Rahbar atau Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam Iran, Ayatullah al-Udzma Sayid Ali Khamenei, sebenarnya telah lama memperingatkan tentang nasib umat Muslim Myanmar. Pada tanggal 4 Maret 1992, menjelang bulan Ramadan, 

Rahbar mengungkapkan pendapat beliau tentang masalah Myanmar sebagai berikut:

"Sekarang gerakan kezaliman di dunia, sebenarnya adalah sebuah gerakan luar biasa. Dewasa ini, kekuatan adidaya berkuasa dengan mengerahkan berbagai sarana propaganda komprehensif dan dengan menggunakan berbagai fasilitas untuk mengesankan kebenaran sebagai kebatilan dan sebaliknya kebatilan sebagai kebenaran. Mereka [kekuatan adidaya] sama sekali tidak mempedulikan nilai-nilai kemanusiaan dan sakral, siapa yang akan menghadapi mereka dan menjelaskan kebenaran? Lihatlah, apa yang sekarang mereka lakukan di dunia, betapa bangsa-bangsa—khususnya bangsa-bangsa Muslim—tertindas, dan kemudian mereka bersesumbar tentang dukungan terhadap hak asasi manusia dengan tidak merasa malu.

Inilah kondisi warga Muslim lemah dan malang Myanmar yang puluhan ribu di antara mereka sekarang hidup dengan kondisi terburuk di Bangladesh. Para delegasi kami pergi ke sana dan menginformasikan kepada kami yang pasti [beritanya] tidak akan membuat seseorang dapat memejamkan mata! Betapa dunia saat ini tidak mempedulikan makna sejati hak asasi manusia! Memangnya ada yang berkomentar di dunia ini?

Sekelompok orang bersepatu boot, mengusir puluhan ribu warga Muslim Myanmar dari rumah mereka dengan cara paling beringas. Anak-anak, perempuan, dan laki-laki mereka dibunuh, harta benda mereka dirampas, setiap orang menyelamatkan dirinya masing-masing. Di dunia ini tidak ada orang yang peduli, PBB tidak bersuara, Komite HAM tidak berkoar, Palang Merah Internasional tidak merasa memiliki tanggung jawab, bahkan konferensi-konferensi dan organisasi-organisasi bohong pembela HAM, perdamaian, dan lain-lainnya tidak ada yang berkomentar. Seakan mereka [Muslim Myanmar] bukan manusia!

Ini menunjukkan permusuhan dunia terhadap Islam beserta ajaran dan nilai-nilainya. Ini membuktikan betapa mereka tidak mempedulikan kemanusiaan dan apa yang mereka kemukakan tentang hak asasi manusia hanyalah jargon politik untuk memukul pihak lain atau membesar-besarkan pihak tertentu, melemahkan sebuah pemerintahan, atau menghukum sebuah masyarakat.

Sayang sekali, ucapan-ucapan ini tidak sampai ke telinga opini publik Eropa dan Amerika Serikat sehingga mereka dapat memahami apa yang sedang dilakukan para penguasa mereka. Masyarakat kita memahami fakta-fakta ini, mereka tahu betapa besar kebohongan para pengklaim pendukung HAM dan kemanusiaan. Mereka yang lugu dan senang mendengar ucapan-ucapan tersebut, harus mengetahui fakta ini. Masalah umat Muslim Myanmar dilenyapkan seakan tidak pernah terjadi, mengapa? Memangnya apa salah mereka? Kesalahan mereka adalah karena mereka Muslim. Sedangkan musuh memerangi Islam dan menakutinya.  

Sekarang, kondisi sudah sedemikian rupa sampai-sampai perlawanan terhadap Islam sudah tidak berkedok lagi. Satu-satunya jendela yang terbuka bagi bangsa-bangsa Muslim adalah Republik Islam, apakah kita harus menutup jendela ini dan mematahkan harapan bangsa-bangsa? Apakah kita kita harus ikut bungkam? Apakah kita juga harus tunduk pada tekanan premanisme kekuatan adidaya? Apakah hukum Allah seperti ini? Apakah Allah akan meridhai hal ini? Apakah budaya jihad melawan kezaliman dan amar makruf dan nahi munkar dalam Islam, membolehkan kita berpikir seperti ini? Sungguh tidak demikian!

