula bahwa Mursi gagal mengakomodasi suara-suara kritis yang menginginkan perubahan yang lebih melibatkan seluruh kalangan di Mesir, bukan hanya Ikhwanul Muslimin. Namun, itu tidak bisa membenarkan langkah militer untuk menggulingkan Mursi.

Militer Mesir semestinya mampu menahan diri dan mengambil jarak dari politik negeri itu, seburuk apa pun perdebatan yang berlangsung antara kubu pendukung dan penentang Mursi.

Dengan kudeta itu, militer Mesir telah meruntuhkan salah satu pencapaian penting dalam revolusi Mesir, yakni kekuasaan oleh rakyat. Alih-alih membuat kondisi Mesir menjadi lebih baik, kudeta itu justru menjadi pembenar bagi kelompok-kelompok tertentu untuk berbuat radikal dan membalas dendam.

Bila itu terjadi, perang saudara di Mesir tinggal menunggu waktu. Pergolakan lebih lanjut di Mesir tentu akan mengganggu stabilitas politik dan ekonomi di kawasan Timur Tengah dan dunia. Salah satunya ialah harga minyak yang dikhawatirkan bergejolak bila krisis politik di Mesir berkepanjangan.

Semua berharap dunia memainkan peran dalam mewujudkan stabilitas di Mesir. Semua juga berharap rakyat Mesir kembali ke jalan demokrasi.

Kudeta Militer Mesir Akan Menjadi Bencana di Masa Depan

Militer Mesir berhasil menggulingkan Muhammad Mursi dari kursi presiden pada Rabu (3/7) waktu setempat. Kudeta militer ini dianggap telah menjadi intervensi penghancuran politik negara yang baru saja menghirup udara demokrasi untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade.

Kudeta militer inipun dinilai kolomnis di The Guardian, Jonathan Steele akan menjadi bencana bagi masa depan Mesir. Militer yang tampaknya mundur dari politik setelah lengsernya Hosni Mubarak pada Februari 2011 telah kembali melangkah ke arena kekuasaan.

Mereka pertama mengeluarkan ultimatum kepada presiden yang terpilih untuk menaati militer atau mengundurkan diri. Militer juga mengancam akan meletakkan peta jalan sendiri dan menunda konstitusi.

Menurut Steele, menolak hasil pemilihan yang bebas dan adil serta mengesampingkan hukum negara merupakan langkah yang seharusnya tidak diambil militer.

Steele menekankan dia tidak mengatakan Presiden Muhammad Mursi tidak bersalah. Tuduhan politik melawannya panjang dan rinci di mana pelanggaran terburuk Mursi adalah penerbitan keputusan memperpanjang kekuasaannya pada November lalu. Tapi dengan cepat dia mencabut keputusannya setelah ada protes.

Selama gejolak terbaru demonstrasi di jalanan, Steele mengatakan Mursi kembali menunjukkan kemauan untuk berkompromi dan menawarkan pembentukan pemerintahan persatuan nasional serta mempercepat pemilihan parlemen baru.

"Namun, membuatnya (Mursi) bertanggung jawab pada kekecewaan selama dua tahun terakhir adalah tidak masuk akal," ujar Steele.

Menurut dia, seharusnya pengadilan administratif tertinggi yang merusak majelis rakyat yang perlu bertanggung jawab. Bahkan, Steele juga menyatakan pemimpin partai oposisi-lah yang bertanggung jawab atas dominasi Ikhwanul Muslimin pada pemerintahan Mursi. Ini karena Mursi telah mengundang mereka untuk bergabung dalam kabinet. Namun, tawaran Mursi tersebut ditolak.

Terkait kegagalan ekonomi Mesir untuk menyediakan puluhan ribu anak muda yang lulus tiap tahun, Steele menyatakan seharusnya presiden bukan pihak yang disalahkan.

Mursi telah bekerja sama dengan International Monetary Fund (IMF) untuk mengakhiri subsidi makanan dan harga utilitas yang akan menciptakan lebih banyak penghematan. Langkah itu juga telah dilakukan para pemimpin oposisi yang saat ini berteriak soal kekuasaan.

Sementara itu, kegagalan di sektor pariwisata lebih disebabkan pada banyakanya kekacauan dan ketidakstabilan dalam negeri. Demonstrasi yang terus terjadi membuat orang luar enggan datang ke Mesir.

Steele mengatakan banyak pihak yang mengancam demokrasi Mesir dari dalam tubuh negara. Hal itu seperti birokrasi yang masih terdiri dari pejabat Partai Nasional Demokrasi bekas Mubarak, pengusaha elite dan kroni-kroninya, serta hierarki militer yang mengekspolitasi aset negara atau diuntungkan dari industri dan perusahaan yang baru diprivatisasi.

