Oleh Said Aqiel Siradj

BEGITU menggelisahkan saya bahwa saat ini masih saja muncul di kalangan kelompok muslim yang mengungkit-ungkit soal perbedaan ibadah (furu'iyah). Saya pernah ditantang berdebat oleh kelompok semacam itu menyangkut hukum seperti tahlilan, istighotsah, doa untuk si mayat, dan lainnya. Mereka menuding praktik-praktik ibadah tersebut sebagai bid'ah.

Mereka gerah dengan mentradisinya tahlil secara kolosal di negeri kita. Setiap ada pejabat yang meninggal, selalu saja ada tahlilan. Misalnya, saat wafatnya Ibu Ainun Habibie yang juga diadakan tahlilan.

Itu sungguh perdebatan klasik. Dalam kitab-kitab kuning, sudah sekian lama dalam bahasan fikih terhampar perdebatan tersebut. Contohnya, soal doa untuk si mayat, apakah sampai atau tidak. Ibnu Taymiyah, misalnya, membolehkannya. Sementara itu, mazhab Syafi'i tidak membolehkan.

Soal salat Tarawih pun sudah lama nian menimbulkan perbedaan dari segi jumlah rakaat hingga masalah dalil otoritatifnya. Bagi Syiah, salat Tarawih bahkan dipandang tidak memiliki dasar yang sahih. Sebab, Tarawih dipandang Syiah sebagai hasil kreasi Umar bin Khatthab, sedangkan mereka hanya mau mengambil dalil dari Ali. Semua itu disikapi para ulama sekarang (khalaf), termasuk NU, sebagai perbedaan pendapat yang wajar-wajar saja.

Tapi, tidak demikian buat kalangan muslim puritan/Salafi yang kini tengah menebar pahamnya di negeri kita. Tampaknya, negeri kita sedang ''panen'' kelompok puritan yang hobi berdebat hingga masuk ke desa-desa. Dalam setiap pengajiannya, mereka meneriakkan sesatnya ibadah oleh banyak umat Islam. Tak jarang, mereka langsung menelunjukkan jarinya pada tradisi ibadah warga NU. Di beberapa daerah, itu telah melahirkan konflik.

Fenomena tersebut, tampaknya, berseturut dengan bangkitnya keinginan sekelompok umat Islam untuk mewujudkan pemurnian serta penegakan syariat. Memang, tidak semua memahami ''syariat'' sebagai semata keharusan berdirinya negara Islam. Ada pula pemahaman yang mengarah pada puritanisme, khususnya dalam soal ibadah.

Arus reformasi dan demokratisasi saat ini telah mengilhami kebebasan untuk mendiskusikan wacana keagamaan yang selama ini terkungkung. Hal itu tidak hanya terjadi dalam hal penerapan yang bersifat teknis, tapi juga dalam mengungkap dimensi yang hilang dalam wacana syariat Islam. Di sini pula, terdapat ruang yang lebar untuk memahami kembali syariat Islam yang selama ini hanya identik dengan istilah ''penerapan dan formalisasi'' (tathbiq).

Dari perspektif akidah, Islam memperkenalkan konsep keesaan Tuhan. Hal itu dimulai dari keberadaan Nabi Muhammad di Makkah, di tengah masyarakat yang menganut paganisme. Selama 13 tahun, Nabi Muhammad bersosialisasi di Makkah dengan menawarkan prinsip teologi la ilaha illa Allah.

Di samping secara teologis, bermakna penegasan tidak ada Tuhan yang absolut kecuali Allah, pernyataan keimanan itu juga berdampak sosial politik. Yaitu, manusia dibangun atas dasar kebersamaan, kebebasan, dan persamaan derajat (al-musawah bain al-nas).

Nabi Muhammad lalu hijrah ke Yatsrib. Ia dinamakan Yastrib karena yang pertama datang dan membangun kota tersebut adalah seseorang yang bernama Yastrib ibn Laudz ibn Sam ibn Nuh. Masyarakat Kota Yatsrib cukup beragam. Ada sejumlah suku dominan yang mendiami kota itu, yaitu Suku Aus, Khazraj, Qainuqa', Quraidlah, dan Bani Nadhir.

Penduduknya pun menganut beragam agama, yaitu Islam, Yahudi, dan sebagian kecil Kristen Najran. Dalam masyarakat Islam, terdapat dua kelompok, yaitu kaum imigran (Muhajirin) dan warga asli (Anshar).