Di sini, panji perlawanan terhadap kezaliman akan tetap terjaga. Kita akan berdiri menghadapi setiap kekuatan penjajah dan zalim yang mengandalkan ujung tombak mereka di hadapan bangsa-bangsa, tidak peduli siapa pun mereka. Jangankan Amerika, jika ada kekuatan dan pemerintahan yang lebih kuat dari Amerika Serikat pun, kami akan melawannya, sama seperti kami melawannya saat ini. Kita pernah melawan kekuatan bersatu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Amerika dan Soviet adalah dua kutub kekuatan yang jika digabung, kekuatannya jauh lebih tinggi dibanding kekuatan Amerika Serikat sekarang. Keduanya bersatu menghadapi kita, akan tetapi kita melawan mereka dan kita akan tetap melawan. Namun perlawanan ini menuntut semakin mendalam dan bergairahnya iman masyarakat." (IRIB Indonesia/MZ)

Ayatullah Naser Makarem-Shirazi menyerukan umat Islam dunia untuk mengambil tindakan tegas guna mengakhiri pembantaian massal kaum Muslim Rohingya, Myanmar.

"Dunia Islam tidak boleh mengabaikan pembantaian kaum muslimin yang tertindas di Myanmar dengan beralasan sedang sibuk dengan konflik internal," kata Ayatullah Makarem-Shirazi di kota suci Qom Sabtu (21/7).

Seraya menyatakan bahwa musuh telah menebar benih perpecahan di dalam tubuh umat Islam di seluruh dunia, termasuk di Suriah, beliau juga menegaskan bahwa kurangnya perhatian dari umat Islam "telah menyebabkan pembantaian secara brutal ribuan Muslim tak berdosa termasuk di Myanmar."

Ayatullah Makarem-Shirazi mendesak negara-negara Muslim untuk menyuarakan penentangan dan kutukan terhadap genosida tersebut dan menambahkan, "Dunia Islam juga wajib mendesak PBB dan badan-badan internasional lainnya untuk melindungi warga Muslim yang tidak berdosa." (IRIB Indonesia/MZ)

Transformasi politik dan sosial di Myanmar dalam dua tahun terakhir menjadi sorotan luas opini publik regional dan internasional. Militer Myanmar dan oposisi mengalami masa pasang surut dalam perebutan kekuasaan di negara itu. Kelompok utama yang selama bertahun-tahun melakukan kegiatan sebagai oposisi pemerintah adalah Partai Liga Nasional Demokrasi (NDL), pimpinan Aung San Suu Kyi. Etnis Kachin, Karen, dan Shan juga termasuk kelompok suku populer di Myanmar dan telah ditumpas pada era pemerintahan militer. Sementara Muslim Myanmar yang berjumlah sekitar satu juta jiwa kerap mengalami diskriminasi di tengah warga negara itu. Satu juta Muslim Rohingya berada di bawah penindasan junta sejak tahun 1962 hingga sekarang.

Junta Myanmar memegang kekuasaan mutlak dan sama sekali tidak memberi kesempatan kepada partai, etnis, agama, dan  kelompok lain untuk melakukan aktivitas politik, ekonomi, dan budaya. Junta akan menumpas setiap etnis, partai, dan agama yang tidak sejalan dengan gagasan dan kebijakan militer. Situasi di era Perang Dingin dan setelahnya telah menguntungkan militer Myanmar. Pada era Perang Dingin, militer Myanmar mendapat dukungan politik, ekonomi, dan militer dari Komunis Cina. Dan setelah berakhirnya era itu, Myanmar dan junta di negara itu memperoleh dukungan dari India atas alasan geografis dan keamanan. Pada dasarnya, Myanmar bertindak sebagai lingkaran penghubung antara Cina dan India. Oleh karena itu, jarang sekali mendapat tekanan dari dunia internasional.