"Banyak yang menuduh Mursi bergabung dengan jajaran elite otoriter, tetapi tuduhan nyatanya adalah dia terlalu sedikit menantang mereka. Kekuatan polisi yang korup dan brutal," ujar Steele.

Steele membenarkan Ikhwanul Muslimin dan pendukungnya merupakan gerakan konservatif sosial yang dapat menimbulkan ancaman terhadap hak-hak sipil warga Mesir. Namun, menurut dia, bahaya terbesar bagi negara adalah hak politik semua warga Mesir yang menang dengan penggulingan Mubarak.

Dia menambahkan mereka yang percaya militer akan melestarikan kebebasan baru akan segera kecewa. Dalam sejarahnya, dari Chili pada 1973 dan Pakistan pada 1999, kudeta militer yang pertama disambut meriah warga, kemudian diikuti tahun-tahun penuh keputusasaan. "Untuk Mesir yang mengikuti tradisi ini adalah bencana," cetusnya. (IRIB Indonesia/Metrotvnews/ROL)

Dewan Persatuan Ulama Ahlu Sunnah Pakistan menyebut Taliban di negara itu sebagai kelompok Khawarij modern. Sebanyak 50 ulama dan mufti Dewan Persatuan Ulama Ahlu Sunnah Pakistan mengeluarkan statemen bersama di kota Lahore, mengecam anarkisme Taliban terhadap umat Islam.

Para ulama Pakistan menganggap Taliban yang menghalalkan darah sesama Muslim sebagai Khawarij masa kini. Mereka juga mengeluarkan fatwa haram atas serangan bom bunuh diri. Mereka menegaskan, "Setelah syirik, pembunuhan adalah dosa terbesar, dan serangan ke masjid-masjid, kuburan tokoh agama, rumah sakit, pusat-pusat pendidikan, pasar dan aparat keamanan adalah tindakan-tindakan destruktif."

Dalam fatwanya, ulama Ahlu Sunnah Pakistan mengatakan bahwa membunuh pelajar tak berdosa, menghilangkan nyawa pendaki gunung asing dan menumpahkan darah orang-orang tidak berdosa lainnya adalah pengkhianatan terhadap Islam, juga negara.

Menumpas orang-orang yang berperang melawan pemerintahan Islam adalah kewajiban pemerintah dan bekerjasama dengan pemerintah dalam berjihad melawan teroris adalah kewajiban warga negara.

Fatwa ini menjadi penting mengingat kelompok-kelompok radikal, para ekstrimis, dan teroris menjustifikasi kejahatan dan tindakan brutal mereka dengan interpretasi keliru terhadap teks-teks agama. Mereka juga menukil fatwa-fatwa ulama sesat untuk mengundang simpati masyarakat.

Kelompok Wahabi memainkan peran dominan dalam menyebarkan aksi kekerasan dan teror di Pakistan. Mereka memperoleh bantuan finansial dari negara-negara Arab di Teluk Persia untuk mendirikan pusat-pusat pendidikan Wahabisme. Proyek ini tak ubahnya seperti menyemai benih-benih perpecahan dan menyebarluaskan radikalisme di tengah masyarakat Pakistan.

Oleh karena itu, para pengamat politik menilai fatwa Dewan Persatuan Ulama Ahlu Sunnah Pakistan sebagai bentuk penolakan mereka terhadap pandangan-pandangan keliru Wahabi, yang ingin mencipakan konflik antara Syiah dan Sunni di negara tersebut. Tidak hanya itu, para ulama juga mengecam serangan bom bunuh diri dan brutalitas Taliban.

Meski fatwa itu dikeluarkan agak sedikit telat, tapi itu bisa membantu kemajuan program-program pemerintah Islamabad untuk melawan ekstrimisme dan terorisme. Sebab, Nawaz Sharif, Perdana Menteri Paksitan telah mengumumkan bahwa salah satu program prioritas pemerintahannya adalah memerangi terorisme dan menciptakan perdamaian di negara itu.

Program tersebut tentu saja tidak akan sukses tanpa kerjasama penuh dan dukungan dari para ulama, aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan lembaga pengadilan.

Saat ini, keamanan dan stabilitas Pakistan menghadapi bahaya serius seiring meningkatnya kegiatan kelompok Wahabi di sana. Oleh karena itu, fatwa tersebut diharapkan dapat membantu meredam brutalitas Taliban yang telah membunuh banyak jiwa tak berdosa.

Para ulama sejati juga diharapkan partisipasi aktif mereka untuk melawan pemikiran-pemikiran ekstrim dan memberi pencerahan kepada umat agar tidak menafsirkan ajaran-ajaran Islam secara kaku dan keliru. (IRIB Indonesia/RM)