Pola interaksi yang dibangun Islam sejak awal mengedepankan pola ''uswah hasanah''. Yakni, berlambar moralitas dan contoh teladan yang baik. Pendekatan moralitas itu menuntut umat Islam untuk selalu menjadi ''uswah'' atau teladan yang baik bagi lingkungan sekitarnya.

Tak heran, sejak awal eksistensinya di Makkah, umat Islam sudah akomodatif dan kreatif. Metode itu bersifat ''soft power'' yang menjunjung tinggi keteladanan, akhlak, pembelaan terhadap kaum duafa, serta penegakan HAM. Praksis dakwah Islam tersebut merupakan bagian dari proses pembangunan akhlak (itmam al-khuluq).

Pada masa Nabi Muhammad, syariat menampilkan dua aspek dalam dirinya, yaitu aspek eksoteris dan esoteris. Sisi eksoteris syariat Islam, seperti kewajiban puasa, zakat, atau haji, baru sempurna ketika kondisi sosial politik serta ekonomi masyarakat Madinah sudah sampai ke situasi stabil.

Dari kondisi plural itu, lahirlah ''Negara Madinah''. Konsep Negara Madinah tertuang dalam al-Shahifah (Piagam Madinah) yang mengandung nilai universalitas. Yakni, keadilan, kebebasan, persamaan hak dan kewajiban, serta perlakuan yang sama di mata hukum.

Di sini, tidak ditemukan teks-teks yang menunjukkan superioritas simbol-simbol Islam seperti kata ''Islam'', ''ayat Alquran'', atau ''syariat Islam''. Kota Yatsrib pun berganti nama menjadi Madinah yang berasal dari kata ''tamaddun'' yang berarti ''peradaban''. Maksudnya, kota atau negara yang mencita-citakan tatanan masyarakat berperadaban.

Untuk mewujudkan, Nabi Muhammad mengembangkan konsep ukhuwah madaniyah. Yakni, komitmen bersama untuk hidup dalam sebuah negeri yang berperadaban.

Melalui pengalaman Nabi Muhammad di Madinah itu, syariat Islam lebih bermakna sebagai upaya untuk saling menghormati dan menghargai, tolong-menolong, cinta tanah air, serta mewujudkan keadilan dan kemakmuran. Dalam Alquran, tidak kita jumpai kata-kata ''umat Islam''. Apalagi kata-kata ''negara Islam''. Al Quran memerintahkan untuk membangun ''ummatan wasathan'' dan ''khoiru ummah''.

Ada lagi aspek hadlarah (kebudayaan) dan tsaqafah (peradaban) yang mengarusutamakan aspek ilmu pengetahuan dan peradaban. Maka, di sini berlaku Islam sebagai ''din al-'ilm wa al-tsaqafah''. Islam tidak hanya berputar-putar pada persoalan akidah dan syariah yang selama ini sering diperdebatkan dan bahkan menghasilkan tindakan puritanisme, radikalisme agama, serta terorisme.

Dalam aspek ini, Islam mengajari kita bagaimana memberikan pencerahan kepada masyarakat agar kreatif dan produktif. Ketika Islam membangun peradaban di wilayah yang dulu dikenal dengan Andalusia (Spanyol), sejarah menorehkan tinta emas tentang pencapaian-pencapaian yang diraih para ulama dan cendekiawan dari berbagai kalangan penganut agama.

Jelaslah, tsaqafah dan hadlarah akan terbangun dari manusia-manusia yang aktif dan produktif. Di situlah hikmah manusia diciptakan. Dia akan belajar, mencari, dan memetik pelajaran serta kebenaran dari mana pun asalnya. Dua aspek itu kerap dilupakan sehingga membuat umat Islam tertinggal dalam kompetisi membangun peradaban dewasa ini. Umat Islam masih lebih senang berkelahi dalam urusan perbedaan ibadah.

Kini saatnya membangun masyarakat tamaddun. Yaitu, masyarakat yang berperadaban tinggi dengan sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Keadilan sosial-lah yang harus menjadi jihad umat Islam. Adanya kegeraman kelompok muslim puritan terhadap tradisi ibadah sebagian muslim lainnya, sehingga kemudian mereka mengampanyekan pahamnya secara militan, bukankah justru akan menimbulkan konflik sesama muslim?

Sejatinya, syariat akan membentangkan transformasi sosial bagi penggiatan terhadap perwujudan keadilan dan kesejahteraan sosial yang berarti membangun masyarakat tamaddun. (*)

Said Aqiel Siradj, Ketua Umum PB NU

Sumber :http://mujahid-aqli.blogspot.com/ dan
Jawa Pos