Seiring perkembangan regional dan dukungan Cina untuk Myanmar, pemerintah Amerika Serikat sebagai "pembela" hak asasi manusia, menerapkan sanksi ekonomi terhadap Myanmar dengan alasan melakukan pelanggaran luas HAM dan mengabaikan hak-hak sipil dan politik warga negara. AS juga meminta beberapa negara Eropa dan Kanada serta Australia untuk menghukum Myanmar. Akibat tekanan dan embargo, Burma perlahan mulai terkucilkan di kawasan Asia Tenggara. Untuk menyesuaikan diri dengan kondisi itu, junta mengadopsi pendekatan dan strategi baru. Pembentukan Dewan Perdamaian dan Pembangunan Negara (State Peace and Development Council), termasuk taktik militer untuk mempoles citra Myanmar yang mulai rusak.

Pada tahun-tahun pertama dekade 1980, Jenderal Than Shwe sedikit mampu memperbaiki wajah Myanmar yang tercoreng dan menyita perhatian publik regional ke negara itu. Dewan Perdamaian dan Pembangunan Negara berusaha memisahkan diri dari era kelam despotisme. Militer bahkan mampu membawa negara itu untuk menjadi anggota ASEAN pada tahun 1997. Namun, keanggotaan Myanmar di ASEAN bukannya memberi harapan kepada partai politik, etnis, dan agama yang berada di bawah tekanan junta, tapi malah menambah tanggung jawab dan beban organisasi tersebut.

Meskipun junta Myanmar menunjukkan perubahan dalam kebijakannnya dan bersedia menandatangani Piagam HAM ASEAN, namun AS dan beberapa negara Eropa masih enggan mencabut embargo mereka. Sebenarnya, sanksi itu sendiri tidak begitu mempengaruhi kebijakan-kebijakan militer dan beberapa pejabat AS dan Eropa menyatakan bahwa sikap lunak tidak akan lahir dari para pejabat militer Myanmar selama Cina masih mendukung negara itu. ASEAN juga tahu persis bahwa Myanmar adalah negara otoriter di bawah junta militer, namun para pemimpin ASEAN pada waktu itu bersikukuh bahwa organisasi ini menganut prinsip tidak saling mencampuri urusan dalam negeri masing-masing. Kini terbukti prinsip itu semakin ketinggalan zaman di tengah globalisasi komunikasi dan informasi yang dengan segera bisa mengubah lanskap politik internasional.

Pada November 2010, Myanmar menggelar pemilu parlemen dan ini adalah pesta demokrasi pertama sejak 20 tahun terakhir. Meski bersedia menggelar pemilu, akan tetapi rezim militer menjatahkan seperempat kursi parlemen khusus bagi angkatan bersenjata. Pada pemilu terakhir di Myanmar tahun 1990, militer kalah berat. Untuk memastikan kekuasaannya, para jenderal kali ini mencalonkan diri dan menjatahkan seperempat kursi parlemen khusus bagi militer serta menentukan persyaratan super ketat bagi keikutsertaan oposisi. Perekonomian Myanmar berantakan. Kebanyakan penduduknya miskin, dan tidak ada sistem kesehatan serta pendidikan yang berfungsi. Pelanggaran hak asasi manusia sudah merupakan keseharian, khususnya hak-hak kelompok minoritas seperti Muslim Rohingya.

Kabar pembunuhan, pembakaran, penjarahan, pemerkosaan serta penangkapan Muslim Rohingya di negara bagian Arakan (Rakhine), Myanmar semakin nyaring terdengar. Kekerasan kejam tersebut dilakukan oleh eksrimis Buddha dan pasukan pemerintah. Ribuan jiwa Muslim tak berdosa gugur dalam kekerasan yang memuncak akhir-akhir ini. Radio Free Europe pada 12 Juli melaporkan bahwa sebuah helikopter Burma menyerang tiga kapal yang membawa hampir 50 Muslim Rohingya yang melarikan diri dari kekerasan sektarian di barat Burma. Serangan itu diyakini telah membunuh semua orang di kapal. Dari 16 Juni dan seterusnya, militer terlihat lebih aktif dalam melakukan tindakan kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap Rohingya, termasuk pembunuhan massa dan penangkapan di negara bagian Rakhine Utara.

Sejak dulu, junta Myanmar menerapkan program sistematis pembersihan agama dari Muslim Rohingya, dengan mengabaikan hak-hak dasar mereka, yaitu hak untuk bebas bergerak, pernikahan, keimanan, identitas, kepemilikan bahasa, warisan dan budaya, kewarganegaraan, pendidikan dan lain-lain. Menurut laporan terakhir, Muslim Royingya di Myanmar berada dalam penderitaan tragis. Laporan mengatakan 650 dari hampir satu juta Muslim Rohingya tewas pada tanggal 28 Juni dalam bentrokan di wilayah barat Rakhine. Sementara 1.200 lainnya hilang dan 80.000 lebih terlantar.

Transmigrasi umat Budha ke wilayah berpenduduk Muslim, Arakan adalah strategi lain rezim militer Myanmar untuk merealisasikan program pembersihan agama dari Muslim Rohingya. Kebijakan itu bertujuan untuk mengubah komposisi etnis, agama, dan suku di Myanmar. Pemerintah bahkan mendukung pembangunan kuil-kuil Budha di depan masjid-masjid komunitas Rohingya. Aksi junta Myanmar dilakukan semata-mata untuk melecehkan dan menghina umat Islam. Dalam kebanyakan kasus, junta mencabut kewarganegaraan Muslim Myanmar dan menangkap mereka dengan tuduhan sebagai pendatang haram. Presiden Myanmar Thein Sein bahkan mengatakan kepada PBB bahwa kamp pengungsi atau deportasi adalah solusi terhadap hampir satu juta Muslim Rohingya. Dia mengusulkan untuk mendeportasi etnis Rohingya jika ada negara ketiga yang siap menerima mereka.

Secara politis, Myanmar memiliki reputasi buruk. Sebuah perang saudara berkepanjangan telah melanda negara itu tak lama setelah kemerdekaan dari Inggris pada 1948. Kebanyakan pengamat politik dan masalah Muslim menilai Inggris sebagai akar krisis di seluruh wilayah Muslim di Asia. Menurut mereka, Inggris menganggap perpecahan dan penghancuran kekuatan Muslim sesuai dengan kepentingan-kepentingannya.

Apa yang terjadi terhadap Muslim Rohingya di Myanmar jelas melanggar hukum internasional dan harus dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan. Namun sayangnya, penerima Hadiah Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi telah menutup mata dan telinga terhadap penderitaan Muslim Rohingya. Mungkin dia telah melupakan kata-katanya sendiri tentang demokrasi dan hak asasi manusia bahwa, "Perjuangan untuk demokrasi dan hak asasi manusia di Burma adalah perjuangan untuk hidup dan martabat." Suu Kyi hanya menyatakan "keprihatinan" atas kekerasan etnis dan pembantaian terhadap warga berkulit gelap dan sepertinya tidak penting bagi partainya yang menguasai parlemen di Myanmar.

Muslim Rohingya yang sedang menjalani salah satu episode paling keras dari sejarah mereka, adalah salah satu isu yang paling mendesak untuk dibahas di forum-forum internasional. Namun, penderitaan mereka senantiasa absen dari prioritas regional dan internasional. Sementara Muslim Rohingya tanpa negara dan tidak berdaya terus menderita dan mati di dunia yang mendewakan HAM dan demokrasi. (IRIB Indonesia)

Hossein Sheikholeslam, anggota parlemen Iran menyatakan bahwa kehadiran pasukan trans-regional tidak diperlukan di Timur Tengah dan Asia Barat, mengingat negara-negara regional sendiri mampu menjaga keamanannya.

Mengacu pada negara tetangga Afghanistan, yaitu Iran, Pakistan, Cina, Uzbekistan, Turkmenistan dan Tajikistan, serta dua tetangga jauhnya yaitu Rusia dan India, Hossein Sheikholeslam berkata, "Mereka semua memiliki peran penting dalam memperluas kerjasama regional dalam membangun keamanan dan perkembangan ekonomi Afghanistan. "

Direktur jenderal untuk urusan internasional parlemen Iran ini menyinggung pada 'pakta strategis' yang ditandatangani antara AS dan Afghanistan beberapa waktu lalu, dan mengatakan bahwa salah satu konsekuensi dari perjanjian tersebut adalah berlanjutnya perang dan peningkatan kekerasan oleh kelompok-kelompok radikal.

Pada 1 Mei 2012, Washington dan Kabul menandatangani kesepakatan untuk memperpanjang kehadiran militer AS di Afghanistan hingga tahun 2024.(IRIB Indonesia/MZ)

Oleh: Sirikit Syah

Setelah sepuluh hari melihat Iran, banyak yang ingin saya ceritakan kepada pembaca Jawa Pos. Kita kerap membaca berita-berita tentang Iran, dan kebanyakan sumber kita adalah media Barat. Bahkan bila laporan itu kita baca di media Indonesia, tetap saja, para redaktur kita mengutipnya dari media barat. Jarang sekali redaktur media Indonesia mengutip IRNA, IRIB atau Press TV, misalnya. Maka, jangan terkejut, bila cerita saya berbeda dengan pemahaman kita semua selama ini tentang Iran.

Perjalanan saya ke Iran merupakan momentum ‘breaking the prejudice', memecah prasangka. Sebagian besar dari kita –rakyat Indonesia- mengira orang Iran adalah orang Arab, berwajah seram, perempuannya pakai burqa seperti kaum Taliban di Afghanistan, perempuannya tidak boleh kemana-mana, negaranya miskin dan terbelakang. Maaf, semua itu salah. Kedudukan perempuan misalnya,  kenyataannya sungguh berbalik 180 derajat dari asumsi saya. Peran pria Iran, menurut pandangan saya yang orang Indonesia tapi mengenyam pendidikan barat, juga amat unik dan menarik untuk dicatat.

Konferensi yang saya hadiri pertengahan Juli kemarin bertajuk "International Moslem Women Conference and the Islamic Awakening". Ini tentu maksudnya, bagaimana peran perempuan Islam sedunia dalam gerakan/gelombang Kebangkitan Islam. Panitia perempuan semuanya mengenakan chador, kain hitam menutup kepala sampai mata kaki, seperti selimut, hanya menyisakan wajah-wajah cantik perempuan Iran. Di belakang mereka, siap siaga para pria Iran berwajah tampan berbadan tegap dengan pakaian western (berpantalon dan berjas). Meskipun bergaya intelek dan elegan, para pria ini adalah "pembantu umum" yang membereskan persoalan dan kesulitan. Paling ekstrim saya melihat, mereka memasuki ruang makan dan makan paling akhir, ketika semua perempuan sudah selesai makan. Setelah 10 hari bersama mereka, saya mencatat, pria Iran adalah supporter atau back up yang luar biasa bagi kiprah perempuan Iran.

Para perempuan Iran bekerja secara profesional: ada dokter (kebanyakan dokter), lawyer, insinyur, pilot, dosen, guru, pegawai bank. Mereka dipertemukan dengan kami (para tamu dari negara asing), lalu mereka bercerita tentang sulitnya membagi waktu antara famili-profesi-religi. Ya, orang Iran amat relijius sehingga agama selalu dinomorsatukan. Kesulitan mereka sama saja dengan kesulitan ibu-ibu di Indonesia dan di banyak negara lain. Saya terkesan, mereka tidak mengatakan hidup mereka mudah atau baik-baik saja (kalau mereka bilang begini, akan saya anggap propaganda public relation). Mereka tak memiliki support-system seperti tetangga dan keluarga, seperti di negara-negara Asia atau Afrika. Namun sistem pemerintahan mereka mensupport maksimal: cuti hamil 6 bulan sepenuh gaji, akan ditingkatkan jadi satu tahun; dan selama dua tahun setelah masuk kerja, setiap hari bebas 2 jam kerja untuk menyusui. Bahkan perempuan yang memiliki orangtua, suami, atau anak disable, diminta tinggal di rumah dan digaji oleh pemerintah untuk mengurusi/mendidik sang disable tadi.

Menilik ucapan dan gerak tubuh (gesture), perempuan Iran amat confident (percaya diri) dan berdiri sama tinggi dengan kaum prianya. Perempuan-perempuan berjubah hitam ini ‘keluyuran' sampai malam dan dini hari di café dan lobby hotel (karena urusan kepanitiaan) dan mereka seolah biasa saja melakukan itu. Cara pria dan wanita berbincang juga sejajar, sama dengan kita di Indonesia. Namun, pria Iran tampak lebih menaruh hormat kepada para perempuannya. Di jalan, para perempuan Iran pakai baju gaya western, dengan kerudung yang menyisakan jambul/poninya. Tak sedikit pula yang nyetir mobil.

Pecahnya prasangka atau praduga terhadap Iran tak hanya pada fisik (bahwa mereka ternyata lebih mirip orang kulit putih daripada orang Arab –mereka keturunan ras Aria, seperti bangsa Eropa umumnya); tetapi juga pada kedudukan pria-wanita, tingginya peradaban mereka, majunya ekonomi negara, dan intelektualitas mereka yang mengagumkan. Tingginya peradaban dapat kita saksikan dari situs-situs peninggalan, dimana masjid dan bangunan kuno lainnya telah memiliki pola arsitektur yang canggih pada jamannya. Intelektualitas juga tercermin saat kita berbicara dengan mereka. Tak mengherankan bila mereka menemukan teknologi nano, menciptakan hujan di padang pasir, bahkan merekayasa nuklir untuk kebutuhan listrik negaranya.

Pecahnya prasangka ini melahirkan kekaguman pada bangsa Iran. Apalagi Iran membiayai Konferensi Perempuan Islam Sedunia ini 100%. Peserta datang dari 84 negara (termasuk Afrika, Amerika Latin, Eropa Utara), jumlahnya skitar 1200 orang, semua dibiayai dengan layanan VIP selama di Iran, dan tiket pesawat pulang pergi dari negara masing-masing diganti. Kita akan berpikir: berapa besar biayanya? Mengapa Iran mau mengeluarkan biaya sebesar itu untuk sebuah konferensi?

Pada akhirnya saya menyimpulkan sendiri: bagi Iran, bukan konferensinya yang penting, tetapi kemampuannya mengumpulkan para perempuan cendekia sedunia inilah yang ingin disuarakan ke seluruh dunia. Bahwa Iran bisa. Bahwa Iran akan didukung perempuan sedunia menggelorakan Kebangkitan Islam, suatu gerakan yang tak terbendung. Gerakan yang berawal di akar rumput ini sudah berhasil menggulingkan pemerintahan yang korup di kawasan Timur Tengah, menggantikannya dengan tokoh dari Muslim Brotherhood (Persaudaraan Muslim).

Bila memang itu tujuannya: image building, mungkin biaya itu berarti. Iran yang mengalami sanksi ekonomi internasional selama 30 tahun, terbukti menggeliat, survive, rakyatnya menggunakan produk dalam negeri. Tidak apa-apa mobil-mobil di jalanan dan HP para tokoh tampak jadul (kuno), dan tidak ada McDonald atau KFC di Tehran; tetapi mereka berdiri dan menatap kita dengan kebanggaan. Mungkin kita bangsa Indonesia yang kaya raya tidak bisa bersikap penuh kebanggan dan percaya diri seperti itu. (IRIB Indonesia/Jawapos)

*) Dosen dan pengamat media. 19 Juli 2012